PT TSI menggugat salah satu bank BUMN beserta 29 pihak lainnya ke Pengadilan Negeri (PN) Medan atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait transaksi tersebut.

Gugatan didaftarkan oleh kuasa hukum PT TSI, David Tobing, melalui sistem e-Court pada Senin (10/8/2026). Perkara tersebut teregister dengan Nomor 879/Pdt.G/2026/PN Mdn.

Para tergugat terdiri atas bank BUMN tersebut, kantor cabangnya di Medan Balai Kota, sejumlah pegawai yang diduga berkaitan dengan transaksi, jajaran direksi dan dewan komisaris, serta pihak-pihak lainnya.

“Langkah hukum ini kami tempuh untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi PT TSI sebagai nasabah. Klien kami tidak seharusnya dibebani kewajiban atas transaksi yang tidak pernah diperintahkan, disetujui, maupun dinikmati oleh perusahaan,” ujar David dalam keterangan pers, Selasa (11/8/2026).

Menurut David, perkara tersebut bermula dari penarikan dana fasilitas KMK Revolving senilai Rp124,4 miliar yang dilakukan pada 29 September hingga 23 Oktober 2025 menggunakan 54 lembar cek.

Ia mengatakan, tanda tangan Direktur Utama PT TSI pada cek-cek tersebut dinyatakan tidak identik dengan tanda tangan pembanding berdasarkan pemeriksaan yang turut menjadi pertimbangan dalam perkara pidana.

PT TSI, lanjut David, menegaskan tidak pernah memerintahkan maupun menyetujui transaksi tersebut. Perusahaan juga disebut tidak pernah menerima dana hasil penarikan.