Kedua perkara tersebut yakni dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah serta pengadaan ambulans program Garda Sehat Lutim Juara yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale.

Berthy memastikan proses hukum terhadap kedua perkara tersebut masih berjalan. Ia menegaskan penyidik tidak akan menghentikan proses sebelum perkara memiliki kejelasan hukum berdasarkan alat bukti yang cukup.

“Saya pastikan, kalau saya sudah maju, pantang untuk mundur. Tidak akan mundur,” tegas Berthy saat menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK) di Kantor Kejari Luwu Timur, Senin (7/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Berthy di tengah keresahan sebagian masyarakat yang mempertanyakan perkembangan penanganan dua perkara dugaan korupsi tersebut.

Berthy menjelaskan, penanganan perkara dugaan korupsi tidak semata-mata dilakukan dengan mengejar pemberitaan atau ekspos kepada publik.

Menurutnya, setiap perkara harus melalui tahapan hukum secara cermat, termasuk memastikan kecukupan alat bukti sebelum mengambil langkah lebih jauh.

Ia mengatakan proses penyelidikan sebelumnya dilakukan secara tertutup untuk menghindari kegaduhan sebelum penyidik memperoleh bukti yang dinilai memadai.

Setelah melalui proses tersebut, penanganan kedua perkara kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Berthy juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan seseorang sebagai tersangka.

Menurut dia, penetapan tersangka yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didukung alat bukti yang kuat justru dapat membuka peluang munculnya gugatan praperadilan.

“Kalau kami grusa-grusu menetapkan tersangka tanpa didukung alat bukti yang kuat, ujungnya kami akan diprapradilankan,” ujarnya.

Ia menegaskan tujuan penyidikan bukan sekadar menetapkan seseorang sebagai tersangka. Konstruksi perkara harus kuat agar dapat dipertanggungjawabkan hingga proses persidangan.

“Tujuan kami bukan cuma sampai penyidikan, tapi harus terbukti di persidangan dan memulihkan kerugian negara,” tegasnya.

Untuk perkara dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Luwu Timur masih mendalami keterlibatan puluhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam proyek tersebut.

Pendalaman dilakukan untuk mengurai rangkaian peristiwa serta memastikan fakta dan alat bukti yang nantinya menjadi dasar dalam menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Berthy mengatakan langkah tersebut diperlukan agar konstruksi perkara yang dibangun penyidik benar-benar kuat dan tidak mudah dipatahkan karena persoalan prosedur maupun alat bukti.

Sementara itu, untuk perkara dugaan korupsi pengadaan ambulans Garda Sehat Lutim Juara yang menggunakan dana CSR PT Vale, penyidik telah mengajukan permohonan penghitungan kerugian keuangan negara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil penghitungan kerugian negara tersebut menjadi salah satu bagian penting yang masih ditunggu penyidik untuk melengkapi konstruksi perkara.

“Begitu alat bukti lengkap dan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP keluar, tidak segan-segan, hari itu juga langsung kami tetapkan tersangkanya,” cetus Berthy.

MUAK Pertanyakan Perkembangan Kasus

Sementara itu, kedatangan Aliansi MUAK ke Kantor Kejari Luwu Timur dilakukan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kedua perkara tersebut.

Masyarakat menilai proses hukum yang berjalan cukup lama menimbulkan pertanyaan mengenai perkembangan penyidikan.

Perwakilan MUAK, Jois, mengatakan kondisi tersebut bahkan berdampak kepada pihak-pihak yang selama ini ikut mengawal kasus tersebut.

“Masyarakat mengejek kami, katanya percuma dikawal karena kasusnya sudah selesai di tingkat penyidik saja dan tidak akan ada tersangkanya. Makanya hari ini kami datang untuk mendengar langsung komitmen dari Kajari,” ujar Jois.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Aliansi MUAK untuk mendengarkan secara langsung penjelasan Kajari Luwu Timur mengenai perkembangan penanganan kedua perkara.

Usai mendapatkan penjelasan terkait proses penyidikan dan komitmen Kejari Luwu Timur, massa Aliansi MUAK kemudian membubarkan diri secara tertib.

Hingga kini, penyidikan terhadap kedua perkara tersebut masih berlangsung.

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan ambulans CSR PT Vale, penyidik masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.

Sedangkan dalam perkara pengadaan seragam sekolah, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Kejari Luwu Timur menegaskan proses hukum akan terus berjalan hingga alat bukti dinilai cukup dan perkara dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. [SF].

Protes yang dipelopori oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyuarakan hak asasi para warga Loeha Raya dan hutan lindung Tanamalia, dimana daerah tersebut berjarak dekat dengan camp-site PT Vale.

“Kami sangat bersimpati dengan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang turut memanfaatkan sumber daya alam untuk mata pencaharian sehari-hari. Hutan Tanamalia yang kaya akan biodiversitas ini memang perlu kita jaga sama-sama agar manfaat yang diberikan bisa dirasakan juga oleh generasi mendatang,”ujar Vanda Kusumaningrum, Head of Corporate Communications PT Vale Indonesia Tbk.

Vanda menambahkan, rencana eksplorasi yang dilakukan PT Vale Indonesia Tbk saat ini berada di lokasi di luar lahan milik masyarakat.

“Atas kejadian ini, upaya PT Vale dalam melakukan perlindungan hutan sesuai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) tidak dapat terlaksana,”jelas Vanda.

“Oleh sebab itu, kami terus memastikan adanya dialog terbuka antara Vale dengan warga setempat yang terdampak. Transparansi merupakan nilai yang selalu kami gaungkan, dan komunikasi dua-arah selalu dijalin dengan para warga sekitar. Pada akhirnya, tujuan utama yang perlu dicapai adalah yang dapat memberikan manfaat kepada semua pihak,”tambahnya.

Menurut Vanda, kolaborasi sangatlah penting untuk direaliasikan, dan kami telah berkoordinasi secara aktif oleh para Kepala Desa di Loeha Raya, kecamatan dan kabupaten, serta stakeholders terkait.

Pada akhirnya, tujuan utama yang perlu dicapai adalah yang dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

“Kami mendengar dan menerima segala bentuk saran dan kritik konstruktif agar kita bersama-sama dapat melestarikan hutan dan budaya yang selama ini telah dijaga,”pungkas Vanda.

Aksi ini bertujuan untuk mengkampanyekan isu penyelamatan hutan hujan dan ruang hidup masyarakat di Loeha Raya yang saat ini terancam aktivitas pertambabangan nikel PT Vale Indonesia.

Dalam aksi ini, Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rahmat Kottir menghimbau kepada PT. Vale Indonesia untuk menghentikan eksplorasi di pegunungan Lumereo-Lengkona Kabupaten Luwu Timur, pasalnya eksplorasi yang dilakukan di tanamalia mengancam penghidupan ribuan masyarakat yang terdiri dari petani, perempuan, dan buruh tani.

“Kami mengimbau kepada PT. Vale Indonesia untuk segera menghentikan eksplorasi karena akan mengancam kehidupan petani, perempuan, dan buruh tani Loeha Raya. Dimana masyarakat Loeha Raya telah menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan merica,” kata Rahmat Kottir.

Lebih lanjut, Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel ini juga menyampaikan bahwa ekspansi tambang nikel PT. Vale Indonesia akan mengancam eksistensi hutan hujan dan biodiversitas yang ada di pegunungan Lumereo-Lengkona Blok Tanamalia

“Ekspansi tambang nikel jelas akan mengancam eksistensi hutan hujan dan biodiversitas yang ada di dalamnya. Olehnya itu kami mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan moratorium terkait izin pertambangan nikel PT Vale Indonesia,” tegasnya.

Rahmat juga menyampaikan bahwa saat ini Masyarakat Loeha Raya tengah menghadapi intimidasi dari para oknum kepolisian.

“Kini, warga tengah menghadapi intimidasi dari oknum aparat kepolisian dan perusahaan. Mereka mendatangi rumah-rumah warga yang tengah berjuang melindungi perkebunan mericanya,” Tutup Rahmat. []

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

“Sudah terbit, diperpanjang,” ujar Bahlil di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Senin 29 April 2024.

Bahlil menjelaskan sebelum menerbitkan IUPK tersebut, pihaknya telah meminta beberapa dokumen pendukung kepada Vale untuk memastikan komitmennya.

“Jangan hanya meminta IUP yang kita kasih, tapi komitmen dia enggak selesaikan,” jelas Bahlil.

Komitmen yang dimaksud berupa realisasi investasi yang dijanjikan Vale, yakni pembangunan smelter di beberapa wilayah, yang saat itu tidak terlaksana.

Namun, untuk kali ini hal itu menjadi syarat mutlak.

“Sekarang kita minta sebagai syarat mutlak dalam konteks investasi. Saya akan tanda tangan itu kalau dia sudah berikan komitmen untuk apa yang direncanakan, apa yang dikomitmenkan, dijalankan,”ucap Bahlil.

“Kemarin baru selesai komitmen itu dan dinotariskan. Dan itu bagian tak terpisahkan dari IUP itu dengan sendirinya,” jelas dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya mengungkapkan komitmen investasi Vale bertambah menjadi US$11,2 miliar atau setara Rp 178,68 triliun (asumsi kurs Rp 15.954 per dolar AS) untuk menggarap empat proyek smelter nikel di Indonesia.

Nilai komitmen investasi tersebut meningkat dari sebelumnya US$9,2 miliar untuk menggarap tiga proyek smelter nikel di Indonesia.

Adapun, komitmen investasi tersebut merupakan persyaratan perpanjangan IUPK hingga 2045.

“Terkait perpanjangan (IUPK) Vale itu sudah ada rencana investasi US$11,2 miliar,” ucap Arifin. []