Sanksi pemecatan itu dijatuhkan melalui proses sidang kode etik yang digelar Propam Polres Palopo. Aipda G diketahui telah menjalani dua kali persidangan terkait perkara tersebut.

Kasi Humas Polres Palopo AKP Marsuki membenarkan adanya keputusan PTDH terhadap Aipda G. Ia mengatakan, putusan tersebut telah ditetapkan pada Kamis (17/9).

“Putusannya sanksi PTDH sudah ditetapkan sejak Kamis (17/9),” kata Marsuki dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).

Dari hasil persidangan, Aipda G dinyatakan terbukti memiliki hubungan dengan istri rekannya, Aipda JS. Selain persoalan tersebut, ia juga terbukti meninggalkan tugas selama 30 hari.

Menurut Marsuki, dua bentuk pelanggaran itu menjadi dasar majelis sidang kode etik menjatuhkan hukuman PTDH kepada Aipda G.

“Dua pelanggaran ini menjadi dasar majelis sidang kode etik menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Aipda G,” ujarnya.

Perkara tersebut bermula dari komunikasi melalui WhatsApp antara Aipda G dengan istri Aipda JS. Persoalan itu kemudian diketahui hingga Aipda JS melaporkannya kepada Propam Polres Palopo.

Laporan tersebut selanjutnya diproses melalui mekanisme persidangan kode etik hingga berujung pada keputusan PTDH terhadap Aipda G.

Kasus ini menjadi sorotan karena Aipda G sebelumnya dikenal sebagai salah satu personel yang terlibat dalam program Polisi Santri Palopo.

Marsuki membenarkan bahwa program tersebut pernah dibentuk dan Aipda G dikenal melalui kegiatan itu. Namun, pelaksanaannya sudah berlangsung cukup lama.

“Dulu memang ada dibentuk. Pelaksanaannya sudah lama, Polisi Santri Palopo,” tuturnya.

Meski putusan PTDH telah dijatuhkan, Aipda G masih menempuh upaya banding. Polres Palopo kini menunggu proses serta keputusan dari Propam Polda Sulsel.

“Yang bersangkutan sudah mengajukan banding. Kita tunggu seperti apa proses dan putusan bandingnya dari Polda Sulsel,” tandas Marsuki. []

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rendra Salipu mengatakan, keputusan PTDH bukan sesuatu yang patut dibanggakan.

Pemberhentian tersebut merupakan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota.

“Setiap keputusan yang diambil merupakan konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan semoga upacara PTDH seperti ini menjadi yang terakhir di lingkungan Satuan Brimob Polda Sumut,” kata Rendra dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Menurut Rendra, pemberhentian tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan yang menyangkut individu anggota.

Berkurangnya personel akibat pelanggaran juga menjadi kehilangan bagi institusi Polri, khususnya keluarga besar Satuan Brimob Polda Sumut.

“Jangan pernah menganggap ini hanya persoalan individu. Sesungguhnya kita kehilangan salah satu bagian dari keluarga besar Polri, khususnya Brimob Polda Sumut,” ujarnya.

Rendra selanjutnya meminta jajarannya kembali memastikan keberadaan serta kondisi seluruh personel.

Pengecekan juga perlu dilakukan terhadap anggota yang diketahui tidak hadir atau keberadaannya belum dapat dipastikan tanpa keterangan yang jelas.

Ia mengingatkan setiap anggota bahwa perilaku pribadi dapat berdampak terhadap nama baik satuan.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri terkait kasus penganiayaan.

Sidang etik berlangsung di Ruang Propam Lantai 4 Polda Sulawesi Selatan (Susel), Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecataman Biringkanaya, Makassar, Senin (2/3).

Dalam putusannya, Ketua Sidang Etik, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Effendy, menyatakan Bripda Pirman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kode Etik Profesi Polri atas perbuatannya yang berujung pada meninggalnya korban.

“Menjatuhkan sanksi satu, sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dua sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” tegas Zulham saat membacakan ammar putusan.

Majelis menilai tindakan yang dilakukan Bripda Pirman telah mencederai disiplin, profesionalitas, serta merusak citra institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Diketahui sanksi PTDH merupakan hukuman tertinggi dalam sidang kode etik Polri.

Dengan putusan tersebut, Bripda Pirman resmi diberhentikan sebagai anggota Polri dan kini kembali jadi masyarakat sipil.

Bripda Pirman dijerat pasal 13 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian dengan tidak hormat kemudian pasal 5, pasal 8 dan 13 di perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri

“PTDH adalah sankis yang pantas karena menghilangkan nyawa rekannya,” pungkas Zulham usai sidang etik. []

JAKARTA, Eranasional.com – Permohonan banding Irjen Teddy Minahasa terhadap putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ditolak Majelis Sidang Banding Etik Polri. Dengan begitu, Teddy tetap dipecat dari institusi Polri.

Sidang Banding Etik Polri dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri.

“Satu, menolak permohonan banding,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Jumat (4/8/2023).

Ramadhan menyebut, penolakan Majelis Sidang Banding Etik menguatkan putusan sidang Komisi  Kode Etik Polri (KKEP) yang diputuskan 30 Mei 2023 lalu.

“Dua, menguatkan putusan sidang KKEP Nomor: PUT/24/V/2022 tanggal 30 Mei 2022,” lanjut Ramadhan.

Dia jelaskan, majelis memutuskan perbuatan Teddy sebagai perbuatan tercela, dan yang bersangkutan diberikan sanksi dipecat.

“Sanksi administrasi berupa PTDH sebagai anggota Polri,” tuturnya.

Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa pada Selasa (31/5) dijatuhi sanksi PTDH setelah dinyatakan melanggar etik karena diduga terlibat peredaran narkoba. Tak terima, Teddy mengajukan banding putusan itu.

Di sisi lain, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta juga menolak banding yang diajukan Teddy Minahasa dalam kasus narkoba. Majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Teddy.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakatra Barat atas nama Terdakwa Teddy Minahasa yang dimintakan banding tersebut,” kata hakim ketua Sirande Palayukan saat membacakan putusan banding di PT DKI Jakarta.

Atas putusan banding tersebut, Teddy kembali melawan dengan mengajukan permohonan kasasi.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menganulir putusan pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kompol Chuck Putranto, mantan anak buah Ferdy Sambo.

Pembatalan ini merupakan keputusan Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas upaya banding yang dilakukan Chuck Putranto.

“Hasil putusan majelis banding KKEP membatalkan PTDH terhadap Kompol Chuck Putranto,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Kamis (29/6/2023).

Sebagai gantinya, ungkap Ramadhan, Majelis KKEP memberikan sanksi demosi satu tahun terhadap Chuck Putranto. Dengan begitu, ditegaskannya, Chuck masih merupakan anggota Polri. Berbeda dengan Ferdy Sambo, mantan atasannya, yang tetap di-PTDH.

“Dengan putusan banding tersebut, yang bersangkutan masih anggota Polri,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya berdasarkan putusan siding kode etik yang digelar pada Kamis (1/9/2022) lalu, Mabes Polri memutuskan memecat Kompol Chuck Putranto secara tidak hormat (PTDH). Menanggapi putusan itu, Chuck mengajukan banding.

“Telah diputuskan oleh Komisi Sidang KKEP yang bersangkutan (Chuck Putranto) menyatakan banding. Itu merupakan hak yang bersangkutan, dan kita harus menjalani proses hukumnya,” kata Kadiv Humas Polri saat itu, Irjen Dedi Prasetyo, Jumat (2/9/2022).

JAKARTA, Eranasional.com – Polri telah selesai menggelar sidang etik terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Hasilnya, Teddy dinyatakan melanggar etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat.

“Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar (Teddy Minahasa) dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Selasa (30/5/2023).

“Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” sambungnya.

Ramadhan mengatakan Teddy memerintahkan anak buahnya, yakni mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, untuk mengganti sabu 5 Kg dengan tawas. Sabu yang telah disisihkan itu kemudian dijual lewat wanita bernama Linda Pujiastuti.

Sidang etik Teddy dipimpin oleh Kabaintelkam Komjen Wahyu Widada. Sementara Wakil Ketua Komisi diisi oleh Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing.

Sedangkan, anggota komisi terdiri atas Kadiv Propam Polri Irjen Syahar Diantono, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri dan Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri, Irjen Rudolf Alberth Rodja.

Teddy tak terima dengan putusan sidang kode etik, Teddy Minahasa menyatakan akan banding.

TANGERANG, Eranasional.com – Pengadilan Negeri Tangerang akan menggelar sidang terhadap Bripka Hadi Kurniawan alias HK, anggota Polres Tangerang Selatan yang diduga selingkuh dan melakukan KDRT secara psikis. Sidang akan digelar pada Kamis (6//4/2023) mendatang.

Sebelumnya, Bripka Hadi Kurniawan telah menjalani sidang etik di Propam Polda Metro Jaya. Dalam persidangan tersebut Bripka HK terbukti bersalah dan diputus dengan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Istri Bripka Hadi, Imelda Sinambela juga melaporkan Bripka HK atas dugaan kekerasan psikis ke Direskrimum Polda Metro Jaya Bidang Renakta. Dari laporan tersebut Bripka HK ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 45 (2) tentang KDRT Psikis dengan ancaman hukuman 4 bulan penjara.

Humas Pengadilan Negeri Tangerang Arif Budi Cahyono membenarkan sidang tersebut akan digelar di PN Tangerang.

“Tanggal 6 ini sidangnya akan digelar di PN Tangerang,” ungkapnya, Senin (3/4/2023).

Arif mengatakan, sidang akan dilakukan secara terbuka dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atas dugaan KDRT itu.

Kuasa hukum korban selingkuh dan KDRT, Tris Haryanto mengatakan pihaknya bersama dengan korban akan mendatangi PN Tangerang dalam sidang tersebut. “Pasti datang kita. Surat panggilan saksi juga sudah kita terima,” ujarnya.

Kata Imelda, tidak banyak yang dia inginkan. Ia hanya menginginkan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Pondok Aren ini bisa dihukum setimpal atas perbuatannya.

Tris Haryanto, kuasa hukum korban, menyatakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik Reskrimum, Bripka HK telah ditetapkan tersangka kasus KDRT dan selingkuh itu. “Bripka HK telah ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka. Kemudian penyidik akan segera melakukan pemberkasan dan penyerahan berkas tahap I ke Kejaksaan Tinggi Banten,” ucapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ferdy Sambo, menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pemecatan dirinya sebagai Kadiv Propam Polri.

Pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis mengatakan bahwa Sambo sudah menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan baik, profesional dan mandiri selama menjadi anggota Polri.

Berkat kecakapan dan pencapaiannya, Arman menyebut Sambo telah menerima 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri.

“Bapak Ferdy Sambo, selama menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai Penggugat, telah dengan cakap melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia secara profesional, mandiri, dan berintegritas. Hal itu dapat dibuktikan dengan pengabidan dan pelayanan yang dilakukan beliau kepada masyarakat. Atas pencapaiannya itu, Bapak Ferdy Sambo telah menerima 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri,” kata Arman, Jumat (30/12/2022).

Kata Arman, pada 22 Agustus 2022, Ferdy Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri saat penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yoshua bergulir. Namun, ungkap Arman, pengunduran diri itu tidak diterima hingga akhirnya Sambo dinyatakan dipecat tidak dengan terhormat (PTDH) dari institusi Polri.

“Pada tanggal 22 Agustus 2022, demi mendukung proses penyidikan, dan sebelu adanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan tingkat banding, Bapak Ferdy Sambo telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri yang ditujukan kepada Tergugat II Jenderal Listyo SIgit Prabowo sebagai Kapolri. Namun, permohonan tersebut tidak diproses dan dipertimbangkan oleh para pihak terkait,” jelas Arman.

Dia menekankan, pengunduran Ferdy Sambo itu sejatinya telah diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Dalam pasal tersebut, jelasnya, terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri.

“Hak pengunduran diri Bapak Ferdy Sambo telah diatur secara jelas pada Pasal 111 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan, terhadap terduga pelanggar KKEP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP dan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memiliki masa dinas paling sedikit 20 tahun dan memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Arman menyadari kliennya saat ini tengah menghadapi proses hukum yang sangat berat. Akan tetapi, Arman berharap negara dapat mempertimbangkan jasa Ferdy Sambo selama menjadi anggota Polri.

“Kami sepenuhnya sadar bahwa Bapak Ferdy Sambo saat ini sedang berhadapan proses hukum yang sangat berat, namun di saat yang sama kami juga berharap para pihak terkait khususnya negara dapat memperhatikan pengabdian, dan jasa-jasa klien kami selama menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia secara proporsional,” ucap Arman.

Dia pun menegaskan, bahwa gugatan Ferdy Sambo ke PTUN merupakan hal yang biasa dan merupakan hak konstitusional yang diberikan negara kepada warga negara.

“Proses peradilan pidana dan upaya hukum di PTUN yang dijalani Bapak Ferdy Sambo adalah dua objek yang berbeda dan seyogyanya tidak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan,” pungkasnya.

Gugatan Ferdy Sambo tersebut tertuang dalam website PTUN Jakarta, Jumat (29/12). Gugatan itu terdaftar dengan nomor 476/G/2022/PTUN.JKT. Duduk sebagai tergugat adalah Presiden RI dan Kapolri.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.

Sigit menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.

“Perlu tindakan tegas jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).

Menurut mantan Kapolda Banten ini, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah menciderai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.

Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Diantaranya, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sigit berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat, kelakuan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.

“Saya tidak mau kedepan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras yang menjaga nama baik institusi, serta bekerja untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Ia berharap, perilaku oknum tersebut tak mengendorkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini.

“Saya berikan apresiasi atas kerja keras, tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan dilapangan benar sesuai SOP. Namun bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, maka saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan, kedepannya seluruh jajaran Polri harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis, dan kapan harus melakukan tindakan tegas.

“Jadi lakukan langkah-langkah kapan rekan-rekan harus humanis, kapan rekan-rekan laksanakan langkah-langkah tegas dilapangan sebagaimana SOP yang berlaku. Itu semua ada ukuran,” tutur Sigit.

Sementara itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.

Sigit memastikan, Polri lembaga yang terbuka, sehingga tidak anti-kritik, apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi kedepannya.

“Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik,” tutup Sigit.