Puan mengatakan, DPR menghormati proses persidangan yang sedang berjalan dan akan menerima apa pun keputusan yang nantinya dikeluarkan MK.

“Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan di MK dan apa pun keputusannya kami tentu saja akan menghormati keputusan yang sedang berjalan di MK,” ujar Puan di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Saat ditanya mengenai relevansi gugatan yang diajukan setelah kontestasi Pilpres 2024 telah berlalu sekitar dua tahun, Puan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri proses yang menjadi kewenangan MK.

“Kita menghormati proses yang sedang berjalan,” katanya.

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

Perkara yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tersebut tercatat dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Berdasarkan jadwal yang tercantum dalam laman resmi MK, sidang dengan agenda pengucapan putusan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (6/10/2026) malam, mulai pukul 20.00 WIB.

“Acara: pengucapan putusan,” demikian keterangan agenda persidangan MK.

Perkara itu diajukan oleh 12 pemohon, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, Moeryono, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.

Gugatan tersebut telah melalui serangkaian persidangan sejak akhir September 2026 hingga akhirnya memasuki tahapan pembacaan putusan.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK membatalkan penetapan sekaligus pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Selain itu, mereka juga meminta MK memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang untuk menentukan wakil presiden yang baru. []

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya diterapkan di ibu kota, tetapi perlu berkembang menjadi gerakan nasional demi menjaga kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“Budaya pilah sampah harus menjadi gerakan nasional demi melindungi kesehatan masyarakat dan masa depan lingkungan kita,” kata Puan Maharani dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber yang mulai berlaku pada Minggu, 10 Mei 2026.

Kebijakan tersebut mewajibkan warga memilah sampah rumah tangga menjadi empat kategori, yakni organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta residu.

Sampah organik diarahkan untuk diolah melalui komposting, maggot, maupun biodigester.

Sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam didorong masuk ke bank sampah atau proses daur ulang.
Adapun sampah residu dan B3 akan ditangani melalui mekanisme khusus.

Politisi PDI Perjuangan ini pun menilai, bahwa kebijakan wajib pilah sampah tidak hanya berkaitan dengan teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga menyangkut perubahan pola hidup masyarakat perkotaan yang semakin mendesak dilakukan.

Menurutnya, persoalan sampah saat ini sudah berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat, kualitas ruang hidup generasi muda, hingga kemampuan kota-kota besar menghadapi tekanan urbanisasi dan ancaman krisis lingkungan jangka panjang.

“Karena itu, kebijakan pilah sampah perlu dipandang sebagai langkah awal membangun kesadaran kolektif bahwa pola konsumsi dan pola membuang sampah masyarakat selama ini tidak lagi sebanding dengan kemampuan lingkungan menampungnya,” ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga menyoroti masih kuatnya kebiasaan masyarakat yang menganggap sampah selesai setelah diangkut dari rumah.

“Padahal, sampah yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya kembali menjadi persoalan kesehatan, pencemaran, banjir, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat,” kata Puan.

Ia mendukung langkah pemerintah daerah yang mulai melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah dan berharap kebijakan serupa dapat diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia.

“Dan saya berharap kebiasaan memilah sampah dapat berkembang ke daerah-daerah lain hingga akhirnya menjadi sebuah kebijakan nasional seperti yang dilakukan negara-negara maju,” tutupnya. []

Pernyataan itu disampaikan Puan kepada awak media di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026. Menurutnya, gelombang operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah yang perlu diperbaiki.

Dalam kurun waktu sekitar satu pekan terakhir saja, dua kepala daerah diketahui terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Situasi tersebut memunculkan kembali perdebatan mengenai efektivitas sistem pengawasan serta mekanisme pembinaan integritas terhadap pejabat publik di tingkat daerah.

Puan menilai bahwa tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi setelah seseorang menduduki jabatan publik. Menurutnya, biaya politik yang terlalu besar dapat memicu tekanan bagi pejabat terpilih untuk mencari cara mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses politik.

Ia mengatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memahami penyebab mendasar dari maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Evaluasi tersebut, menurut Puan, harus melibatkan pemerintah, partai politik, serta lembaga pengawas.

“Kita harus sama-sama melakukan evaluasi antara DPR dan pemerintah terkait dengan maraknya kasus korupsi kepala daerah ini,” kata Puan.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik serta pembinaan akuntabilitas bagi para pejabat publik, khususnya kepala daerah yang memegang tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Menurut Puan, partai politik juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kader yang diusung dalam pemilihan kepala daerah memiliki integritas yang kuat. Selain itu, sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

“Apakah kemudian biaya politik terlalu mahal, atau bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah, itu yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/99646/puan-maharani-minta-evaluasi-biaya-politik-usai-sejumlah-kepala-daerah-kena-ott-kpk/feed 0 Aditya https://eranasional.com/94969/dasco-tegaskan-pencopotan-bupati-aceh-selatan-hanya-bisa-dilakukan-dprd https://eranasional.com/94969/dasco-tegaskan-pencopotan-bupati-aceh-selatan-hanya-bisa-dilakukan-dprd#respond Mon, 08 Dec 2025 23:02:10 +0000 https://eranasional.com/94969/dasco-tegaskan-pencopotan-bupati-aceh-selatan-hanya-bisa-dilakukan-dprd Jakarta, ERANASIONAL.COM — Wakil Ketua Dewan Perkenalkan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pencopotan secara permanen Bupati Aceh Selatan Mirwan MS hanya bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Mirwan MS telah melakukan pelanggaran karena rkepergiannya ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir di wilayahnya.

Dasco menyerahkan proses tersebut sepenuhnya kepada DPRD Aceh Selatan untuk diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau itu semuanya kan ada mekanisme yang ada. Kita negara demokrasi, ya kita serahkan nanti kepada DPRD setempat,” kata Dasco usai memimpin Paripurna penutupan sidang DPR di kompleks parlemen, Senin (8/12).

Saat ini, Dasco mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan meminta agar Mirwan dihentikan sementara.

Nantinya, kata dia, Mirwan bisa menjalani pelatihan di Kemendagri. Sebaliknya, Dasco meminta Kemendagri untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) bupati untuk melaksanakan tugas penanganan bencana di Aceh Selatan.

“Secara partai kami mengusulkan kepada Kemendagri untuk mengadakan evaluasi, menyetujui UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk kemudian selain dibina, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara, agar dapat menunjuk Plt, yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar,” katanya.

Kepala Daerah Harus Miliki Empati

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan semua kepala daerah mestinya memiliki empati. Puan juga meminta semua pihak agar fokus pada penanganan bencana.

“Untuk Bupati, harusnya semua kepala daerah punya empati,” kata Puan.

Serahkan ke DPRD 

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda meyakini DPRD Aceh Selatan akan mengambil sikap terhadap ulah Bupati Mirwan MS yang tengah menjadi sorotan setelah pergi umrah di tengah penanganan bencana wilayahnya.

Rifqi mengatakan, sebagai kepala daerah yang dipilih langsung rakyat, Bupati mempunyai tanggung jawab terhadap DPRD. Meski begitu, dia meyakini proses politik di DPRD akan berjalan, apalagi Partai Gerindra, sebagai partai Mirwan, telah memberhentikannya sebagai Ketua DPC.

“Tapi saya kira proses politik pasti akan berjalan, membayangkan Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung dan tempat asal beliau saja sudah mencopot,” kata Rifqi di kompleks parlemen, Selasa (8/12).

“Saya yakin pasti partai-partai politik juga memiliki rasa politik dan rasa kemanusiaan terkait dengan ini,” imbuhnya.

Saat ini, Rifqi menyerahkan sepenuhnya proses sementara tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai mitra Komisi II. Namun, dia meyakini sanksi akan dijatuhkan, entah penghentian sementara, maupun penghentian permanen.

Nah setelah itu pasti akan ada sanksi. Sanksi yang bisa dilakukan itu pencopotan sementara, kalau dari Kemendagri, kata Rifqi.

Framing yang muncul di media sosial termasuk di Twitter (X), terlihat Gibran berjalan memasuki lokasi acara bersama dengan ajudan dan pengawalnya.

Putra sulung Jokowi itu saat tiba di hadapan barisan pejabat yang berdiri mengenakan seragam militer, tampak merapatkan kedua tangan tanda menyapa sejumlah menteri yang berdiri.

Gibran melewati Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Gibran baru menyalami sejumlah pejabat militer, seperti Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan beberapa lainnya.

Gibran yang mengenakan baju khas Prabowo, kemudian berdiri di antara para pejabat militer tersebut sebelum kemudian mengikuti acara yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

“Detik-detik gibran tidak menyalami AHY. Ada apa?” begitu salah satu cuitan pemilik akun X, @MurtadhaOne1 dikutip Senin, 11 Agustus 2025.

“Kayaknya Gibran lagi marah sama AHY deh. Kenapa AHY tidak disalami Wapres saat di acara Pelantikan Wakil Panglima TNI dan 6 Pangdam di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025) kemarin. Niru cara ayahnya tuh Gibran. Kurang Etika. Tetap semangat AHY,” demikian cuitan pemilik akun X, @taufik_q.

Bahkan sekelas jurnalis senior negeri ini, Goenawan Mohamad dengan akun X @gm_gm ikut nimbrung. Hanya saja dia membuat status pendek namun menyertakan foto yang identik dengan status tersebut.

“Konfrontasi?” tulisnya seraya menampilkan tangkapan layar foto wajah AHY dan Gibran.

Statu berbeda dilontarkan pemilik akun X @ApriliaLin: “Momen keakraban mas wapres @gibran_tweet dan mas menteri @AgusYudhoyono saat menghadiri gelar pasukan operasional dan kehormatan Militer. Abaikan saja yang sirik dan framing jelek untuk memecah belah kesatuan kabinet Prabowo Gibran,” tulisnya.

Soal Gibran ini trending di X, dengan 19 ribu postingan sejak kejadian 10 Agustus hingga 11 Agustus 2025. []

Puan menegaskan, partai politik di Indonesia akan berkumpul untuk membahas putusan tersebut.

“Ya, ini bukan hanya sikap dari Fraksi PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan saja. Tapi tentu saja semua partai, karena memang Undang-Undang Dasar kan sebenarnya pemilu itu lima tahun sekali,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Juli 2025.

“Digelar atau dilaksanakan lima tahun sekali, karena itu memang ini perlu dicermati oleh semua partai politik,” sambungnya.

Puan menjelaskan, partai-partai politik akan duduk bersama untuk membahas dampak dari putusan MK. Ia menyebut akan ada sikap resmi DPR setelah pertemuan tersebut.

“Imbas atau efek dari keputusan MK tersebut. Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat,” ujar Puan.

Ia menambahkan, sikap resmi dari partai politik melalui fraksi akan menjadi suara DPR dalam merespons putusan itu.

“Dan nanti DPR yang mewakili dari partai politik melalui fraksi-fraksinya, tentu saja sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal yang menjadi suara dari kami partai politik untuk menyuarakan dari DPR,” tambahnya.

Puan juga mengungkapkan bahwa pimpinan DPR dan perwakilan di komisi telah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah. Sejauh ini, kata Puan, belum ada sikap final dari DPR untuk merespons putusan MK tersebut.

“Hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa ada perubahan dari pemilihan terkait dengan kepala daerah dan anggota DPRD. Terkait dengan itu, kami baru menerima masukan dari Kementerian Dalam Negeri dan dari pemerintah,” ucapnya.

Meski demikian, Puan menegaskan belum ada rencana untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait pemilu. DPR, katanya, masih akan mencermati berbagai usulan yang masuk.

“Belum diambil keputusan. Kemarin baru mendengarkan masukan dari pemerintah,” imbuh Puan. []

Menurutnya, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjadi hal penting dalam kesiapan Pemerintah menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

Puan mengatakan pasokan yang lancar, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan menjadi kunci agar masyarakat tidak semakin terbebani selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Khususnya bagi kelas menengah ke bawah.

“Harga sembako yang melonjak menjelang Lebaran harus segera dikendalikan. Pemerintah perlu bergerak cepat dan efektif untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok agar rakyat tidak semakin terbebani,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu 26 Maret 2025.

Lonjakan harga kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng, gula, dan telur sudah terjadi di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Lebak, Banten, dan Makassar.

Menurut Puan, kenaikan harga bahan pokok bukan hanya disebabkan oleh peningkatan permintaan.

“Tetapi juga dipicu faktor lain seperti kurangnya pengawasan distribusi yang mengakibatkan keterlambatan pasokan dan celah bagi spekulan untuk bermain harga,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Selain itu, tingginya biaya logistik dan cuaca buruk turut menyebabkan gangguan suplai di beberapa wilayah yang berujung pada kenaikan harga.

Minimnya langkah stabilisasi harga juga dinilai menjadi faktor kenaikan harga komoditas yang terus terjadi tanpa kontrol yang pasti.

Menurutnya, pertemuan antara mereka merupakan silaturahmi yang dilaksanakan dengan santai di area retreat kepala daerah, di Akademi Militer, Magelang.

“Silaturahmi santai saja,” kata Puan kepada wartawan seusai penutupan retret kepala daerah, Jumat 28 Februari 2025.

“Yang pasti Presiden Prabowo mengatakan baru kali ini bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, tiga presiden dengan ketua-ketua lembaga dalam situasai yang sangat santai bersama kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

Dalam wawancara tersebut, Puan juga menjawab pertanyaan mengenai kepala daerah dari PDIP yang belum mengikuti retreat.

Menurutnya, seluruh kepala daerah dari PDIP yang belum mengikuti retreat akan hadir dalam gelombang selanjutnya.

“Setelah ada gelombang selanjutnya, akan ikut,”ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak bisa menghadiri parade senja rangkaian retreat karena sedang berhalangan. Namun, ia tidak merinci halangan yang dimaksud.

Mengenai pelaksanaan retreat tersebut, Puan mengatakan, kepala daerah harus bisa bekerja sama untuk kesejaheraan rakyat.

“Kemudian bonding yang terjadi selama delapan hari ini adalah bagaimana kemudian mereka berkomunikasi secara informal, bertukar pengalaman, dan tentu saja bagaimana menuntaskan semua permasalahan yang ada di daerahnya karena sudah berbagi pengalaman dengan teman-teman kepala daerah dari semua wilayah di seluruh Indonesia,”tutur Puan.

“Target-target yang ada dalam pemerintahan harus bisa dilaksanakan juga oleh seluruh kepala daerah yang ada di semua wilayah untuk bisa diseinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan daerah,” sambungnya.

Diketahui, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sempat bertemu tiga Presiden dari masa ke masa saat retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada Kamis, 27 Februari 2025.

Menurut Puan, Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sempat berkumpul dan berbicara di ruang transit, sebelum mengikuti agenda Upacara Parade Senja di Akmil Magelang. []

Sehingga, total Komisi DPR periode 2024-2029 berjumlah 13 Komisi.

Hal ini diputuskan dalam rapat pimpinan (Rapim) dalam rangka penetapan jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) yang digelar Senin 14 Oktober 2024.

“Hari ini kami baru selesai tadi menyepakati bersama 8 fraksi di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian seperti yang direncanakan oleh pemerintah sehingga memang ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif,” kata Puan.

Keputusan itu diambil pada rapat pimpinan (Rapim) dalam rangka penetapan jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) yang digelar Senin (14/10/2024).

“Hari ini kami baru selesai tadi menyepakati bersama 8 fraksi di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian seperti yang direncanakan oleh pemerintah sehingga memang ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif,” jelas Puan.

Tak hanya Komisi, akan ada penambahan di AKD lainnya. Hal itu dibenarkan oleh Puan saat dikonfirmasi wartawan.

“Akan ada satu penambahan badan yang nantinya bertugas untuk bisa menampung aspirasi masyarakat. Badan Aspirasi Masyarakat,” pungkasnya. []

Penetapan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI tersebut dibacakan oleh Pimpinan Sementara DPR RI, Guntur Sasono pada Rapat Paripurna, Selasa 1 Oktober 2024 petang.

“Pimpinan terdiri atas satu orang ketua dan empat wakil ketua yang berasal dari parpol berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPR,” kata Guntur diktip dari dari Breaking News Kompas TV.

Kata dia, Ketua DPR RI ialah anggota DPR yang berasal dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak di DPR.

Sedangkan Wakil Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

“Pimpinan DPR adalah Saudari Dr (HC) Puan Maharani dari Fraksi PDIP sebagai Ketua DPR RI,” ucap Guntur Santoso.

“Dua, Saudara Dr Ir Adies Kadir dari Fraksi Golkar sebagai wakil ketua DPR RI,”sambungnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra adalah Sufmi Dasco Ahmad. Lalu Saan Mustopa dari Fraksi Partai NasDem.

“Lima, Saudara Dr H Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB sebagai wakil ketua DPR RI,”

Guntur kemudian menanyakan pada peserta rapat paripurna apakah mereka menyetujui nama-nama pimpinan DPR tersebut.

“Apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua DPR RI masa keanggoitaan 2024-2029? Saya minta pendapatnya,” tanya Guntur.

“Setuju,” jawab para peserta Rapat Paripurna serempak.

Berikut Daftar Lengkap Pimpinan DPR RI Periode 2024-2029

Ketua DPR RI: Puan Maharani (PDI-P)

Wakil Ketua

– Adies Kadir (Golkar)
– Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)
– Saan Mustopa (NasDem)
– Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB). []

Pertemuan presiden terpilih yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah pintu gerbang koalisi kedua partai pada pemerintahan mendatang.

Salah satu tanda merapatnya PDIP kepada pemerintahan Prabowo juga akan ditandai dengan masuknya sejumlah kader partai tersebut sebagai menteri atau kepala lembaga negara.

“Apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak [pada kabinet Prabowo], kita tunggu saja,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jumat (27/9/2024).

Hal tersebut disampaikan Puan menanggapi santernya kabar Megawati akan bertemu Prabowo.

Anak Megawati itu turut menyinggung peluang PDI-P bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Puan, kemungkinan PDI-P mendukung pemerintahan Prabowo masih terbuka.

“Tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Puan kepada wartawan di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Sabtu 21 September 2024.

Puan menekankan bahwa kepastian langkah PDI-P baru akan diketahui setelah pertemuan Megawati dengan Prabowo.

Namun, Puan mengaku belum tahu kapan tepatnya Megawati akan bertemu Prabowo.

“Insya Allah akan ada pertemuan Megawati dan Prabowo,” kata Puan dikutip Antara.

Diketahui saat ini Megawati sedang berkunjung ke Uzbekistan dan menghadiri sejumlah agenda sejak Jumat 20 September 2024.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu dijadwalkan berkunjung ke Uzbekistan selama tiga hari.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyatakan bahwa rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo tidak terkait jatah menteri untuk partai berlambang banteng tersebut.

Said menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo diagendakan untuk merawat moralitas publik.

“Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri, atau sebaliknya PDI Perjuangan tidak bertemu, tidak dikasih menteri, ngambek, itu tidak ada ceritanya,” kata Said, Selasa 17 September 2024. []

Seperti diketahui, berbagai elemen masyarakat hari ini menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI.

Alasan demo dilakukan karena Baleg DPR menyetujui melakukan revisi UU Pilkada yang tidak sejalan dengan putusan MK.

“DPR RI, sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik, akan tetap mendudukan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi, menghormati kewenangan lembaga-lembaga negara, dan tetap memperhatikan seluruh dinamika yang berkembang serta aspirasi dari rakyat,” kata Puan dalam keterangannya yang dikutip dari Kompas.tv, Kamis 22 Agustus malam.

Puan mengingatkan, DPR sebagai lembaga negara harus menjalankan tugas sesuai konstitusi.

“Sebagai lembaga negara, fungsi dan kewenangan DPR RI diatur oleh UU, agar dapat menjalankan kedaulatan rakyat secara demokratis,” ujarnya.

Puan memastikan, pihaknya akan terus mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.

Ia juga berterima kasih atas aspirasi dari seluruh kalangan masyarakat terkait hal ini.

“Terima kasih atas aspirasi seluruh elemen masyarakat, para mahasiswa, guru besar, para aktivis, serta para selebritas,” ungkap Puan.

“Negara yang demokratis akan selalu membuka ruang bagi partisipasi setiap elemen masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasi dan bahkan melakukan fungsi kontrol sosial,” lanjutnya.

“Beliau tidak bisa hadir ada acara lain,” kata Puan singkat saat ditanya setelah acara sidang tahunan di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menegaskan Megawati tidak dapat hadir bukan karena datang ke acara partai. Ia juga mengatakan tidak hadirnya Megawati di sidang tahun ini merupakan hal yang biasa, tak ada masalah.

“Besok itu acaranya, hari ini ada acara lain. Kalau tidak hadir kenapa? Sehat-sehat saja,” tambah Puan.

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan, jika Megawati akan hadir dalam sidang tahunan 2024. Namun, hingga agenda tersebut selesai, Megawati ternyata tak kunjung tiba.

Ketidakhadiran Megawati pada sidang tahun ini merupakan yang pertama kalinya. Sebab, Megawati selalu hadir dalam sidang tahunan sebelumnya.

Puan Maharani menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI 2024 di Gedung DPR, Jumat 16 Agustus 2024.

“Bagi yang berhasil dalam Pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang, sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit, sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali,” ucap Puan, dikutip dari Kompas TV.

“Itulah potret Pemilu 2024, haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua,”tambahnya.

Kata Puan, Pemilu 2024 telah berakhir, rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya.

Menurut Puan rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya.

“Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas atas apa yang diketahui dan dipahaminya,” ujar Puan.

“Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali, bahkan sebelum era reformasi pemilu juga sudah dilaksanakan, dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu, apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil?,” tanya Puan.