Kejadian ini terjadi setelah adanya hujan dengan intensitas tinggi pada Kamis pekan lalu 16 Mei 2024 lalu, pukul 02.00 WIT.

Berdasarkan data per Selasa 28 Mei 2024, populasi terdampak berjumlah 620 jiwa atau 155 KK.

Namun tidak ada laporan adanya korban jiwa atau pun mereka yang luka akibat banjir.

Saat banjir terjadi, tinggi muka air sekitar 50 cm yang merendam dua desa, yakni Desa Talo dan Desa Wayo. Keduanya berada di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu.

Selain itu, kerugian telah didata oleh BPBD yang menyebutkan gorong-gorong penghubung Jalan Desa Talo dan Desa Wayo terputus, jembatan penghubung Rumah Sakit Ratahaya dan Desa Bobong tidak bisa dilalui kendaraan.

Bahkan satu jembatan penghubung Dusun Bobong dengan Dusun Fangahu rusak ringan. Kondisi tersebut membuat jalur lalu lintas kendaraan menjadi terhambat.

BPBD Kabupaten Pulau Taliabu bersama TNI, Polri, dan unsur terkait melakukan kerja bakti bersama masyarakat dan membuat jalan darurat.

BPBD juga melakukan pemutakhiran data terhadap rumah warga pada Desa Bobong dan Desa Wayo.

BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu agar selalu waspada terhadap potensi banjir susulan yang masih bisa terjadi. []

PULAU TALIABU – Kantor dinas komunikasi dan informasi (Diskominfo) kabupaten Pulau Taliabu di palang oleh wartawan setempat. Aksi pemalangan kantor ini terjadi siang tadi senin (10/5/2021). Hal inilantaran kekesalan sejumlah wartawan terhadap sikap Diskominfo Pultab yang dinilai tidak memiliki itikad baik dalam pelunasan anggaran kontrak media tahun 2020, hingga tahun 2021 ini belum juga di lunasi oleh dinas Kominfo.

Ramlan Jainahu, salah seorang wartawan yang mengkomandoi aksi pemalangan ini, kepada media ini, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran anggaran media ini adalah bukti bahwa kadis kominfo tidak punya itikad baik untuk melunasi kontrak wartawan.

“Di bulan yang lalu juga, jelas bahwa pak Bupati telah memerintahkannya untuk mengurus pencairan itu secepatnya, tapi bukannya di laksanakan malah pak kadis itu tidak bikin, Bupati bilang bikin ini baru dia bikin lain, ini artinya pak kadis ini tidak punya itikad baik dalam melunasi anggaran media.” Ungkapnya.

Menurutnya, aksi pemalangan ini cukup punya alasan sebab sampai dengan momentum hari raya idul fitri yang tinggal beberapa hari lagi anggaran tersebur belum juga di cairkan.

“Saya sudah telpon pak kadis juga tadi, dia bilang bahwa bendahara ada pulang di nggele dan dia bilang bahwa barang ini belum di input, kalau belum di input berarti memang belum bisa di pastikan anggaran media ini cairnya kapan, sementara besok sudah terakhir. “Bebernya.

Atas hal tersebut, ia berharap kepada Bupati Kabupaten Pulau Taliabu untuk bisa mengefaluasi kadis kominfo, sebab kata Ramlan kadis kominfo gagal menjadi kepala dinas.

“saya meminta kepada Bupati agar mengevaluasi Gafarudin selaku kadis Kominfo karena tidak becus dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku seorang kepala dinas. Masa seorang pimpinan kok tidak mampu menggerakkan bawahan (staf bendahara) untuk melakukan pencairan sesuai target. Ini kan masalah bagi seorang pimpinan. Harapnya.

Sayangnya sampai dengan berita ini di publish, kadis kominfo belum bisa terkonfirmasi.

PULAU TALIABU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu dari komisi III dan Anggota Fraksi Pembaharuan mendukung seluruh jenis investasi yang legal masuk di Taliabu, serta menolak seluruh investasi yang ilegal masuk di Kabupaten Pulau Taliabu.

Hal Ini disampaikan oleh, Arifin Majid, Komisi III dan Anggota Fraksi Pembaharuan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Amrin Yusril Angkasa pada media ini (23/04/2021) via telpon seluler siang tadi.

Arifin mengatakan bahwa, pada dasarnya sebagai perwakilan Rakyat yang berada di DPRD dirinya sangat mendukung seluruh investasi yang masuk di Taliabu secara legal serta menolak seluruh investasi yang mengolah hasil secara ilegal di Taliabu.

“Ini yang saya mau bilang, untuk memajukan suatu Daerah maka kita butuh investasi masuk di Daerah kita, mau investasi dalam bentuk apa pun yang penting dia memenuhi semua unsur, termasuk legal secara admistrasi hukum, dan kita sebagai masyarakat harus membantu untuk memuluskan proses investasi itu sendiri, karena itu demi kemajuan Daerah kita,” ungkap Arifin Majid Komisi 3 DPRD Taliabu.