JAKARTA, Eranasional.com – Dugaan Pemprov DKI Jakarta membeli lahan sendiri di Puri Gardenia II RT 07 RW 01, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, menjadi sorotan publik. Pegiat antikorupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mencurigai ada oknum aparat Pemprov DKI Jakarta yang bermain.

“Di lingkungan Pemprov DKI perlu dilakukan bersih-bersih. Harus benar-benar bersih, kalau tidak kasus seperti ini akan terulang,” kata Boyamin Saiman saat dihubungi, Kamis (10/8/2023).

Boyamin mengungkapkan, setiap kali ‘bermain’ oknum tersebut tidak menanyakan ‘dapat berapa’, tapi ‘dapat apa’. Namun, Bonyamin tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksudnya.

Dia pun mendorong KPK untuk menyelidiki dugaan kongkalingkong di lingkungan Pemprov DKI tersebut tanpa harus menunggu ada yang melapor.

“Mungkin KPK sudah tahu dan paham permainan ini. Kita tunggu saja aksinya,” ujar Boyamin.

Untuk diketahui, dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI seluas 6 312 meter persegi senilai Rp54.573.800.000 merupakan fasos fasum yang diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI kala itu, sebesar Rp131.182.150.000 . Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanaman dan Susi Marsitawati saat masih menjabat melalui surat keterangannya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta diguncang kasus dugaan pembelian lahan sendiri. Setelah kasus pembelian lahan Rusun Cengkareng, kini  lahan di pemukiman Puri Gardenia II  RT 007 RW 001 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Kehutanan Pemprov DKI seluas 6.312 meter persegi senilai Rp54.573.800.000. merupakan fasos fasum yang diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI sebesar Rp131.182.150.000.

Kuasa hukum keluarga ahli waris, Achmad Benny Mutiara, Madsanih Manong, SH, MH, mengatakan ditemukan keanehan dalam pembelian lahan yang diduga cacat administrasi ini. Dia melihat terkesan dipaksakan oleh pihak Dinas Pertanaman dan Kehutanan Pemprov DKI.

Berdasarkan  surat nomor 2599/-076 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI disebutkan bahwa berdasarkan data dari hasil superimpose pemetaan antara peta deliniasi SIPPT dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI diketahui bahwa sebagian dari lahan tersebut merupakan bagian dari SIPPT 1910-1.711.5 tanggal 1992 atas nama PT Tamara Green Garden, yang Mana pihak pengembang dalam hal ini PT Tamara Green Garden harus menyerahkan lahan fasos fasumnya kepada Pemprov DKI.

Selain itu, kondisi lahan yang dibeli Dinas Pertanaman dan Kehutanan Pemprov DKI masih dalam klaim atau sengketa antara pihak pengembang perumahan Puri Gardenia II dengan beberapa ahli waris dilahan tersebut, salah satunya Achmad Benny Mutiara.

“Hal itu sesuai dengan Surat Kelurahan Pegadungan nomor U39/-1 711 yang ditandatangani Lurah Pegadungan Sulastri tanggal 18 Agustus 2017,” kata Madsanih usai persidangan gugatan perdata kepada Pemprov DKI di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemarin.