Video tersebut diunggah melalui akun Instagram @astaanayanusantara dan diketahui telah beredar luas setelah diunggah mendapatkan dua ribu lebih komentar warganet serta 4 ribu lebih dibagikan.

Dalam video itu, Gus Yazid menyampaikan pengakuan terbuka bahwa dirinya merupakan warga sipil tanpa pangkat maupun jabatan.

Meski demikian, ia mengakui adanya aliran dana puluhan miliar rupiah yang masuk ke yayasan yang dikelolanya.

Gus Yazid menyebut menerima dana sebesar Rp18,5 miliar hingga total sekitar Rp20 miliar yang, menurut pengakuannya, diberikan oleh seseorang bernama Novita Widi.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut mengalir ke yayasannya dan menyatakan siap bertanggung jawab atas pengakuan tersebut.

Tak berhenti di situ, Gus Yazid juga melontarkan tantangan terbuka kepada sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI serta aparat penegak hukum.

Ia meminta agar pihak-pihak tersebut bersikap transparan dan terbuka kepada publik terkait dugaan aliran dana senilai Rp237 miliar yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam pernyataannya, Gus Yazid menyebut sejumlah nama purnawirawan Letjen Rudianto dan mantan pejabat penegak hukum, termasuk mantan pejabat di lingkungan intelijen dan Kodam IV/Diponegoro. Ia menilai keterbukaan seharusnya berlaku bagi semua pihak, bukan hanya dirinya beserta keluarga.

Ia juga mempertanyakan perbedaan nilai dana yang disebut-sebut dalam kasus tersebut. Menurutnya, dari total dugaan aliran dana Rp237 miliar, hanya sekitar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar yang disebut telah dikembalikan dan dijadikan alat bukti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

“Jangan hanya saya dan keluarga yang diminta terbuka. Kalau memang mau adil, semua pihak yang terkait juga harus diperiksa,” ujar Gus Yazid dalam video tersebut dikutip eranasional, Minggu (28/12).

Video itu turut dilengkapi narasi visual bertuliskan “Gus Yazid Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang BUMD Cilacap Rp20 Miliar, Bongkar Bobrok Pejabat dan Aparat Hukum”, yang semakin memicu beragam reaksi dan perdebatan di kolom komentar media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam video tersebut.

Aparat penegak hukum juga belum memberikan keterangan lanjutan terkait klaim yang disampaikan Gus Yazid.

Perlu ditegaskan bahwa seluruh pernyataan dalam video tersebut merupakan klaim sepihak dari sumber yang bersangkutan dan masih memerlukan klarifikasi, verifikasi, serta pembuktian hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pengendara sepeda motor Honda Vario atas nama SM mengalami luka dan meninggal dunia di lokasi kejadian,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, Iptu Suwandi, melalui keterangan yang diterima.

Suwandi menjelaskan, insiden itu bermula ketika motor yang dikendarai korban melaju dari arah Harapan Indah menuju Kranji. Kemudian, setibanya di lokasi kejadian, motor korban bersenggolan dengan roda belakang truk.

“Terjadi benturan dengan bagian roda kiri belakang kendaraan truk Wing Box,” ucap dia.

SM lalu terjatuh dari motornya dan kepalanya terlindas ban belakang truk. Korban meninggal dunia seketika di lokasi kejadian. Jenazahnya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani.

“Bagian kepalanya terlindas oleh roda ban belakang,” ujar dia.

JAKARTA – Sejumlah saksi diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2012-2021. Ada sejumlah purnawirawan TNI yang diperiksa Kejagung sebagai saksi untuk mengusut kasus satelit Kemenhan tersebut.

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kantor Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (Jampidmil) oleh tim penyidik koneksitas.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 sampai dengan 2021,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu (13/3/2022).

Sejumlah saksi yang diperiksa yakni berinisial AP yang merupakan Laksamana Muda TNI (Purn) serta mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan; mantan Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemenhan Laksamana Pertama TNI (Purn) Ir L; mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan Laksamana Muda TNI (Purn) Ir L; dan Direktur Utama PT Airbus Indonesia Nusantara EMI.

Kemudian Tim Teknisi PT DNK, berinisial TVDH; Tim Ahli Kemenhan/Konsultan Persatelitan KH; dan Direktur Utama PT Satkomindo Mediyasa NI. “Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M,” ucap Ketut.

Untuk diketahui, dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan satelit tersebut bermula saat Kemenhan menjalankan proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT. Proyek itu merupakan bagian dari program Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) di Kemenhan antara lain, seperti pengadaan satelit Satkomhan Mobile Satellite Service (MSS) dan Ground Segment beserta pendukungnya.

Namun, menurut Jaksa Muda Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah, ada perbuatan melawan hukum dalam proses implementasi proyek tersebut. “Ketika proyek ini dilaksanakan, tidak direncanakan dengan baik, bahkan saat kontrak dilakukan, anggaran belum tersedia dalam DIPA Kementerian Pertahanan Tahun 2015,” kata Febrie dalam keterangannya, Jumat (14/1/2022).

Febrie juga menemukan adanya ada penyewaan satelit dari Avanti Communication Limited yang sebetulnya tidak perlu. Namun, satelit tersebut tetap disewa, sehingga diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Adapun satelit yang disewa ternyata tidak dapat berfungsi serta spesifikasinya tidak sesuai. Atas dasar itu, berdasarkan hasil diskusi dengan para auditor, kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 500 miliar.