Sebanyak 500 ribu genteng produksi perajin Plered dikirim menggunakan 125 truk pada Jumat (2/10/2026). Pengiriman tersebut menandai dimulainya pelaksanaan Program Gentengisasi Nasional.

Peluncuran program di sentra genteng Plered itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, anggota DPRD serta sejumlah pejabat lainnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, Program Gentengisasi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material bangunan. Pemerintah juga ingin menjadikan program tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan perajin lokal.

“Kita ingin memberdayakan UMKM, tapi kualitasnya di-upgrade dulu. Ada efek berantai yang diharapkan: UMKM tumbuh, kualitas meningkat, dan pasar terbuka lebar,” ujar Maruarar Sirait.

Plered selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi genteng dan kerajinan berbahan tanah liat di Jawa Barat.

Program Gentengisasi memberikan peluang baru bagi para perajin untuk memperluas pasar. Namun, peluang tersebut juga disertai tuntutan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas.

Dalam proses persiapan yang berlangsung sekitar enam bulan, pemerintah menemukan masih ada perajin yang belum memenuhi standar mutu. Sebagian di antaranya bahkan belum memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemprov Jawa Barat bersama Pemkab Purwakarta dan Pemkab Majalengka kemudian melakukan pendampingan dan pembinaan agar semakin banyak perajin yang mampu memenuhi persyaratan.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemerintah daerah telah mengecek kesiapan produksi hingga proses pengiriman genteng dari Purwakarta.

Pembinaan terhadap pelaku usaha, kata Herman, juga terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah perajin yang memenuhi standar.

Pemerintah daerah juga mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang mempertemukan kebutuhan atau permintaan dengan kemampuan produksi perajin secara langsung.

Dengan demikian, kebutuhan material untuk program perumahan dapat terserap oleh produk lokal sekaligus memberikan kepastian pasar bagi pelaku UMKM.

Penguatan sentra produksi tidak hanya dilakukan di Purwakarta. Pemerintah juga menyiapkan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu daerah pemasok genteng untuk kebutuhan program tersebut.

Rencananya, sebanyak 2,4 juta genteng akan dikirim dari Majalengka menggunakan 600 truk pada 8 November 2026. Pengiriman itu melibatkan 45 perajin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 perajin telah mengantongi sertifikasi SNI. Sementara 11 perajin lainnya dinyatakan telah lolos uji keandalan.

Besarnya kebutuhan material untuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah di Jawa Barat dinilai menjadi peluang bagi perajin lokal untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi UMKM melalui BRI dan Bank Jabar. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mengembangkan usahanya.

Genteng Lokal Gantikan Atap Asbes

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengatakan genteng produksi perajin lokal tersebut nantinya digunakan untuk menggantikan atap asbes dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Menurutnya, penggunaan genteng tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan industri lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat penerima bantuan.

Sementara itu, Kepala UPTD Sentra Keramik Plered Mumun Maemunah sebelumnya mengungkapkan terdapat 78 perajin yang berada di sentra tersebut. Namun, belum seluruhnya terlibat dalam program.

Dari jumlah tersebut, baru tiga perajin yang telah memiliki sertifikasi SNI. Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong perajin lainnya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan.

Produk genteng yang dikirim dari Plered juga telah dinyatakan lulus uji Balai Besar Keramik.

Program Gentengisasi dinilai menjadi momentum penting bagi industri genteng Plered. Namun, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari banyaknya genteng yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana para perajin mampu mempertahankan kualitas, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas pasar secara mandiri.

Pasalnya, pasar yang terbuka melalui program pemerintah diharapkan menjadi pintu masuk bagi perajin untuk berkembang lebih jauh, bukan menjadi satu-satunya sumber pesanan.

Jika mampu memenuhi standar dan menjaga kualitas, perajin Plered berpeluang meningkatkan posisi dari sekadar pemasok menjadi pelaku industri lokal yang lebih mandiri dan kompetitif.

Dengan begitu, Program Gentengisasi tidak hanya menghasilkan jutaan genteng untuk kebutuhan perumahan. Lebih jauh, program ini dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali industri rakyat, memperkuat UMKM, sekaligus menjaga keberlangsungan sentra kerajinan yang telah menjadi bagian dari identitas Plered, Purwakarta. [NR]

Hingga kini, polisi belum dapat memastikan sumber ledakan dan masih menunggu kedatangan Tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Proses evakuasi korban maupun pemeriksaan di lokasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena area ledakan masih disterilkan.

Jenazah korban masih berada di lokasi sembari menunggu pemeriksaan tim ahli.

Selain itu, puing-puing bangunan yang hancur akibat ledakan sengaja dibiarkan dalam kondisi semula guna menjaga keutuhan barang bukti selama proses investigasi berlangsung.

Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, membenarkan peristiwa tersebut.

Ia mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 08.00 WIB pada Minggu (12/7/2026), namun penyebabnya belum dapat dipastikan.

“Benar pada hari ini sekitar pukul 08.00 telah terjadi ledakan di sebuah toko bangunan di Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta. Untuk penyebab ledakan, kami masih berkoordinasi dengan Tim Penjinak Bom Polda Jawa Barat. Kesimpulan baru dapat disampaikan setelah olah TKP oleh Satreskrim dan Tim Gegana Satbrimob Polda Jabar selesai dilakukan,” ujar Kapolres di lokasi kejadian.

Saat ini, penyidik terus mengumpulkan berbagai informasi dengan memeriksa sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi saat insiden terjadi.

Keterangan para saksi nantinya akan dipadukan dengan hasil pemeriksaan forensik di lokasi ledakan.

Polisi memastikan peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban diketahui merupakan pegawai toko bangunan tempat ledakan terjadi.

Meski demikian, aparat belum mengungkapkan secara rinci kondisi korban maupun tingkat kerusakan bangunan karena penyelidikan masih berlangsung.

“Dalam peristiwa ini terdapat satu korban meninggal dunia. Kami akan melakukan proses autopsi. Beberapa rumah di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan. Saat ini fokus kami adalah mengamankan TKP agar masyarakat tidak mendekat, sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya potensi bahaya lain. Setelah olah TKP selesai, hasilnya akan kami sampaikan,” kata Kapolres.

Di sisi lain, suasana di lokasi sempat memanas ketika keluarga korban datang dan meminta agar jenazah segera dievakuasi untuk proses pemulasaraan.

Aparat kepolisian kemudian menenangkan situasi dengan mengamankan salah seorang anggota keluarga korban ke lokasi yang lebih kondusif, sehingga penanganan di TKP dapat berlangsung tanpa hambatan.

Peristiwa tragis ini mengakibatkan satu orang yang diduga sebagai karyawan toko bangunan meninggal dunia.

merenggut korban jiwa, daya ledak yang kuat juga menghancurkan bangunan toko, merusak empat rumah warga di sekitarnya hingga roboh, serta berdampak pada bangunan masjid yang terletak di seberang lokasi.

Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, membenarkan terjadinya peristiwa tersebut di Desa Wanasari.

“Benar, terjadi ledakan toko bangunan dan satu korban jiwa,”ujarnya, Senin (13/7).

Kendati demikian, dia belum bisa memberikan keterangan pasti mengenai pemicu utama dari ledakan tersebut.

Saat ini, pihak Polres Purwakarta tengah bekerja sama dengan tim penjinak bom (Jibom) Polda Jawa Barat untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Penyelidikan mendalam dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mata masih terus berjalan guna mengungkap penyebab pasti di balik insiden yang suara dentumannya terdengar hingga radius lebih dari 3 kilometer tersebut. []

Kegiatan upacara pembukaan yang digelar Markas Bataliyon B Resimen IV Pelopor Brimob di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta itu dihadiri Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar dan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein.

Selain itu tampak hadir, Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, Dandim 0619/Purwakarta, Letkol Inf Ardha Cairova Pariputra, Ketua MUI Purwakarta, KH. John Dien, Para PJU Polres Purwakarta dan Tamu Undangan lainnya.

Irjen. Pol. Anwar menyebut, kegiatan ini adalah kegiatan untuk melaksanakan implementasi dari Reformasi Kepolisian, sehingga untuk mempercepat itu melakukan Training Of Trainers (TOT) Instruktur Polisi Sadar Berkarakter.

“Kegiatan ini bakal dilaksanakan selama 15 hari dan diikuti 50 peserta dari seluruh Polda. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk menumbuhkan karakter dan watak Polri yang mempunyai sikap untuk melayani masyarakat dengan mengedepankan sisi-sisi humanis,” jelasnya.

Ia menyebut, kegiatan ini menjadi bagian kecil dari langkah nyata dan sistematis Polri untuk memperbaiki diri dengan membangun SDM yang unggul, profesional, dan berkarakter Bhayangkara Indonesia melalui pilar spiritual, intelektual, dan kultural.

“Nantinya, para peserta yang mengikuti kegiatan TOT Instruktur Polisi Sadar Berkarakter ini, akan menjadi pelatih lagi di wilayahnya masing-masing. Ini merupakan kegiatan dari internal kepolisian untuk menyikapi dalam mengimplementasikan Polisi Sadar Berkarakter,” ucap Anwar.

As SDM menambahkan, kegiatan ini untuk meningkatkan karakter kepolisian dalam pelayanan masyarakat. Sehingga hal ini kemudian membangun komitmen kolektif dan pada akhirnya, mewujudkan Polri yang responsif, berkarakter kuat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Reporter: Laela

Agenda penting tersebut menjadi bagian dari pembicaraan tingkat I dalam siklus penganggaran daerah.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika (atau isi sesuai nama aktual bila diketahui), menyampaikan langsung nota keuangan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Purwakarta itu turut dihadiri unsur Forkopimda, pejabat perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta insan pers.

Dalam pemaparannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 bukan sekadar kewajiban administratif tahunan, tetapi merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik yang berkeadilan.

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah Purwakarta ditargetkan sebesar Rp2,482 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,504 triliun.
Selisih anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp22,25 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Rincian RAPBD Purwakarta 2026

Berikut gambaran umum RAPBD Purwakarta 2026:

Pendapatan Daerah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,037 triliun

Pendapatan Transfer: Rp1,445 triliun

Belanja Daerah:

• Belanja Operasi: Rp2,016 triliun
• Belanja Modal: Rp123,65 miliar
• Belanja Tidak Terduga: Rp30,97 miliar
• Belanja Transfer: Rp333,71 miliar

Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp27,25 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp5 miliar.

Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Bupati menegaskan arah kebijakan RAPBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan fiskal yang sehat dan fokus pada sektor-sektor prioritas masyarakat.

Beberapa prioritas utama anggaran 2026 antara lain:

1. Pemenuhan alokasi pendidikan minimal 20 persen dari total belanja daerah.

2. Prioritas anggaran kesehatan dan jaminan sosial masyarakat.

3. Belanja infrastruktur publik sekurang-kurangnya 40 persen dari total belanja (di luar transfer ke desa) hingga 2027.

4. Program penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

5. Optimalisasi pembiayaan BPJS bagi ASN dan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).

“Kebijakan anggaran tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat pelayanan dasar masyarakat Purwakarta,” ujar Bupati Purwakarta.

Rancangan APBD Purwakarta 2026 yang telah disampaikan tersebut selanjutnya akan dibahas oleh DPRD melalui mekanisme Pembicaraan Tingkat I dan II, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bupati mengajak seluruh fraksi di DPRD agar memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan rancangan anggaran tersebut.

“Kami berharap dukungan dan koreksi dari DPRD agar RAPBD ini benar-benar berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Purwakarta,” tutupnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Porlak Jahe bersama Komite Ekraf Purwakarta ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, sekaligus menjadi ajang untuk merayakan keindahan serta nilai budaya yang terkandung dalam setiap motif batik.

Dengan mengusung tema “My Pattern My Pride”, acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap batik Indonesia.

Batik bukan sekadar kain bermotif, tetapi juga karya seni tinggi yang telah diakui dunia. Pengakuan tersebut diperkuat oleh UNESCO yang menetapkan Batik Indonesia sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi.

Dalam sambutannya, Abang Ijo menyampaikan bahwa peringatan Hari Batik Nasional merupakan momentum penting untuk mengingat dan menghargai warisan budaya bangsa.

> “Melalui kegiatan ini, kita menegaskan kepedulian terhadap Batik Indonesia. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap budaya bangsa serta upaya mempromosikan seni batik sebagai kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun,” ujarnya.

Selain menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan promosi batik kepada masyarakat luas. Workshop membatik memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar langsung teknik serta proses pembuatan batik, sementara lomba fashion show batik menampilkan berbagai kreasi busana batik yang inovatif dan memukau.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap, peringatan Hari Batik Nasional ini dapat terus menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap batik sebagai identitas bangsa, sekaligus mendorong pelestarian serta pengembangan seni batik di masa depan.

Turnamen ini menjadi bukti bahwa olahraga mampu menyatukan berbagai kalangan masyarakat. Tak hanya ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi wadah silaturahmi bagi para legenda sepak bola Purwakarta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plt. Camat Campaka Heri Anwar, Kepala Desa Campaka Yayan Sahrodi, serta ratusan warga yang antusias memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka.

Dalam sambutannya, Bupati Saepul Bahri Binzein menyampaikan apresiasi tinggi kepada panitia penyelenggara atas kerja keras dan kekompakan seluruh pihak yang terlibat.

“Saya sangat mengapresiasi terselenggaranya turnamen ini. Semoga kegiatan seperti ini terus mengingatkan kita akan pentingnya olahraga dan kesehatan. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi momen berharga untuk mempererat kebersamaan dan persaudaraan di semua kalangan,” ujar Om Zein.

Suasana di Lapangan Artha Marga dipenuhi sorak-sorai penonton yang memberi semangat kepada para pemain. Para peserta yang merupakan legenda sepak bola Purwakarta menampilkan permainan terbaik mereka dengan penuh sportivitas.

Turnamen ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat tali silaturahmi dan menumbuhkan gaya hidup sehat. Kehadiran Bupati Purwakarta menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan positif berbasis masyarakat.

Dengan semangat Friendship Football Tournament U-40 ini, diharapkan nilai-nilai sportivitas, persahabatan, dan kebersamaan terus menyala dan menginspirasi seluruh masyarakat Purwakarta.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo Purwakarta tersebut dihadiri oleh koordinator wilayah (Korwil) serta 17 Koordinator kecamatan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.

Koordinator SPPG Kabupaten Purwakarta, Gilang Dewala Putra, S.Sos, menyampaikan bahwa kolaborasi ini sangat penting agar pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, transparan, dan terintegrasi.

“Melalui koordinasi ini, kami berharap pelayanan pengaduan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Semua laporan akan diintegrasikan melalui kanal Ogan Lopian milik Pemkab Purwakarta yang dikelolah oleh Diskominfo Purwakarta, sehingga penanganannya lebih terarah dan dapat dimonitor bersama,” ujarnya.

Dalam diskusi, para perwakilan kecamatan menyampaikan berbagai masukan terkait kondisi di lapangan. Sementara Andis Maulana, Jafung Pranata Humas pada Diskominfo Purwakarta menjelaskan mekanisme penggunaan kanal Ogan Lopian, mulai dari alur pelaporan, verifikasi, hingga tindak lanjut.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan masyarakat Purwakarta dapat merasakan layanan pengaduan MBG yang lebih mudah, cepat, dan transparan.

Sebelumnya, Kabupaten Purwakarta menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur darat yang menyebabkan isolasi di beberapa wilayah, seperti yang dialami oleh warga Kecamatan Sukasari.

Lebih dari 50 tahun lalu, warga di wilayah ujung barat seberang Waduk Ir. Djuanda (Jatiluhur) hanya dapat beraktivitas melalui jalur air dengan menyeberangi danau tersebut. Kondisi ini disebabkan sebagian besar wilayah Kecamatan Sukasari merupakan hutan belantara, sehingga perahu menjadi andalan transportasi masyarakat.

Keterisolasian ini berangsur sirna seiring pembangunan Jalur Lingkar Barat yang dimulai pada tahun 2013, saat Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Jalur sepanjang 57 kilometer ini membentang dari Kecamatan Babakan Cikao-Jatiluhur, Sukasari, hingga Kecamatan Maniis. Pembangunan jalur ini tidaklah mudah, mengingat lokasinya yang berada di wilayah hutan belantara dengan kontur bebatuan terjal. Jalur Lingkar Barat baru dapat dirampungkan pada tahun 2017.

Sejak beroperasi, Jalur Lingkar Barat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sukasari. Ekonomi kreatif tumbuh pesat, dan Sukasari tidak lagi dicap sebagai kecamatan terisolasi. Jalur ini juga berfungsi sebagai jalur alternatif penghubung Purwakarta dengan empat kabupaten tetangga: Karawang, Cianjur, Bekasi, dan Bogor.

Bupati Purwakarta saat ini, Saepul Bahri Binzein, berencana memfokuskan dan melanjutkan pekerjaan rumah yang belum rampung ini.

“Salah satu fokus kerja kami adalah pembenahan infrastruktur, termasuk di antaranya penataan Jalur Lingkar Barat,” ujar Om Zein dalam postingannya di media sosial, belum lama ini.

Om Zein menegaskan bahwa kelanjutan pembangunan Jalur Lingkar Barat membutuhkan anggaran yang besar, sehingga pengerjaan jalur penghubung ini direncanakan pada tahun 2026.

“Nanti kita lanjutkan pembangunannya, sehingga akses darat ini bisa tersambung ke Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kerja pemerintah daerah saat ini. Pihaknya sedang merancang Detail Engineering Design (DED) untuk melanjutkan pembangunan Jalur Lingkar Barat yang belum rampung.

Saat ini, proses pembangunan Jalur Lingkar Barat masih tersisa 15 kilometer, termasuk dua jembatan. “Di 2026, kami telah merancang lanjutan pembangunannya. Karena ada beberapa jalur baru yang akan dibuka, di antaranya jalur lingkar Paranggombong,” jelas Didi.

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan Jalur Lingkar Barat ini kurang lebih Rp 30 miliar. Pihaknya telah mengusulkan anggaran dari bantuan keuangan provinsi (Banprov). Terkait Jalur Lingkar Barat, Didi menambahkan bahwa selain sebagai akses darat bagi warga Sukasari, jalur ini juga merupakan jalan alternatif yang terhubung dengan empat kabupaten tetangga.

“Di Jalur Lingkar Barat ini, ke depan juga akan terhubung dengan ruas poros Sangga Buana yang terbentang dari mulai Loji di Kabupaten Karawang hingga ke Bogor,” tambahnya.

Didi mengakui bahwa Jalur Lingkar Barat kurang mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena keterbatasan anggaran. Namun, pihaknya optimistis bahwa pada tahun 2026, jalur alternatif tersebut akan kembali mendapat sentuhan perbaikan.

Penghargaan ini diserahkan pada  Rabu (20/8/22025) sebagai pengakuan atas keberhasilan Purwakarta dalam menekan dan mengeliminasi penyakit frambusia.

Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu dari 89 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menerima sertifikat serupa pada tahun 2025. Acara penyerahan sertifikat dilaksanakan secara daring dan dipusatkan di ruang rapat Bapperida.

Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, didampingi oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Elitasari Kusuma Wardani, menerima sertifikat tersebut mewakili Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin menyampaikan rasa bangga atas pencapaian ini.

“Kami sangat bangga Kabupaten Purwakarta telah dinyatakan bebas dari penyakit frambusia. Kami berharap seluruh masyarakat Purwakarta terus menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit menular,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sertifikat ini diharapkan membawa manfaat besar dan meningkatkan kesehatan masyarakat Purwakarta.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Menteri Kesehatan atas dukungan dan penghargaan yang diberikan. Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin juga memberikan arahan kepada Dinas Kesehatan Purwakarta untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap masyarakat serta menjadikan sertifikat ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja.

Warga yang hendak membeli bahan bakar jenis Pertalite bersubsidi tampak rela menunggu hingga antrean mengular ke tepi jalan raya.

Situasi tersebut terjadi karena tingginya volume kendaraan yang datang ke SPBU tersebut. Lokasi SPBU Maracang yang strategis membuatnya menjadi salah satu titik favorit masyarakat untuk mengisi bahan bakar, khususnya jenis subsidi.

Yandi Sopandi, pengawas SPBU Maracang mengucpkan terim kasih atas kesaaran warga dalam mengantri. Dia menyampaikan bahwa pihak SPBU akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik.

“Kami berharap distribusi bahan bakar subsidi di SPBU ini dapat terus berjalan dengan baik dan lancar. Ke depan, kami juga berharap ada penambahan unit pompa bahan bakar agar pelayanan semakin maksimal,” ujar Yandi kepada Eranasional, Minggu (22/6/2025).

Belum lama ini, mereka yang diduga korban percaloan kerja di PT. Metro melapor ke Polres Purwakarta. Awalnya, pelapor hanya 3 orang, kini menjadi 7 orang.

Nampaknya, para korban berani melaporkan hal itu, lantaran mendapatkan dukungan dari Wabup Purwakarta, Abang Ijo Hapidin yang memang tengah gencar-gencarnya menyuarakan pemberantasan pungli tenaga kerja di Bumi Purwakarta.

Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin memastikan bahwa ia akan memantau secara kontinyu pengaduan-pengaduan masyarakat.

“Pencopotan REH dari jabatannya kami lakukan sejak Kamis, 09 Mei 2024 guna mendukung kelancaran pemeriksaan internal atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan internal kami, setidaknya didapati ada indikasi benturan kepentingan dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5/2024).

Pemeriksaan internal yang dilakukan Bea Cukai tersebut sejalan dengan upaya institusi untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

“Pemeriksaan lebih lanjut akan meninjau indikasi tersebut, termasuk kelengkapan dan akurasi pelaporan LHKPN-nya. Ini merupakan mekanisme kami dalam merealisasikan tata kelola organisasi yang baik,” imbuh Nirwala.

Lebih lanjut, Nirwala memastikan Bea Cukai akan menjaga keberlanjutan pemberian layanan dan pelaksanaan pengawasan oleh Bea Cukai Purwakarta.

“Segera akan ditunjuk Pelaksana Harian Kepala Kantornya, agar operasional kantor tersebut tetap berjalan,” tutup Nirwala.

Rahmady sebelumnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh advokat dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm Andreas.

Andreas menilai ada kejanggalan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rahmady.

Dugaan tersebut bermula dari kerja sama antara perusahaan istrinya Margaret Christina dengan Wijanto Tirtasana, klien Andreas, sejak 2017. Kerja sama tersebut berkaitan dengan ekspor impor pupuk.

Rahmady memberikan pinjaman uang senilai Rp7 miliar kepada Wijanto dengan syarat menjadikan Margaret sebagai komisaris utama dan pemegang saham sebesar 40 persen.

Namun, Wijanto mengaku menerima ancaman dari Rahmady dan istrinya soal uang pinjaman. Andreas sebagai kuasa hukum Wijanto kemudian menelusuri kasus, yang berujung pada temuan mengenai LHKPN Rahmady.