Sehingga, ia menekankan kepolisian yang saat ini menduduki jabatan sipil tidak perlu kembali menarik anggotanya ke Korp Bhayangkara.

“Menurut saya yang sudah terjadi, itu artinya tidak berlaku, dalam pengertian, bagi mereka yang akan mengusulkan jabatan berikutnya, ke jabatan sipil, kalau tidak berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun,” kata Supratman di kompleks parlemen, Selasa (18/11/2025).

“Tapi bagi mereka yang sudah menjabat sekarang, kecuali polisi menarik, kemudian, mereka tidak perlu mundur,” imbuhnya.

Dia mengatakan keputusan itu akan dibahas dalam Tim Reformasi Polri. Sebagai salah satu anggota, Supratman mengatakan tim akan memeriksa lembaga atau kementerian yang masih berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian.

“Nah karena itu nanti, sebagai Tim Reformasi Polri juga nanti kita akan berdiskusi, membahas terkait kementerian mana sih yang sebenarnya punya keterkaitan dengan tugas fungsi pokok kepolisian,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut keputusan MK yang agamawan polisi aktif menduduki jabatan sipil nantinya juga akan diatur dalam revisi UU Polri.

“Nah nanti di undang-undang kepolisian akan diatur secara limitatif di dalam batang tubuh undang-undang,” katanya.

“Tetapi untuk keputusan MK sekarang, saya berpandangan bahwa itu sudah harus berlaku, tetapi bagi yang baru, yang mengusulkan baru, tapi yang sudah menjabat, tidak perlu mengundurkan diri,” imbuhnya.

MK mengabulkan seluruh permohonan perkara nomor: 114/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Syamsul Jahidin (mahasiswa/advokat) dan Christian Adrianus Sihite (mahasiswa) yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tentang Kepolisian (UU Polri).

Pasal 28 mengatur anggota kepolisian boleh menduduki jabatan di luar polri setelah mengundurkan diri. Sementara pada penjelasan Pasal 28 disebutkan, yang dimaksud jabatan di luar kepolisian adalah tak punya sangkut paut dengan polisi atau tidak ada penugasan Kapolri.

“Secara substansial, ketentuan kedua tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah memecat diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” kata Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

“Cuma satu kesimpulannya, Komisi II DPR RI bersama dengan Menkumham RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI menyetujui rancangan peraturan komisi pemilihan umum atau RPKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Achmad Doli Kurnia, Minggu (25/8/2024).

Dengan pengetukan palu persidangan yang dilakukan oleh Ketua Komisi II, DPR telah meresmikan PKPU No. 8 Tahun 2024 dan “Tidak ada kurang, tidak ada lebih” dari putusan MK No. 60 dan 70.

Sebelumnya, DPR pada Selasa, 21 Agustus 2024 telah mengakomodasi sebagian putusan MK nomor 60/puu-xxii/2024 yang menyatakan bahwa putusan perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 40 ayat 1 oleh MK tersebut hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk wilayah yang berlaku.

DPR juga memilih putusan MA daripada MK terkait ambang batas usia pencalonan Pilkada pada UU Nomor 10 Tahun 2016, yang awalnya mengatur batas usia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan 25 tahun Calon Wakil Gubernur. Kemudian, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan “terhitung sejak penetapan pasangan calon” menjadi “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”.

Tindakan tersebut menuai banyak tentangan dan demonstrasi besar-besaran diseluruh penjuru negara Indonesia, seperti yang dilakukan partai-partai, mahasiswa, tokoh masyarakat, serta oknum-oknum lainnya di kantor DPR dan KPU pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 dan Jumat, 23 Agustus 2024.

Hal itu disampaikan Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Nurdin Halid, dikutib dari Kompas TV, Jumat 23 Agustus 2024

Nurdin menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan mengenai apakah pola pilkada yang mengikuti putusan MK akan mengakibatkan Golkar mengubah kerja sama dengan partai lain.

Menurut Nurdin, Koalisi Indonesia Maju (KIM) maupun KIM Plus yang ada sekarang tidak bisa linier sampai ke tingkat daerah.

“Tidak bisa linier sampai ke tingkat daerah,” jelasnya.

“Kenapa? Karena kondisi daerah sangat berbeda, memiliki karakteristik sendiri, memiliki tantangan tersendiri, memiliki problematika tersendiri, sehingga tidak mungkin bisa linier solidnya Koalisi Indonesia Maju di pusat harus diturunkan ke bawah,” sambung Nurdin.

Ia mengakui bahwa memang ada beberapa daerah yang bisa linier dalam bekerja sama politik seperti di tingkat pusat.

“Ada beberapa daerah yang bisa sama dengan pusat. Oleh karena itu, dengan putusan MK ini, semua partai diuntungkan,” tegasnya.

“Partai Golkar juga sangat diuntungkan, ada ketua-ketua Golkar yang tadinya tidak bisa maju karena harus berkoalisi, tidak cukup kursi sehingga dipaksakan misalnya harus menjadi wakil, saat ini bisa mencalonkan,” tambah Nurdin.

Menurutnya, putusan MK tersebut merupakan sesuatu yang sangat produktif bagi demokrasi kita dan mencerahkan rakyat.

“Memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk melakukan pilihan-pilihan dengan ruang yang cukup dan pergerakan yang dinamis. Ini pencerahan demokrasi rakyat yang sangat bagus,” tuturnya. []

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Susatyo Purnomo Condro, mengatakan personel pengamanan dibagi ke dua tempat. Untuk menjaga demo di depan DPR personel gabungan yang diturunkan sebanyak 2.013 orang.

“Untuk pengamanan aksi unjuk rasa [di DPR], kami melibatkan 2.013 personel gabungan,” ujar Susatyo kepada wartawan, Kamis (22/8/2024).

Sementara untuk mengamankan demo di Patung Kuda, Monas, personel gabungan yang diturunkan sebanyak 1.273 orang.

Saat ini pantauan di depan Gedung DPR RI belum terlihat massa aksi yang datang. Namun, personel kepolisian dari Brimob, beserta kendaraan rantis sudah bersiaga di depan gedung DPR.

Demo di kantor wakil rakyat ini bertepatan dengan rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU. DPR dan Pemerintah dinilai tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses Revisi UU tersebut.

Salah satu seruan demonstrasi datang dari BEM UI yang akan berkumpul pada pukul 09.00 WIB dan berangkat demonstrasi ke depan Gedung DPR RI. Mereka menyerukan peserta aksi untuk menggunakan baju hitam dan Jaket Kuning UI.
“Seruan aksi massa kawal putusan MK,” demikian keterangan yang diunggah BEM UI dalam seruan aksinya di media sosial resmi mereka.
Kemudian ada demo bertajuk “Aksi Mengawal Putusan MK” yang diumumkan Partai Buruh dalam jumpa pers Rabu (21/8) kemarin maupun di media sosial.
Sekjen Partai Buruh, Ferri Nuzarli, memperkirakan jumlah peserta aksi sekitar 5.000 orang.
Selain itu, banyak elemen masyarakat lain seperti guru besar, akademisi, hingga civil society yang turut akan menggelar aksi demonstrasi di lokasi yang sama.

Hasyim dinyatakan melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres.

“Hasyim Asy’ari sebagai teradu pertama terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu 1,” sambung Heddy.

Kata dia Hasyim Asy’ari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam empat perkara, masing-masing dengan nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Dalam sidang yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam Komisioner KPU lainnya August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid.

Mereka dinyatakan juga melanggar kode etik dan perilaku dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023.

Pasalnya, akibat putusan MK itu berdampak terhadap syarat calon peserta pemilihan presiden sehingga KPU seharusnya segera mengubah Peraturan KPU (PKPU) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

Faktanya, KPU baru mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober 2023, atau tujuh hari setelah putusan MK dengan dalih anggota dewan sedang masa reses.

Menurut DKPP, alasan KPU itu tidak tepat. DKPP berpendapat dalih para teradu terbantahkan karena dalam masa reses tetap bisa dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Ayat 4 dan ayat 7 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Selain itu, lanjut Wiarsa, DKPP menyatakan sikap para Komisioner KPU dengan terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik usai putusan MK tentang syarat batas usia capres-cawapres ketimbang melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah juga menyimpang dari peraturan.

“Para teradu dalam menaati putusan MK a quo dengan bersurat terlebih dulu kepada pimpinan partai politik adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah pasal 10 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan KPU,” jelas Wiarsa.

Wiarsa mengatakan dalam pertimbangan, tindakan Ketua dan Komisioner KPU yang tidak segera melakukan konsultasi kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan perubahan PKPU No. 19/2023 tentang pencalonan peserta Pemilu dan capres-cawapres adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Para teradu seharusnya responsif terhadap kebutuhan pengaturan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo karena telah terjadi perubahan terhadap syarat capres-cawapres untuk tahun 2024,” paparnya.

“Terlebih Peraturan KPU sebagai peraturan teknis sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman cara bekerjanya KPU dalam melakukan tindakan penerimaan pendaftaran bakal capres-cawapres pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo,” sambung Wiarsa.

Dalam amar putusan itu, DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakannya paling lama 7 hari sejak dibacakan.

Selain itu, DKPP juga memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan itu. (*)

Koordinator TPDI Petrus Selestianus menyatakan, somasi kepada Presiden Jokowi karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan anomali dalam pemerintahan dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

“Hari-hari ini publik menyaksikan satu persatu institusi negara mengalami perusakan secara sistemik, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), KPU, Polri, KPK, dan lain-lain, sebagai dampak dari putusan MK No. 90/PUU-XXI/ 2023, tanggal 16/10/2023, yang memperkuat nepotisme yang terjadi antara Presiden Jokowi dengan iparnya Anwar Usman yang saat itu masih jadi Ketua MK,” kata Petrus usai penyerahan somasi di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Lanjut Petrus, TPDI dan Perekat Nusantara melihat ada upaya terselubung berupa sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Jokowi dengan pola menyandera figur-figur tertentu yang diketahui tengah bermasalah hukum.

Katanya, figur yang dimaksud memiliki kekuatan politik dan diduga bermasalah dengan korupsi sehingga dimanfaatkan demi mengamankan kebijakan dinasti politik Jokowi dan kroni-kroninya.

Petrus menyebutkan, putusan MK No. 90 yang membuka jalan untuk putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilpres 2024, membuka tabir dinasti politik dan nepotisme dalam pemerintahan Jokowi. Putusan itu juga berpotensi membawa malapetaka bagi bangsa Indonesia.

Sebab, menurut dia, putusan itu melenceng dari UUD 1945, TAP MPR RI, dan UU Negara RI yang secara tegas melarang nepotisme.

Petrus menjelaskan, yang terjadi dengan politik dinasti dan nepotisme melalui rekayasa hukum  jelas bertentangan dengan TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 jo. TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001 jo. TAP MPR No.VI/MPR/2001, jo UU No.28 Tahun 1999.

“Pada hari-hari ini telah menimbulkan anomali dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat,” tegas Petrus.

Karena itu, TPDI dan Perekat Nusantara meminta kepada Jokowi dalam waktu tujuh hari terhitung sejak somasi ini diterima segera mengakhiri anomali yang terjadi di dalam pemerintahan dan di tengah masyarakat.

Caranya yakni dengan melakukan sejumlah langkah untuk menormalisasi kehidupan politik dan hukum, antara lain mengembalikan aparatur negara, Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu, MK, dan lain-lain pada fungsi yang sesungguhnya dan kembalikan netralitas aparatur negara sesuai UU.

Kedua, menghentikan segala bentuk intimidasi dan penekanan oleh aparat penegak hukum terhadap tokoh-tokoh politik dan sosial budaya yang melakukan aktivitas politik maupun budaya.

Dan, ketiga, menghentikan segala bentuk nepotisme yang terkait dengan dinasti politik Jokowi.

Selanjutnya, keempat, benahi KPK dan segera kembalikan kedigdayaan KPK sesuai dengan cita-cita reformasi.

Kelima, hentikan praktek penyalahgunaan wewenang dalam segala bentuk terutama yang bersumber dari dinasti politik dan nepotisme.

Terakhir, hentikan praktek politik menyandera tokoh politik tertentu yang sedang bermasalah hukum, untuk melanggengkan dinasti dan nepotisme dalam pilpres 2024.

Dia menegaskan, jika dalam waktu 7 x 24 jam setelah somasi diterima, ternyata Presiden Jokowi tidak mengindahkan dan membiarkan aparaturnya ikut dalam kegiatan politik praktis dan merusak netralitas aparatur negara, maka TPDI dan Perekat Nusantara akan melakukan gugatan lebih lanjut. (*)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menolak uji materi atas UU 7 Tahun 2017 terkait sistem pemilu proporsional terbuka.

“Kita hormati keputusan MK ini. Dan alhamdulillah, kami juga sebagai warga negara Indonesia tentunya ikut merasa bahagia bahwa Pemilu 2024 diputuskan sistem proporsional terbuka,” kata Azmi saat ditemui awak media di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Senin (19/6/2023).

Menurut Azmi, dengan diputuskannya hal tersebut, maka sistem demokrasi pada Pemilu 2024 ini akan tetap berjalan sebagaimana mestinya seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia berharap, bahwa nantinya masyarakat bisa lebih memanfaatkan hal ini untuk menyeleksi siapa saja calon-calon yang mereka inginkan agar bisa duduk di parlemen. Sehingga kedepan, fungsi-fungsi DPRD dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh bisa semakin baik.

“Karena calon yang dipilih, tentu akan didasari oleh pilihan hati nuraninya yang sesuai dengan apa yang mereka ingin sampaikan. Dan tentu, yang bisa membawa aspirasi mereka kepada pemerintah, baik di tingkat paling bawah sampai ke tingkat pusat,”

“Selamat untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga kedepan, pesta demokrasi di Indonesia khususnya Pemilu 2024 bisa lebih baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemilu 2024 akhirnya tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem pemilu yang diajukan sejumlah pihak, dalam sidang di Gedung MK, Kamis (15/6/2023).

Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu. Baik lewat proporsional terbuka atau pun proporsional tertutup. Oleh karena itu, MK memerintahkan 3 langkah dalam memerangi politik uang.

Pertama parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua penegakan hukum harus dilaksanakan. Ketiga masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik tidak menerima politik uang.

Hal itu tidak hanya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah tapi juga kolektif parpol, civil society dan masyarakat. MK menyatakan dengan tegas, bahwa politik uang tidak dibenarkan sama sekali. (em-aha).

JAKARTA, Eranasional.com – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. KontraS menyatakan Perppu itu dinilai bertentangan dengan negara hukum karena membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Terbitnya Perppu Cipta Kerja: Bentuk Pembajakan Demokrasi dan Tegaskan Pemerintahan Otoritarian,” demikian keterangan pers dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dilansir situs resminya, Senin (2/12/2022).

Putusan MK pada 2020 mengamanatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan UU Cipta Kerja tersebut harus direvisi dalam waktu dua tahun. Namun kini, bukan revisi yang dilakukan pemerintah dan DPR, melainkan Perppu yang dikeluarkan Jokowi supaya UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku.

“Kami melihat diterbitkannya Perppu terhadap UU Cipta Kerja ini merupakan pembangkangan terhadap putusan MK yang memandatkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan,” kata KontraS yang menilai UU Cipta Kerja tidak dibentuk dengan partisipasi yang bermakna dari masyarakat.

“Saat masyarakat meminta agar Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU ini, Presiden justru mempersilahkan pihak-pihak yang tidak setuju agar menguji di MK. Sayangnya, saat MK telah memutuskan bahwa UU ini inkonstitusional, pemerintah justru membangkangi putusan tersebut,” kata KontraS dalam keterangan tertulis dengan nama Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti, ini.

KontraS juga mencatat, Menkumham Yasonna Laoly sempat menyatakan bakal patuh terhadap putusan MK. Namun dengan terbitnya Perppu, itu menunjukkan pemerintah tidak konsisten karena tidak patuh terhadap putusan MK. KontraS menyebut pemerintah otoriter dan memaksakan kehendak.

Syarat terbitnya Perppu berupa ‘kegentingan yang memaksa’ juga tidak terpenuhi. Alasan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa saat ini Indonesia menghadapi ancaman global juga tidak relevan masuk sebagai ‘kegentingan yang memaksa’.

“Langkah penerbitan Perppu ini juga kembali menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi kian ambruk ditandai dengan sentralisasi kekuasaan Presiden. Hal ini sekaligus menandai Indonesia kian dekat pada negara otoritarian sebagaimana yang terjadi pada orde baru,” kata KontraS.

• Baca Juga: Perppu Cipta Kerja Dikritik, Lucy Kurniasari: Tidak Berpihak ke Pekerja

Maka, KontraS mendesak dua hal ini:

Pertama, Presiden untuk membatalkan Perppu No. 2 Tahun 2022 terkait UU Cipta Kerja dan tunduk pada putusan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020;

Kedua, DPR RI untuk tidak menyetujui langkah Presiden dalam menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 terkait UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat merespons pro-kontra soal Perppu Ciptaker ini. Menurutnya, ketidaksetujuan adalah hal yang biasa menanggapi terbitnya peraturan.

“Ya biasa dalam setiap kebijakan dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra,” kata Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023).

“Tapi semua bisa kita jelaskan,” kata Jokowi. **