Laporan tersebut merupakan buntut pernyataan Hotman yang dinilai merendahkan dan menyinggung profesi wartawan saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026).

Laporan PWI dilayangkan pada Senin (20/7/2026) malam, dan telah teregister dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan, laporan itu dibuat karena ucapan Hotman dianggap telah menyakiti sekaligus merendahkan profesi jurnalis.

“Seperti kita ketahui kemarin ada peristiwa yang sebenarnya menyakiti hati sekaligus menyinggung profesi wartawan. Jadi untuk itu kita dari PWI Pusat ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu ‘punya otak enggak’,” kata Edison di Polda Metro Jaya, Senin (20/7/2026).

Menurut Edison, PWI melaporkan Hotman Paris dengan inisial HP dan berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti penyidik Polda Metro Jaya.

“Jadi, dilaporkan di sini inisialnya HP dilaporkan. Dan kita berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Sebelumnya, Hotman Paris telah menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi profesi pers atas ucapannya.

PWI, kata Edison, menerima permintaan maaf tersebut secara manusiawi.

“Kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar. Kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya,” tutur Edison.

Namun, PWI menegaskan permintaan maaf tersebut tidak otomatis menghentikan proses hukum yang telah ditempuh.

Edison menjelaskan, permintaan maaf merupakan bentuk penyelesaian secara moral dan kemanusiaan. Sementara itu, dugaan tindak pidana yang dilaporkan tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

“Itu kan tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya, permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf, kita selalu saling memaafkan,” jelasnya.

“Tetapi permintaan maaf yang dilakukan itu tidak mengurangi atau menghilangkan tindak pidana yang dibuat dengan permohonan maaf itu,” sambung Edison.

Dalam laporan tersebut, PWI melaporkan Hotman Paris atas dugaan tindak pidana penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ucapan Hotman Picu Kecaman Organisasi Wartawan

Ucapan Hotman yang menjadi sorotan publik terjadi saat dirinya memberikan keterangan pers di Gedung Kejagung, Jumat (17/7/2026).

Ketika itu, Hotman hadir menyampaikan pernyataan terkait kliennya, mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Dalam sesi konferensi pers tersebut, Hotman merespons sejumlah pertanyaan wartawan dengan pernyataan yang dinilai arogan dan merendahkan profesi jurnalis.

Hotman di antaranya melontarkan kalimat “lu punya otak gak?”, meminta wartawan untuk “shut up” atau diam, serta menyebut jurnalis sebagai pengecut apabila tidak berani mengajukan pertanyaan ke Mabes Polri.

Pernyataan tersebut kemudian memicu kecaman dari sejumlah organisasi profesi wartawan di Indonesia.

Mereka menilai sikap Hotman tidak hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga merendahkan martabat wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik.

Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, Hotman Paris akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Hingga berita ini ditulis, awak media masih berupaya meminta tanggapan Hotman Paris terkait laporan PWI ke Polda Metro Jaya. [SF]

Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan silaturahmi pengurus PWI Pusat dengan Kepala BNN RI, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, di Gedung BNN, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rombongan PWI Pusat dipimpin oleh Ketua Umum Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang serta sejumlah pengurus lainnya.

Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara BNN dan insan pers nasional dalam membangun kesadaran publik terhadap bahaya narkoba melalui pemberitaan yang konstruktif dan edukatif.

Dalam sambutannya, Komjen Suyudi menyampaikan apresiasi kepada jajaran PWI Pusat atas dukungan dan perhatian terhadap program BNN.

Ia menegaskan bahwa peran media sangat penting dalam menguatkan pesan-pesan positif tentang bahaya narkoba dan hasil kerja BNN di lapangan.

“Kita bekerja keras, tapi kadang tidak terlihat. Rekan-rekan wartawanlah yang membuat upaya itu tampak dan dirasakan masyarakat,” ujar Suyudi.

Menurutnya, publikasi media menjadi faktor kunci agar program pencegahan dan pemberantasan narkotika memiliki dampak luas.

“Media adalah mata dan telinga masyarakat. Melalui berita yang mencerahkan, pesan tentang bahaya narkotika bisa menjangkau lebih banyak orang,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNN juga memaparkan sejumlah strategi penanganan narkotika, mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hingga penegakan hukum.

Suyudi menyoroti munculnya ancaman New Psychoactive Substances (NPS) narkotika jenis baru seperti narkoba cair, ganja sintetis, hingga tembakau gorilla yang direndam cairan NPS.

“Para pelaku terus berinovasi memanfaatkan celah hukum dan permintaan pasar. Ini tantangan baru bagi kita semua,” ujarnya.

PWI Siap Jadi Mitra Strategis

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyambut baik ajakan kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa PWI siap menjadi mitra strategis BNN dalam menyebarkan informasi yang edukatif dan mendorong kesadaran kolektif melawan narkoba.

“Kami di PWI siap berkolaborasi dengan BNN. Ini bagian dari tanggung jawab sosial insan pers untuk ikut menyelamatkan generasi muda bangsa,” kata Munir.

Munir juga menambahkan, sinergi kedua lembaga akan diteguhkan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar di Provinsi Banten.

“Kami berharap kerja sama ini berlanjut dalam bentuk pelatihan jurnalisme tematik, kampanye publik, dan pemberitaan positif di berbagai daerah,” tandasnya.

Pertemuan antara BNN dan PWI Pusat ini menjadi awal dari langkah nyata memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan media massa. Kedua pihak berkomitmen menjadikan kolaborasi tersebut sebagai bagian dari gerakan nasional untuk mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba (Bersinar).

Rusdy mendeklarasikan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat dalam kongres yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Agustus mendatang.

“Saya melihat dinamika di tubuh PWI Pusat. Jika situasi mendukung, saya siap maju sebagai calon Ketua Umum,” kata Rusdy saat ditemui di Sekretariat PWI Kota Depok, Rabu (28/5/2025).

Jurnalis senior ini menyebutkan bahwa langkahnya bukan ambisi pribadi, melainkan dorongan kuat untuk membenahi organisasi.

“Sudah saatnya PWI Pusat dikelola secara profesional. Organisasi ini harus kembali ke khitahnya, menjalankan roda sesuai PD-PRT dan benar-benar berpihak pada anggotanya,” ucap Rusdy.

Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh anggota PWI di Indonesia. Menurutnya, pengurus pusat harus hadir dan peka terhadap kondisi di daerah, bukan hanya elitis di tingkat pusat.

“Kita ini organisasi wartawan terbesar, tapi banyak anggota masih hidup serba sulit. Ini ironi. PWI harus jadi rumah besar yang mengayomi semua,” ucap dia.

Langkah Rusdy maju ke gelanggang nasional tentu mengejutkan banyak pihak, apalagi selama ini ia lebih dikenal fokus membesarkan PWI Depok. Namun, baginya, panggilan untuk memperbaiki organisasi tak bisa ditunda.

“Saya siap maju, siap bersaing secara sehat, dan siap membawa perubahan,” pungkasnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI), Wilson Lalengke selaku pelapor, mengatakan total suap yang disinyalir diberikan Erick ke PP PWI mencapai Rp18 miliar. Pemberian uang ini melalui Forum Humas untuk kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Seluruh Indonesia.

“Sebagai alat bukti yang kedua bahwasannya benar terjadi pengiriman uang dari Menteri BUMN dalam hal ini melalui Forum Humas BUMN kepada Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia,” ucap Wilson kepada awak media usai melaporkan di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2024).

“Dananya itu yang mau dikeluarkan adalah totalnya Rp18 miliar dalam 3 tahun,” sambungnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa sejauh ini pihak PWI telah menerima Rp4,6 miliar dari anggaran tiap tahunnya Rp6 miliar. Uang tersebut. disebut Wilson digelapkan oleh Ketua Umum PWI Hendry CH Bangun Cs untuk kepentingan pribadi.

“Setahun Rp6 miliar dan sudah dicairkan Rp4,6 miliar beberapa kali transfer dari forum Humas BUMN. Nah, uang tersebut diduga digelapkan atau dipakai untuk kepentingan sendiri oleh pengurus PWI. Dalam hal ini Ketua PWI Hendry CH Bangun,” kata Wilson

Wilson mengatakan, sejumlah petinggi PWI yang turut dilaporkan kepada KPK yaitu Sekjen Sayid Iskandarsyah, Wakil Bendahara Umum Muhamad Ihsan, dan Direktur UMKM Syarif Hidayatullah.

“Informasi ini sudah tersebar luas di kalangan wartawan karena disampaikan Marthen Selamet Susanto Bendahara Umum PWI,” ucapnya.

Tidak hanya itu, kata Wilson, ada dugaan pemberian cashback oleh pihak PWI kepada pihak BUMN sebesar Rp1,080 miliar dari uang Rp4,6 miliar yang diserahkan sebelumnya.

“Tapi pihak BUMN membantah penerimaan cash back tersebut. Kemana larinya uang Rp1,080 miliar tersebut?,” ucapnya.

Wilson menegaskan memiliki sejumlah bukti dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Contohnya, ketika Menteri BUMN Erich Thohir menyerahkan dana hibah secara simbolis ke pengurus pusat PWI untuk kegiatan UKW Seluruh Indonesia sebesar Rp18 miliar untuk 3 tahun.

Serta, bukti percakapan milik Marthen terkait kronologis penggelapan dana Rp4,6 miliar oleh oknum petinggi PWI.

JAKARTA– Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menolak usulan agar wartawan yang telah dinyatakan kompeten mendapat gaji atau tunjangan dari pemerintah.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari dan Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang seusai mengadakan rapat di Kantor PWI Pusat Jumat (1/7/2022) siang.

Tanggapan PWI Pusat terkait wacana dan usulan pemberian tunjangan bagi wartawan menurut Ilham Bintang, perlu segera disampaikan agar usulan keliru tersebut tidak berkembang menjadi isu liar di dalam masyarakat.

“UU Pers No 40/1999 jelas jelas menyebutkan fungsi pers dan wartawan melakukan kontrol sosial. Kode Etik Jurnalistik pun tegas-tegas melarang wartawan menerima sesuatu apapun dari sumber berita. Jadi wartawan yang menerima tunjangan pemerintah merupakan pelanggaran berat dalam KEJ. Bagaimana fungsi kontrol bisa jalan kalau wartawan menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang mau dikontrolnya?” tegas Ilham Bintang.

Rapat DK-PWI menilai usulan wartawan yang telah lulus ujian kompetensi mendapat tunjangan pemerintah terlontar dari segelintir wartawan yang sesat pikir. Usulan itu jelas bertentangan dengan tuntutan dasar profesi wartawan yang harus bersikap independen.

Namun Atal S. Depari mengatakan bantuan pemerintah baik di Pusat maupun di daerah dapat terus dilanjutkan dalam upaya pengembangan institusi pers secara keseluruhan. Namun bantuan itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk program seperti uji kompetensi wartawan, pendidikan wartawan dan sebagainya.

“Jadi yang dibantu institusi bukan personal wartawannya,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut memang terungkap beban berat lembaga pers akhir-akhir ini, terutama dampak pandemi Covid-19 lebih dua tahun terakhir.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memang menegaskan pers juga lembaga ekonomi yang harus mampu menghidupi dan menjaga kesejahteraan wartawan. Namun dalam pelaksanaan fungsi ekonomi itu, fungsi pers yang pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen demokrasi harus terus dijaga independensinya.

Ruh profesi ada di sana. Bantuan kepada Pers bisa dalam bentuk pengurangan pajak atau program kemitraan lain.

Terkait dengan usulan gaji atau tunjangan bagi wartawan kompeten, Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers menyatakan sikap pihaknya pada posisi menolak terhadap semua hal yang berpotensi mengurangi independensi profesi wartawan. Meskipun tugas pengembangan lembaga Pers tetap harus dilakukan bersama oleh seluruh komponen bangsa.

Rapat yang dihadiri Sekretaris DK Sasongko Tedjo, anggota Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers, Asro Kamal Rokan, Rajapane dan Nasihin itu juga menyoroti program program internal organisasi PWI yang belum terlaksana karena kendala pandemi seperti sosialisasi PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

” Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau direvisi nanti dibahas pada Kongres PWI tahun 2023,” kata Atal.

Hari itu rapat juga memutuskan mengangkat wartawan senior Dimam Abror sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat menggantikan posisi Suryopratomo yang mengundurkan diri karena mendapatkan tugas negara sebagai Duta Besar RI untuk Singapura beberapa waktu lalu. (Fjr)

Jakarta- Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) menggelar touring dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang bertemakan “Pelepasan Tim Jelajah Kebangsaan Wartawan Keliling Nusantara”, event tersebut melewati 15 Pulau, 34 Provinsi, 7 Puncak Gunung dan akan dilepas oleh Ketua PWI Atal Depari di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (28/10).

Perlu diketahui dalam kegiatan ini adalah mengawal salah satu wartawan wanita asal yakni Waryani Krisnayani, lahir di Mojokerto besar di Surabaya, selain itu yang mengikuti touring ini pesertanya sekitar 4 wartawan, dan berserta para komunitas pemotor lainnya

Ketua PWI Atal S. Depari mengatakan jadi touring ini diadakan dalam rangka merayakan hari Sumpah Pemuda, selain itu memang event ini baru pertama sekali diadakan.

“Karena itu memang ada liputan mengenai event touring seperti ini, nah kebetulan ada Sumber Daya Manusia (SDM) wartawan yang bagus kita mau coba katakanlah ini semacam exprimen seperti apa nanti kedepan. Kalau sukses sebenarnya ini even bagus kita kembangkan ke depan bisa mendatangkan pariwisata, bisa datangkan perserta dari luar negeri ikut berlomba dalam empat bulan bayangkan coba,” ujarnya saat diwawancarai sebelum pelepasa touring Jelajah di Gedung Dewan Pers, Kamis.

Mereka pun akan naik gunung, menurutnya ini sudah bagus itulah sebenarnya. “Para peserta akan memberikan pesan mengenai covid-19 bagaiman kita harus disiplin melakukan prokes, kemudian juga ada mengenai olahraga yang sehat di daerah itu penting sekali,” sambungnya

Lanjutnya karena sekarang ini malah program olahraga kita ada desainnya supaya masyarakat kita agar bugar setelah menghadapi pandemi covid yang luar biasa nah antara lain.

“Ini event tidak ada menyaingin karena saya tidak tahu mengenai even yang sama seperti ini, ada ide bagus membentuk acara ini kita bikin dan akomodir,” beber Atal

Ia mengungkapkan PWI baru pertama kali ini mengadakan ini, bukan karena saya mantan wartawan olahraga tpi kalau memang ini bagus kenapa gak

“Biaya perjalanan mereka sudah kita siapkan dan tidak boleh kurang biayanya. Mengenai biaya itu tidak cukup sebesar Rp 100.000.000 yah dikarenakan perjalan tiga sampai dengan 4 bulan pokoknya mereka kita bekalin secukupnya,” ujar Atal

Ketua PWI berujar kalau dia mau naik gunung gijinya harus bagus, karena itu day to day akan ada laporan juga selama perjalanan. Lebih jauh Atal berharap temen teman juga bisa updating mereka seperti apa.

“Kalau misalnya sakit nanti ada tim yang selalu memantaunya sampai dimana mereka akan datang timnya dari Jakarta jadi di lepas 4 orang dilepas begitu saja tentu tidak semuanya itu sudah kita antisipasi,” ungkap Atal

Seperti kita ketahui, kata dia, ke empat wartawan yang akan melakukan touring juga sudah dilakukan RT PCR dan vaksinasi kalau tidak mereka akan membawa penyakit.

“Selain empat wartawan, ada juga komunitas yang mendampinginya. Jadi intinya adalah empat wartawan saja yang akan melakukan touring,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama Assiten Deputi Olahraga Rekreasi Kementrian Olahraga (Kemenpora) Drs. Maofrizon menyampaikan dapat salam dari Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) beliau sebetulyna ingin hadir tadi, tpi karena memang disaat bertepatan waktu dia sedang memimpin hari sumpah pemuda yang ke 93 di TVRI. Maka Menpora mengutus saya untuk mengahadiri event ini

“Bapak Menteri sekali mengucapkan terimakasih dan apresiasi untuk PWI pusat yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini makna nya sangat penting di moment hari sumpah pemuda ini,” ujarnya

Pertama, lanjutnya berharap bisa di informasikan setiap di perjalanan pentingnya berolahraga untuk menciptakan kebugaran tubuh karena seperti tadi yang disampaikan diawal tadi teman-taman kita yang selalu masih berolahraga alhamdulillah mereka masih bisa aksis di tengah pandemi ini.

“Pak Menteri juga berpesan tolong dijaga kesehatan para peserta tim jelajah mudah-mudahan selamat berangkat dan pulangnya demikian pesan dari beliau Asdep Olahraga Rekreasi,” bebernya