DPRD Gowa menyatakan kesediaannya menindaklanjuti tuntutan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah (LAD).

Kuasa Hukum Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Wawan Nur Rewa, mengatakan kedatangan rombongan Kesultanan Gowa ke DPRD bertujuan menyuarakan pencabutan perda tersebut karena dinilai tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai adat Kesultanan Gowa.

“Hari ini kami datang ke DPRD Gowa untuk menyuarakan agar Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah dicabut. Dalam rangkaian aksi ini juga hadir pasukan berkuda sebagai bagian dari simbol budaya Kesultanan Gowa,” ujar Wawan, saat ditemui di Gedung DPRD Gowa, Rabu 5 Agustus 2026.

Menurutnya, rombongan diterima dengan baik oleh pimpinan DPRD Gowa. Bahkan, Ketua DPRD Gowa bersama perwakilan massa telah menandatangani kesepakatan untuk menindaklanjuti usulan pencabutan perda tersebut.

“Alhamdulillah, aspirasi kami diterima dengan baik. Kami juga telah mencapai kesepakatan yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Gowa untuk mengawal proses pencabutan perda tersebut,” katanya.

Wawan menjelaskan, salah satu substansi yang dipersoalkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 adalah ketentuan yang menyebutkan bahwa bupati merangkap fungsi sebagai Sombayya atau raja.

Menurutnya, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan nilai historis dan tatanan adat Kesultanan Gowa.

“Substansi itulah yang menjadi dasar kami meminta perda ini dicabut dan digantikan dengan perda yang baru,” tegasnya.

Mereka menilai regulasi tersebut telah memicu polemik terkait kedudukan dan kewenangan Raja Gowa dalam sistem adat.

Selain mendesak pencabutan perda, keluarga kerajaan juga meminta agar pengelolaan Museum Balla Lompoa atau Istana Balla Lompoa dikembalikan kepada keluarga Kesultanan Gowa.

Putra Mahkota Kesultanan Gowa, Andi Muhammad Imam, mengatakan aksi yang dilakukan merupakan langkah untuk memperjuangkan hak-hak keluarga kerajaan yang dinilai belum dipenuhi pemerintah.

“Kami menuntut pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan meminta agar pengelolaan Istana Balla Lompoa dikembalikan kepada keluarga kerajaan,”ujarnya, Sabtu 1 Agustus 2026.

“Selama ini pengelolaannya masih berada di bawah pemerintah, padahal kami memiliki bukti bahwa pihak keluarga kerajaan seharusnya tetap memiliki peran dalam pengelolaan istana,” sambungnya.

Menurut Andi Muhammad Imam, salah satu poin yang dipersoalkan terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Perda Nomor 5 Tahun 2016 yang menyebut Bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah yang menjalankan peran, tugas, dan fungsi Somba ri Gowa.

“Yang menjadi polemik adalah penyebutan bahwa bupati menjalankan fungsi Somba. Padahal Somba adalah Raja Gowa. Karena itu kami menilai aturan tersebut harus segera direvisi atau dicabut,” tegasnya.

Ia menegaskan, keluarga Kesultanan Gowa akan terus memperjuangkan tuntutan tersebut hingga pemerintah memberikan respons dan mengambil langkah konkret.

“Kalau tuntutan ini belum dipenuhi, kami akan terus menyuarakan hak kami. Bahkan ke depan jumlah massa yang ikut dalam aksi kemungkinan akan lebih banyak,” katanya.