Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra bersama Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kamis (11/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Menko AHY juga menyampaikan duka cita mendalam atas banyaknya korban serta besarnya kerusakan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus bergerak di lapangan, termasuk dirinya yang sudah dua kali meninjau langsung wilayah terdampak dalam 10 hari terakhir.

“Tadi malam saya baru kembali dari kunjungan ke daerah bencana. Sebelumnya, kurang lebih 10 hari yang lalu di awal-awal bencana, saya juga sempat datang secara langsung. Tentunya para menteri yang lain juga melakukan hal serupa untuk bisa melihat dengan kepala sendiri sekaligus memastikan bahwa bukan hanya mengidentifikasi kerusakan, melainkan juga segera bekerja,” ujarnya.

Sebagai Menko yang membawahi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY memastikan koordinasi antar-kementerian dilakukan secara ketat, terutama terkait pembukaan akses, evakuasi warga, penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan jalur logistik.

“Langkah-langkah taktis di lapangan difokuskan untuk mengevakuasi korban, menyelamatkan warga, termasuk memastikan tidak ada yang tidak mendapatkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Secara paralel, kita berupaya sekuat tenaga untuk menghubungkan kembali jalur-jalur transportasi, terutama untuk bantuan logistik dan medical supplies ke daerah terisolasi,” kata Menko AHY.

Berdasarkan data terakhir, banjir dan longsor telah menimpa 52 kabupaten/kota di tiga provinsi dengan dampak kerusakan sangat luas, baik pada infrastruktur dasar maupun sektor permukiman.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut evaluasi bersama 38 koordinator wilayah provinsi tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi insiden keracunan akibat program MBG.

“Kita ingin melakukan kegiatan untuk meminimalisir kejadian yang menonjol ya sehingga target kita zero kejadian itu atau nol kejadian ingin kita kejar,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/10).

Dadan menjelaskan terdapat sejumlah hal yang menjadi fokus evaluasi oleh BGN.

Kedua yakni kewajiban sertifikat bagi setiap juru masak di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan menyebut hal ini diperlukan karena juru masak yang memiliki sertifikat dapat bekerja lebih efisien dan cepat.

Ketiga, kata dia, evaluasi juga menyasar pelaksanaan rapid rapid test terhadap bahan baku makanan. Ia mengatakan akan meniru Jepang yang melakukan tes cepat terhadap seluruh bahan baku makan untuk memastikan keamanan makanan.

“Pengalaman Jepang yang sudah 100 tahun, itu 90 persen kejadian dari bahan baku. Dan kemudian juga kita ingin menguji hasil masakan sebelum dibagikan kepada penerima manfaat,” ujarnya.

Terakhir, Dadan menyebut evaluasi juga dilakukan terkait pengadaan alat sterilisasi food tray di tiap SPPG dan kualitas udara yang digunakan. Ia menekan kualitas udara menjadi faktor penting sebagaimana arahan dari Kementerian Kesehatan.

“Kami juga meminta seluruh SPPG memiliki alat sterilisasi food tray yang bisa mengeringkan food tray dalam waktu 3 menit dengan suhu 120 derajat agar lebih steril,” jelasnya.

“Kami minta seluruh SPPG menggunakan air yang sudah bersertifikat, air kemasan atau air isi ulang yang sudah ada sertifikasi,” imbuh Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan dalam Rakor tersebut juga membahas percepatan pembangunan ribuan SPPG baru yang diharapkan dapat mencapai angka 25.400 SPPG pada akhir Desember 2025.

“Jadi hari ini kami kumpulkan karena target ini harus kami lakukan dan kami berikan motivasi, semangat dan juga sekaligus sosialisasi untuk SOP terbaru yang akan segera kami terapkan,” katanya.

“Kami himbau kepada seluruh PNS, ASN, PPPK, tenaga honor dan kegiatan harus betul-betul bersikap netral dan bijak dalam bermedsos pada Pilkada 2024 ini,” kata Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo usai mengikuti kegiatan Bawaslu di Hotel Hojo Pekalongan, Selasa, 27 Agustus 2024.

Sekda Nur Pri menambahkan, selain netralitas ASN juga diminta menjaga suasana agar tetap sejuk selama tahapan Pilkada Serentak berlangsung. Untuk itu, pihaknya juga sudah membuat surat edaran baik Wali Kota maupun Sekda yang disampaikan ke seluruh OPD.

“Kami harap, ASN harus netral. Tidak ada kejadian-kejadian, baik aduan dan hukuman disiplin. Kami juga sudah buktikan itu pada Pileg dan Pilpres kemarin, bahwa Kota Pekalongan tidak ada atau zero pelanggaran,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu demi kelancaran, keamanan, kondusifitas dan suksesnya Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Pekalongan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pekalongan, Syaratun mengatakan, sebelum melakukan pengawasan pada kampanye, pihaknya terlebih dahulu akan memberikan himbauan kepada Sekda dan OPD-OPD terkait netralitas ASN.

“Sesuai dengan pasal 71 ayat 1 UU Pilkada nomor 10 tahun 2016, kami tekankan kepada seluruh ASN untuk selalu netral dan tidak membuat keputusan serta tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon,” tegasnya.

Terkait penggunaan medsos, ia meminta kepada seluruh ASN agar lebih berhati-hati dan tidak membagikan, menyukai maupun komentar di postingan salah satu paslon. Pihaknya juga bersyukur bahwa pada Pemilu 2024 lalu, di Kota Pekalongan tidak ada atau zero pelanggaran.

“Hal ini berbeda di tahun 2019 dan 2020. Untuk tahun 2019 ada 2 kasus pelanggaran, sedangkan tahun 2020 ada 1 kasus. Dan kami berharap, pada Pilkada 2024 ini kota Pekalongan juga tidak ada atau zero pelanggaran sama seperti Pemilu kemarin,” pungkasnya. (em-aha)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Bawaslu Kota Pekalongan menggelar rapat koordinasi (Rakor) penyelesaian sengketa proses pemilu yang diikuti oleh Parpol peserta Pemilu dan jajaran penyelenggara Pemilu baik dari KPU, PPK, Bawaslu hingga Panwascam di di Hotel Howard Jhonson, Kamis (14/9/2023).

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi parpol terkait pengetahuan dan mekanisme tata cara dalam penyelesaian sengketa antara peserta dan penyelenggara pemilu (KPU).

“Dalam hal ini, ada kemungkinan nanti pasca penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023. Nah, barangkali ada pihak-pihak DCS yang nantinya tidak masuk dalam DCT dan mereka tidak terima keputusan itu. Ini bisa mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu,” kata miftah.

Meskipun demikian, lanjut Miftah, Bawaslu Kota Pekalongan berupaya melakukan pencegahan. Diantaranya dengan memberikan himbauan dan mengadakan kegiatan ini, agar para peserta Pemilu bisa mengetahui dan paham terkait mekanisme dan teknis pengajuan maupun penyelesaian sengketa.

“Sebab hal tersebut merupakan hak dari peserta Pemilu. Kita upayakan proses mediasi terlebih dahulu. Jadi, pada waktu mereka mengajukan sengketa. Kita pertemukan peserta pemilu dengan KPU untuk bermediasi. Harapannya, di mediasi itu bisa clean tidak sampai ke sidang atau adjudikasi,” harap Miftah.

Sementara dalam tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada 19 Agustus 2023 lalu, Bawaslu Kota Pekalongan juga telah membuka posko baik posko aduan masyarakat maupun posko pengajuan sengketa proses Pemilu.

“Setelah pengumuman DCS kemarin, kami langsung membuka posko apabila ada pihak-pihak peserta pemilu yang keberatan. Tapi sampai waktu berakhirnya pengajuan permohonan sengketa yaitu 3 hari setelah pengumuman DCS, tidak ada aduan masuk,”

“Juga dari masyarakat, sampai berakhirnya waktu tanggapan masyarakat juga tidak ada aduan masuk. Artinya, selama ini dalam proses tahapan Pemilu, Kota Pekalongan masih kondusif,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Pekalongan mendatangkan tiga pemateri yang dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diisi oleh Ketua KPU Kota Pekalongan, Rahmi Rosyada Thoha dan Akademisi Achmad Soeharto.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmi memaparkan tentang tahapan-tahapan Pemilu 2024 baik yang sudah berjalan, sedang berjalan maupun tahapan yang akan datang. Sementara Achmad Soeharto menyampaikan materi terkait regulasi tentang teknis permohonan pengajuan sengketa proses Pemilu.

Sementara di sesi kedua, materi disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Heru Cahyono yang memaparkan tentang ajudikasi dan putusan sengketa proses Pemilu. Sesi kedua diakhiri dengan simulasi mediasi sengketa yang diampu langsung Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin. (em-aha)

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengelar rapat koordinasi (rakor) pembahasan rencana program aksi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Barito Timur Tahun 2023. Rakor ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar, SE, M.Si, Rabu (15/03/2023) di Ruang Rapat Bupati Barito Timur.

Hadir dalam rakor tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Kepala OPD TPID Kabupaten Barito Timur, Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Unit Ampah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Cabang Buntok Kabupaten Barito Timur, Ketua GAPENSI, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Barito Timur, Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Kabupaten Barito Timur dan Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Barito Timur.

Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar menjelaskan  rakor tersebut membahas mengenai Rencana Program Kerja TPID Tahun 2023 dan Rencana Aksi di Tahun 2023.

Bupati mengatakan dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi bulan Desember Tahun 2022, dimana disampaikan Provinsi Kalimantan Tengah sempat pada peringkat ke 2 inflasi secara nasional, dan  Provinsi Kalimantan Tengah dapat menekan angka inflasi sehingga turun mencapai peringkat ke 16 secara nasional.

Langkah-langkah untuk menekan inflasi, kata Bupati, sudah dilakukan dengan melakukan pasar penyeimbang dan pasar murah di semua kabupaten/kota.  Bupati juga mengatakan sudah memperbaharui Surat Keputusan Bupati Barito Timur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Barito Timur.