Rakornas dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri sekitar 1.000 peserta dari kementerian/lembaga serta sektor swasta.

Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa Rakornas tahun ini mengusung agenda besar untuk memperkuat tata kelola pemanfaatan data kependudukan, meningkatkan keamanan digital, serta mempercepat kolaborasi lintas lembaga dalam ekosistem Digital Public Infrastructure (DPI).

“Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan interoperabilitas identitas digital melalui praktik terbaik internasional, memperkokoh tata kelola dan keamanan penyelenggaraan DPI dari perspektif pemangku kepentingan dalam negeri, serta mendorong penyelarasan strategi, kebijakan, dan kesiapan teknis lintas sektor agar penyelenggaraan DPI nasional berjalan terintegrasi, aman, dan berkelanjutan,” tutur Teguh.

Ia menambahkan bahwa Rakornas sekaligus memperkuat peran Ditjen Dukcapil sebagai penyedia data kependudukan nasional dan mitra strategis bagi lembaga pengguna dalam mendukung transformasi digital nasional.

“Rakornas ini penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan lintas sektor antara Dukcapil dan lembaga pengguna agar pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) berjalan efektif, terintegrasi, dan sesuai arah transformasi digital nasional,” ujarnya.

Teguh menegaskan bahwa pemanfaatan IKD tidak hanya meningkatkan keamanan data, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas untuk memperkuat implementasi DPI di Indonesia.

“Kami mendorong kesiapan teknis dan operasional lembaga pengguna, sehingga implementasi pemanfaatan data kependudukan, IKD, serta ekosistem DPI dapat dilakukan secara optimal di seluruh instansi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, Dukcapil terus mengadopsi praktik internasional dalam peningkatan tata kelola dan interoperabilitas identitas digital. Upaya ini dinilai penting untuk membangun ekosistem DPI nasional yang modern, aman, dan berdaya saing global.

Acara ini akan dihadiri oleh 25 Wali Kota beserta jajaran pemerintahan dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, dan Banten.

Hal ini disampaikan Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, Sabtu (22/3/2025). Ia menuturkan bahwa kesempatan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkenalkan potensi Kota Pekalongan di berbagai sektor.

“Kami bersyukur dan bangga karena Kota Pekalongan dipercaya menjadi tuan rumah APEKSI Korwil III. Ini adalah momentum penting untuk menampilkan kemajuan kota kita, khususnya dalam sektor ekonomi, industri kreatif, dan pariwisata,” terang Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Aaf.

Selain menjadi forum diskusi kebijakan strategis antar-pemerintah kota, pertemuan ini juga akan menjadi ajang promosi daerah, memperkuat jaringan kerja sama, serta meningkatkan daya saing perkotaan di tingkat nasional.

Ia mendorong agar peserta dapat sekaligus melihat potensi unggulan Kota Pekalongan, termasuk industri batik dan sektor ekonomi kreatif lainnya.

Sehingga acara ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah kota, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal.

Dengan persiapan yang matang, ia berharap dapat menjadi tuan rumah yang sukses dan memberikan pengalaman berkesan bagi seluruh peserta APEKSI.

“Semoga APEKSI ini menjadi wadah agar program pemerintah kota di seluruh Indonesia dapat bersinergi, saling mendukung dan melengkapi untuk kemajuan,” tutupnya.

Sebelumnya APEKSI Korwil III dilaksanakan di Kota Depok pada bulan Mei 2024 dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) APEKSI Tahun 2024 berlangsung di Balikpapan. (em-aha)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasionasl (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Rabu (03/03/2021) siang, di Istana Negara, Jakarta.

Dalam sambutannya. Kepala Negara menyampaikan apresiasi atas peran besar yang diambil oleh jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  dalam menangani bencana yang telah terjadi di Indonesia.

“Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya ikut bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis sekarang ini,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan, pada tahun 2020 lalu, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai bencana baik bencana alam maupun nonalam berupa pandemi COVID-19.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang merupakan bencana kemanusiaan yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah ini, Presiden menegaskan, penanganan pada sisi kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.

“Bukan hanya skala daerah, bukan hanya skala nasional, tetapi juga skala global, lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama, yang mengharuskan kita bekerja cepat, harus inovatif, dan juga berkolaborasi dengan semua pihak, dengan negara lain, dengan lembaga-lembaga internasional,” ujarnya.

Pengalaman dalam menghadapi pandemi ini, imbuh Presiden, harus dijadikan momentum untuk memperkokoh ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk bencana, terlebih Indonesia masuk ke peringkat 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia.

Presiden pun menekankan pentingnya aspek mitigasi atau pencegahan sebagai kunci utama dalam mengurangi risiko bencana.

“Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang, pencegahan, pencegahan, jangan terlambat, jangan terlambat! Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan, bukan. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan langkah antisipasi bencana secara terencana dan detail. “Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan, seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Presiden juga menegaskan agar Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020  diturunkan ke dalam kebijakan dan perencanaan, termasuk tata ruang, yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana.

“Serta, tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan,” tandas Kepala Negara. (red)