Rapat yang menghadirkan jajaran Dindik, perwakilan kepala SMP negeri, serta admin SPMB digelar di ruang Rapat Komisi C DPRD setempat, Senin (30/6/2025).

Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa, secara garis besar pelaksanaan SPMB tahun ini telah berjalan cukup baik, terutama karena telah mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat.

Namun demikian, sejumlah persoalan teknis dan ketimpangan antar sekolah masih perlu mendapat perhatian khusus.

“Proses SPMB tahun ini sudah relatif bagus, tinggal bagaimana Pemkot melalui Dindik menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Kami undang Dindik dan pihak sekolah untuk mendengar langsung proses pelaksanaan yang sudah selesai ini,” katanya.

Menurutnya, tidak ada persoalan serius, tetapi tetap ada satu dua hal yang harus jadi perhatian. Ia menyoroti adanya sejumlah SMP yang belum memenuhi kuota rombongan belajar, terutama karena masih adanya anggapan di masyarakat bahwa sekolah-sekolah tersebut kurang favorit.

Komisi C mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pendidikan memberikan anggaran tambahan kepada sekolah-sekolah tersebut agar bisa meningkatkan mutu dan fasilitas pendidikannya.

“Kalau sekolah-sekolah ini bisa ditingkatkan kualitasnya, maka akan lebih menarik bagi lulusan SD dan tidak terjadi penumpukan hanya di sekolah-sekolah favorit. Paling tidak, mereka bisa sejajar dan mampu bersaing dalam mutu,” lanjutnya.

Wawan juga mengungkapkan bahwa selama proses pendaftaran SPMB berlangsung, pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat, khususnya melalui pesan WhatsApp dan tatap muka.

Salah satu keluhan utama berasal dari ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan baru dalam sistem SPMB, termasuk terkait zonasi. Banyak orang tua siswa yang bingung, karena ada siswa dengan nilai tinggi tidak diterima, tapi yang nilainya lebih rendah justru diterima.

“Setelah dikonfirmasi ke sekolah dan Dindik, ternyata ini karena sistem zonasi yang kini terbagi dalam tiga wilayah, dan dalam satu zonasi, persaingan bukan hanya dari nilai tapi juga jarak tempat tinggal dan peringkat sesuai jalurnya,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, dirinya juga menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pentingnya keberpihakan kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri.

Ia meminta agar pemerintah memberikan subsidi biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut agar mereka tetap bisa mengenyam pendidikan yang layak di sekolah swasta.

“Ketika siswa tidak tertampung di SMP negeri dan harus masuk ke sekolah swasta, maka perlu ada intervensi pemerintah. Khususnya bagi keluarga yang tidak mampu, perlu ada subsidi biaya pendidikan agar anak-anak ini tidak terbebani secara finansial,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri, mengatakan bahwa, pelaksanaan SPMB tahun ini memiliki banyak tantangan, terutama karena keterbatasan waktu dan regulasi yang baru turun mendadak dari pemerintah pusat.

Hal ini membuat sosialisasi kepada masyarakat tidak bisa dilakukan secara maksimal. Ia mengakui, pihaknya memang menerima banyak evaluasi, baik dari orang tua langsung, maupun melalui aspirasi yang disampaikan anggota DPRD.

“Kami akui ada kekurangan dalam sosialisasi, tapi ini bukan karena kami abai, melainkan karena begitu banyaknya persiapan yang harus kami jalankan dalam waktu singkat,” jelas Mabruri.

Mabruri menegaskan bahwa, seluruh proses pendaftaran telah berjalan baik secara daring (online), mencakup 17 SMP negeri dan 6 sekolah swasta yang terlibat dalam sistem SPMB online.

Ia menjelaskan, meski ada 333 siswa yang semula belum tertampung dalam proses daring, akhirnya 88 di antaranya berhasil masuk ke SMP negeri yang mengalami kekurangan siswa melalui pendaftaran offline. Sisanya, sebanyak 245 siswa, tertampung di sekolah swasta.

“Jadi sebenarnya tidak ada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena kekurangan bangku. Kuota SMP yang tersedia tahun ini lebih banyak dari jumlah lulusan SD,” ungkap Mabruri.

Terkait siswa kurang mampu yang masuk ke sekolah swasta, Mabruri menegaskan, bahwa Dindik telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan Jasa Kinerja (Jaskin) kepada sekolah swasta dan madrasah.

Bantuan ini dapat digunakan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu.

“Kami juga sedang menyusun landasan hukum yang lebih kuat agar keberpihakan ini bisa menjangkau siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri namun berasal dari keluarga kurang mampu,” tutupnya. (em-aha)

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab usai membuka Rapat Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pekalongan di Hotel Santika, Kota Pekalongan, Kamis sore, 13 Maret 2025.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena kegiatan Pilkada di Kota Pekalongan seluruh tahapannya berjalan dengan lancar dan damai,” puji Balgis.

Menurut Balgis, salah satu indikator Pilkada 2024 berjalan dengan damai di Kota Pekalongan diantaranya, yakni tidak ada sengketa disetiap tahapan-tahapan pada saat Pilkada 2024 kemarin.

“Saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasinya yang cukup tinggi untuk memberikan hak suaranya ke TPS dan menyukseskan Pilkada di Kota Pekalongan tahun 2024. Alhamdulillah, semua tahapan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengungkapkan bahwa, selama penyelenggaraan Pilkada 2024, tidak ada insiden besar yang menjadi viral atau mengganggu jalannya pemungutan  suara hingga penetapan calon terpilih.

Namun, kegiatan evaluasi ini perlu dilakukan agar pasca berakhirnya kepengurusan jajaran komisioner KPU saat ini, maka di periode berikutnya bisa ada legasi, sesuatu hal yang bisa diwariskan dengan baik dan hal-hal yang kurang baik ke depan bisa semakin disempurnakan.

“Pada kesempatan ini, kami sifatnya tidak menyampaikan. Tetapi justru menerima masukan dari beberapa narasumber yang hadir seperti BPBD, PWI, Bawaslu, LSM pegiat pemilu, DPRD, dan sebagainya agar pelaksanaan Pilkada ke depan berjalan lebih baik,” katanya.

Menurutnya, untuk pelaksanaan Pilkada Kota Pekalongan secara umum berjalan lancar, hanya saja hal yang masih menjadi perhatian adalah masih ada 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdampak banjir di Kota Pekalongan.

“Itu memang di luar kendali kita. Sehingga, perlu diantisipasi ke depan, meski kita sudah menyiapkan TPS  panggung. Namun, adanya peristiwa jebolnya tanggul pada saat pelaksanaan Pilkada Tahun  2024 lalu di luar prediksi kami,” terangnya.

Meski ada TPS yang sempat terdampak banjir, lanjut Fajar, hal itu tidak menyebabkan hambatan maupun tidak harus dilakukan penundaan pemungutan suara atau pemungutan suara ulang. (em-aha)