Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua Komisi II DPRD Tulang Bawang Desi Andriansyah, Wakil Ketua Komisi IV Aprina Sari, KS, serta Anggota Komisi III Sukma Yohanas.

Selain itu, rapat koordinasi juga dihadiri unsur Forkopimcam, Camat, Lurah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jajaran pejabat daerah.

Dalam sambutannya, Hankam Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Tulang Bawang.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, Kabupaten Tulang Bawang memiliki sebuah brand, yaitu Udang Manis. Selama ini pemerintah daerah terus berupaya mewujudkannya melalui berbagai program yang telah digulirkan,” ujar Hankam Hasan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah.

Menurutnya, partisipasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci agar berbagai program pembangunan dapat berjalan maksimal.

“Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah.

“Salah satu upaya yang dapat kita lakukan bersama adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Bupati bersama jajaran anggota DPRD juga membuka ruang dialog dengan masyarakat.

Sejumlah aspirasi dan masukan dari warga Kecamatan Menggala diterima sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Tulang Bawang. [**]

Reporter: Dian Aria S.

Ikhtiar ini dilakukan untuk memastikan setiap pihak bergerak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Semangat tersebut tergambar dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno tersebut juga diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait.

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni upaya memastikan kebutuhan masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara) dapat terpenuhi, baik huntara yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Yang di huntara ini, mereka waktu itu, mereka akan diberikan, dibuatkan dapur umum, dan makan mereka ditanggung,” kata Tito.

Tito menjelaskan, huntara merupakan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat diterjang banjir.

Masyarakat tersebut tinggal di huntara sembari menunggu hunian tetap (huntap) selesai dibangun. Selain menempati huntara, masyarakat juga dapat memilih tinggal di rumah saudara atau menyewa hunian dengan kompensasi berupa Dana Tunggu Hunian (DTH).

Ia menambahkan, berbagai skema bantuan telah disiapkan pemerintah bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera. Skema bantuan tersebut antara lain didasarkan pada tingkat kerusakan rumah.

Ia merinci, bantuan tersebut meliputi Rp15 juta untuk perbaikan rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang.

Bantuan Sebesar Rp60 Juta

Khusus untuk rumah rusak berat atau hilang, bantuan sebesar Rp60 juta akan disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun di lahan relokasi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan serta stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Tito menyarankan agar bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat, tetapi juga kepada yang mengalami kerusakan sedang.

“Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi [masyarakatnya] perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang [stimulan] ekonominya,” ujarnya.

Tak hanya menyoal penyaluran bantuan, forum tersebut juga membahas penanganan puing-puing kayu sisa banjir yang masih terdapat di beberapa daerah terdampak.

Tito mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait kebijakan penanganan tersebut.

BREBES, eranasional.com- Tujuh kompetisi lokal sepak bola di Kabupaten Brebes atau yang disebut dengan open tunamen (Liga Tarkam), akhirnya tetap dihentikan sepenuhnya. Bahkan, penghentian tanpa batas waktu tersebut sambil menunggu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan dari Polri.

Hal itu, terungkap setelah tujuh Panpel menggelar rapat koordinasi lanjutan di Aula KONI Brebes, Senin 10 OKtober 2022 siang.

Rakor tersebut, dihadiri perwakilan 7 panpel open turnamen, Pengurus KONI, Polres, Dindikpora dan Askab PSSI. Hasilnya, semua panpel turnamen melunak setelah sebelumnya ngotot melanjutkan kompetisi.

Rakor lanjutan kompetisi sepakbola tersebut, dipimpin langsung Sekretaris Askab PSSI Brebes, Heri Fitriansyah dan sejumlah jajarannya.

Turut mendampingi, Wakil Ketua Umum III Koni Brebes, Supriyono, Sekretaris Koni Brebes, Tri Boedy Hermanto. Termasuk, Kabid Pemuda dan Olahraga Fajar Adi Widiarso, Kasat Intel Polres Brebes, AKP Suhermanto dan Kasat Samampta Polres Brebes, AKP Suraedi.

Sekretaris Askab PSSI Brebes, Heri Fitriansyah menjelaskan, berdasarkan hasil rakor dengan Kapolres, Sekda, Kadindikpora, Pengurus KONI dan perwakilan Panpel turnamen lokal sepakbola. Menghasilkan keputusan, yakni, menghentikan sementara semua kompetisi dan turnamen lokal sepakbola. Kesepakatan tersebut, ditetapkan sambil menunggu keluarnya SOP pengamanan kepolisian atau Polri melalui Instruksi Presiden.

“Tidak dipungkiri, turnamen lokal menjadi ajang hiburan masyarakat. Sehingga, tidak melulu soal komersil. Tapi, demi keamanan dan kenyamanan bersama semua sepakat ditunda sementara,” ungkapnya.

Penegasan penundaan turnamen lokal, disampaikan Kapolres Brebes melalui Kasat Intel Suhermanto. Sebab, pembahasan mekanisme SOP keamanan seperti yang diinstriksikan Presiden tujuannya untuk evaluasi secara menyeluruh kegiatan sepakbola di bawah naungan PSSI. Sehingga, Polres Brebes tetap mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara semua open turnamen.

“Sambil menunggu SOP keamanan resmi, sesuai instruksi pusat semua kompetisi dihentikan sambil menunggu kelanjutan instruksi Presiden kepada Polri,” terangnya.

Sementara itu, Perwakilan Panpel GNPK RI Brebes Cup Budi Prabowo menambahkan, pihaknya menghargai keputusan bersama hasil rakor lintas sektor terkait kebijakan penghentian sementara semua turnamen lokal sepakbola. Pihaknya mengaku, hanya bisa mematuhi karena semua demi kenyamanan bersama. Namun, pihaknya mendesak jika sudah ada kejelasan SOP Pengamanan untuk segera dipublikasikan.

“Harapannya cuma satu, setelah instruksi SOP pengamanan turun segera disampaikan. Sehingga, semua panpel bisa segera menyelesaikan kompetisi yang tersisa,” pungkasnya. (Olam)

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta. Rakor itu dihadiri perwakilan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Para penyidik Polda se-Indonesia dan Perwakilan BPN se-Indonesia.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan kami sedang melakukan rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan yang terindikasi mafia tanah.

“Penanganan kejahatan pertanahan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yakni DPR RI, Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Sofyan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/11) malam

Lanjut Sofyan mengatakan Ini merupakan keseriusan pemerintah untuk memerangi para mafia tanah, sehingga rasa keadilan pada hukum dan pertanahan semakin membaik,.

“Banyak kasus mafia tanah tersangkut tindak pidana korupsi, yang merugikan aset negara bahkan aset BUMN. Selain itu, adanya indikasi korupsi yang melibatkan aparat seperti ASN, yang bekerjasama dengan oknum para mafia tanah,” tandas Menteri Sofyan

Sejak tahun 2018, Kementerian ATR/BPN telah mengalokasikan anggaran penanganan kasus oleh tim dengan target 61 kasus untuk seluruh Indonesia. Sampai tahun 2021, telah ditargetkan 305 kasus yang penyelesaiannya dilakukan secara administrasi pertahanan oleh Kementerian ATR/BPN dan penyelesaian pidana oleh kepolisian sampai P21.

Tim pencegahan dan pemberantasan Mafia tanah beranggotakan Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Negara RI dibentuk mulai tahun 2018, sebagai tindak lanjut dari MoU antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Nomor 3/SKBIII/2017 dan Nomor B/26/11/2017.

Tim itu dibentuk dengan pertimbangan untuk mempermudah koordinasi dan meningkatkan keberhasilan penanganan kasus yang terindikasi adalah mafia tanah.

Selanjutnya pada tahun 2020, ditandatangani MoU dengan kejaksaan agung. Sehingga mulai tahun 2021, kejaksaan tinggi dimasukkan ke dalam anggota tim.

Hadir dalam Rakor tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saan Mustopa.

Direktur Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain Kejaksaan Agung Yudi Handono, Kasubdit II Dittipidum Badan Reserse Kriminal Polri Kombes Polisi Muslimin Ahmad, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Polisi Karyoto