Raperda tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rapat Paripurna tingkat I yang digelar pada Jumat, 13 Februari 2026. Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD serta Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, yang mewakili Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

Ketua Pansus I DPRD Purwakarta, Zusyef Gusnawan, menjelaskan bahwa Raperda Pemajuan Kebudayaan merupakan inisiatif DPRD.

“Raperda ini merupakan inisiasi dari DPRD,” ujar Zusyef saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (16/3/2026) lalu.

Menurutnya, inisiatif tersebut lahir dari berbagai aspirasi masyarakat serta hasil kunjungan kerja ke sejumlah daerah, baik di Jawa Barat maupun luar provinsi.

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Purwakarta telah lama menjadi barometer kebudayaan bagi daerah lain, namun belum memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia juga menyinggung peran kepemimpinan Dedi Mulyadi saat menjabat Bupati Purwakarta periode 2008–2018 yang dinilai berhasil mengangkat nilai-nilai budaya daerah. Saat ini, Dedi Mulyadi diketahui menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2024–2029.

“Selama ini Purwakarta dikenal sebagai barometer kebudayaan. Dengan adanya Raperda ini, diharapkan daerah memiliki legal standing untuk memperkuat muatan lokal dan perlindungan terhadap cagar budaya,” jelasnya.

Dalam draf Raperda, khususnya pada Bagian Kedua Pasal 2, disebutkan bahwa pengaturan pemajuan kebudayaan bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan budaya daerah yang serasi, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selain Raperda Pemajuan Kebudayaan yang dibahas oleh Pansus I, DPRD Purwakarta juga tengah menggodok sejumlah Raperda lainnya melalui panitia khusus berbeda, di antaranya:

• Pansus II membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diketuai Ricky Syamsul Fauzi dari Fraksi Gerindra.
• Pansus III membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diketuai H. Elthon Brameista Gunawan dari Fraksi NasDem.
• Pansus IV membahas Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, diketuai Dulnasir dari Fraksi DEPAN (gabungan Partai Demokrat dan PAN).

Pembahasan sejumlah Raperda ini diharapkan mampu memperkuat landasan hukum dalam berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Fokus utama regulasi ini adalah penanganan pengemis dan gelandangan secara manusiawi serta penguatan pemberantasan narkotika di Kota Batik.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif DPRD yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen membahas aturan ini secara konstruktif agar menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan tepat sasaran.

“Kami siap bersinergi agar regulasi ini benar-benar memberikan perlindungan nyata dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna di Gedung Diklat, Rabu (11/2/2026).

Terkait penanganan pengemis dan gelandangan, Balgis menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi.

“Tindakan di lapangan tidak boleh hanya sebatas penertiban, tetapi harus mencakup pembinaan dan rehabilitasi agar mereka bisa kembali hidup mandiri,” tuturnya.

Sementara untuk Raperda Narkotika, ia menilai penguatan regulasi sangat krusial demi melindungi masa depan generasi muda.

Di sisi legislatif, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekalongan, Aminuddin, menjelaskan bahwa pengajuan dua Raperda ini merupakan jawaban atas persoalan nyata di tengah masyarakat.

“Dua Raperda ini lahir bukan sekadar pemenuhan agenda legislasi tahunan, melainkan solusi atas tantangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, hingga ancaman narkotika yang semakin kompleks,” tegas Aminuddin.

DPRD mendorong agar melalui regulasi baru ini, Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan pembinaan terpadu dan koordinasi lintas sektor.

Aminuddin berharap perubahan Perda Nomor 33 Tahun 2021 tentang narkotika juga dapat disinergikan dengan kebijakan nasional agar upaya pencegahan di Kota Pekalongan berjalan lebih efektif dan komprehensif. (em-aha)

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPRD setempat, Kamis siang (10/07/2025).

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah wajib menyusun dan mengajukan Raperda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama serta ditetapkan sebagai pedoman pembangunan daerah.

Menurutnya, RPJMD berisi arah kebijakan, strategi, serta program pembangunan lima tahun ke depan dan menjadi pedoman seluruh perangkat daerah.

Dunia usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan visi Kota Pekalongan, yaitu Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah.

“RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali kota dan Wakil Wali kota dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,” kata Aaf, sapaan Wali Kota Pekalongan.

Serta, lanjut dia, program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Ia menyebut, RPJMD Tahun 2025-2029 mengarah pada 9 misi pembangunan utama, termasuk tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur ramah lingkungan, serta pengelolaan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Pekalongan atas kerjasamanya dalam pembahasan Raperda RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Sehingga, dapat bersama-sama menandatangani persetujuan Raperda RPJMD tersebut. Beberapa catatan selama pembahasan akan ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

“RPJMD ini diharapkan menjadi pijakan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang saling bersinergi,” ujarnya.

Berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mampu mengatasi berbagai persoalan strategis daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

“Melalui perencanaan yang matang dan terarah, serta kerja sama, koordinasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan, Kota Pekalongan dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik,” bebernya.

Lebih lanjut, Mas Aaf menjelaskan, Kota Pekalongan saat ini sedang menghadapi tantangan selain banjir rob khususnya wilayah barat, penurunan muka tanah, penyediaan air bersih juga dalam pengelolaan sampah.

Terlebih pasca penutupan TPA Degayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 20 Maret 2025, terjadi penumpukan sampah di beberapa titik kota. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh
elemen masyarakat, untuk bersama-sama berupaya mengatasi permasalahan ini.

Bersatu dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah yang dihasilkan, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam program daur ulang dan pengelolaan sampah secara bijaksana.

“Kami harap setiap langkah yang diambil dapat membawa perubahan positif bagi Kota Pekalongan tercinta ini,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD setempat, M. Azmi Basyir menyambut baik visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan.

Ada beberapa point penting dalam Raperda RPJMD yang perlu didorong yakni pembangunan pelabuhan On-Shore, program tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) yang digagas Presiden Prabowo dapat segera terlaksana dan melewati Kota Pekalongan.

Mendorong kembali jalan lingkar utara supaya akses pantura tidak mengganggu aktivitas masyarakat Kota Pekalongan.

“Sebab, seperti diketahui bersama, wilayah Pantura di sekitar Bendan dan jalur masuk kota sudah semakin padat kendaraan terutama kendaraan berat yang cukup membuat ketidaknyamanan untuk masyarakat Kota Pekalongan,” bebernya.

Yang terakhir, kami juga mendorong terwujudnya Pekalongan Baru sebagai sentra ekonomi baru di Kota Pekalongan. Dimana, harapannya semua aktivitas ekonomi dapat tumbuh dengan maksimal.

Azmi berharap, apa yang direncanakan dalam RPJMD harus terus dikawal bersama dalam program-program yang nanti akan diterjemahkan dari Perda ini dan setiap tahun akan dibahas dalam rapat-rapat anggaran bersama eksekutif.

“Diharapkan, program-program ini dapat dukungan masyarakat dan dalam pelaksanaan penyusunan Perda ini juga melibatkan unsur masyarakat untuk memberikan saran, kritikan dan masukan terhadap apa yang telah disusun,” pungkasnya. (em-aha)

Ketiga raperda yang disampaikan itu yakni Raperda terkait  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf), dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Milik Daerah.

“Perda tentang RPJMD ini sangat penting sebagai rencana induk dan pijakan Saya sebagai Wakil Wali Kota dan Bapak Aaf selaku Wali Kota Pekalongan serta Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun Kota Pekalongan lima tahun ke depan sesuai visi dan misi,” ucap Balgis.

Disampaikan, Perda tentang RPJMD ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 akan diarahkan untuk mewujudkan Visi “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”.

“Diantaranya, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” terangnya.

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata, meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

“Melalui perencanaan yang matang dan terarah, serta kerja sama, koordinasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan, Kota Pekalongan menjadi sebuah kota yang Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah,” paparnya.

Lanjutnya, Raperda kedua tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dimana, raperda ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan kearifan lokal.

Ekonomi kreatif (Ekraf) dinilai memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat citra Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif UNESCO untuk bidang kerajinan dan kesenian rakyat, serta sebagai KaTa (Kabupaten/Kota) Kreatif Indonesia untuk bidang kerajinan.

“Dalam rangka menaik-kelaskan UMKM di Kota Pekalongan, kami berharap Raperda Pengembangan Ekraf ini bisa mendukung percepatan para UMKM disini. Sehingga, hal ini bisa menambah pendapatan, meningkatkan daya kreativitas dan inovasinya,” ujarnya.

Ketiga, Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Raperda ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020,” ujarnya.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Perubahan yang diajukan meliputi penyesuaian ketentuan mengenai Perolehan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta pemindahtanganan Barang Milik Daerah, guna meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, dan akuntabel.

“Saat ini memang sedang dilakukan penyesuaian. Dengan Raperda ini menjamin agar semua barang milik daerah Kota Pekalongan bisa sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik kepemilikannya maupun pemindah tanganannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” bebernya.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengapresiasi bahwa, Pemerintah Kota Pekalongan yang diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan telah menyampaikan pengantar 3 Raperda Kota Pekalongan Masa Sidang Tahun 2025.

“Ada 9 misi yang tercantum dalam RPJMD dan akan menjadi program yang dibahas bersama DPRD berdasarkan evaluasi indikator-indikator di dalamnya. Kami harap, RPJMD ini bisa menjadi patokan atau acuan dalam rangka menyusun kegiatan maupun program selama 5 tahun ke depan,” katanya.

Lanjut Azami, Raperda kedua terkait Pengembangan Ekraf. Dimana, Ekraf ini diharapkan menjadi salah satu sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

“Mengingat Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia yang diakui UNESCO, maka diharapkan atas predikat tersebut Kota Pekalongan bisa semakin baik dan memunculkan ide-ide kreativitas baru,”tuturnya.

Terakhir, Raperda terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Milik Daerah. Seperti diketahui bersama, Pengelolaan Milik Daerah ini sangat berpotensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Maka, diharapkan Pengelolaan Milik Daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel bisa semakin menarik minat investor.

“Dengan sudah diatur oleh Peraturan Menteri dan turunannya berbasis Perda maka bisa semakin menarik para investor yang akan berinvestasi di aset-aset milik Pemerintah Kota Pekalongan dan penatausahaan administrasi bisa lebih tertib,” pungkasnya. (em-aha)

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir dan turut dihadiri oleh jajaran DPRD dan OPD terkait, serta perwakilan Forkopimda Kota Pekalongan, berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu siang (5/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, Azmi menyebutkan, ketiga raperda yang dimaksud tersebut adalah Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan Raperda tentang Bangunan Gedung. Dengan ketiga raperda yang nantinya akan disahkan menjadi Perda, Azmi berharap nantinya bisa turut membantu menggerakan roda perekonomian masyarakat.

“Dengan Raperda ini yang nantinya disahkan menjadi Raperda ini bisa menjadi payung hukum terkait permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Bangunan Gedung,” ucap Azmi.

Azmi mendorong agar proses administrasi yang ada di Pemerintah Kota Pekalongan yang diajukan oleh masyarakat dan ketertiban di Kota Pekalongan bisa lebih baik lagi.

Sehingga, ekonomi masyarakat bisa lebih hidup dan pemasukan ke kas daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah bisa lebih tinggi.

“Tentunya, apa yang sudah direncanakan ini bisa berjalan baik dan DPRD siap mengawal proses pembentukan raperda-raperda ini untuk kemaslahatan masyarakat Kota Pekalongan,” tegasnya. (em-aha)

Raperda dimaksud, yakni revisi Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, perubahan kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Asasta periode 2026-2030.

Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam sidang paripurna menyampaikan ketiga raperda bertujuan menyesuaikan kebijakan daerah dengan peraturan pusat dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dala sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari, Idris juga menegaskan revisi peraturan terkait pencegahan kebakaran diperlukan guna menyesuaikan kemajuan teknologi, dinamika demografi, dan perencanaan tata ruang terbaru.

“Perubahan ini diharapkan memperkuat sistem penanggulangan kebakaran, meningkatkan kesadaran publik, serta memantapkan kerja sama antar lembaga,” jelasnya.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengungkapkan bahwa, pihaknya memprakarsai Raperda tentang Pelestarian dan Peningkatan Guru Ngaji al-Quran di Kota Pekalongan, yang dilatarbelakangi adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji ini.

“Kita tahu bahwa, guru ngaji ini masih tertinggal kesejahteraannya dibandingkan guru-guru lain. Padahal, kegiatan mengaji itu merupakan platform utama untuk meningkatkan akhlak generasi muda di Kota Pekalongan,

“Untuk itu kami mengusulkan kenaikan, meski nantinya akan berpengaruh terhadap APBD,” kata Azmi usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap 3 Raperda Kota Pekalongan Masa Sidang Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia berharap, dari awal mula dibentuknya Raperda Prakarsa DPRD ini dan sudah disetujui juga, maka nantinya akan ditindaklanjuti aturan Peraturan Walikota (Perwal) nya serta ada penambahan anggaran untuk kesejahteraan guru ngaji tersebut.

“Kendati demikian, karena hal ini berkaitan dengan anggaran. Maka kami harus membahas dengan jajaran eksekutif untuk mencari solusi berapa besaran, dan seperti apa teknis kenaikannya,” imbuhnya.

Artinya, lanjut Azmi, perlukah tambahan persyaratan supaya nanti bisa diberikan kepada guru-guru yang kompeten atau mekanismenya nanti seperti apa. Sehingga, anggaran ini bisa dirasakan dengan adil dan merata kepada para guru ngaji tersebut.

Menanggapi Raperda Prakarsa DPRD, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menegaskan bahwa, Pemkot Pekalongan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas bidang Pendidikan.

Dalam hal ini khususnya mewujudkan pendidikan yang menjadikan manusia yang berahklak mulia dalam keimanan dan ketaqwaan. Hal tersebut dapat senantiasa diwujudkan salah satunya dengan cara mengaji.

“Pelestarian dan peningkatan baik dari kualitas dan kuantitas guru ngaji merupakan bentuk pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan dalam membangun manusia yang berahklak mulia,” ujar Mas Aaf, sapaan akrabnya.

Menurutnya, penetapan Raperda tentang Pelestarian dan Peningkatan Guru Ngaji al-Qur’an sebagai harapan agar masyarakat Kota Pekalongan memiliki sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan. (em-aha)

Ketua DPRD Kota Depok TM. Yusufsyah Putra menjelaskan menyebut penyampaian Raperda Kota Depok tentang RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 akan di bahas dalam rapat kerja panitia khusus.

Wali Kota Depok Mohammad Idris yang juga hadir menyebut rapat paripurna menjadi langkah awal yang baik dalam rangka membina hubungan yang baik antara eksekutif dengan legislatif.

“Sebagai bentuk perwujudan peningkatan kualitas produktifitas dan kinerja anggota lembaga perwakilan daerah,” ucapnya.

Saat menyerahkan dokumen RPJPD, Idris mengatakan, seluruh isi dokumen mulai dari visi, misi, sampai dengan target indikator utama pembangunan merujuk pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat.

“Serta dalam penyusunannya di astitensi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami dapat memastikan bahwa RPJPD Kota Depok sangat selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV, Karibkin menjelaskan, bahwa rapat raperda ditujukan agar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kota Pekalongan berjalan lancar.

Selain itu, informasi yang dibutuhkan masyarakat umum bisa diakses dengan mudah sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan untuk mengakses informasi yang sifatnya umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Karibkin, KIP di Kota Pekalongan sendiri sudah cukup baik namun perlu peningkatan lebih lanjut agar informasi yang belum bisa diakses dapat direalisasikan dan tidak hanya menjadi slogan.

“Harapannya seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat secara umum benar-benar bisa baik dan benar artinya jika masyarakat membutuhkan informasi dari badan publik terkait, mereka bisa mengakses dengan mudah dan lancar, sebab pelayanan kepada masyarakat kaitan keterbukaan informasi sangat penting sekali,” ujarnya.

Ia menambahkan, usai kegiatan ini pihaknya akan kembali mengadakan rapat lanjutan untuk menindaklanjuti dan meningkatkan pelaksanaan KIP juga membahas rancangan peraturan daerah berkaitan dengan KIP. (em-aha)

Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot ) Pekalongan mengusulkan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat untuk dibahas bersama pada Masa Sidang Tahun 2023.

Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin menjelaskan bahwa, pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna meningkatkan kemandirian daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan potensi daerah dan kemampuan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah memiliki berbagai regulasi mengenai Pajak dan Retribusi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mencabut beberapa peraturan perundang- undangan,” katanya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Senin (13/2/2023).

“Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pekalongan perlu disesuaikan,” lanjutnya.

Dijelaskan Wawalkot Salahudin, adapun penyesuaian pengaturan Pajak dan Retribusi yaitu Restrukturisasi Pajak melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT.

Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan.

Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah daerah diberikan kewenangan pemungutan Opsen. Opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi.

“Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian memberikan atas penerimaan keleluasan Pajak belanja dan atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil,” jelasnya.

“Penyederhanaan retribusi melalui rasionalisasi jumlah retribusi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum,  retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu,” imbuhnya.

Lanjutnya, Terkait Raperda yang kedua adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Dimana, Pasar Rakyat mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian dan masyarakat.

Menumbuhkan Pasar memang seringkali identik dengan sayur-mayur dan kebutuhan rumah tangga. Namun sesungguhnya, banyak pasar yang menjual barang unik dan beragam yang justru tidak bisa ditemui di pusat perbelanjaan besar, dengan harga yang dibawah rata-rata.

Menurutnya, keberadaan pasar rakyat merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Namun lebih dari pada itu, pasar telah menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi suatu wilayah.

Ditengah maraknya pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang megah dan modern, pasar rakyat ternyata masih mampu bertahan dan bersaing. Masyarakat nampaknya masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar rakyat.

“Bertolak dari beberapa hal tersebut, maka pasar rakyat di Kota Pekalongan perlu pengelolaan kembali secara baik dalam bentuk peraturan daerah agar keberadaan pasar rakyat dapat dinilai lebih layak dan nyaman untuk dikunjungi dan tetap menjaga kepuasan pelanggan,” tegasnya.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menerangkan, ada 2 Raperda yang diusulkan Pemkot Pekalongan dalam rapat paripurna kali ini yakni Raperda tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dan Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, dimana kedua Raperda ini menjadi salah satu program dari Pemkot Pekalongan.

“Karena ada aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana megubah sistematis penarikan pajak retribusi sehingga kita meneruskan untuk mengubah Perda terkait itu,” jelas Azmi.

Azmi menegaskan, terkait Raperda yang kedua tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ini sesuai dengan program visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota saat ini yang mengedepankan ekonomi kerakyatan untuk diatur regulasi yang lebih baik, sehingga pelaksanaan programnya pun memiliki dasar hukum dan pelaksanaannya lebih konkrit.

“Tadi ada usulan dari DPRD terkait adanya CSR, kami berharap CSR ini memberikan sedikit sumbangsih kepada masyarakat agar dana-dana perusahaan bisa lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pekalongan,” tandasnya. (em-aha)

Palangka Raya – Mengawali hari pertama masuk kerja usai cuti bersama lebaran 2022, DPRD Palangka Raya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), langsung menggelar rapat pembahasan terhadap dua buah rancangan peraturan daerah (Raperda).

Rapat yang diikuti seluruh anggota DPRD Palangka Raya yang tergabung dalam Bapemperda tersebut, mengambil tempat di ruang rapat komisi di gedung Dewan setempat, Senin (9/5/2022) pagi.

Dalam rapat itu Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya, Vina Panduwinata menyampaikan, ke dua Raperda yang akan dibahas itu adalah, pertama Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah yang diajukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), diusulkan dalam rangka tertib adminitrasi keuangan daerah.

Kemudian Raperda ke dua yakni tentang pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Raperda ini diprakarsai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, yang merupakan langkah dalam melaksanakan ketentuan dalam meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan masyarakat.

“Dua raperda yang diajukan pihak eksekutif tersebut, telah sesuai dengan program pembentukan perda (Propemperda) 2022,” papar Vina.

Disisi lain tambah dia, kedua raperda itu telah diajukan serta disetujui untuk dibahas, karena seluruh fraksi DPRD setuju. Sesuai agenda kerja Bapemperda, maka kini kedua raperda sudah masuk dalam pembahasan dan bedah materi raperda untuk segera dimatangkan.

“Diharapkan, pembahasan materi antara DPRD dan Pemko Palangka Raya bisa berjalan lancar. Dengan begitu diharapkan kedua raperda ini bisa segera menjadi Perda dan segera diimplementasikan di masyarakat,”pungkas Vina. MC/AF

Eranasional.com – DPRD Kota Depok telah mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Depok tentang Tata Tertib DPRD Kota Depok di ruang paripurna.

Empat Raperda yang telah disahkan itu adalah, Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pajak dan Retribusi RSUD, dan Raperda Perhubungan yang di dalamnya soal garasi mobil pribadi.

“Kita sudah mengesahkan empat Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Depok. Setelah disahkan akan dibahas di panitia khusus (Pansus) . Itu pun sudah kita bentuk tiga pansus, ” kata Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari dalam keterangannya, Jumat 7 Agustus 2020.

Meski sudah disahkan Raperda Perhubungan tentang garansi mobil, Yeti Wulandari menegaskan sebelum diterapkan peraturan daerah tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok wajib memberikan fasilitas transportasi yang layak kepada masyarakat Depok.

Menurut Yati, masyarakat Depok ini mobilisasi tinggi sehingga memiliki kendaraan pribadi untuk kegiatannya. Bahkan banyak yang punya kendaraan lebih dari satu.

“Ini bukan soal boleh tidaknya memiliki lebih satu armada. Tapi juga mengkoreksi kepada pemerintah daerah sendiri, apakah pemerintah daerah sudah menunjang fasilitas – fasilitas transportasi umum yang benar – benar layak, aman dan bisa dirasakan masyarakat, ” kata politikus Gerindra itu.

Menurut Yeti, penerapan Perda itu harus dibarengi dengan penyedian sarana terkait penunjang mobilitas masyarakat, pengadaan dan pelayanan transportasi umum.

“Karena kita tidak bicara transportasi umum dari sisi saja. Tapi kita harus melihat aspek transportasi umum yang layak bagi pelajar, perempuan, disabilitas, anak-anak, ” kata Yeti. (red/drn)

Eranasional.com – Bertempat di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyampaikan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2019. Persetujuan tersebut disaruampaikan pada Rapat Paripurna di ruang rapat DPRD Depok, Kamis (23/07/20).

Pada kesempatan itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Edi Masturo mengatakan, seluruh anggota DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kali.

Dengan status WTP tersebut, diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan proses dan kinerja lebih transparan dan akuntabel.

“Dengan status WTP ini, dapat dinilai secara umum, pelaksanaan anggaran tahun 2018 sudah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah yang berlaku di Kota Depok,” jelasnya saat membacakan laporan.

Dirinya menuturkan, ada beberapa hal yang menjadi evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan. Di antaranya laporan yang disampaikan masih perlu ada penyempurnaan dengan berfokus pada penelaahan terhadap kinerja, penyebab, kendala, besaran dampak untuk menentukan prioritas terhadap efektifitas, efisiensi, konsistensi, pertumbuhan, dan kemulusan penyelenggaraan anggaran.

“Perlu dikaji mata anggaran terutama belanja, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dapat ditemukan permasalahan, penyebab, dan pemecahannya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menyatakan, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019, akan menjadi evaluasi di tahun berikutnya. Selain itu, pihaknya juga menyambut baik masukan yang diberikan dan ditindaklanjuti berdasarkan prioritas sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Akan menjadi evaluasi kami agar bisa lebih baik di tahun berikutnya,mudah-mudahan tahun depan wabah virus covid-19 berakhir,agar persendian kehidupan dapat normal sedia kala. (riko)

Depok, Eranasional.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok menggelar rapat paripurna, Rabu (8/1/2020). Rapat Paripurna tersebut membahas Persetujuan DPRD Depok terhadap Lima Raperda dan Rancangan peraturan DPRD Depok tentang tata tertib DPRD Depok.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari di dampingi Hendrik Tangke Allo, Tajudin Tabri, dan juga di hadiri oleh Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, Sekda Kota Depok Hardiono serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun ke-5 Raperda tersebut yakni; Raperda Kota Depok tentang perubahan atas Perda no 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan, Raperda Kota Depok tentang perubahan atas Perda no 9 tahun 2012 tentang retribusi bidang perhubungan, Raperda Kota Depok tentang perubahan ke 3 atas Perda no 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, Raperda Kota Depok tentang perubahan ke 3 atas Perda no 7 tahun 2010 tentang pajak daerah, Raperda Kota Depok tentang perubahan atas peraturan daerah no 8 tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan ke 3 pada RSUD kota Depok dan Rancangan peraturan DPRD Kota Depok tentang tata tertib DPRD

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengucapkan terima kasih kepada DPRD Depok yang telah menyetujui Lima Raperda  Kota Depok.

” Berbagai kritikan sebagai masukan pemerintah kota Depok agar lebih baik lagi kedepannya,” ucapnya.

(Red).