“Kita berharap, RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi, dari sekadar kota yang sama prototipe-nya, menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, kota hijau, dan kota inklusif, serta ekonominya tumbuh,” kata Bima dalam acara Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Bima menambahkan, dalam menyusun desain tata ruang kota yang baik, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan, seperti keasrian lahan hijau, pelindungan terhadap lahan sawah, serta pengaturan area pembangunan berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Selain itu, menurutnya, RDTR juga harus mampu menampilkan branding atau ciri khas suatu kota. Ia mengakui, hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah. “Ini tidak mudah, untuk menyulap [atau] mentransformasi lautan ruko, lautan angkot, lautan PKL (Pedagang Kaki Lima) menjadi nuansa lokal yang betul-betul kuat,” tegasnya.

Bima menekankan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, tokoh adat, dan masyarakat harus berkoordinasi secara erat demi mewujudkan perencanaan kota yang partisipatif dan inklusif.

“Saya kira kita harus manfaatkan kebaikan hati dari Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang), alokasi untuk RDTR ini, kita sambut dengan semangat kolektif dan kebersamaan untuk pembangunan yang melibatkan semua,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pembangunan tata ruang kota merupakan aset bagi generasi muda di masa depan. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) muda, untuk berkontribusi dalam merancang tata ruang yang sehat.

“Kita butuhkan keahliannya, lebih dari sekadar politik dan pemerintahan, tapi kemampuan untuk menata ruang lebih inklusif dan terbuka demi cita-cita kita menjadi negara maju di tahun 2045,” pungkasnya.

Peran dari Kementerian ATR/BPN sendiri akan difokuskan pada percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan (debottlenecking), khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025 lalu. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terbagi ke dalam tiga Pokja, dengan masing-masing fokus pekerjaan.

Fokus Kementerian ATR/BPN bukan hanya percepatan RDTR, namun juga integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Menteri Nusron menekankan bahwa percepatan digitalisasi melalui OSS penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh RDTR yang belum masuk ke dalam OSS.

“Dari 668, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh yang belum (terintegrasi) OSS segera ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Nusron.

Sebagai pemimpin rapat kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja.

“Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron, sesuai arahan presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujarnya.

Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat perizinan berusaha serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Misal (300 RDTR, red) terpenuhi semua, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Karena, melalui RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), maka Service Level Agreement (SLA)-nya bisa dua sampai tiga hari,” ujar Menteri Nusron dalam rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/09/2025).

Target 4.000 RDTR

Kementerian ATR/BPN sendiri memiliki target 2.000 RDTR terintegrasi OSS seluruh Indonesia sebagai upaya percepatan urusan KKPR. Menteri Nusron menjelaskan, saat ini ada 646 RDTR dan yang sudah integrasi dengan OSS ada 428 RDTR.

“Sisanya yang belum terintegrasi dengan OSS, target bulan ini semuanya sudah harus terintegrasi dengan OSS,” tuturnya.

Soal progres RDTR, Menteri Nusron menyebutkan bahwa capaian RDTR dari lintas sektor telah ada 47 RDTR, dari Persetujuan Substansi sudah ada 34 RDTR, dan dari proses penetapan daerah ada 2 RDTR.

“Jadi ada tambahan 83 RDTR yang masih berprogres hingga saat ini. Kementerian ATR/BPN juga telah mendapat loan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029,” ungkapnya.

Terkait fokus daerah penyusunan RDTR terintegrasi, Menteri Nusron menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Karena pada tahun 2025 ini, lanjut kata Nusron, BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Pada 2024 lalu, BIG telah menyelesaikan peta 1:5.000 Pulau Sulawesi.

P”ada 2026 nanti mereka akan mengerjakan Pulau Sumatra, 2027 akan mengerjakan peta Pulau Maluku, NTB, dan NTT. Pada 2029 nanti sisanya akan disisir, oleh karena itu, kami mengusulkan RDTR-nya berdasarkan kajian dari BIG,” jelas Menteri Nusron.

Prioritaskan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku pemimpin rapat mengimbau agar proses penyusunan RDTR diprioritaskan di wilayah-wilayah yang menjadi pusat ekonomi.

“Jadi semisal di Sulawesi, juga di Utara Jawa. Kemudian, kalau di Sumatra kan di Sumatra bagian timur, seperti wilayah Kepulauan Riau dan lainnya karena itu menjadi perhatian para investor,” ucapnya.

Dalam rapat ini, Menteri Nusron hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana beserta jajaran. Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa menteri dan/atau perwakilan dari kementerian/lembaga yang masuk ke dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.

Jakarta – Dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang lebih dikenal dengan KKPR menjadi syarat dasar sebelum mengurus persetujuan lainnya seperti Persetujuan Lingkungan (PL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jika suatu wilayah sudah mempunyai RDTR maka otomatis diproses melalui sistem dengan terbitnya konfirmasi KKPR dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja. Namun jika tidak ada RDTR, dapat menggunakan produk RTR berjenjang lainnya dengan memerlukan analisis dan penilaian dokumen dalam kurun waktu 20 hari kerja,” ujar Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Ranperda RTRW Kota Batu, Ranperda RTRW Kota Medan dan Ranperkada RDTR Kota Cirebon pada Kamis, (21/10/2021).

Lebih lanjut ia menegaskan, ke depan tidak ada lagi peraturan kepala daerah tentang tata ruang di luar produk RTR seperti RTRW dan RDTR. Misal, menetapkan kawasan hutan ditetapkan terpisah melalui peraturan kepala daerah.

“Itu tidak bisa. Semuanya kita masukkan menjadi satu kesatuan di produk rencana tata ruang, maka pembahasan ini sangat penting untuk menyinkronkan berbagai kebijakan,” tegas Abdul Kamarzuki.

Ia menambahkan, dengan adanya analisis dan penilaian dokumen, maka pemerintah daerah harus segera membentuk forum penataan ruang sebagai inklusivitas penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan perangkat daerah maupun asosiasi profesi dan akademisi.

Kementerian ATR/BPN, menurut Abdul Kamarzuki, juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta dengan harapan, terstandarisasinya data yang dihasilkan dari produk RTR di seluruh wilayah di Indonesia.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko yang hadir secara langsung menjelaskan, Kota Batu ini adalah kota baru yang sebelumnya merupakan bagian dari Malang. Ketika terbentuk menjadi kota, maka banyak sekali terjadi perubahan-perubahan karena sarana prasarana dan fasilitas kota masih belum tersedia.

“Diharapkan Perda RTRW Kota Batu ini akan menjadi momentum awal untuk perkembangan Kota Batu yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Dewanti menuturkan, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pokok utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertanian, pariwisata dan UMKM. Dalam aspek pariwisata, banyak investor yang tertarik untuk membangun hotel skala besar dengan puluhan tingkat namun pemerintah daerah masih belum berani untuk mengeluarkan izin terkait pembangunan tersebut.

“Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Baru sebelum pandemi Covid-19 adalah sebanyak 7.5 juta wisatawan. Dengan adanya Perda RTRW ini, kami harapkan fasilitas penunjang Kota Batu sebagai Kota Wisata dapat segera terealisasikan dengan adanya payung hukum yang jelas,” ucap Dewanti.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, salah satu isu strategis penataan ruang di Kota Medan yaitu perkembangan kota yang masih cenderung memusat pada inti kota. Oleh karena itu, perlunya pemerataan pembangunan, khususnya pada kawasan Kota Medan Bagian Utara.

Kawasan Utara ditetapkan sebagai pusat kota di bagian utara dengan fungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan regional, pusat pelayanan transportasi, pusat kegiatan sosial-budaya, dan pusat kegiatan industri serta pusat pertahanan keamanan.

“Sebagian besar arahan pengalokasian kawasan lindung berada di kawasan utara. Hal ini tentu memerlukan penyesuaian pada rencana pembangunannya mengingat Medan Utara mempunyai potensi yang dapat dikembangkan salah satunya sebagai Water Front City,” jelas Bobby.

Di sisi lain, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis memaparkan, pada proses penetapan RDTR dalam kurun waktu Tahun 2012-2021, telah terjadi sejumlah dinamika kebijakan, baik di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat, maupun Kota Cirebon yang memberikan signifikansi besar terhadap pengembangan dan pemanfaatan ruang Kota Cirebon.

“Tentunya sebagai tindak lanjut, kami mengharapkan persetujuan substansi RDTR Kota Cirebon dapat segera terbit. Dengan demikian, Ranperkada ini dapat segera ditetapkan menjadi Perkada RDTR Kota Cirebon 2021-2041,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Pemda Kota Cirebon siap berkomitmen memenuhi alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20%.

“Semoga RDTR ini dapat menjawab permasalahan Kota Cirebon baik dari eksternal maupun internal. Kami akan langsung tindaklanjuti Ranperkada tersebut untuk mewujudukan harapan masyarakat kota Cirebon,” tutup Nashrudin.

Jakarta – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi pegangan untuk para kepala daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pembangunan membutuhkan ruang, jika ruangnya belum benar, nantinya tidak bisa berjalan pembangunan di daerahnya.

Hal tersebut diungkapkan Abdul Kamarzuki, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang melalui keterangan pers, Kamis (21/10) dalam rangka Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2021 – 2041, Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2021 – 2041, dan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2041, di Jakarta pada Senin (18/10/2021) kemarin.

Abdul Kamarzuki juga menekankan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), tata ruang menjadi single reference baik produk tata ruangnya ataupun dalam implementasinya.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro dalam paparannya mengatakan, RDTR ini menjadi solusi maka dari itu sejak awal kami bersemangat agar bagaimana RDTR di Kabupaten Madiun segera tercapai.

“Bukan hanya soal bagaimana perizinan berinvestasi, tetapi karena kami sangat berkomitmen mempertahankan lahan baku sawah,” sambungnya

Ia juga menegaskan bahwa dengan memiliki RDTR menjadi penyelesaian dari permasalahan penataan ruang yang ada di Kabupaten Madiun.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Natuna, Wan Siswandi, menjelaskan bahwa Natuna sudah memiliki Rencana Tata Ruang. Namun, ada beberapa hal yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjadi prioritas, yaitu pertahanan, pariwisata, perikanan, migas, dan lingkungan hidup.

“Maka ada beberapa hal terkait tata ruang yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan,” ujarnya.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk membangun Kabupaten Natuna berdasarkan tata ruang yang sudah kita miliki, itu menjadi fondasi kami untuk membangun Natuna ke depannya,” tambah Wan Siswandi.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Bupati Magetan, Suprawoto. “Urgensi dari RDTR ini ialah bagaimana RTRW Kabupaten Magetan, khususnya Kecamatan Sukomoro ini difungsikan sebagai pusat pelayanan kawasan hortikultura, kawasan peternakan, industri kecil dan rumah tangga, serta kawasan agropolitan,” jelasnya. Suprawoto juga mengungkapkan harapannya bahwa dengan RDTR WP Sukomoro ini, dapat disetujui bersama untuk kepentingan yang lebih baik.

Kota Jambi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dalam rangka efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. Kali ini, pembinaan dilakukan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jambi secara daring dan luring pada 11 s.d. 13 Oktober 2021.

Pembinaan ini difokuskan dalam pelaksanaan program/kegiatan pertanahan, dukungan percepatan Rencana Tata Ruang, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, serta penyerapan anggaran yang akan digelar rutin setiap tiga bulan.

Terkait dengan tata ruang, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki yang juga selaku Koordinator dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi Jambi, mengimbau setiap Kepala Kantor Pertanahan agar mengikuti kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di daerah agar memahami perkembangan tata ruang. Hal ini tentunya memudahkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke depan.

“Kantah Kota Jambi menyampaikan kondisi RDTR yang masih direvisi itu bagus sekali, jadi mengikuti perkembangan tata ruang. Nanti ke depannya, mau tidak mau, Bapak-bapak harus membaca, membuka rencana tata ruang karena dalam pemberian pertimbangan teknis tadi seperti yang saya sampaikan, tidak hanya melihat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) saja,” ujar Plt. Dirjen Tata Ruang.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Data, Loso Judijanto, melihat kurangnya capaian target program strategis yang didapatkan Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jambi, khususnya dalam mewujudkan penyerapan anggaran.

Ia meminta Kantah agar menaikkan penyerapan anggaran pada tiap pekan.

“Mudah-mudahan karena ada monev ini melejit 4%, kalau bisa lebih tinggi lagi. Kita berharap bisa lebih bagus, kenapa tidak kita capai lebih tinggi. Minta bantuan Kanwil, mudah-mudahan catatan ini dapat mendorong dan memberi motivasi yang lebih banyak kepada kita semua untuk bisa meningkatkan kinerja kita,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri, menyoroti hasil Peta Bidang Tanah (PBT) Provinsi Jambi yang lebih banyak dari Surat Hak Atas Tanah (SHAT) sehingga yang menjadi K3.3 direkomendasikan menjadi penlok tahun berikutnya.

“Saya tegaskan kembali untuk pertek itu sudah tidak ada lagi IPPT dan izin lokasi. Dalam KKP itu sudah berubah nomenklaturnya untuk yang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), tapi yang non-berusaha dan pelayanan pertanahan. Sementara, sebetulnya untuk penggunaan uang, kita harus menunggu persetujuan Menteri Keuangan karena dalam DIPA kita, penggunaan uang pertek itu masih untuk yang izin lokasi,” paparnya.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Andi Tenri Abeng, menegaskan agar akun profil pegawai yang sudah tidak aktif di setiap kantor pertanahan, dinonaktikan yang dikoordinir oleh Kabid I dan Kabid II. Selain itu, perlu menjadi perhatian terkait data validasi yang tinggi, harus diikuti akurasi yang tinggi.

“Kita akan buatkan langkah-langkah, Kantor Pertanahan itu juga harus mengikuti seperti ini. Mulailah kita buat validasi yang sebenarnya, tidak usah lagi sebut revalidasi, validasi satu, dua, tiga. Kalau ini saya bilang validasi akurasi, jadi tidak ada pengulangan. Benar-benar akurat dicek satu-satu metode yang kita buat benar-benar simpel,” jelasnya.

Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra yang turut hadir dalam evaluasi ini, berharap Kanwil dapat memastikan semua progres Kantah harus merata.

“Saya pikir Kanwil bisa memastikan kemajuan yang merata, bagaimana caranya. Jangan sampai ada kantor ini cukup bagus, tapi kantor lain tertinggal cukup jauh. Ini bagaimana bisa menemukan. Jadi, nanti Kanwil yang mengatur agar kinerja semua kantor bisa baik. Jangan sampai kantor berjuang sendiri,” tegasnya.

Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Sufrijadi mengingatkan tugas serta fungsi Kanwil dan Kantah yang sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020, terutama di bidang penataan ruang.

“Berkenaan dengan ini, tentunya baik Kanwil maupun Kantah sudah mulai terlibat di dalam penyelenggaraan tata ruang di daerah. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam percepatan RDTR dan KKPR, yaitu penataan tanah sesuai rencana tata ruang, memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang, dan pemanfaatan ruang di daerah,” terangnya.

Jakarta – Tata ruang saat ini menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan, perizinan, investasi dan juga menjadi penyelamat lingkungan. Namun, selama ini terdapat kondisi dan kendala yang dihadapi sehingga dirasa belum optimal. Untuk itu, Pemerintah Indonesia pada tahun lalu telah melakukan terobosan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK sebagai jawaban atas permasalahan mengenai perizinan sampai regulasi yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam webinar Alumni Bicara #1 dengan tema “Perencanaan di Era Kemudahan Investasi: Menciptakan Ruang yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Alumni Planologi ITB (API) secara daring, Jumat, (10/09/2021).

Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa peran tata ruang akan semakin penting dan dominan, maka dari itu tata ruang perlu dijaga dengan baik agar ke depannya menjadikan tata ruang yang inklusif dan berkelanjutan.

“Menjaga tata ruang menjadi bagian penting untuk kita, maka kita sebagai pembuat regulasi perlu melibatkan peran akademisi maupun praktisi agar mereka dapat memberikan petunjuk, sehingga dibutuhkan lebih banyak kerja sama antara regulator dan praktisi,” ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN juga berkata peran tata ruang dalam perizinan dan investasi begitu penting. Dan saat ini telah diperkenalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai pengawal atau pengawas baik itu persetujuan lingkungan maupun persetujuan bangunan.

“KKPR yang ideal menurut saya ialah pemanfaatan ruang yang fit for purpose. Misalnya kalau di suatu tempat boleh dibangun perumahan maka memang _fit for purpose perumahan di sana dituangkan dalam KKPR. Dan kalau dalam KKPR, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sudah ditentukan ternyata tidak fit for purpose maka diperkenalkan partisipasi masyarakat atau yang disebut Forum Penataan Ruang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN, Dwi Haryawan menjelaskan pembagian kewenangan KKPR terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan di antaranya terdapat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Di tingkat pusat merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional, bersifat strategis nasional, perizinan berusahanya merupakan kewenangan kementerian/lembaga. Dan di provinsi usulan kegiatan pemanfaatan ruang berada di lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam satu provinsi,” imbuhnya.

JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantah pembangunan Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan bahwa Pemprov dapat membangun apapun di tanah milik pemerintah daerah.

“Enggak juga (Langgar Perda), kan peruntukan lahan itu pada prinsipnya awalnya lahan pemerintah. Kalau di dalam RDTR kita, semua yang dulu pernah menjadi aset pemerintah biasanya di zonanya adalah merah. Jadi pada zona merah itu sesuai dengan kebutuhan pemerintah mau bangun apa,” kata Heru, Jumat (20/8).

Heru menjelaskan, makna dari zona merah menunjukkan kepemilikan pemerintah, sehingga dapat dipergunakan sesuai kebutuhan pemerintah.

“Misalkan untuk kesehatan. Pemerintah kan enggak mungkin mencari yang, intinya pemerintah melakukan kebutuhan sesuai rencana pemerintah,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meresmikan pembangunan tahap 1 Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (17/8). Ada 2 blok bangunan 5 lantai yang terdiri dari 107 unit hunian telah berdiri kokoh dan dapat mulai dihuni oleh warga Kampung Akuarium.

Pembangunan Kampung Susun Akuarium dilaksanakan melalui dana kewajiban pengembang sesuai Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah / Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang.