Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa MPP Mini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan murah. Ia ingin memastikan seluruh pelayanan publik merata hingga ke tingkat kecamatan.

“Dengan adanya MPP Mini ini, masyarakat cukup datang ke kecamatan untuk mengakses berbagai layanan. Ini upaya kita mempermudah sekaligus memangkas waktu dan biaya,” tegas Bupati Fawait, Senin (11/5).

MPP Mini mengintegrasikan beragam layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan hingga urusan Pengadilan Negeri. Warga bahkan bisa menyelesaikan proses penetapan pengadilan melalui teknologi Zoom tanpa perlu hadir ke kantor pengadilan.

Integrasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efisien. Bupati Fawait menuntut sistem pelayanan yang sederhana dan transparan agar masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.

“Pelayanan publik harus sederhana, cepat, dan transparan. Kita ingin masyarakat merasakan kemudahan itu secara nyata,” ujarnya.

Setelah Kecamatan Tanggul, Pemkab Jember berencana memperluas konsep MPP Mini ke wilayah Jombang dan Mayang. Bupati Fawait juga berkomitmen untuk berkantor secara bergilir di lokasi tersebut guna memastikan pelayanan berjalan optimal.

Langkah ini sekaligus menjadi pesan bagi aparatur kecamatan hingga desa untuk menghindari prosedur yang berbelit. Pemerintah daerah juga mengajak media untuk mengawasi jalannya pelayanan agar tetap bersih dan berpihak pada rakyat.

“Kita ingin memastikan pelayanan berjalan optimal dan sesuai harapan masyarakat,” pungkas Bupati Fawait.

Pencanangan ini digelar di Aula Janaka pada Senin (22/9/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Purwakarta, Norman Nugraha.

Menurutnya, pembangunan zona integritas menjadi pondasi penting untuk membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, sekaligus berorientasi pada pelayanan publik.

“Zona integritas ini bukan sekadar slogan. Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan di Setda Purwakarta benar-benar bersih, profesional, dan melayani masyarakat dengan maksimal,” tegas Norman.

Ia menjelaskan, tahapan awal pembangunan zona integritas akan difokuskan pada pemetaan area rawan korupsi dan pembentukan tim kerja yang solid.

Dengan langkah tersebut, diharapkan reformasi birokrasi di Purwakarta dapat berjalan sistematis, sekaligus menghapus praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Norman juga mengingatkan bahwa pencanangan ini menuntut komitmen seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Setda.

“Keberhasilan tidak bisa ditentukan oleh pimpinan saja, tapi harus menjadi berkomitmen bergerak bersama seluruh jajaran,” ujarnya.

Target besar yang dipasang adalah perolehan predikat WBK dan WBBM dari Kementerian PAN-RB pada tahun mendatang. Untuk mewujudkannya, Setda Purwakarta berkomitmen melakukan pembenahan berkelanjutan di berbagai aspek, mulai dari pelayanan administrasi, pengawasan internal, hingga peningkatan kualitas SDM aparatur.

Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pejabat struktural. Penandatanganan ini dipandang sebagai simbol persatuan tekad, bahwa reformasi birokrasi di Purwakarta tidak boleh berhenti di level seremonial, melainkan harus dirasakan nyata oleh masyarakat.

Reporter : Ronal

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Penerapan reformasi birokrasi dalam sistem pemerintahan tentunya akan berdampak baik. Melalui reformasi birokrasi dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga program kerja pemerintah dapat dirasakan masyarakat.

Hal ini disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin saat diwawancara awak media usai menghadiri kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (16/5/2023).

Salah satu wujud penerapan reformasi birokrasi adalah terselenggaranya SPBE. Pemko Palangka Raya sudah mengimplementasikan SPBE sejak tahun 2019 hingga saat ini dan penilaiannya selalu meningkat tiap tahun.

“Pada tahun 2019 indeks SPBE Kota Palangka Raya mencapai 1,75 dan pada tahun ini meningkat menjadi 2,66 dengan predikat baik. Saya yakin dengan penerapan sistem reformasi birokrasi ini akan menghasilkan output yang baik dan indeks SPBE akan meningkat,” ucap Fairid.

Dikatakan Fairid, walaupun sudah berpredikat baik namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dari empat domain yang menjadi objek penilaian, perlu dilakukan peningkatan untuk domain Tata Kelola SPBE dan domain Manajemen SPBE karena posisinya terendah.

“Yang perlu untuk ditingkatkan pada domain manajemen SPBE yang baru mencapai 1,27 persen dan Tata Kelola SPBE 2,20 persen. Salah satu upayanya dengan peningkatan SDM berkualitas,” sambung Fairid.

Adapun kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Percepatan Penerapan SPBE ini dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo dan dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah se Kalimantan Tengah. **

BANYUWANGI, Eranasional.com – Reformasi birokrasi berdampak diharapkan dapat menyentuh setiap lini masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai motor penggerak birokrasi. Pemerintah telah melakukan transformasi penataan jabatan fungsional melalui Peraturan Menteri PANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, aturan teranyar ini akan semakin mempermudah fokus kinerja ASN pejabat fungsional karena tidak harus menghabiskan waktu untuk mengumpulkan angka kredit sebagai syarat kenaikan atau pengembangan karier.

“Jadi Pejabat Fungsional tidak perlu lagi repot ngurus angka kredit. Sebelumnya banyak ASN yang harus menghabiskan waktu bahkan ambil cuti khusus untuk mengisi Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK),” ujar Anas dalam acara Rapat Koordinasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional & Persiapan Pengadaan ASN T.A 2023, di Banyuwangi, Kamis (23/02).

Anas mengungkapkan, tugas JF sebelummya lebih banyak fokus pada pemenuhan angka kredit. Melalui tata kelola JF saat ini, Pejabat Fungsional akan difokuskan pada Capaian Kinerja Organisasi, bukan fokus pada capaian angka kredit semata.

Penilaian kinerja pada pemenuhan angka kredit sebelumnya pun dipandang terlalu administratif dan menyulitkan dalam pengusulan kenaikan pangkat. Dengan aturan JF yang baru, Penilaian Kinerja JF didasarkan pada Penetapan Predikat Kinerja yang dikonversi ke dalam Angka Kredit.

“Jadi tidak ada lagi istilah ASN itu susah naik pangkat atau kariernya terhambat hanya DUPAK,” tutur mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Dalam gebrakan transformasi SDM aparatur ini, Anas tidak lupa menekankan pentingnya peran para Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Instansi Pembina Jabatan Fungsional diharapkan mempunyai pemahaman yang sama terkait PermenPANRB No. 1/2023 tentang JF.

“Saya harap para instansi pembina ini menjaga komunikasi yang solid sehingga usulan, harapan, dan kebutuhan dari ASN Pejabat Fungsional di seluruh Indonesia bisa diakomodir di lapangan,” tandasnya.

Instansi Pembina berperan sebagai _human capital business partner_, termasuk menyiapkan perencanaan pengembangan kompetensi JF dan penganggarannya serta melakukan pengembangan kompetensi (diklat) secara berkesinambungan.

Seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat menyukseskan transformasi tata kelola JF yang telah digeber pemerintah demi Reformasi Birokrasi Berdampak.

“Ini menjadi salah satu program dari reformasi birokrasi berdampak. Ke depan kita harapkan kinerja ASN kita lebih lincah dan bisa bergerak demi terwujudnya reformasi birokrasi berkelas dunia,” tutup Anas.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berbenah dan melakukan perbaikan melalui Reformasi Birokrasi (RB), serta tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM). Guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas, Kementerian ATR/BPN mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Pengukuran Budaya Organisasi secara daring, Senin (18/10/2021).

Sosialisasi ini untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana penerapan budaya organisasi di Kementerian ATR/BPN.

“Sosialisasi ini guna melihat penerapan budaya organisasi serta implementasi nilai-nilai kementerian, yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya, dalam budaya organisasi yang ditunjukkan dalam perilaku kerja ASN di Kementerian ATR/BPN,” jelas Deni Santo, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian saat membuka rapat Survei Pengukuran Budaya Organisasi.

Senada dengan hal itu, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Gunawan Muhammad, mengatakan bahwa semakin kuatnya budaya organisasi akan menumbuhkan semangat kebanggaan dalam diri masing-masing pegawai di Kementerian ATR/BPN.

“Tumbuhnya rasa kebanggaan selaras dengan tumbuhnya komitmen pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sehingga akan ada dorongan untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan organisasi, yaitu instansi pemerintah yang Melayani, Profesional, dan Terpercaya,” ungkapnya.

Ia mengatakan lahirnya nilai dasar ASN BerAKHLAK selaras dan saling melengkapi dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

“Nilai-nilai ini yang harus dimiliki sebagai fondasi dasar bagi setiap ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan kerja yang profesional dan melayani di seluruh Indonesia dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro, mengatakan bahwa pengukuran budaya organisasi menjadi penting untuk rutin dilaksanakan karena hakikatnya, budaya organisasi merupakan penentu perilaku dan sikap mental setiap individu.

“Budaya organisasi penting karena menentukan semua aspek organisasi dan bagaimana perilaku anggota organisasi dalam bertindak. Budaya organisasi yang kuat mampu menjadi suatu ciri dan membedakan dengan organisasi lain,” katanya.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa dalam proses penerapan budaya organisasi, mindset atau pola berpikir setiap ASN perlu ditingkatkan sehingga mampu menciptakan culture set.

“Pola pikir ini perlu ditingkatkan sehingga menciptakan budaya kerja yang mendukung terbentuknya budaya organisasi. Jadi, ASN dapat menjalankan tugas dengan memegang teguh nilai dasar serta semboyan yang sama sehingga dapat memunculkan orientasi yang juga sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia,” tutur Adriani Sukmoro.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah mengingatkan dalam rangka perbaikan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik harus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Saya mengingatkan khususnya untuk Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia bahwa tunggakan harus cepat diselesaikan karena hal tersebut menjadi tolak ukur, baik atau tidaknya pelayanan kita kepada masyarakat,” jelasnya.

“Kemudian, peningkatan kepercayaan masyarakat harus diciptakan mulai dari hal yang paling dasar, yaitu merespons dengan cepat pengaduan-pengaduan yang masuk sehingga masyarakat merasa didengar dan dilayani, lalu menimbulkan rasa percaya terhadap instansi kita, sebelum kita selesaikan masalah yang ada,”

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Salah satunya melalui pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara daring dan luring di Aula Prona Lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (16/09/2021).

Membuka acara Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A.Djalil mengatakan pentingnya dilakukan evaluasi kinerja karena sifatnya mencari solusi atas kendala yang ditemui, sehingga diharapkan perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Saya ucapkan terima kasih sekali kepada tim evaluator yang hari ini datang untuk melakukan evaluasi. Kami siap terbuka membantu evaluasi sehingga berharap bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini dengan kerja keras dan keseriusan yang tinggi akan memberikan hasil yang optimal,” ucapnya.

Sofyan A. Djalil mengatakan Kementerian ATR/BPN terus berupaya menjadi lebih baik dibuktikan melalui nilai RB yang terus meningkat setiap tahunya.

Lebih jauh ia menjelaskan terus berupaya menjadi lebih baik, nilai RB kita terus meningkat. Harapan kita tahun ini mudah-mudahan bisa mencapai 80 tapi yang penting bukan nilainya tapi efektivitas pelaksanaan RB itu sendiri.

“Saya bisa mengklaim bahwa ATR/BPN sudah lebih baik, kami terus meningkatkan pelayanan secara elektronik, nanti akan ada juga aplikasi layanan Loketku. Dengan layanan ini kita akan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang akan mendaftarkan permohonan pendaftaran tanah secara langsung di mana mereka bisa mengunggah dokumennya sendiri dan membuat perjanjian kapan mereka akan datang ke kantor,” ujar Sofyan A.Djalil.

Dalam laporannya Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhamad mengatakan evaluasi ini merupakan upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel sekaligus menindaklanjuti catatan dan juga rekomendasi dari tim evaluator Kementerian PANRB.

“Kami seluruh anggota tim Kementerian ATR/BPN dan juga tim unit kerja Eselon 1 beserta seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN, terus berusaha untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Tahun ini kita mengalami peningkatan nilai PMPRB dari yang sebelumnya 77,58 menjadi 79,95. Walaupun nilai ini belum termasuk nilai yang sangat memuaskan, kami senantiasa mohon arahan tim evaluator sehingga Kementerian ATR/BPN semakin hari bisa semakin baik,” lapornya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dalam paparannya menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang sudah disahkan dan telah menjadi acuan dalam merencanakan seluruh kegiatan. Sehingga, Renstra Kementerian ATR/BPN tersebut dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kerja hingga nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kementerian ATR/BPN sudah menetapkan Renstra yang menjadi acuan kita dalam merencanakan seluruh kegiatan 5 tahun ke depan, bahkan Bappenas mengapresiasi Renstra Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu Renstra yang sesuai dengan visi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan penataan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia,” ujarnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Erwan Agus Purwanto mengatakan terdapat tiga fokus utama pada proses penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), RB, dan Zona Integritas (ZI) tahun ini yakni, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi.

“Tahun ini tim evaluator akan melihat dengan seksama, tiga fokus evaluasi saat melakukan proses penilaian. Ketiga poin ini harus dicermati oleh instansi yang menjadi objek evaluasi,” ujar Erwan Agus Purwanto.

Lebih lanjut Erwan Agus Purwanto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian ATR/BPN beserta seluruh jajaran atas komitmen dalam melakukan perubahan-perubahan nyata melalui Reformasi Birokrasi.

“Saya memahami bahwa proses perubahan menjadi lebih baik bukanlah pekerjaan yang mudah, namun sangat yakin perubahan ke arah yang lebih baik bagi kemajuan bangsa akan berbuah manis tidak hanya bagi lingkungan kita tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa Reformasi Birokrasi bisa berjalan dengan baik, kita akan bekerja sama dan berkolaborasi untuk memastikan Reformasi Birokrasi sukses,” pungkasnya.

Turut hadir dalam evaluasi tersebut, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat.

Jakarta – Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem yang ramping dan efisien. Untuk mewujudkan reformasi dalam birokrasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terus dilakukan perbaikan-perbaikan di segala lini, termasuk di dalamnya sektor pengadaan barang dan jasa. Dalam indikator penilaian reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah pengisian Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.

“Pengisian jabatan fungsional untuk pengadaan barang dan jasa ini menjadi fokus kita karena kalau melihat dari persyaratannya, jabatan fungsional adalah salah satu angka yang menjadi penilai utama juga dalam indikator reformasi birokrasi khususnya dalam pengadaan barang dan jasa,” ucap Kepala Biro Umum dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Agustin Samosir dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan tema “Menyukseskan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui SDM Unggul dan Berkompeten” secara daring pada Selasa (07/09/2021).

Untuk mengisi jabatan fungsional pada pengadaan barang dan jasa ini, Kepala Biro Umum dan ULP mengatakan akan dilakukan penyesuaian dari segi kualifikasi dan kompetensinya.

“Kalau dilihat dari jabatan fungsional ini kita akan lihat sama-sama nanti bahwa yang menjadi pertama akan kita pikirkan bersama adalah kualifikasi dan kompetensi. Kompetensi ini penting, karena kalau dilakukan analisis pada beban kerja sangat banyak tetapi formasi yang telah mendapat rekomendasi dari LKPP atau e-formasi KemenPAN RB sebanyak 26 formasi dan saat ini telah ada 12 jabatan fungsional yang aktif dan kita bina sampai saat ini,” tutur Agustin Samosir.

Pentingnya kompetensi juga berpengaruh terhadap target dalam kinerja pengadaan barang dan jasa, Agustin Samosir mengatakan salah satunya terkait dengan level maturitas atau kematangan dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

“Jadi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa ada penilaian secara profesional melalui maturitas UKPBJ, jadi tidak hanya sekedar melaksanakan pengadaan, tapi ada level yang dinilai. Mulai dari kelembagaannya, SDM sampai proses manajemennya dan target kita tahun ini semua akan tercapai dengan berbagai upaya yang telah kita lakukan,” ujar Kepala Biro Umum dan ULP.

Terkait dengan evaluasi reformasi birokrasi, Kepala Biro Umum dan ULP mengungkapkan bahwa salah satu indikator yang juga dinilai adalah penggunaan SiRUP atau aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. “Perlu menjadi catatan bahwa SiRUP ini menjadi salah satu indikator penilaian juga. Kami berterima kasih kepada seluruh satker yang telah mengumumkan SiRUP sebanyak 94% atau 470 satker, artinya kita semua sudah komitmen untuk sama-sama meningkatkan nilai reformasi birokrasi,” kata Agustin Samosir.

Hadir pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo. Dalam kesempatan ini, ia memaparkan untuk menjamin kompetensi jabatan fungsional pada pengadaan barang dan jasa, nantinya akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi serta harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. “Kompetensi menjadi penting karena tugas dari seorang pejabat fungsional ini terkait dengan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset,” ungkap Deni Santo.

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini diikuti oleh kurang lebih 750 peserta yang terdiri dari seluruh pejabat struktural yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di seluruh satuan kerja di Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya bimbingan teknis ini, dapat memberikan hasil berupa akselerasi pada pengadaan barang dan jasa di Kementerian ATR/BPN.

JAKARTA – Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Eko Prasojo menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan organisasi yang besar dengan perannya sebagai koordinator pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintahan daerah.

Dengan peran itu, Kemendagri memiliki kekuatan untuk menggerakkan pembangunan di daerah. Karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi (RB) yang dilakukan Kemendagri, sangat menentukan dan bernilai besar dalam mendukung tujuan pembangunan.

Eko mengaku optimistis, Kemendagri bakal menjadi role model bagi pelaksanaan refomasi birokrasi.

“Keberhasilan reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri, ini sangat critical dan strategic, critical itu berarti sangat menentukan, krtitis. Strategic berarti bernilai besar untuk tujuan-tujuan pembangunan,” terang Eko Prasojo, saat menjadi pembicara pada Rapat Internalisasi Refromasi Birokrasi di lingkup Kemendagri, di Gedung C Sasana Bhakti Praja, Kamis (22/4/2021).

Dalam kesempatan itu, Eko juga menjelaskan berbagai strategi dalam membangun RB yang andal. Misalnya, upaya mengidentifikasi permasalahan yang dialami organisasi hingga bagaimana cara mengatasinya. Dia juga menjelaskan tak sedikit program RB mengalami kegagalan.

Menurutnya, kegagalan itu karena terlalu banyak perencanaan dan analisis tanpa membangun nilai-nilai baru.

Terkait hubungan keberhasilan RB Kemendagri dengan perkembangan di pemerintah daerah juga diamini oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamaruddin. Dirinya sepakat, bila RB di Kemendagri merupakan model bagi pemerintah daerah.

Dengan demikian, bila Kemendagri berhasil menjalankan RB dengan baik, maka akan berdampak pada perbaikan di daerah dan muaranya memberi manfaat kepada masyarakat.

“Artinya secara tidak langsung kalau reform di Kementerian Dalam Negeri termasuk melalui pembangunan zona integritas ini berjalan dengan baik, maka tentunya di pemerintahan daerah akan baik juga,” kata kamaruddin yang turut menjadi pembicara.

Sementara itu, Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemendagri Ucok Abdul Rauf Damenta menjelaskan, bagaimana peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam mendukung RB.

Menurutnya ada empat peran APIP dalam pelaksanaan RB. Pertama, sebagai bagian yang paling utama dinilai pelaksanaan kualitas reformasi birokrasinya di Kemendagri. Kedua, sebagai penanggung jawab sub area pengawasan. Ketiga, sebagai penghubung dengan pihak eksternal. Keempat, berperan sebagai asesor yang melakukan kualitas asuransi dan kualitas kontrol pelaksanaan RB.

Ucok juga menyebutkan empat strategi APIP dalam mengawal RB Kemendagri pada periode 2020-2024. Pertama, APIP melakukan monitoring secara berkala atas capaian RB.

Kedua, melakukan evaluasi berdasarkan pada pembuktian. Ketiga, melakukan supervisi penilaian mandiri pelaksanaan (PMP) RB dan PMP zona integritas. Keempat, APIP memberikan pernyataan atas PMPRB dan menyusun rencana tindak perbaikan.

Pewarta : Agung Nugroho