JAKARTA, Eranasional.com – Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. Tim ini ditetapkan pada 23 Mei 2023.

Tim ini terdiri dari Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Kelompok Kerja. Tim ini punya masa kerja sampai pengujung 2023, namun dapat diperpanjang dengan Keputusan Menko Polhukam.

Beberapa tokoh dan publik figur masuk dalam tim ini, di antaranya mantan pimpinan KPK Laode M Syarif, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, Suparman Marzuki, Adrianus Meliala, Mas Achmad Santosa, Eros Djarot, Najwa Shihab, dan lain-lain.

Berikut susunan anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum:

A. Pengarah: Menko Polhukam Mahfud MD

B. Ketua: Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam

Wakil Ketua: Laode Muhammad Syarif

Sekretaris: Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam

C. Kelompok kerja

I. Kelompok Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum

Ketua: Harkristuti Harkrisnowo

Sekretaris: Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam

Anggota: Ajar Budi Kuncoro, Suparman Marzuki, Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, Mas Achmad Santosa, Ningrum Natasya Sirait, Fachrizal Afandi, Ahmad Fikri Assegaf, Pudji Hartanto Iskandar, Barita Simanjuntak, Noor Rachmad, Asep Iwan Iriawan, Rifqi Sjarief Assegaf

II. Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam

Ketua: Hariadi Kartodihardjo

Sekretaris: Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam

Anggota: Imam Marsudi Staf Khusus Menko Bidang Polhukam Sosbud, Maria SW Sumardjono, Faisal Basri, Sandrayati Moniaga, Abrar Saleng, Yance Arizona, Siti Maimunah, Eros Djrot, Hasbi Berliani

III. Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Ketua: Yunus Husein

Sekretaris: Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HaAM Kemenko Polhukam

Anggota: Rizal Mustary Stafsus Menko Bidang Polhukam Bidang Komunikasi, Totok Dwi Diantoro, Adnan Topan Husodo, Danang Widoyoko, Rimawan Pradiptyo, Meuthia Ganie Rochman, Dadang Trisasongko, Yanuar Nugroho, Wuri Handayani, Najwa Shihab, Bambang Harymurti, Meisy Sabardiah

IV. Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan

Ketua: Susi Dwi Harijanti

Sekretaris: Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam

Anggota: Erwin Moeslimin Singajuru Stafsus Menkopolhukam, Aminuddin Ilmar, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Erasmus AT Napitupulu, Fitriani Ahlan Sjarif, Adam Muhsi, Refki Saputra

D. Sekretariat

1. Kepala Bidang Hukum Internasional Privat, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Fiantika Adhiarini, Arsiparis Ahli Muda, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

4. Rianita Rehulina Tarigan, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam

5. Mochamad Rizky Pratama, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

6. Muhammad Iqbal, Staf, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

JAKARTA, Eranasional.com – Peristiwa Tragedi Mei 1998 telah menjadi catatan hitam bangsa Indonesia. Peristiwa 25 tahun yang banyak memakan korban jiwa dan materi hingga kini belum terungkap siapa dalangnya.

Maria Sanu, ibu dari Stevanus Sanu yang merupakan salah satu korban kebakaran Mal Klender Jakarta Timur pada tragedi Mei 1998 silam, meminta pemerintah menuntaskan investigasi tragedi tersebut. Maria tak rela peristiwa yang merenggut nyawa anak laki-lakinya dilupakan begitu saja.

“Sudah 25 tahun, pelakunya ke mana tidak tahu. Dia berpesta fora di luar sana, sedangkan keluarga korban sangat memprihantinkan. Berharap, tidak kunjung juga selesai-selesai,” ucap Maria di acara Peringatan 25 Tahun Tragedi Mei 1998 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (13/5/2023).

Dengan tegas Maria menyatakan menolak islah untuk penyelesaian kasus tersebut. Dia khawatir jika menerima islah, kasusnya akan ditutup.

“Saya bilang dari Mei 98 mau menerima islah, tapi kasus tetap berjalan. Sampai saat ini, detik ini, tidak ada lagi yang menghubungi saya. Walaupun semiskin apapun, ini anak yang dihilangkan begitu saja, yang dibakar hidup-hidup,” ucapnya dengan nada tinggi.

Maria menegaskan, sebagai seorang ibu yang mengandung, melahirkan, mendidik dan merawat, tak dapat terima kehilangan anaknya dengan cara seperti itu.

“Kalau kita mau menerima jalan islah, menerima uang, berarti saya menjual anak saya. Saya tidak mau itu,” ujarnya sambil meneteskan air mata.

Menurut Maria, banyak tanda tanya yang masih tersimpan dan hingga belum terjawab soal peristiwa kerusuhan Mei 1998.

“Dalangnya juga sudah ke mana, pelakunya sampai sekarang masih ada beberapa, tapi enak-enak saja dia, tidak melihat keluarga korban bagaimana keberadaan dan keadaannya,” tukasnya.

Dia mengaku hanya bisa bersabar dan berdoa agar fakta-fakta di balik kerusuhan Mei 1998 yang menewaskan putranya bisa terungkap kebenarannya. Maria meminta pemerintah mau mengakui bahwa tragedi Mei 1998 merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

“Lebih baik saya bersabar. Tuhan telah memberi kekuatan, kesabaran kepada keluarga korban sampai kasusnya terungkap. Saya berharap negara mengakui pelanggaran HAM berat di masa lalu, khususnya tragedi 14 Mei 98 jangan sampai dilupakan,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Sebanyak 160 orang aktivis 98 hadir dalam acara silaturahmi dan konsolidasi demokrasi yang digagas oleh Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 (KDA 98) di Asrama Haji, Pondok Gede pada hari Senin (20/3/2023).

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Eli Salomo, Sarbini, Ubedeilah Badrun (Ubet ),  Ucok Sky Khadafi, dan Komeng. Hadir juga beberapa aktivis 98 Kota Bandung, Semarang, Jogja, dan Cirebon. 

Teguh Eko selaku Juru Bicara KDA 98 mengatakan acara ini berhasil mempertemukan para aktivis 98 dari berbagai spektrum politik.

“Kawan-kawan yang sekarang berposisi di BUMN, penggiat LSM, pengurus partai, relawan pendukung bakal capres 2024, pengurus serikat pekerja, dan pendidik hadir dalam acara ini,” kata Eko, salah satu inisiator terbentuknya KDA 98 ini.

Menurut Eko, ini membuktikan bahwa aktivis 98 masih menjaga nilai perkawanan, meski dalam keseharian berbeda pandangan dan sikap politik dalam situasi hari ini.

“Ada kerinduan juga bagi kami untuk saling bertukar pandangan dan mengkritisi perjalanan 25 tahun perjuangan reformasi,” ujarnya.

Dia menceritakan, acara berlangsung dinamis, dengan pembawa acara Febby Lintang (IISIP, Pijar), ditambah lagi pemantik diskusi yang digawangi oleh Niko Adrian (UKI/FORKOT), Embay (FORKOT), dan Tendri (UNJ/FKSMJ).

“Kawan-kawan peserta pun antusias mengkritisi perjalanan 25 tahun perjuangan reformasi 1998, hampir sebagian besar berpendapat bahwa perjuangan reformasi telah melenceng akibat kekuasaan yang dipimpin oleh elit politik yang tidak terlibat berdarah-darah dalam perjuangan reformasi 1998,” ungkap Eko.

Lanjut Eko, hasil pertemuan para aktivis 98 ini menyimpulkan 5 poin krusial yakni,

1. Pemberantasan KKN belum berjalan secara efektif;

2. Pencabutan Dwi Fungsi ABRI baru sebatas pemisahan TNI dan Polri. Masih menempatkan prajurit pada jabatan-jabatan yang tidak diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan dengan semangat reformasi;

3. Pengadilan HAM, khususnya terkait dengan  Tragedi Trisakti, Semanggi I-II belum dilaksanakan.

4. ketidakpastiaan penegakan hukum menyebabkan ketidakpercayaan rakyat terhadap penegakan hukum semakin tinggi.

5. Ketidakmampuan elite politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dimana harga-harga semakin tinggi, daya beli rakyat semakin melemah, dan pengangguran semakin bertambah.

“Selain 5 poin tersebut, aktivis 98 di acara tadi juga menentang dengan keras upaya politik yang menginginkan penundaan pemilu 2024, karena itu merupakan langkah inkonstitusional dan wajib di lawan,” tegas Eko.

JAKARTA, Eranasional.com – Konsolidasi Demokrasi Aktivis (KDA) 98 akan menggelar acara Silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi pada Senin (20/3/2023) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. 

Acara tersebut akan dihadiri oleh 100 orang aktivis 98 yang pada saat mahasiswa adalah para pimpinan gerakan mahasiswa yang berjuang melawan otoritarian Orde Baru. 

Hal ini disampaikan oleh Niko Adrian dalam konfrensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2023).

“Perjuangan reformasi 98 adalah perjuangan menuntut dibukanya keterbukaan politik, pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Cabut Dwi Fungsi ABRI/TNI, penurunan harga kebutuhan pokok, peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan civil society dan penegakan supermasi hukum.” ujar Niko yang berasal dari kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Mantan aktivis Forum Kota (FORKOT) ini mengatakan, bahwa selama 25 tahun perjalanan reformasi 1998, hanya menghasilkan keterbukaan politik semata yang semakin mengarah pada demokrasi liberal dan transaksional.

“Sementara pemenuhan tuntutan reformasi seperti peningkatan kesejahteraan, penurunan harga kebutuhan pokok, pemberantasan KKN, penguatan civil society, dan penegakan supermasi hukum semakin jauh panggang dari api,” ungkap Niko. 

Sukma Widyanti yang pada 1998 aktif di Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) menambahkan bahwa perjuangan mahasiswa meruntuhkan kekuasaan tiran Orde Baru hanya menjadi karpet merah para elite politik yang hanya mengejar kekuasaan semata tanpa mampu mewujudkan tuntutan perjuangan reformasi 98.

“Perjuangan 1998 yang penuh dengan cucuran darah, keringat, dan air mata pada akhirnya hanya menjadikan karpet merah untuk elite politik naik ke tampuk kekuasaan dan tidak sama sekali membawa ruh cita cita perjuangan reformasi 98,” kata Sukma.

BANDUNG, Eranasional.com – Dalam sambutannya, Yana berharap, para ASN yang dilantik mampu memberikan kinerja terbaik serta selalu beradaptasi dengan tantangan serta kebutuhan zaman. “Selamat untuk ASN yang dilantik. Jangan lupa, tugas ASN sangatlah berat. Teruslah belajar dan beradaptasi menghadapi tantangan pekerjaan,” ucap Yana.

Ia juga berharap, para ASN dapat menjalankan amanah sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, dan abdi masyarakat.

Untuk itu, Yana meminta para ASN yang dilantik dapat meningkatkan kedisiplinan budaya kerja untuk mewujudkan terciptanya reformasi birokrasi dan pelayanan prima bagi masyarakat.

“Jaga nama pribadi dan instansi tempat saudara bekerja. Saudara sudah bersumpah untuk memberikan kinerja terbaik,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan memaparkan, dari 87 ASN yang baru dilantik, 22 orang di antaranya menduduki jabatan fungsional.

Sama seperti Yana, Adi berharap para ASN yang dilantik dapat meningkatkan kinerja dan menorehkan prestasi di masa yang akan datang.

“Harap diingat oleh saudara-saudara, kami berharap ada banyak prestasi di masa yang akan datang,” tutur Adi.

BANDUNG, Eranasional.com – Dalam kegiatan bertema “Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terintegrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini Sekda Setiawan menuturkan bahwa capaian reformasi birokrasi Provinsi Jabar dibangun melalui serangkaian proses terencana dan terukur, konsep jelas serta tepat dalam menentukan dan mengintervensi faktor pengungkit utama.

“Ada dua hal yang menjadi backbone, yaitu meritokrasi kita pertahankan dan satunya lagi adalah digitalisasi. Ini yang menjadi pengungkit utama kita,” papar Setiawan.

“Jadi hal-hal seperti ini adalah sebuah keharusan dan beruntungnya Jawa Barat kompak bahwa sistem meritokrasi kita bina dan urus dengan baik,” imbuhnya.

Menurutnya, melalui Sistem Merit, Jabar mampu mengelompokkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas melalui kinerjanya, juga ASN yang memiliki potensi kurang baik untuk dibina sehingga bisa meningkatkan kinerjanya.

Pada forum tersebut diberikan pula beberapa penghargaan pada kabupaten/kota dan perangkat daerah yang berprestasi sebagai berikut:

A. Penghargaan Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Kota 

1. Kabupaten Sumedang (Predikat “BB”)
2. Kota Sukabumi (Predikat “BB”)
3. Kota Bogor (Predikat “BB”)
4. Kabupaten Ciamis (Predikat “B”)

Penghargaan SAKIP
Kota Bandung (Kategori “A”)

B. Penghargaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 

Best Improvement Dinas Pendidikan: Indeks Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan Nilai Tertinggi dari Tahun Sebelumnya (2022)

5 Terbaik Implementasi Reformasi Birokrasi:
1. DPMPTSP Provinsi Jabar (Predikat “A”)
2. BKD Provinsi Jabar  (Predikat “A”)
3. Diskominfo Provinsi Jabar (Predikat “A”)
4. Bapenda dan Bappeda (Predikat “BB”)
5. Dinas Kesehatan (Predikat “BB”)

C. Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Berdih dan Melayani (WBBM)

Perangkat Daerah/Unit Kerja Zona Integritas yang telah melakukan Pembangunan Zona Integritas: 
1. BKD Provinsi Jabar
2. UPTD Balai Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jabar

Perangkat Daerah/Unit Kerja Zona Integritas yang diajukan Berpredikat Menuju WBK/WBBM dan telah dievaluasi oleh TPN Tahun 2022 
1. RSUD Al Ihsan menuju predikat WBBM
2. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta menuju predikat WBK
3. UPTD Laboratorium Kesehatan menuju predikat WBK
4. SMK Negeri 1 Kota Bandung menuju predikat WBK

Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI pada Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Jabar dengan Raihan “Zona Hijau”: 

1. Kota Bandung
2. Kabupaten Cianjur
3. Kota Sukabumi
4. Kabupaten Ciamis
5. Kabupaten Sumedang

Perangkat Daerah Provinsi Jabar:
1. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.