Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda menyebutkan, bahwa estimasi rekapitulasi tingkat kota bisa diselesaikan dalam satu hari, yaitu hanya membutuhkan 1,5 jam setiap kecamatan untuk mencocokan D Hasil dan diaplikasi SIREKAP.

“Terkait dengan kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 lalu sudah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Kalaupun di rekapitulasi tingkat Kota paling hanya mengoreksi administrasi data pemilih saja, namun tidak terpengaruh terhadap perolehan suara calon peserta pemilu,” kata Fajar.

Dia jelaskan, sejauh ini Kota Pekalongan tidak mendapat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu RI.

Setelah rekapitulasi tingkat kota, maka selanjutnya KPU akan menyerahkan hasilnya ke KPU Provinsi Jawa Tengah, dan berjenjang hingga nasional di tingkat KPU RI.

“Setelah rekapituasi secara nasional, kami masih menunggu apakah ada proses gugatan atau tidak dari peserta pemilu. Jika tidak ada gugatan, maka KPU Kota Pekalongan bisa menetapkan calon terpilihnya mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024,” jelasnya.

“Biasanya nanti ada Surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada perkara yang teregister. Terkait tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, kami masih menghitung, apabila rekapitulasi sudah selesai, maka kami bisa menyajikan data tingkat partisipasi pemilih tersebut,” sambung Fajar. (*)

Nama-nama tersebut diklaim dari hasil hitungan sementara 95 persen suara form C1 yang telah masuk.

Menanggapi itu, Bawaslu Kota Depok membantahnya. Sebab, sumber pengirim tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bawaslu menyebutkan, rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan baru saja dimulai pada Sabtu, 17 Februari 2024, dan saat ini masih berlangsung.

“Informasi tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Rekapitulasi yang dilakukan teman-teman KPU dan jajarannya kan berjenjang. Saat ini masih berlangsung di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di masing-masing kecamatan hingga nanti pleno penetapan di tingkat kota,” kata Ketua Bawaslu Kota Depok M Fathul Arif saat dikonfirmasi, Senin, 19 Februari 2024.

Dia pun memastikan, sumber pengiriman pesan berantai itu bukan KPU Kota Depok. Dengan begitu, ditegaskan kembali, validasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebaiknya kita menghargai proses rekapitulasi yang dilakukan teman-teman KPU Depok,” imbuhnya.

Dia juga mengimbau kepada peserta pemilu, tim sukses, relawan dan masyarakat agar tidak menyebarkan kembali pesan yang tak valid tersebut terkait dengan hasil Pemilu 2024. Dia khawatir, jika tetap diteruskan akan memunculkan persepsi yang salah di masyarakat.

“Dikhawatirkan akan terjadi missed informasi di masyarakat maupun peserta pemilu, hingga nantinya dikhawatirkan terjadi dinamika saat penetapan dari KPU Depok,” ucap Fathul.

Diberitahunya, saat ini server di KPUD Kota Depok sedang down, sehingga penghitungan Sirekap tak bisa diakses. Penghitungan sementara dilakukan secara manual. (*)