JAKARTA, Eranasional.com – Sejumlah mantan pejabat negara yang terjerat kasus korupsi alias koruptor, tengah bersuka cita. Mereka mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78.

Pertama adalah mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Dia mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan. Dua lagi adalah eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin masing-masing dipotong masa hukumannya sebanyak 3 bulan.

Ketiga koruptor itu saat ini mendekam di Lapas Tangerang. Kalapas Tangerang Asep Sutandar mengatakan ketiganya diberi remisi karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di lapas.

“Dan mengikuti pembinaan yang kami lakukan di lapas,” kata Asep, Jumat (18/8/2023).

Asep menjelaskan, tiga mantan pejabat negara itu merupakan bagian dari 943 warga binaan masyarakat (WBP) Lapas Kelas I Tangerang yang mendapatkan remisi umum (RU) pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023.

Kata dia, pemberian potongan masa pidana ini diberikan kepada seluruh narapidana, tidak terkecuali kepada koruptor, sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pemberian remisi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 7/2022 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP, serta Keputusan Presiden (Kepres) No. 174/1999 tentang remisi.

KOTA PEKALONGAN, Eranasional.com – HUT Kemerdekaan RI Ke-78 memberikan berkah bagi segenap masyarakat, tidak terkecuali bagi warga binaan di Lapas dan Rutan Kelas IIA Pekalongan.

Pada peringatan HUT Kemerdekaan RI kali ini, sebanyak 266 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menerima potongan masa tahanan atau Remisi Umum (RU) Tahun 2023 dan 1 orang di antaranya mendapatkan Remisi Khusus (RK) II atau langsung bebas dari Kementerian Hukum dan HAM.

Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid. Hadir juga pada acara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan H Salahudin, Kepala Rutan Kelas IIA Pekalongan Anggit Yongki Setiawan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Pekalongan Cahyo Sunarko, dan Kapolres Pekalongan Kota AKBP A Recky Robertho, serta Kepala Kejari Pekalongan Anik Anifah.

Tampak juga Kasdim 0710/Pekalongan Mayor Kav Ahmad Thohir dan Sekda Kota Pekalongan Nur Priyantomo. Penyerahan remisi dilakujan di Aula Rutan Kelas IIA Pekalongan, Kamis (17/8/2023).

Para WBP ini sebelumnya telah diusulkan dan telah memenuhi persyaratan untuk menerima SK Remisi. Adapun dua syarat utama yang harus dipenuhi yakni secara administratif dan substantif.

Syarat administrasi yaitu harus lengkap, memenuhi syarat, kemudian substantifnya salah satunya berkelakuan baik saat berada di Rutan maupun Lapas setempat. Dan, besaran remisi yang diterima WBP berbeda-beda.

Tercatat, untuk Rutan Kelas IIA Pekalongan, dari total WBP yang menghuni saat ini 258 orang yang mendapatkan remisi kemerdekaan, dengan rincian Remisi Umum (RU) I sebanyal 74 orang, terdiri dari remisi 1 bulan sebanyak 58 orang, 2 bulan ada 13 orang, 3 bulan sebanyak 2 orang, 1 orang mendapat remisi 5 bulan.

JAKARTA- Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan Remisi Umum pada peringatan HUT RI Ke-76 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2021. Sebanyak 5.233 Narapidana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah memenuhi syarat substantif dan syarat
administratif untuk mendapatkan remisi.

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI, Ibnu Choldun mengatakan hari ini di 5233 Napi mendapatkan remisi dan vaksinasi Merdeka. Mereka memenuhi syarat administratif maupun subtanyif sebagaimana untuk mendapatkan remisi.

“Remisi merupakan pengurangan masa pidana yg diberikan pada napi yg telah berkelakuan baik selama menjalani pidana baik Rutan/lapas,” ujarnya saat di wawancarai seusai acara Upacara HUT RI Ke-76 di Lapas Kelas I Cipinang

Dijelaskannya remisi dilaksanakan melalui sistem evaluasi yang terintegrasi antara unit teknis lapas dengan kanwil yang teritegrasi ke pusat yakni Dirjen Pemasyarakatan.

Besaran remisi umum untuk napi dilaksanakan berdasarkan Surat keputusan 174 tahun 1999 pasal 4 no 1 dan peraturan menkumham no 18 tahun 18.

“Berdasaakan SK kemenkumham RI no 72 tanggal 7 agustus 2021. Maka napi dki yg dapat remisi umum di dki Jakarta tahun 2021 sebanyak 5233 orang. 4913 remisi umum 1 (pengurangan masa tahanna sebagian) dan 320 org remisi umum 2 atau bebas,” sambungnya

Rincian : Lapas Cipinang 1221, Lapas Salemba 1290, Lapas Jakarta 1125, Lapas Perempuan 149, Lapas Anak 44, Rutan Cipinang 787,Rutan Salemba 530 org. Pondok bambu 179.

Sisa napi di lapas 15694. Yang di tahanan luar 2111 orang. Remisi diharapkan mengurangi kapasitas dan memberinmotivasi, perbaiki diri mnyadari kesalahannaya. Dantdk ulangi pidana yang dilajukan. Remisi adalah pernghatgaan oleh negara untuk lebih positif.

Vaksin Merdeka

Lanjut kata dia menyambut HUT RI kami melaksnakan vaksinasi merdeka bagi warga lapas yang diselenggerakan oleh perhimounad nakes kanwil kerja sama dengan Pemprov DKI, Polda Metro Jaya.

“Di awal sempat kendala karena 3133 warga binaan tidak punya nik. Padahal sarat mutlak vaksin adalah nik. Namun berkat keejasama yang baik, sinergitas dengan Pemprov DKO dan stakeholder kami berkoordinasi demi vaksinasi tuntas,” ungkap Ibnu

Lanjutnya dan didukung penuh Gubernur.DKI dan bertepatan dengan HUT RI ke 76 Kanwil Kemenkumham DKI kembali menjalankan Vaksinasi Merdeka. Kepada seluruh warga binaan yang punya nik atau tidak. Akhirnya yang tidak punya nik pun bisa divaksin.

Kanwil Kemenkumham DKI bekerja sama dan berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sebanyak 14.497 WBP sudah divaksin dan 1.083 WBP tidak divaksin karena kesehatannya

“Saya ucapkan terima kasih semua pihak Sudah dukung vaksinasi merdeka jadi napi yg tidak punya nik bisa ttp divaksin,” tandasnya