“Jumlah narapidana yang beragama Buddha sebanyak 1.629 orang. Dari jumlah tersebut, 1.168 narapidana diusulkan mendapatkan RK,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Deddy Eduar Eka Saputra dalam keterangan tertulis, Kamis (23/5/2024).

Deddy merinci sebanyak 1.160 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian. Lalu, delapan narapidana menerima RK II atau langsung bebas.

Menurut dia, besaran RK yang diterima narapidana beragam. Mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Dari ribuan napi Buddha yang mendapatkan remisi, tidak terdapat anak binaan.

Sementara itu, wilayah terbanyak yang memberikan RK Waisak yakni Sumatra Utara sebanyak 219 narapidana, Kalimantan Barat sebanyak 170 narapidana. Lalu, DKI Jakarta sebanyak 161 narapidana.

“Pemberian RK Waisak telah menghemat anggaran biaya makan narapidana total Rp683.910.000. dengan rincian penghematan dari RK I Rp678.810.000, dan penghematan dari RK II Rp5.100.000,” ujar Deddy.

Deddy menuturkan remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan di seluruh Indonesia per 17 Mei 2024 sebanyak 264.392 orang,” pungkas dia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 158.343 Narapidana menerima RK dengan rincian 157.366 orang mendapat RK I (pengurangan sebagian) dan 977 orang mendapat RK II (langsung bebas). Sementara itu, sebanyak 1.214 Anak Binaan mendapatkan PMP Khusus dengan rincian 1.195 orang mendapat PMP I (pengurangan sebagian) dan 19 orang mendapat PMP II (langsung bebas).

Besaran RK dan PMP Khusus Idulfitri 1445 Hijriah bagi Narapidana dan Anak Binaan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur mencatatkan jumlah terbanyak Narapidana penerima RK Idulfitri 1445 Hijriah yakni 16.608 orang, disusul Jawa Barat sebanyak 16.336 orang, dan Sumatera Utara sebanyak 16.030 orang.

Adapun tiga terbanyak jumlah Anak Binaan penerima PMP Khusus Idulfitri 1445 Hijriah berasal dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 102 orang, Jawa Barat sebanyak 98 orang, dan Sumatra Selatan sebanyak 86 orang.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 1 April 2024, jumlah Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan seluruh Indonesia adalah 270.207 orang dengan rincian Tahanan 51.171 orang, Anak 458 orang, Narapidana 216.938 orang, dan Anak Binaan 1.640 orang. Narapidana dan Anak Binaan yang beragama Islam berjumlah 194.775 orang. Melalui pemberian RK dan PMP Khusus Idulfitri 1445 Hijriah, negara menghemat biaya makan Narapidana dan Anak Binaan sebesar Rp81.204.495.000,-.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengungkapkan Remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai reward kepada Narapidana dan Anak Binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

“Remisi dan PMP menjadi sebuah indikator Narapidana dan Anak Binaan telah mampu menaati peraturan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik,” ujarnya.

Yasonna berharap pemberian Remisi dan PMP ini dapat dijadikan semangat dan tekad bagi Narapidana dan Anak Binaan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat.

Pihaknya juga mengapresiasi seluruh petugas Pemasyarakatan yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dalam membina Warga Binaan, serta jajaran pemerintah, instansi, dan lembaga sosial terkait yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham.

“Saya mengucapkan selamat dan mengingatkan agar Saudara terus memperbaiki diri, memperkuat iman dan takwa, serta meningkatkan kualitas diri. Jadilah insan yang taat hkum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta berguna bagi pembangunan bangsa,” tutup Menkumham.

Deddy mengatakan, 1.636 orang di antaranya mendapat pengurangan masa tahanan sebagian dan enam orang lainnya bisa langsung bebas.

“1.636 orang mendapat RK I atau pengurangan sebagian dan enam orang mendapat RK II atau langsung bebas,” katanya dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (11/3/2024).

Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali menyumbang narapidana penerima RK Nyepi terbanyak pada tahun ini dengan jumlah 1.193 orang. Kemudian, Kalimantan Tengah sebanyak 99 orang, dan Nusa Tenggara Barat 74 orang.

Deddy menuturkan, Kemenkumham juga memberikan pengurangan masa pidana (PMP) khusus Nyepi 2024 kepada delapan orang anak binaan.

Perinciannya, tujuh orang mendapat PMP I atau pengurangan sebagian dan satu orang mendapat PMP II atau langsung bebas.

Sebanyak empat orang anak binaan penerima PMP Khusus Nyepi 2024 itu, berasal dari Kanwil Kemenkumham Bali, dua dari Sumatera Selatan, serta dua lainnya dari Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara.

“Jumlah penghematan biaya makan narapidana dan anak binaan setelah mendapat RK Nyepi Tahun 2024 dan PMP Khusus Nyepi Tahun 2024 adalah Rp 812,4 juta,” ungkap Deddy.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 4 Maret 2024, kata dia, jumlah tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan seluruh Indonesia mencapai 269.605 orang.

Perinciannya, tahanan berjumlah 50.154 orang, anak 469 orang, narapidana 217.390 orang, dan anak binaan 1.592 orang. Sementara itu, narapidana dan anak binaan yang beragama Hindu berjumlah 2.004 orang.

Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, juga memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

JAKARTA, Eranasional.com – Sejumlah mantan pejabat negara yang terjerat kasus korupsi alias koruptor, tengah bersuka cita. Mereka mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78.

Pertama adalah mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Dia mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan. Dua lagi adalah eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin masing-masing dipotong masa hukumannya sebanyak 3 bulan.

Ketiga koruptor itu saat ini mendekam di Lapas Tangerang. Kalapas Tangerang Asep Sutandar mengatakan ketiganya diberi remisi karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di lapas.

“Dan mengikuti pembinaan yang kami lakukan di lapas,” kata Asep, Jumat (18/8/2023).

Asep menjelaskan, tiga mantan pejabat negara itu merupakan bagian dari 943 warga binaan masyarakat (WBP) Lapas Kelas I Tangerang yang mendapatkan remisi umum (RU) pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023.

Kata dia, pemberian potongan masa pidana ini diberikan kepada seluruh narapidana, tidak terkecuali kepada koruptor, sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pemberian remisi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 7/2022 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP, serta Keputusan Presiden (Kepres) No. 174/1999 tentang remisi.

JAKARTA, Eranasional.com – Kurang lebih1.216 narapidana dari 1.733 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh wilayah Indonesia yang beragama Buddha menerima Remisi Khusus (RK) Waisak 2023 atau 2567 BE.

Hal itu diungkapkan, Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti mengatakan pemberian remisi khusus ini merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

“Remisi Khusus ini tidak serta-merta kita berikan kepada semua WBP yang beragama Buddha,” ujar Rika Aprianti dalam keterangannya, Minggu (4/6/2023).

“(Remisi Khusus) hanya diberikan kepada mereka yang telah mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik dan terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi,” tambahnya.

Rika merinci dari 1.216 narapidana yang mendapat remisi setidaknya ada 1.209 orang menerima RK I, yaitu masih harus menjalani sisa pidana setelah memperoleh pengurangan masa pidana sebagian, dan 7 orang lainnya langsung bebas atau RK II.

Dia menambahkan, warga binaan yang mendapatkan remisi Waisak tersebut terdiri dari 782 orang pelaku tindak pidana khusus dan 434 orang pelaku tindak pidana umum.

Sementara penerima remisi terbanyak berasal dari wilayah Sumatera Utara sejumlah 233 orang, disusul Kalimantan Barat 173 orang, DKI Jakarta 154 orang, dan Banten 131 orang.

Menurut Rika, narapidana yang memperoleh remisi adalah warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur undang-undang dan regulasi lainnya. Tidak ada diskriminasi dalam pemberian remisi.

“Kami berharap warga binaan dapat termotivasi untuk selalu berupaya memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik, dan aktif dalam setiap kegiatan pembinaan di Lapas atau Rutan,” tukasnya.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Sebanyak 61 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A  Pekalongan, Jawa Tengah menerima pemotongan masa hukuman (remisi) pada Lebaran 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Penyerahan remisi khusus Idul Fitri ini dilakukan usai sholat Ied bersama di Kantor Rutan setempat, Sabtu (22/4/2023).

Kepala Rutan Kelas II A Pekalongan, Anggit Yongki Setiawan menjelaskan bahwa, remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada warga binaan muslim untuk mendapatkan potongan masa hukuman pada Hari Lebaran Idul Fitri 2023.

Anggit menyebutkan, dari jumlah penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIA Pekalongan, sebanyak 65 orang baik tahanan maupun narapidana diusulkan mendapatkan remisi Idul Fitri.

Dimana, sebelumnya, untuk usulan remisi Khusus I Tahun Pertama sebanyak 56 orang dan remisi Khusus I Tahun Kedua sebanyak 9 orang.

“Namun, dari jumlah usulan itu, yang disetujui Kementerian Hukum dan HAM ada 61 orang. 4 orang narapidana yang datanya masih harus ada perbaikan putusan dan eksekusi dan syaratnya belum lengkap sehingga harus tertunda remisinya,” terangnya di Rutan setempat, Rabu (26/4/2023).

Ia menambahkan, adapun besaran potongan masa hukuman yang diterima oleh para warga binaan berbeda-beda mulai dari 15 hari hingga 1 bulan.  Namun demikian, tidak ada warga binaan yang langsung bebas dari penjara.

“Saat ini Rutan dihuni sebanyak 239 orang WBP. Kami berharap, remisi tersebut bisa menjadi motivasi bagi mereka agar tetap berkelakuan baik selama menjalani sisa masa hukuman,” harapnya.

Sementara itu, Kasubsie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II A Pekalongan, Tavip Imam Haryanto mengatakan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa, ada syarat tambahan mendapatkan remisi bagi WBP yaitu ada assesment.

Ditambah sistem penilaian pembinaan narapidana (sppn), dimana narapidana harus bernilai baik berturut-turut minimal selama 6 bulan.

Ada Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN) yakni instrumen yang wajib digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan tingkat risiko narapidana dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan guna menentukan penempatan narapidana ke Lapas Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security, dan Lapas Minimum Security.

“Karena kami menjadi Pilot Project, jadi ada ISPN dimana setelah narapidana diputus oleh pengadilan akan ditempatkan di lapas mana. Sejak tahanan ada assesmen perawatan, litmas perawatan, setelah jadi napi ada assesmen pembinaan narapidana baru, litmas pembinaan awal,”

“Bapas berperan semenjak jadi tahanan sampai akhir. Khusus Rutan Pekalongan ini, WBP diatas 1 tahun harus segera digeser atau dipindahkan,” pungkas Tavip.

JAKARTA, Eranasiona.com – Sebanyak 14.057 narapidana Nasrani di seluruh Indonesia menerima remisi khusus Hari Raya Natal 2022. Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianto mengatakan, dari belasan ribu narapidana yang mendapatkan remisi tersebut, 95 di antaranya dinyatakan bebas menghirup udara bebas.

Rika menjelaskan, remisi ini diberikan sebagai apresiasi dari negara kepada narapidana yang telah mengikuti pembinaan dengan baik dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik.

Dia mengungkapkan, saat ini sebanyak 19.728 narapidana beragama Kristen tersebar di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Dan, yang memenuhi persyaratan mendapatkan remisi Hari Raya Natal sebanyak 13.962 di antaranya mendapat remisi Khusus I atau pengurangan sebagian.

“Artinya, setelah mendapat remisi Natal masih harus menjalankan sisa pidana,” kata Rika dikutip dari keterangannya secara tertulis, Minggu (25/12/2022).

Sementara 95 narapidana mendapatkan remisi Khusus II, yaitu narapidana setelah mendapatkan remisi langsung bebas pada Hari Raya Natal.

Adapun Lapas yang terbanyak menerima remisi Natal 2022 yaitu wilayah Sumatera Utara, yaitu 2.872 narapidana, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.867 narapidana. Selanjutnya adalah Papua sebanyak 1.295 narapidana.

Kata Rika, pemberian remisi ini telah sesuai dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999, Keputusan Presiden (Kepres) RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 7 Tahun 2022.

“Remisi Natal merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administrasi dan substantif sesuai peraturan Perundangan-undangan,” ucap Rika.

“Hak ini diberikan bukan hanya sebagai pengurangan masa pidana, tapi juga diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan motivasi narapidana untuk menjadi lebih baik,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Rika, pemberian remisi juga dapat menghemat pengeluaran negara dalam anggaran makan narapidana.

Pada remisi Natal 2022 ini, tercatat anggaran makan narapidana yang berhasil dihemat berjumlah Rp7,2 miliar. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berharap pemberian remisi dapat memicu perbaikan diri para narapidana.

“Semoga dengan pemberian remisi ini, warga binaan dapat meresapi momen Hari Raya Natal dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua adalah kehendak-Nya,” imbuh Rika.

“Remisi adalah satu nikmat yang diterima, karena warga binaan telah berupaya memperbaiki diri dan melayani Tuhan dengan baik,” pungkasnya.

JAKARTA- Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan alasan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi kepada terpidana Djoko Tjandra.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana menilai, pemberian remisi umum kepada Djoko merupakan hal yang janggal mengingat statusnya yang pernah buron selama belasan tahun.

“Tentu hal ini janggal. Sebab, bagaimana mungkin seorang buronan yang telah melarikan diri selama sebelas tahun dapat diberikan akses pengurangan masa pemidanaan,” jelasnya, Jumat (20/8).

Menurut Kurnia, Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 pemberian remisi kepada tahanan tidak hanya mensyaratkan telah menjalani sepertiga masa pidananya.

Melainkan juga mewajibkan terpidana berkelakuan baik selama masa kurungan. Atas hal itu ia mempertanyakan apakah dasar pemerintah menilai Djoko berperilaku baik.

“Apakah seseorang yang melarikan diri ketika harus menjalani masa hukuman dianggap sebagai berkelakuan baik oleh Kemenkumham,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia pun meminta agar Kemenkumham dapat segera menyampaikan secara rinci alasan pemberian remisi kepada masing-masing 214 narapidana korupsi kepada publik.

“Pemberian informasi ini menjadi penting karena menjadi hak masyarakat. Terlebih, dokumen itu tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

Djoko Tjandra mendapat remisi alias pengurangan masa hukuman dua bulan penjara dalam kasus pengalihan hak tagih piutang alias cessie Bank Bali.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti berkata berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah, Djoko Tjandra dikenakan peraturan pemberian hak remisi sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Ia mengatakan remisi itu sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, yakni berkelakuan baik, telah menjalani satu per tiga masa pidana. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut soal kelakuan baik Djoko Tjandra sehingga diberi remisi

KOTA PEKALONGAN – Sebanyak 244 Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan mendapatkan remisi umum (RU) atau pengurangan masa hukuman saat peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2021.

“Semua individu mempunyai masa lalu berbeda-beda, jangan jadikan masa lalu untuk semakin tenggelam. Semuanya tergantung niat dan tekad sungguh-sungguh untuk berubah. Semoga warga binaan yang sudah mendapat remisi ini bisa termotivasi untuk bersikap lebih baik lagi,” pesan Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid usai menyerahkan Keputusan Menkumham tentang pemberian remisi di aula Lapas Kelas II A Pekalongan, Selasa (17/8/2021).

Kegiatan pemberian remisi dengan tajuk Penyerahan Remisi Umum Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar serentak di seluruh Indonesia dan dilaksanakan secara virtual ini dihadiri oleh Kalapas, Karutan, Walikota, Kapolres, Dandim 0710/Pekalongan dan Ketua DRPD Kota Pekalongan beserta jajarannya.

Sementara itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) II A Pekalongan Agus Heryanto menjelaskan, dari total penghuni WBP Lapas sebanyak 243 orang, 144 diantaranya mendapat remisi.

“Remisi Umum (RU-I) dengan pengurangan masa tahanan 1 hingga 5 bulan sejumlah 142 orang, sedangkan 2 orang Remisi Bebas (RU-II). Semoga dengan pemberian remisi ini memberikan motivasi kepada para napi agar bisa mengubah sikap, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik di dalam lapas maupun ketika sudah di luar,” kata Agus Heryanto.

Anggit Yongki Setiawan, Kepala Rutan Kelas II A Pekalongan menambahkan bahwa untuk WBP Rutan yang mendapatkan remisi sejumlah 100 orang.
“Ada 100 orang yang mendapatkan remisi kemerdekaan ini. 98 orang mendapatkan Remisi Umum (RU-I) dan 2 orang Remisi Bebas (RU-II),” pungkasnya. (MAH)

PEKALONGAN – Sebanyak 100 narapidana (Napi) Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Pekalongan, diusulkan mendapat remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke – 76 Republik Indonesia dari Kemenkum HAM.

Kepala Rutan Kelas II A Pekalongan, Anggit Yongki Setiawan mengatakan dari sisi persyaratan semua napi yang diusulkan tersebut sudah memenuhi, diantaranya telah menjalani hukuman minimal 6 bulan dan mentaati tata tertib yang berlaku selama berada di rutan.

“Remisi adalah hak narapidana yang memenuhi persyaratan, yang kita berikan setiap tahun. Pada Hari Kemerdekaan ini, ada 100 napi yang kita ajukan Remisi,“ kata Kepala Rutan Kelas II A Pekalongan, Anggit Yongki Setiawan Sabtu (14/8/2021).

Anggit menambahkan dari 100 napi yang diajukan, 98 napi mendapatkan remisi umum I (RU-I) atau pengurangan masa tahanan dan 2 remisi bebas (RU-II).

Sementara itu Tavip Imam Haryanto, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II A Pekalongan mengatakan selain mengajukan remisi, rutan juga melaksanakan berbagai perlombaan untuk warga binaannya dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan ke – 76.

“Untuk mengingat jasa pahlawan dan meningkatkan kebersamaan antar warga binaan dan petugas, kami menggelar berbagai perlombaan. Seperti bulu tangkis, kebersihan dan karaoke,” tutur Tavip.

Adapun jumlah napi di Rutan Kelas II A Pekalongan hingga kini sebanyak 230 orang, 8 perempuan dan 222 laki-laki. (MAH)