PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar rapat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025-2045 di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (17/4/2023).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu yang mewakili Wali Kota Palangka Raya serta diikuti sejumlah kepala perangkat daerah di lingkup Pemko setempat.

Dalam sambutannya, Hera mengatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun KLHS untuk RPJPD yang bertujuan menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan berkelanjutan.

KLHS memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan dalam proses penyusunan RPJPD serta meningkatkan kualitas RPJPD sebagai upaya meminimalkan potensi pengaruh negatif dan/atau risiko pelaksanaannya terhadap kondisi lingkungan hidup.

Menurutnya, terintegrasinya KLHS dalam dokumen RPJPD sangat penting, agar segala dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah kita 20 tahun ke depan dapat diminimalisir.

Untuk itu melalui forum tersebut, dirinya berharap agar penyusunan KLHS dapat melalui tahapan proses yang baik sehingga sangat dibutuhkan peran, masukan, saran positif dan konstruktif dari peserta forum sehingga nanti akan dapat kita sepakati komitmen bersama. Sekaligus rekomendasi atas perumusan mitigasi atau alternatif KLHS, untuk kemudian dapat kita integrasikan dalam rancangan awal RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 – 2045.

“Untuk kelancaran dan ketepatan waktu dalam penyelesaian penyusunan dokumen KLHS RPJPD ini, saya tekankan agar semua perangkat daerah terkait dapat cepat dan segera memberikan dukungan data-data yang diperlukan,” ujar Hera.

Sementara Itu, Kepala DLH Kota Palangka Raya selaku Ketua Tim Pokja KLHS –RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2045, Achmad Zaini menyebutkan bahwa melalui kegiatan tersebut dirinya berharap agar dapat mewujudkan kualitas lingkungan fisik yang rapi, teratur, memiliki nilai estetika dan berwawasan lingkungan yang terkendali sesuai harapan dan cita-cita masyarakat Kota Palangka Raya.

“Saya juga berharap melalui kegiatan ini dapat menjaring dan menghimpun masukan serta harapan para masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai isu-isu strategis, penentuan isu-isu strategis prioritas dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan kebijakan rencana program dalam rancangan awal RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 – 2045,” pungkasnya. **

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim)  menggelar rapat Forum Gabungan Perangkat Daerah (FGPD) tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Ampera AY Mebas, Selasa (7/3).

Menurut Bupati, FGPD merupakan wadah untuk menginventarisasi dan menjaring masukan yang prioritas dan terintegrasi dengan Renja Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk melakukan pembahasan dan konsolidasi program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun mendatang.

“Disini akan dilakukan pembahasan dan sinergi antara prioritas pembangunan pada Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan usulan hasil Musrenbang tingkat kecamatan se – Bartim, ” ulas Bupati.

Orang nomor satu di Gumi Jari Janang Kalalawah itu menambahkan, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan pembangunan tahun 2023. Pada Tahun ini, pembangunan fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat berbasis  ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan hal tersebut, sambungnya, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2024 adalah “Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Sumber Daya Lokal Disertai Peningkatan Kualitas Jaringan Infrasturktur dan Sumber Daya Manusia yang Handal”.

“Saya mengharapkan pada FGDP ini beberapa landasan yang bisa dijadikan acuan untuk menetapkan program dan kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2024, yaitu, perencanaan pembangunan harus terkait dengan paradigma “Daerah Membangun”, dan juga paradigma “Peran Serta Masyarakat”, dimana peran masyarakat dalam pembangunan lebih dikedepankan terlebih dengan adanya program pemerintah melalui APBDes, ” papar Bupati.

Kemudian, program dan kegiatan harus mampu menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, yang mengarah pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).