Menko Airlangga menyebut hal itu dilakukan demi meningkatkan daya beli karyawan yang bekerja di sektor tersebut.

Ia menjelaskan besaran pajak yang akan ditanggung pemerintah mulai dari Rp400 ribu hingga Rp600 ribu setiap bulannya.

“Tentunya program itu untuk meningkatkan daya beli karena pajaknya kan ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu sekitar Rp400 ribu-Rp600 ribu per bulan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10).

Untuk melaksanakan kebijakan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun 2025. Peraturan diteken Purbaya pada 20 Oktober lalu.

Isi aturan; Pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) kepada pekerja di sektor pariwisata.

“Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program percepatan 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal fiskal penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata,” bunyi pertimbangan tersebut.

Pasal 4A Pengaturan insentif pajak untuk pegawai di sektor pariwisata berlaku selama masa pajak Oktober-Desember 2025.

Pada bagian tambahan tersebut sektor pariwisata yang mendapatkan insentif mencakup hotel, agen perjalanan, restoran, rumah atau warung makan, hingga jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE).

Kebijakan itu berlaku mulai Senin (25/8) melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025.

“Saya menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 722 untuk menjaga kesinambungan usaha wajib pajak di sektor perhotelan dan restoran, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta,” kata Pramono Anung dikutip dari keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

Pramono menjelaskan insentif keringanan pajak diberikan melalui tiga skema.

Pertama, diskon 50 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku mulai 25 Agustus hingga September 2025.

Kedua, diskon 20 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku dari Oktober hingga Desember 2025.

Ketiga, diskon 20 persen untuk pajak makanan dan minuman yang berlaku sejak Agustus hingga Desember 2025.

Untuk mendapatkan insentif itu, wajib pajak cukup menyampaikan surat pernyataan bersedia melaporkan data transaksinya secara elektronik melalui sistem e-TRAP yang sudah digunakan oleh pelaku usaha di Jakarta.

“Saya akan mengevaluasi kebijakan ini sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang insentif sampai 31 Januari 2026,” katanya.

Pramono mengatakan pemberian insentif merupakan bentuk dukungan bagi dunia usaha agar dapat bertahan dan berkembang, sekaligus apresiasi kepada pelaku usaha yang taat membayar pajak tepat waktu.

Hal tersebut, katanya, telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta sekitar 14-15 persen, atau di atas rata-rata nasional.

“Bukan karena mengeluh, justru saya terkejut tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Jakarta sangat tinggi. Karena pembayaran berjalan baik, saya memberikan insentif,” pungkas dia.

Kegiatan ini dilakukan oleh tim gabungan lintas OPD yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinperpa, Dindagkop-UKM, Satpol-P3KP, dan Dinkominfo.

Sanitarian Muda, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Maysaroh dalam kegiatan tersebut, Rabu (25/6/2025) menjelaskan bahwa pengawasan ini difokuskan pada kepatuhan pelaku usaha pengelolaan pangan terhadap aspek legalitas usaha serta penerapan standar keamanan pangan.

“Kami bersama tim JKPD melakukan pengawasan pada perizinan berusaha, standar higienis sanitasi tempat pengelolaan pangan, serta sertifikasi penjamah makanan dan uji laboratorium terhadap bahan pangan,” bebernya.

Ia mengatakan bahwa tempat pengelolaan pangan seperti restoran wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan pangan.

Dari kepemilikan SLHS, pemerintah dan masyarakat dapat menilai apakah pengelolaan pangan dilakukan sesuai standar kesehatan dan keamanan.

“Termasuk tenaga kerja atau penjamah pangannya apakah sudah ikut pelatihan keamanan pangan. Kita juga menelusuri apakah bahan makanan yang digunakan sudah diuji laboratorium untuk memastikan tidak mengandung zat yang berbahaya,” katanya.

Pengawasan ini dilakukan merujuk pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha pada tempat pengelolaan pangan, yang mewajibkan restoran, jasa boga/katering, dan depot air minum untuk memiliki SLHS.

“Khusus bulan ini, kami menyasar restoran sebagai prioritas. Dari beberapa lokasi yang dikunjungi, ada yang sudah mengantongi SLHS, namun ada pula yang belum. Bagi yang belum, kami arahkan untuk segera melengkapi perizinan berusahanya,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pengawasan ini juga bertujuan menyosialisasikan pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan secara menyeluruh, agar pelaku usaha tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga memahami tanggung jawab menjaga kesehatan konsumen.

Ia berharap, semua pelaku usaha pengelolaan pangan bisa sadar dan berkomitmen bahwa mereka wajib memenuhi ketentuan perizinan dan keamanan pangan.

“Bukan semata-mata administratif, tapi menyangkut keselamatan masyarakat sebagai konsumen. Ketika semua memenuhi standar, maka pangan yang beredar akan benar-benar aman dikonsumsi,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA – Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga selama sepekan hingga 13 September 2021 mendatang.

Dalam perpanjangan pemberlakuan ini sejumlah daerah yang berstatus Level 2, Level 3, dan Level 4 diberlakukan aturan untuk menekan laju Covid-19.

Seperti diberitakan sebelumnya aturan ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali.

Berikut poin lengkap perbedaan aturan selama PPKM Level 3 dan 4 hingga 13 September yang mencakup aktivitas mulai sekolah sampai resepsi pernikahan.

1. Sekolah

Pembelajaran di sekolah untuk wilayah yang masih terdampak PPKM Level 4 dilakukan secara jarak jauh.

Sementara untuk PPKM Level 3 pembelajaran dapat dilakukan melalui tatap muka, tetapi secara terbatas dan pembelajaran jarak jauh.

Tatap muka terbatas dilakukan dengan kapasitas siswa maksimal 50 persen. Aturan ini dikecualikan untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62 persen sampai 100 persen. PAUD maksimal 33 persen.

Kegiatan makan/minum di warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajan, dan sejenisnya di wilayah PPKM Level 4 diizinkan membuka usahanya sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan protokol kesehatan ketat.

Pengunjung yang makan di tempat maksimal 3 orang dan dikenai waktu 30 menit.

Sementara pada wilayah yang terdampak PPKM Level 3 usaha diizinkan dibuka hingga pukul 21.00 waktu setempat dengan protokol kesehatan ketat.

Pengunjung diperbolehkan maksimal 50 persen dari kapasitas dengan waktu makan 60 menit.

3. Makan dan minum di restoran, rumah makan, kafe

Bagi restoran, rumah makan, kafe dengan area terbuka yang berada di wilayah PPKM Level 4 diizinkan dibuka hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan protokol kesehatan ketat.

Kapasitas maksimal dalam setiap meja yakni 2 orang dan waktu makan maksimal 30 menit.

Untuk restoran, rumah makan, kafe di wilayah PPKM Level 3, waktu makan maksimal 60 menit dengan kapasitas meja 2 orang.

Usaha yang dibuka di wilayah ini maksimal buka sampai pukul 21.00 waktu setempat.

Pengunjung disyaratkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Aturan ini merupakan rencana uji coba pembukaan tempat makan yang ada di gedung atau toko tertutup di DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Surabaya dalam PPKM Level 3 dan 4.

Selain mensyaratkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, kapasitas maksimal dibatasi sebanyak 50 persen, satu meja maksimal 60 menit.

5. Tempat wisata

Terkait tempat wisata pada wilayah PPKM Level 3 mulai dilakukan uji coba pembukaan tempat wisata dengan ketentuan di antaranya menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Untuk PPKM Level 4 tak ada ketentuan mengenai ini.

6. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan

Kegiatan kesenian, kebudayaan, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara dalam wilayah yang terdampak PPKM Level 4.

Sementara untuk wilayah dengan PPKM Level 3, aktivitas tersebut ditutup namun dikecualikan untuk kegiatan olahraga di ruang terbuka dengan maksimal 4 orang dengan fasilitas ruang terbuka dan kapasitas 50 persen.

7. Transportasi umum

Pada PPKM Level 3 pengaturan maksimal kapasitas adalah 70 persen.

Adapun aturan pada PPKM Level 4 transportasi umum diberlakukan pengaturan maksimal 50 persen kapasitas.

8. Resepsi pernikahan

Resepsi pernikahan ditiadakan pada wilayah yang menerapkan PPKM Level 4.

Sedangkan pada PPKM Level 3 resepsi pernikahan diadakan maksimal 20 undangan, tidak mengadakan makan di tempat dan wajib menerapkan protokol kesehatan.

JAKARTA – Grand opening restoran di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu (7/3/2021) siang dibubarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat lantaran terjadi kerumunan.

Raja Sei ini merupakan milik artis penyanyi dangdut dan warga yang ada di sana berkumpul tanpa mentaati protokol kesehatan dan Satpol PP Jakarta Barat terpaksa bubarkan acara grand opening.

Kasat Pol Jakarta Barat Tamo Sijabat membenarkan, pihaknya bubarkan acara grand opening restoran tersebut karena melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Benar, acara grand opening nya di bubarkan sama anggota Satpol PP Kec. Grogol Petamburan karena mengundang artis dan menimbulkan keramaian ata kerumunan,” terang dia Minggu (7/3/2021).

Acara grand opening itu sendiri dimulai sekitar pukul 12.00 WIB dan Satpol PP Jakarta Barat sekitar pukul 14.30 WIB. Alhasil, karena banyak yang ingin bertemu Rizky Billar, situasi sekitar lokasi jadi macet.

“Kita beri hukuman pembubaran dan penutupan total pada hari Minggu 7 Maret 2021,” tandasnya.

(Red)