JAKARTA, Eranasional.com –  Unit Reserse Kriminal Polsek Tambora menghentikan penyidikan kasus pencabulan yang dilakukan karyawan toko obat melalui mekanisme restoratif justice.

Setelah dilakukan penahanan di sel tahanan Polsek Tambora, pelaku inisial AS (43) akhirnya dibebaskan. Kasus pencabulan tersebut dihentikan setelah korban IR (30) mencabut laporannya.

Korban merasa kasihan kepada istri dan anak pelaku.

“Polsek Tambora memfasilitasi pertemuan antara keluarga pelaku dengan korban. Pelaku AS ini adalah satu-satunya tulang punggung keluarga, istri pelaku tidak bekerja,” kata Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama kepada wartawan, Minggu, 1 Januari.

Kompol Putra menyebutkan, pihaknya melaksanakan perintah Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce untuk mengutamakan penyelesaian permasalahan hukum melalui mekanisme Restoratif Justice.

“Tujuannya untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum kepada para pihak,” katanya.

Proses mediasi damai antara pelaku pelecehan dan wanita yang menjadi korban, disaksikan oleh pihak toko tempat mereka bekerja.

“Setelah melalui proses gelar perkara, kasus ini kami hentikan dengan mekanisme restoratif justice sehingga pelaku kami keluarkan dari tahanan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sungguh bejad perbuatan pria berinisial AS (43) terhadap seorang janda berinisial IR (30). Padahal, AS sudah memiliki istri dan anak, namun dia tega mencabuli korban. Bahkan kejadian itu sempat terekam kamera video.

Kejadian terjadi ketika korban sedang berdiri. Kemudian pria asal Sudamanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten itu tiba-tiba dari arah belakang korban langsung memasukkan tangannya ke tubuh korban. Tangan pelaku langsung memegang serta meremas payudara korban.

Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama menjelaskan, kejadian terjadi di salah satu toko grosir obat di Pasar Pagi Lama, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Dari hasil pemeriksaan Polsek Tambora, sebelumnya korban juga pernah dilecehkan oleh pelaku dengan mengajak untuk tidur bareng. Padahal pelaku sudah memiliki satu orang anak laki-laki.

“Korban dan pelaku sudah saling mengenal sejak tiga tahun yang lalu, mereka sama-sama sebagai pegawai di toko grosir obat,” kata Kompol Putra. **

JAKARTA – Kejaksaan Agung tak henti memberikan keadilan hukum kepada masyarakat melalui Keadilan Restoratif.

Pada Senin (1/8), Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana memerintahkan sejumlah Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas 9 Perkara.

“Jampidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan SKP2 setelah menyetujui 9 permohonan pengajuan keadilan restoratif dari 10 perkara permohonan yang diajukan,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.

SKP2 tersebut berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Kapuspenkum menguaraikan kesembilan berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah Tersangka Vick F. Lekatompessy dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, yang disangka melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tersangka Regina Nifanngilyau  alias Gina dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Suroyo alias Wowon bin Sukirno dari Kejaksaan Negeri Metro yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tersangka Irvan Susanto bin Paino dari Kejaksaan Negeri Metro yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.

Kemudian Tersangka I Budi Lestari bin Suronto, Tersangka II Wanda Feriyanto bin Agus Sulis, Tersangka lll Faisal Fajri bin Asdadin.

Tersangka IV Abdillah Tri Anggara bin Eko Hariyono, dan Tersangka V Daniel Mahendra bin Haryanto dari Kejaksaan Negeri Metro yang disangka melanggar Pasal 480 ke- 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang Penadahan.

Kapuspenkum menambahkan, selain itu juga Tersangka UU Mas’ud alias Mas Ud bin Sudiman dari Kejaksaan Negeri Batam yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Joni Randongkir dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor yang disangka melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang Penghancuran/Perusakan Barang, dan Tersangka Hendra Akbar alias Hendra bin Husain dari Kejaksaan Negeri Buton yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tersangka Dedi Hidayat alias La Dedi bin La Samanudin dari Kejaksaan Negeri Buton yang disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang–undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Kapuspenkum, alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

Tersangka belum pernah dihukum. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

“Kemudian proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar,” kata Ketut.

Sementara 1 berkas perkara atas nama Tersangka Yesanto Nataleo Ama Wujon alias Aris anak Petrus Trans Geta Wujon dari Kejaksaan Negeri Bengkayang yang disangka melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, tidak dikabulkan Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Hal itu karenakan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tersangka bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” jelas Ketut. *

(Red/Ainur).

Jakarta- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah menyelesaikan 313 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) hingga Oktober 2021.

Restorative justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban.

“Sampai dengan 18 Oktober 2021 tercatat sebanyak 313 perkara berhasil diselesaikan dengan Restorative Justice,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan, Jumat (22/10).

Burhanuddin menekankan agar penerapan mekanisme restorative justice di Kejaksaan dapat diterapkan dengan baik dan profesional.

Ia menjelaskan bahwa proses tersebut diperlukan agar keadilan korban yang terenggut dapat benar-benar dipulihkan sehingga tidak menyisakan rasa dendam.

“Saya telah perintahkan pada Bidang Pengawasan untuk turut mengawasi, untuk itu jangan pernah saudara melakukan tindakan tidak terpuji dalam melaksanakan RJ (Restorative Justice),” jelasnya.

Pendekatan mekanisme hukum tanpa dibawa ke meja hijau dikenal sebagai restorative justice. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengedepankan pendekatan mediasi antara pelaku dengan korban.

Burhanuddin juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan tersebut memungkinkan penuntutan kasus pidana yang ringan tak dilanjutkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan.

Dalam Pasal 5 aturan itu, disebutkan bahwa perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

Kemudian, nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Burhanuddin sebelumnya mengakui bahwa upaya penegakan hukum saat ini masih mengutamakan aspek kepastian hukum dan legalitas formal dibandingkan dengan keadilan yang substansial bagi masyarakat.

Sehingga, kata dia, tak kaget apabila banyak masyarakat yang memandang bahwa penegakan hukum itu seperti pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Merauke- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, sambangi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke Papua, sekaligus melakukan peninjauan beberapa fasilitas pendukung kawasan perbatasan, Minggu (12/9).

Mahfud meminta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Kementerian lembaga terkait, serta pemerintah daerah, supaya berperan aktif dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian kawasan perbatasan Sota.

“Tempat yang bagus ini bisa gerakkan menjadi sekaligus sentra pertumbuhan ekonomi terutama ekspor dan impor,” ujar Mahfud yang juga ketua dewan pengarah BNPP ini.

Selain itu, kehadiran Mahfud MD yang didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP untuk memastikan proses pembangunan kawasan perbatasan, sebelum diresmikan Presiden Joko Widodo.

“Saya hari ini memastikan secara fisik laporan-laporan yang secara rutin dilaporkan kepada saya melalui deputi IV dan Deputi I. Gambarnya bagus-bagus, apakah benar ini? tadi saya lihat fisiknya benar. Nanti Saya bersama Mendagri akan lapor kepada Presiden bahwa ini sudah siap untuk diresmikan oleh Presiden,” tambah Mahfud.

Seiring dengan proses pemajuan kawasan perbatasan, Mahfud lebih jauh menjelaskan, PLBN Sota akan terjadi peningkatan volume keluar masuk atau pelintasan dan kemungkinan akan menimbulkan masalah-masalah, seperti munculnya tindakan kriminal, penyelundupan, narkoba, dan kejahatan lainnya.

“Kalau sudah menjadi sentra ekonomi, kemudian juga secara sosial menimbulkan kriminalitas. Oleh sebab itu saya sudah banyak berdiskusi dengan Mendagri, nanti tentu akan ada penindakan-penindakan hukum,” papar Menteri Pertahanan era presiden Gusdur ini.

Dalam kesempatan ini, Mahfud mengimbau penegakan hukum di kawasan perbatasan Sota supaya mengedepankan pendekatan restoratif justice, khusus untuk pelanggaran ringan.

“Penegakan hukum supaya menggunakan pendekatan restoratif justice. Dididik, diberi pengertian, jangan dibuat takut. Hukum yang ramah yang harus ditegakkan disini, sehingga hukum itu, dipakai untuk membangun harmoni, bukan untuk menakut-nakuti,” tegas Mahfud.

Namun menurut Mahfud, langkah-langkah tegas harus diambil jika menyangkut pidana serius seperti narkoba, pembunuhan, dan tindakan kriminal serius lainnya.

“Jika pelanggarannya ringan dinasehati saja, diberi tahu caranya, kalau bisa dibantu. Kecuali yang menyangkut tindak pidana serius seperti narkoba, pembunuhan, perampokan,” pungkas Mahfud.

Turut hadir dalam kunjungan ini, Menteri dalam Negeri yang juga adalah Kepala BNPP, Pangkobwilhan III, Deputi 1 BNPP, Bupati Merauke, Dirjen Ciptakan Karya PUPR, Danrem 174/ PWT serta pejabat eselon I Kemenko Polhukam dan Kemendagri.