Kasus ini bermula dari laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Banser bernama Rida yang terjadi di Cipondoh, Kota Tangerang, pada September 2025. Peristiwa tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan, dengan sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa hukum Bahar, Ichwan Tuankotta, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengajukan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice.

“Upaya damai masih berjalan. Kami sudah mengajukan permohonan restorative justice dan suratnya sudah diterima,” kata Ichwan pada Senin, 16 Februari 2026.

Menurutnya, kepolisian memberikan respons positif terhadap permohonan tersebut. Namun demikian, proses hukum tetap berjalan sembari menunggu hasil komunikasi antara para pihak.

Ichwan menegaskan, apabila jalur damai berhasil dicapai, pihaknya tidak akan memperpanjang persoalan hukum ini. Termasuk di antaranya membatalkan rencana pelaporan balik terhadap pelapor yang sebelumnya sempat diwacanakan.

]]> https://eranasional.com/98200/bahar-bin-smith-berharap-damai-polisi-tetap-lanjutkan-proses-hukum/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96787/terapkan-restorative-justice-status-tersangka-eggi-sudjana-dicabut https://eranasional.com/96787/terapkan-restorative-justice-status-tersangka-eggi-sudjana-dicabut#respond Mon, 19 Jan 2026 19:27:40 +0000 https://eranasional.com/96787/terapkan-restorative-justice-status-tersangka-eggi-sudjana-dicabut Jakarta, ERANASIONAL.COM – Polda Metro Jaya resmi mencabut status tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Selain itu, kepolisian juga menghentikan upaya pencekalan ke luar negeri terhadap keduanya.

Pencabutan status tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasar mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ).

Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto.

“Terhadap dua tersangka di klaster satu yang sudah mendapatkan restorative justice, status tersangkanya sudah dicabut. Termasuk juga pencekalan cegah dan tangkal,” ujar Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (19/1/2026).

Budi menjelaskan, penghentian penyidikan terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dilakukan setelah keduanya mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif kepada Presiden Joko Widodo selaku pihak pelapor.

“Atas permohonan tersebut, pada tanggal 15 Januari 2026 dikeluarkan penetapan keadilan restoratif,” kata Budi.

Menurutnya, mekanisme RJ ini diterapkan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk itikad baik dari para pihak, kondisi sosial, serta hasil evaluasi internal penyidik.

Keputusan untuk menghentikan penyidikan tidak diambil secara sepihak. Budi menegaskan bahwa SP3 diterbitkan setelah melalui proses gelar perkara khusus yang melibatkan berbagai unsur pengawasan internal Polda Metro Jaya.

Gelar perkara tersebut dihadiri; Bagian Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda), serta Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya.

Keterlibatan unsur-unsur tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan penghentian penyidikan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Meski Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah dibebaskan dari status tersangka, penyidik menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka lain dalam klaster yang sama masih terus berjalan.

Tiga nama yang masih berstatus tersangka di klaster satu adalah Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, dan Rustam Effendi.

“Selanjutnya akan dijadwalkan dalam bulan ini juga pemeriksaan terhadap tiga tersangka di klaster satu,” ujar Budi.

Hal ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat penerapan restorative justice.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Inspektur Jenderal Polisi Arjen Asep Edi Suheri, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada Jumat (7/11/2025)

“Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, serta manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo,” kata Arjen.

Dalam perkara ini, para tersangka secara umum dijerat dengan sejumlah pasal, antara lain: Pasal 27A dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut mencapai maksimal enam tahun penjara.

Dalam proses penyidikan, Polda Metro Jaya membagi para tersangka ke dalam dua klaster, berdasarkan dugaan perbuatan hukum yang dilakukan masing-masing pihak.

Klaster pertama dijerat tambahan Pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Mereka yang masuk dalam klaster ini adalah ; Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, dan Rustam Effendi, serta Damai Hari Lubis.

Dari lima nama tersebut, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis kini telah mendapatkan penghentian penyidikan.

Sementara itu, klaster kedua terdiri atas ; Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Ketiganya dijerat Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE terkait dugaan menghapus, menyembunyikan, atau memanipulasi dokumen elektronik.

Dengan dicabutnya status tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, penanganan perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menegaskan tetap berkomitmen menyelesaikan perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini juga menandai pendekatan penegakan hukum yang mengedepankan penyelesaian berkeadilan tanpa mengesampingkan kepastian hukum.

Dengan menghadirkan 192 Rumah Restorative Justice (RJ) di desa dan kelurahan se-Kabupaten Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, bersama dengan Kajari Purwakarta, Martha Parulina Berliana, pada Rabu, 13 Agustus 2025, meninjau langsung calon Rumah RJ di Desa Karangmukti, Kecamatan Bungursari.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam merealisasikan program yang sangat dinantikan masyarakat.

“Hari ini, saya bersama Ibu Kajari melihat langsung potensi Rumah Restorative Justice ini. Tentu saja, perbaikan segera akan dilakukan agar rumah ini bisa segera berfungsi melayani masyarakat,” kata Om Zein, sapaan akrabnya.

Dukungan penuh dari Bupati terhadap program Kejari Purwakarta ini menandakan sinergi yang kuat antara eksekutif dan yudikatif. Dalam waktu dekat, Pemkab Purwakarta dan Kejari Purwakarta akan secara resmi mencanangkan program Rumah RJ di setiap desa dan kelurahan.

“Rumah RJ ini akan menjadi tempat pertama bagi warga untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Musyawarah menjadi kunci utama, dan jika tidak menemukan titik temu, barulah jalur pengadilan menjadi pilihan terakhir,” jelas Om Zein.

Kajari Purwakarta, Martha Parulina Berliana, menambahkan bahwa bangunan di Desa Karangmukti ini merupakan aset sitaan Kejari Purwakarta yang akan diubah menjadi ruang mediasi yang nyaman dan berkeadilan.

“Kami sangat berterima kasih atas respons cepat Bapak Bupati. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam mewujudkan Rumah RJ di setiap desa dan kelurahan. Ini adalah wujud nyata keadilan restoratif yang mengedepankan kearifan lokal,” tutur Martha.

Kajari Martha juga menekankan pentingnya mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. “Jangan sampai setiap masalah kecil langsung dibawa ke pengadilan. Rumah RJ hadir sebagai solusi alternatif yang lebih humanis dan efektif,” tegasnya.

Lebih dari sekadar tempat mediasi, Rumah RJ di Desa Karangmukti juga akan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kantor Koperasi Merah Putih akan beroperasi di sana, dan lahan kosong akan dimanfaatkan oleh kelompok lansia untuk menanam melon. “Ini adalah konsep Rumah RJ yang ideal, tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberdayakan masyarakat,” kata Martha.

Sementara, Kasi Pidum Kejari Purwakarta, Andi Irawan Haqiqi, menambahkan bahwa Rumah RJ adalah wujud nyata kehadiran Kejaksaan di tengah masyarakat. Melalui pendekatan Restorative Justice yang berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penuntutan dapat dihentikan demi terciptanya keadilan yang hakiki.

“Kami berharap, Rumah RJ dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan semangat gotong royong di masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan kedamaian,” ujar Andi.

Tujuan mulia dari Rumah RJ adalah menjadi solusi atas setiap permasalahan di masyarakat, menggali kearifan lokal, serta menciptakan ruang musyawarah yang damai dan harmonis.

Dengan semangat kebersamaan, Purwakarta siap menjadi pelopor keadilan restoratif di Indonesia. Mari kita dukung dan sukseskan program Rumah Restorative Justice untuk Purwakarta yang lebih baik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, Kejagung juga memulihkan keuangan negara sejumlah Rp10.492.421.079.735,90 atau Rp10,4 triliun di tahun 2023.

Adapun jumlah uang tersebut merupakan hasil penanganan beberapa perkara perdata dan tata usaha negara.

“Jumlah penyelamatan keuangan negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak Rp74.733.397.101.429,” kata Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa, 9 Januari 2024.

“Sedangkan jumlah pemulihan keuangan negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak Rp10.492.421.079.735,90,” sambungnya.

Sementara, di Satuan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Umum (Jampidum), Kejagung telah menyelesaikan 2.407 perkara melalui retorative justice (keadilan restoratif).

“Namun, ada 38 perkara yang ditolak ketika ingin diselesaikan secara restorative justice,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memberikan perlindungan terhadap Hanifah Husein, istri mendiang mantan Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan.

Diketahui media sosial beberapa hari terakhir diramaikan viralnya tagar #kriminalisasihanifahhusein. Tagar ini diketahui sebagai bentul protes netizen atas penanganan kasus Hanifah Husein yang saat ini tengah ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

“Saya meminta Kabareskrim memberikan atensi untuk bisa memberikan perlindungan kepada ibu Hanifah, istri almarhum Bapak Ferry Mursyidan Baldan. Dia adalah korban dari satu dugaan praktek penyalahgunaan kewenangan,” kata Sugeng kepada wartawan, Sabtu (17/12).

Ia pun menyarankan kepada pihak kepolisian bisa menerapkan sistem restorative justice kepada Hanifah Husein.

“Semestinya, kepadanya diterapkan suatu restorative justice, bukan kemudian semakin dizolimi karena ketidaktahuan di dalam proses hukum. Kapolri harus turun tangan,” tambahnya.

Berdasarkan penjelasan yang diterima oleh IPW, Sugeng mengatakan bahwa terdapat pihak-pihak yang menekan Hanifah Husein menggunakan instrumen kepolisian.

“Dari penjelasan yang diterima IPW, terdapat orang-orang yang memiliki koneksi dengan pihak-pihak tertentu. Yang kemudian menekan Ibu Hanifah dengan menggunakan kepolisian sebagai instrumen untuk menjadikan Ibu Hanifah a tersangka,” ujarnya.

IPW pun mengaku turut prihatin dengan kasus yang menimpa Hanifah Husein. Karena setelah pihaknya melakukan pendalaman, Sugeng mengatakan bahwa istri almarhum mantan menteri Ferry Mursyidan Baldan itu menjadi korban kriminalisasi.

“Dari perkara yang didalami IPW, terlihat bahwa Ibu Hanifah menjadi korban dari satu ruwetnya proses penanganan perkara di reserse. Ibu Hanifah sebagai pembeli saham memang terlihat tidak cermat memilih pihak yang akan menjadi objek investasinya, akan tetapi ia telah mengembalikan saham tersebut. Dan faktanya lahan tambangnya saat ini sudah tidak dalam penguasaannya,” kata dia.

Sementara itu, Konsultan Bisnis Digital dan Metaverse Tuhu Nugraha menilai bahwa viralnya kasus tersebut bisa menjadi masukkan untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar bisa mendalami perkara yang sebenarnya.

“Menurut saya dengan viralnya kasus ini, sangat bagus untuk kapolri mengecek lebih mendalam apa yang sebenarnya terjadi dan mengambil keputusan yang tepat,” kata Tuhu.

Karena menurutnya media sosial saat ini memang menjadi alat kontrol baru, seperti halnya media dan jurnalis. Sehingga, Tuhu mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Sigit perlu menindak serius, apalagi ketika kasusnya viral.

“Saya rasa ini bagus ya, nah yang paling penting adalah mereka punya bukti yang cukup, dan memahami aturan hukum yang ada,” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan bahwa media sosial saat ini menjadi alat yang sangat ampuh untuk menyuarakan ketidakadilan, tekanan dan lain-lain.

“Tapi juga mesti digunakan secara bijak, karena sering kali tidak bener-bener paham isunya lalu terbawa arus dan emosi sehingga terseret kasus hukum,” ujarnya.

Sebelumnya Marudut Hasiholan, pengacara Hanifah Husein sempat menyatakan bahwa pihak yang ditengarai berada dibalik kriminalisasi istri mendiang Ferry Mursidan Baldan ini adalah Setiawan Ichlas Bos Bomba Group. Ia dengan tegas menyatakan bahwa telah memiliki bukti otentik terkait hal tersebut. ***