Sidak tersebut dilakukan usai pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jayapura di Kantor Bupati Jayapura.

Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi Bupati Jayapura Yunus Wonda serta Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S. Yocku.

Pada peninjauan itu, Ribka melihat secara langsung kondisi fasilitas rumah sakit serta pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal.

“Pelayanan kesehatan harus lebih maksimal ke depan. Saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan agar ada perhatian serius bagi RSUD Yowari ini. Jika dalam beberapa bulan ke depan belum ada perubahan yang signifikan, maka kemungkinan akan diambil alih penuh terkait pelayanan kesehatan,” tegas Ribka Haluk.

Ribka juga mengingatkan pihak manajemen rumah sakit agar segera melakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap pimpinan rumah sakit dapat dilakukan apabila tidak mampu menghadirkan perubahan.

Ribka menekankan bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus memastikan setiap masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa adanya penolakan pasien.

“Harapannya rumah sakit ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat kita. Tidak boleh lagi ada penolakan atau tidak melayani pasien,” tegasnya.

Melalui sidak ini, Ribka berharap kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Yowari terus ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Jayapura dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Hotel Mansinam, Manokwari, Papua Barat, Senin (3/11/2025).

Ribka menjelaskan, rapat ini menjadi forum penting untuk memastikan lembaga-lembaga terkait Otsus bekerja secara fokus, efektif, dan terarah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk berbagai institusi khusus sesuai amanat Undang-Undang (UU) Otsus Papua, yang seluruhnya memiliki tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Ia menekankan, seluruh lembaga pelaksana Otsus bersama pemerintah daerah (Pemda) harus bergerak searah menuju tujuan yang sama. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar program pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran.

“Selain dari lembaga yang sudah dibentuk ini, sudah ada pemerintahan. Saat ini sudah ada 6 gubernur-wakil gubernur, dan juga ada 42 bupati/wali kota di Tanah Papua. Kemudian ada MRP, kemudian ada DPRP [melalui mekanisme] pengangkatan sebagai implementasi daripada Undang-Undang Otonomi Khusus,” katanya.

Ribka menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di enam provinsi wilayah Papua masih tergolong tinggi. Untuk itu, ia menekankan perlunya seluruh lembaga terkait memanfaatkan kewenangan yang dimiliki secara optimal guna mempercepat pembangunan pada sektor-sektor strategis.

“Kita bersama-sama pemerintah dan juga masyarakat, dunia usaha, inilah sebenarnya tujuan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” terangnya.

Ia juga menyoroti bahwa agenda ini memiliki momentum strategis karena digelar menjelang penyampaian materi dan arahan dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengenai kebijakan Otsus serta berbagai isu prioritas di Papua. Arahan tersebut akan menegaskan komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat Papua.

“Untuk kita membawa pergumulan dan aspirasi dari masyarakat kita, persoalan baik sumber daya manusia, kemudian juga masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur,” jelasnya.

Ribka berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan visi serta merumuskan langkah konkret yang sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres bagi Papua.

Ia menegaskan bahwa BP3OKP, KEPP Otsus Papua, dan seluruh lembaga terkait merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang harus bergerak serempak mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Saya ingin kita harus mendapatkan satu tujuan yang penting. Kira-kira Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden ini mengharapkan seperti apa tentang Papua, apa yang harus kita kerjakan,” tandasnya.

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai tugas dan fungsinya, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda, termasuk di empat DOB Papua, terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Dalam hal ini, Kemendagri bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan infrastruktur fisik di DOB Papua berlangsung dengan baik. Pembangunan tersebut mencakup pembangunan Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua di keempat wilayah DOB Papua.

“Dan syukur sekali hari ini kita lihat semuanya sudah berprogres. Ya ada yang bisa selesai dalam tahun ini, [ada yang bisa selesai] tahun depan,” ujar Ribka kepada awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti di Ruang Rapat Wamen PU, Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Ribka secara khusus meminta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera melengkapi berbagai persyaratan yang diperlukan. Ia menjelaskan, kelengkapan syarat-syarat tersebut merupakan aspek penting dalam percepatan pembangunan, khususnya di wilayah KIPP Papua Pegunungan.

“Kami mohon dukungannya dari Pemerintah Daerah Papua Pegunungan supaya lebih cepat mempersiapkan semua persyaratan, supaya tahun depan juga bisa membangun beberapa kantor yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah,” jelas Ribka.

Senada dengan itu, Wamen PU Diana memastikan bahwa secara umum progres pembangunan infrastruktur di empat DOB telah berlangsung dengan baik. Hanya saja, dari keempat DOB, pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan masih belum optimal. Ia berharap daerah tersebut dapat segera melakukan percepatan agar pembangunan dapat segera dilakukan.

“Dan mudah-mudahan nanti kami berharap untuk Papua Pegunungan segera dilengkapi [persyaratan] kriterianya, sehingga nanti kami bisa [melakukan pembangunan] mengikuti [DOB] yang lainnya,” tandas Diana.