Ia meninggal dunia pada Jumat (13/11/2026) sore di Rumah Sakit Muhammadiyah, Bandung, Jawa Barat.

Rizal Fadillah mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 16.45 WIB setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Kabar meninggalnya Rizal disampaikan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, melalui kanal YouTube miliknya, Jumat malam.

Roy mengaku sangat kehilangan sosok sahabat sekaligus rekan seperjuangan yang selama ini bersama-sama memperjuangkan persoalan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Baru saja saya mendengar kabar duka bahwa salah seorang sahabat, pejuang di antara kita, telah meninggal dunia, wafat dipanggil Sang Khaliq. Beliau adalah Ustaz Rizal Fadillah,” kata Roy.

Roy mengungkapkan, sebelum meninggal dunia, Rizal sempat dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah setelah menunaikan salat Jumat. Kondisinya kemudian mengharuskan almarhum mendapatkan penanganan intensif di ruang ICU.

Namun, menjelang sore, Rizal dinyatakan meninggal dunia.

Roy turut menyampaikan doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ia juga menegaskan bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan bersama Rizal akan tetap dilanjutkan.

“Perjuanganmu tentu akan terus kita teruskan, dan rakyat Indonesia sangat bangga dengan perjuangan Ustaz Rizal Fadillah yang terus berjuang menegakkan kebenaran dan tidak kemudian berbelok atau kemudian putus di tengah jalan,” ujarnya.

Pengalaman tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan kesaksian dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026) malam.

Dalam perkara tersebut, dr Tifa berstatus sebagai terdakwa.

Di hadapan majelis hakim, Jokowi menyebut kedatangan rombongan ke makam ibunya menjadi salah satu peristiwa yang paling melukai perasaannya.

Terlebih, dalam peristiwa itu muncul pernyataan yang menyebut Sudjiatmi Notomihardjo bukan ibu kandungnya.

Jokowi menegaskan bahwa Sudjiatmi merupakan ibu biologis yang telah membesarkan dan merawatnya sejak bayi hingga dewasa, meski harus menghadapi berbagai keterbatasan.

“Di situ menyampaikan bahwa Sudjiatmi Notomihardjo itu bukan ibu saya. Padahal beliau itu ibu kandung saya, yang memberi makan saya dari kecil, dari bayi sampai gede, menyekolahkan saya dengan amat sulitnya,” kata Jokowi dalam persidangan.

Selain persoalan makam ibunya, Jokowi juga membeberkan sejumlah pengalaman yang dialaminya selama polemik dugaan ijazah palsu mencuat.

Salah satunya mengenai kedatangan sekelompok orang menggunakan bus ke kediamannya. Rombongan tersebut disebut meminta agar Jokowi memperlihatkan ijazah asli miliknya.

Jokowi mengaku mempertanyakan dasar kewenangan kelompok tersebut untuk meminta dokumen pribadi yang dimilikinya.

Menurut dia, sebelumnya rombongan serupa juga mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Mereka berbondong-bondong dengan bus datang ke UGM. Setelah itu, berbondong-bondong satu bus juga datang ke rumah saya untuk meminta, mereka meminta diperlihatkan ijazah asli saya. Saya sampaikan, otoritas Anda apa? Kewenangan Anda apa?” ujar Jokowi.

Saat Jokowi memberikan keterangan, dr Tifa sempat menyela dan menyebut penjelasan tersebut tidak relevan dengan perkara yang sedang disidangkan.

Meski demikian, majelis hakim meminta Jokowi melanjutkan keterangannya.

Dalam perkara ini, dr Tifa didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada dakwaan subsidair, jaksa juga menjeratnya dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP.

Selain itu, dr Tifa didakwa melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. []

Langkah tersebut diambil Jokowi setelah dirinya meminta izin secara resmi kepada majelis hakim untuk menunjukkan ijazah dari berbagai jenjang pendidikan yang telah ia tempuh.

Melihat hal itu, Roy Suryo yang duduk sebagai terdakwa lantas mendekati area meja majelis hakim dan tak kuasa menahan tawa saat dokumen-dokumen tersebut dipamerkan ke hadapan publik.

Kehadiran Jokowi dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong terkait tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo sebagai terdakwa.

Di hadapan persidangan, Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut telah menciderai kehormatan diri serta keluarganya.

“Kerugian immaterial karena tercemarnya nama baik saya dan juga keluarga saya, dan kemudian saya juga merasa telah dihina, direndahkan dengan amat sangat,” ungkap Jokowi di ruang sidang.

Selain kerugian moril, Jokowi juga menyinggung hasil survei terbaru yang menunjukkan bahwa sekitar 18 persen masyarakat sempat mempercayai isu miring mengenai keaslian ijazahnya.

Menurutnya, angka tersebut setara dengan sekitar 34 juta jiwa, yang dinilai berdampak langsung terhadap penurunan tingkat kepercayaan publik kepada dirinya.

Tidak hanya itu, Jokowi merasa dirugikan lantaran tudingan tersebut menyasar perjalanan politiknya.

Ia menyebut tuduhan itu seolah menuding dirinya menggunakan dokumen palsu saat maju dalam kontestasi pemilihan wali kota dua kali, gubernur satu kali, hingga pemilihan presiden dua kali.

Kasus ini sendiri bermula dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Roy Suryo atas dugaan pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang perkaranya mulai disidangkan sejak pertengahan September lalu di PN Jakarta Timur. []

Rencana ini mencuat setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) berencana menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan.

Menanggapi rencana tersebut, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta memastikan tidak akan mangkir jika negara memanggilnya.

“Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya Insyaallah saya akan hadir,” ujar Jokowi saat dikonfirmasi di kediamannya, Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo, pada Kamis (29/10).

Meski jadwal pemanggilan disebut-sebut akan berlangsung sekitar tanggal 5 November mendatang, Jokowi mengaku hingga saat ini dirinya belum menerima surat panggilan resmi secara fisik.

“Belum tahu,” jawab Jokowi singkat, seraya menambahkan, “Coba dicek nanti.”

Kendati demikian, ia memastikan dirinya akan memenuhi panggilan tersebut jika sudah ada undangan resmi. “Jika ada undangan, Insyaallah saya hadir,” tegasnya.

Menghadapi persidangan tersebut, Jokowi mengaku tidak melakukan persiapan khusus yang berlebihan. Ia menyatakan akan bersikap santai dan kooperatif dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan.

“Ya menjawab apa yang ditanyakan, gitu aja. Menyampaikan apa yang ditanyakan oleh para pihak, baik oleh Yang Mulia para hakim, jaksa penuntut umum, maupun dari pengacara para terdakwa,” pungkas Jokowi. []

Permintaan tersebut disambut positif oleh tim kuasa hukum Roy Suryo. Mereka menilai kehadiran mantan presiden itu akan menjadi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dalam proses pembuktian perkara.

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik arahan majelis hakim tersebut.

Ia mengatakan timnya akan mempersiapkan sejumlah pertanyaan untuk menghadapi Jokowi dalam persidangan mendatang.

“Alhamdulillah ya dari sidang ini kita mendapatkan hal-hal yang baik dan kita tunggu bahwa kita akan berhadapan dengan Jokowi,” ujar Refly, sebagaimana dilaporkan tim liputan KompasTV, Rabu (28/10/2026).

Ia menambahkan, kesempatan tersebut menjadi tantangan bagi tim pembela untuk menyusun pertanyaan secara matang.

Refly juga menyoroti keterangan dua saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan pada Rabu (28/10/2026).

Kedua saksi tersebut adalah Lechumanan dan Maret Samuel Sueken, yang sebelumnya melaporkan Roy Suryo ke polisi sebelum Jokowi.

Menurut Refly, keterangan keduanya tidak memperkuat dakwaan yang ditujukan kepada kliennya.

Ia menjelaskan, perkara yang didakwakan kepada Roy Suryo berkaitan dengan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun, menurut Refly, keterangan para saksi justru menyinggung persoalan penghasutan yang dinilainya tidak sesuai dengan pokok dakwaan.

“Memang sepertinya ada manajemen gangguan dari penuntut umum,” kata Refly.

Ia menduga pemanggilan saksi tersebut berpotensi mengalihkan konsentrasi tim pembela selama persidangan berlangsung.

“Sengaja ada orang yang memang ditaruh di situ untuk mengganggu konsentrasi kita,” ujarnya. []

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Roy telah menyerang kehormatan dan nama baik Jokowi dengan menyatakan ijazah sarjana yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk Jokowi merupakan dokumen palsu.

Selain tudingan tersebut, Roy juga didakwa menyebarluaskan pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya kepada publik melalui sarana teknologi informasi.

“Yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu bertentangan dengan yang diketahuinya, dilakukan dengan sarana teknologi informasi,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/9).

Jaksa menguraikan perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025. Saat itu, saksi Syarif Muhammad Fitriansyah menunjukkan tiga unggahan media sosial yang dinilai memuat serangan terhadap kehormatan Jokowi terkait isu ijazah palsu.

Jokowi kemudian meminta Syarif berkoordinasi dengan tim penasihat hukum untuk mengumpulkan sejumlah unggahan yang beredar.

Tim kuasa hukum selanjutnya menggelar konferensi pers untuk memberikan tanggapan terhadap konten yang beredar.

Beberapa waktu kemudian, pada 15 April 2025, UGM juga menggelar konferensi pers. Dalam keterangannya, pihak kampus menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM dan telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi tersebut.

Namun, menurut jaksa, isu tersebut kembali muncul pada 22 April 2025. Syarif kembali menunjukkan 28 unggahan terkait tudingan ijazah palsu kepada Jokowi.

Dari puluhan unggahan tersebut, jaksa menyebut tujuh di antaranya berkaitan dengan pernyataan Roy Suryo yang pada intinya menuduh ijazah S1 Jokowi palsu.

Menurut Roy, aturan tersebut menjadi salah satu hal yang membayangi proses praperadilan kelima yang diajukannya.

SEMA Nomor 3 Tahun 2026 mengatur penerapan Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme praperadilan.

Roy mengatakan, berdasarkan SEMA tersebut, permohonan praperadilan masih dapat diterima, diperiksa, dan disidangkan.

Namun, ia menyoroti adanya ketentuan bahwa putusan akhirnya harus dinyatakan NO atau niet ontvankelijke verklaard.

“Praperadilan kita yang terakhir ini kan dibayang-bayangi dengan munculnya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa praperadilan itu tetap bisa diterima, tetap bisa diproses, tetap bisa disidangkan, tapi putusan akhirnya harus NO,” kata Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat (11/9/2026).

Istilah NO merujuk pada niet ontvankelijke verklaard, yakni putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena terdapat persoalan atau cacat secara formil.

Meski demikian, Roy mengaku tetap menaruh harapan pada hakim tunggal yang menangani permohonan praperadilan kelimanya.

Ia berharap seluruh bukti yang telah diajukan dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

“Karena sekali lagi, bahwa pertimbangannya adalah kami memberikan semua bukti-bukti yang ada,” ujarnya.

Permohonan tersebut berkaitan dengan upaya paksa berupa larangan bepergian ke luar negeri yang diterapkan Polda Metro Jaya.

Putusan itu dibacakan dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).

“Mengadili, menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” kata I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan permohonan praperadilan tersebut tidak lagi relevan karena perkara pokok yang menjerat Roy Suryo terkait dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dilimpahkan ke pengadilan.

Hakim menjelaskan, perkara pokok tersebut telah dilimpahkan penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan kemudian diregister.

Dengan demikian, kewenangan atas pemeriksaan perkara telah beralih ke PN Jakarta Timur.

“Menimbang, bahwa sekalipun objeknya tidak sama persis, namun permohonan Praperadilan ini memiliki kesamaan dengan perkara Praperadilan Nomor: 108/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan yang diputus pada tanggal 20 Juli 2026 dari aspek waktu pengajuannya, yakni diajukan setelah perkara pokok dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026,” ujar hakim.

Menurutnya, sejak perkara pokok resmi dilimpahkan dan diregister di PN Jakarta Timur, status Roy Suryo juga berubah dari tersangka menjadi terdakwa.

“Sejak perkara pokok dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diregister, maka sejak saat itu kewenangan terkait perkara telah beralih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan status Pemohon telah berubah menjadi terdakwa,” lanjutnya.

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan keyakinan tersebut didasarkan pada jalannya persidangan yang telah berlangsung hingga tahap penyampaian kesimpulan.

“Kami berharap permohonan ini dikabulkan sebagaimana putusan-putusan praperadilan sebelumnya. Kami menilai alasan hukum yang kami ajukan cukup kuat sehingga seharusnya permohonan ini dapat diterima,” kata Refly usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).

Menurut Refly, selama persidangan pihak Polda Metro Jaya selaku termohon belum mampu memperlihatkan alat bukti yang mendukung sangkaan pelanggaran Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Roy Suryo.

Ia menilai tidak ada keterangan ahli yang dapat menjelaskan adanya dugaan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, atau memindahkan data elektronik hingga menyebabkan informasi maupun dokumen elektronik tidak dapat diakses sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Refly menegaskan, pokok permohonan praperadilan yang diajukan pihaknya bukan membahas substansi perkara pidana, melainkan menguji apakah penyidik telah memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka.

Karena itu, lanjut dia, ketidakmampuan termohon menghadirkan bukti yang dianggap relevan selama persidangan menjadi alasan bagi pihaknya untuk meyakini permohonan praperadilan layak dikabulkan.

Sementara itu, setelah seluruh tahapan pembuktian dan penyampaian kesimpulan selesai, sidang praperadilan akan memasuki agenda pembacaan putusan.

Hakim tunggal I Ketut Darpawan menjadwalkan putusan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 20 Juli 2026.

“Pembacaan putusan sesuai jadwal akan kami laksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juli,” ujar Hakim I Ketut Darpawan dalam persidangan. []

Yakup mengatakan, kehadiran Jokowi pada tahap pembuktian bertujuan untuk menunjukkan secara langsung dokumen-dokumen asli yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut, termasuk ijazah pendidikan dari berbagai jenjang.

“Pak Jokowi ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita sebagai barang bukti, yakni ijazah SMA dan UGM,” ujar Yakup usai bertemu Jokowi di kediamannya di Banjarsari, Solo, Senin (13/7)

Meski demikian, Yakup menegaskan jadwal kehadiran Jokowi masih menyesuaikan dengan agenda yang ditetapkan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Menurutnya, Jokowi akan hadir pada agenda pembuktian yang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses persidangan.

“Agenda pembuktian nanti akan disesuaikan dengan penetapan Majelis Hakim, apakah Pak Jokowi dihadirkan pada awal, pertengahan, atau akhir tahap pembuktian,” kata Yakup.

Ia menilai, keputusan Jokowi untuk datang langsung ke ruang sidang merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, Jokowi berharap perkara tersebut dapat segera memasuki tahap pembuktian sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

“Sampai hari ini Pak Jokowi tetap berkomitmen akan hadir. Harapannya perkara ini segera masuk tahap pembuktian agar beliau memperoleh kepastian hukum dan prosesnya bisa segera selesai,” ujarnya.

Terkait proses praperadilan yang diajukan Roy Suryo, Yakup menyatakan Jokowi menghormati seluruh mekanisme hukum yang berlangsung.

Ia menyebut pihaknya memahami masih ada kemungkinan upaya hukum lanjutan, namun fokus utama Jokowi adalah agar perkara pokok segera disidangkan.

“Tadi kami juga membahas soal praperadilan Pak Roy yang sudah kedua. Kalau nanti ada yang ketiga dan seterusnya, Pak Jokowi tetap menghormati proses hukum tersebut. Yang terpenting, perkara pokok ini segera memasuki tahap pembuktian sehingga ada kepastian hukum dan persoalan ini bisa segera berakhir,” tutur Yakup.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Namun, hakim menegaskan putusan tersebut tidak memengaruhi pokok perkara yang sedang diproses.

Roy Suryo kemudian kembali mengajukan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya. Sidang permohonan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sementara itu, penyidik kepolisian telah merampungkan berkas perkara Roy Suryo dan dr Tifa, kemudian melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses penuntutan.

Pihak kejaksaan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo maupun dr Tifa. Selanjutnya, berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Saat ini, dr Tifa telah menjalani sidang perdana, sedangkan sidang perdana Roy Suryo masih menunggu hasil proses praperadilan yang sedang berlangsung. []

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam sidang praperadilan perkara Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada Selasa (7/7).

“Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim menilai tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo mengandung cacat secara administratif atau formil.

Karena itu, rangkaian upaya paksa tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Khusus mengenai penahanan, hakim berpendapat syarat subjektif yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan tersebut tidak terpenuhi sehingga penahanan dinilai tidak memiliki landasan hukum yang memadai.

Meski demikian, hakim menegaskan bahwa putusan tersebut tidak otomatis membatalkan seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan penyidik Polda Metro Jaya.

Dengan kata lain, berkas penyidikan tetap memiliki kekuatan hukum dan tidak serta-merta dinyatakan tidak sah.

Dalam putusan yang sama, majelis hakim juga menolak permohonan Roy Suryo yang meminta pemulihan nama baik, harkat, dan martabatnya.

Sementara itu, Roy kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kali ini, gugatan yang diajukannya bertujuan menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran isu ijazah palsu Joko Widodo.

Permohonan tersebut telah didaftarkan pada Kamis, 2 Juli 2026, dan tercatat dengan Nomor Perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. []

Sebelum persidangan dimulai, Tifa menyebut hadir bersama tim pendamping hukum yang berjumlah 25 orang.

Ia menjelaskan, para kuasa hukum tersebut tergabung dalam Tim Pembela Dokter Tifa yang telah mendampinginya selama kurang lebih satu tahun terakhir.

Selain itu, terdapat tambahan dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah yang mengirim delapan advokat untuk ikut memberikan pendampingan.

Menurut Tifa, tim yang mendampinginya terdiri dari sejumlah praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidang masing-masing.

Hingga laporan ini disusun, sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan masih berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Perkara yang terdaftar dengan nomor 301/Pid.B/2026/PN JKT.TIM tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati, didampingi Hakim Anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

Di sisi lain, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan aturan pembatasan peliputan selama jalannya sidang. Pengunjung yang berada di area persidangan tidak diperbolehkan melakukan siaran langsung atau live streaming.

Juru bicara PN Jakarta Timur, Immanuel, menjelaskan ketentuan tersebut diberlakukan untuk menjaga ketertiban selama proses persidangan berlangsung.

Meski demikian, awak media tetap diperkenankan melakukan peliputan secara langsung pada sejumlah tahapan persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi apabila ada, putusan sela, pembacaan tuntutan, pledoi, hingga putusan akhir.

Namun, pembatasan akan diberlakukan ketika sidang memasuki tahap pembuktian, khususnya pemeriksaan saksi. Menurut pihak pengadilan, ketentuan itu diterapkan agar kesaksian berlangsung sesuai aturan dan tidak saling memengaruhi antar saksi. []

Perkara yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo serta Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa tersebut telah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, masing-masing terdakwa tercatat dalam nomor perkara yang berbeda.

Perkara Roy Suryo terdaftar dengan nomor 300/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM, sementara perkara Dokter Tifa tercatat dengan nomor 301/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM.

Sidang perdana untuk Dokter Tifa dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, pukul 09.00 WIB. Persidangan akan digelar di Ruang Prof. Kusuma Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, menyampaikan bahwa jadwal tersebut telah ditetapkan untuk perkara atas nama Tifauzia Tyassuma.

Sementara itu, jadwal sidang perdana Roy Suryo hingga kini belum ditentukan. Menurut Immanuel, penetapan jadwal masih menunggu proses praperadilan yang sedang diajukan Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Timur, Yogi Sudharsono, menyebut pelimpahan dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Selasa (23/6/2026) sekitar pukul 14.45 WIB. []

Mantan Wali Kota Solo itu menilai, langkah tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam menangani perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu yang menyeret namanya.

“Itu kewenangan penuh dari Kejaksaan. Kita harus menghormati keputusan itu,” ujar Jokowi, Selasa (23/6).

Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya lebih memilih untuk fokus mengikuti proses hukum hingga tahap persidangan dibanding memperdebatkan soal penahanan para tersangka.

“Yang paling penting kita ikuti proses hukum sampai nanti di persidangan,” tambahnya.

Saat ditanya apakah ia merasa kecewa dengan keputusan tersebut, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi ranah Kejaksaan.

“Itu kewenangan Kejaksaan ya, terima kasih,” ucapnya singkat.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah merampungkan berkas penyidikan kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr Tifa sebelum melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Namun, Kejaksaan memutuskan tidak menahan keduanya.

Kepala Kejari Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan hasil pendapat jaksa penuntut umum serta permohonan dari pihak keluarga dan kuasa hukum tersangka.

Ia menambahkan bahwa keluarga kedua tersangka juga telah memberikan jaminan, disertai surat pernyataan bahwa mereka akan bersikap kooperatif, memenuhi kewajiban hukum, tidak mengulangi perbuatan, serta menjaga situasi tetap kondusif.

“Berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, para tersangka tidak dilakukan penahanan,” jelasnya. []

Refly mengatakan permohonan tersebut diajukan pada Senin (22/6) pagi sebelum proses pelimpahan tahap II dari Polda Metro Jaya.

Dalam surat itu, pihaknya meminta agar Roy dan Tifa tidak ditahan selama proses hukum berjalan. Menurut Refly, kedua kliennya dinilai kooperatif selama proses penyidikan.

Mereka disebut selalu memenuhi panggilan penyidik, menjalankan wajib lapor, tidak menghambat pemeriksaan, tidak berupaya melarikan diri, serta tidak merusak barang bukti.

Permohonan itu juga disertai jaminan dari keluarga dan tim kuasa hukum. Istri Roy Suryo dan anak Tifa turut menjadi penjamin agar keduanya hadir dalam setiap tahapan persidangan.

Setelah mempertimbangkan permohonan tersebut, Kejari Jaksel memutuskan tidak menahan Roy dan Tifa. Keduanya hanya diwajibkan menjalani wajib lapor satu kali dalam sepekan.

Perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. []