Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPRD setempat, Kamis siang (10/07/2025).

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah wajib menyusun dan mengajukan Raperda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama serta ditetapkan sebagai pedoman pembangunan daerah.

Menurutnya, RPJMD berisi arah kebijakan, strategi, serta program pembangunan lima tahun ke depan dan menjadi pedoman seluruh perangkat daerah.

Dunia usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan visi Kota Pekalongan, yaitu Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah.

“RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali kota dan Wakil Wali kota dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,” kata Aaf, sapaan Wali Kota Pekalongan.

Serta, lanjut dia, program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Ia menyebut, RPJMD Tahun 2025-2029 mengarah pada 9 misi pembangunan utama, termasuk tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur ramah lingkungan, serta pengelolaan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Pekalongan atas kerjasamanya dalam pembahasan Raperda RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Sehingga, dapat bersama-sama menandatangani persetujuan Raperda RPJMD tersebut. Beberapa catatan selama pembahasan akan ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

“RPJMD ini diharapkan menjadi pijakan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang saling bersinergi,” ujarnya.

Berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mampu mengatasi berbagai persoalan strategis daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

“Melalui perencanaan yang matang dan terarah, serta kerja sama, koordinasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan, Kota Pekalongan dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik,” bebernya.

Lebih lanjut, Mas Aaf menjelaskan, Kota Pekalongan saat ini sedang menghadapi tantangan selain banjir rob khususnya wilayah barat, penurunan muka tanah, penyediaan air bersih juga dalam pengelolaan sampah.

Terlebih pasca penutupan TPA Degayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 20 Maret 2025, terjadi penumpukan sampah di beberapa titik kota. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh
elemen masyarakat, untuk bersama-sama berupaya mengatasi permasalahan ini.

Bersatu dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah yang dihasilkan, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam program daur ulang dan pengelolaan sampah secara bijaksana.

“Kami harap setiap langkah yang diambil dapat membawa perubahan positif bagi Kota Pekalongan tercinta ini,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD setempat, M. Azmi Basyir menyambut baik visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan.

Ada beberapa point penting dalam Raperda RPJMD yang perlu didorong yakni pembangunan pelabuhan On-Shore, program tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) yang digagas Presiden Prabowo dapat segera terlaksana dan melewati Kota Pekalongan.

Mendorong kembali jalan lingkar utara supaya akses pantura tidak mengganggu aktivitas masyarakat Kota Pekalongan.

“Sebab, seperti diketahui bersama, wilayah Pantura di sekitar Bendan dan jalur masuk kota sudah semakin padat kendaraan terutama kendaraan berat yang cukup membuat ketidaknyamanan untuk masyarakat Kota Pekalongan,” bebernya.

Yang terakhir, kami juga mendorong terwujudnya Pekalongan Baru sebagai sentra ekonomi baru di Kota Pekalongan. Dimana, harapannya semua aktivitas ekonomi dapat tumbuh dengan maksimal.

Azmi berharap, apa yang direncanakan dalam RPJMD harus terus dikawal bersama dalam program-program yang nanti akan diterjemahkan dari Perda ini dan setiap tahun akan dibahas dalam rapat-rapat anggaran bersama eksekutif.

“Diharapkan, program-program ini dapat dukungan masyarakat dan dalam pelaksanaan penyusunan Perda ini juga melibatkan unsur masyarakat untuk memberikan saran, kritikan dan masukan terhadap apa yang telah disusun,” pungkasnya. (em-aha)

Ketiga raperda yang disampaikan itu yakni Raperda terkait  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf), dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Milik Daerah.

“Perda tentang RPJMD ini sangat penting sebagai rencana induk dan pijakan Saya sebagai Wakil Wali Kota dan Bapak Aaf selaku Wali Kota Pekalongan serta Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun Kota Pekalongan lima tahun ke depan sesuai visi dan misi,” ucap Balgis.

Disampaikan, Perda tentang RPJMD ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 akan diarahkan untuk mewujudkan Visi “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”.

“Diantaranya, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” terangnya.

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata, meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

“Melalui perencanaan yang matang dan terarah, serta kerja sama, koordinasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan, Kota Pekalongan menjadi sebuah kota yang Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah,” paparnya.

Lanjutnya, Raperda kedua tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dimana, raperda ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan kearifan lokal.

Ekonomi kreatif (Ekraf) dinilai memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat citra Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif UNESCO untuk bidang kerajinan dan kesenian rakyat, serta sebagai KaTa (Kabupaten/Kota) Kreatif Indonesia untuk bidang kerajinan.

“Dalam rangka menaik-kelaskan UMKM di Kota Pekalongan, kami berharap Raperda Pengembangan Ekraf ini bisa mendukung percepatan para UMKM disini. Sehingga, hal ini bisa menambah pendapatan, meningkatkan daya kreativitas dan inovasinya,” ujarnya.

Ketiga, Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Raperda ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020,” ujarnya.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Perubahan yang diajukan meliputi penyesuaian ketentuan mengenai Perolehan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta pemindahtanganan Barang Milik Daerah, guna meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, dan akuntabel.

“Saat ini memang sedang dilakukan penyesuaian. Dengan Raperda ini menjamin agar semua barang milik daerah Kota Pekalongan bisa sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik kepemilikannya maupun pemindah tanganannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” bebernya.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengapresiasi bahwa, Pemerintah Kota Pekalongan yang diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan telah menyampaikan pengantar 3 Raperda Kota Pekalongan Masa Sidang Tahun 2025.

“Ada 9 misi yang tercantum dalam RPJMD dan akan menjadi program yang dibahas bersama DPRD berdasarkan evaluasi indikator-indikator di dalamnya. Kami harap, RPJMD ini bisa menjadi patokan atau acuan dalam rangka menyusun kegiatan maupun program selama 5 tahun ke depan,” katanya.

Lanjut Azami, Raperda kedua terkait Pengembangan Ekraf. Dimana, Ekraf ini diharapkan menjadi salah satu sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

“Mengingat Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia yang diakui UNESCO, maka diharapkan atas predikat tersebut Kota Pekalongan bisa semakin baik dan memunculkan ide-ide kreativitas baru,”tuturnya.

Terakhir, Raperda terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Milik Daerah. Seperti diketahui bersama, Pengelolaan Milik Daerah ini sangat berpotensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Maka, diharapkan Pengelolaan Milik Daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel bisa semakin menarik minat investor.

“Dengan sudah diatur oleh Peraturan Menteri dan turunannya berbasis Perda maka bisa semakin menarik para investor yang akan berinvestasi di aset-aset milik Pemerintah Kota Pekalongan dan penatausahaan administrasi bisa lebih tertib,” pungkasnya. (em-aha)