Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menegaskan bahwa kondisi keuangan saat ini jauh lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga efisiensi menjadi harga mati bagi seluruh jajaran OPD.

“Anggaran kita sekarang hanya sekitar 20 persen dibandingkan tahun 2025, jadi memang berat. Di awal tahun saja beban kita sudah cukup tinggi akibat jalan rusak dan bencana,” tutur Aaf, sapaan akrab Wali Kota, Rabu (11/3/2026).

Aaf menjelaskan, proyek prestisius yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terpaksa dipinggirkan. Salah satunya adalah rencana pembangunan fasilitas kolam renang yang sempat menjadi janji politiknya.

“Program prioritas visi-misi tetap kita utamakan yang benar-benar urgent. Pembangunan kolam renang tidak kita anggap mendesak karena kebutuhan lain bagi warga masih jauh lebih banyak,” tegasnya.

Meski terjepit, Pemkot berkomitmen agar layanan kesehatan, sosial, dan program rumah tidak layak huni (RTLH) tetap berjalan. Ia meminta masyarakat memaklumi jika tidak semua usulan pembangunan bisa diakomodasi.

“Tidak semua usulan warga bisa kita penuhi sekaligus. Ada yang bertahap, bahkan ada program yang terpaksa dihilangkan karena keterbatasan anggaran yang kita miliki saat ini,” jelas Wali Kota.

Mengenai nasib tenaga honorer, Aaf meminta PPPK paruh waktu bersabar terkait THR. Ia menegaskan tidak akan mengambil langkah gegabah sebelum ada payung hukum yang jelas dari pemerintah pusat.

“Kalau memaksakan memberi THR tanpa dasar aturan, justru bisa jadi temuan BPK. Kita harus hati-hati, jangan sampai niat baik malah menjadi masalah hukum di kemudian hari,” imbuhnya.

Senada, Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, menyebutkan bahwa kunci menghadapi keterbatasan ini adalah sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Pembangunan Kota dan Provinsi harus selaras. Kami sudah melakukan sinkronisasi dengan mengacu pada Pergub Nomor 7 Tahun 2025 agar setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran,” kata Andrianto.

Andrianto memastikan bahwa seluruh aspirasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan telah dirumuskan secara partisipatif. Ia menargetkan RKPD 2027 akan disahkan tepat waktu pada Juli mendatang.

“Target kami, pada 1 Juli 2026 nanti RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027 sudah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota melalui berita acara kesepakatan Musrenbang ini,” pungkasnya. (em-aha)

Pernyataan itu disampaikan Komandan Kodim 0508/Depok, Letkol Infanteri (Inf) Triano Iqbal usai melakukan tinjauan bersama Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Donny Pramono, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah dan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna pada pelaksanaan TMMD ke-127, di Kampung Lio, Sukmajaya, Kota Depok, Kamis (26/2/2026).

Sejauh ini dengan kondisi progres yang ada, Letkol Triano Iqbal optimistis pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kota Depok akan selesai pada 11 Maret 2026 mendatang. Namun, dia berjanji bahwa di tahun mendatang untuk bisa meningkatkan kembali dari pembangunan yang sudah ada.

“Targetnya tidak muluk-muluk, semuanya harus selesai TMMD ini, 11 Maret 2026 nanti. Semuanya harus 100 persen sudah selesai. Target berikutnya, pokoknya tetap meningkatkan apa yang sudah ada di Depok, kita tingkatkan lagi,” ujar Dandim 0508/Depok, Letkol Triano Iqbal kepada awak media, Kamis (26/2/2026).

Disamping itu, dia juga menekankan bahwa sinergitas seluruh elemen menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan TMMD ke-127. Berkat kerja sama Pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat, kata dia pelaksanaan program pembangunan daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Meskipun bertepatan di waktu Ramadan, tapi sebenarnya bukan kendala, itu ibadah. Di bulan puasa ini kita tetap bekerja, yang kita libatkan itu ada sekitar 150 orang yang terdiri dari beberapa satuan, baik dari TNI AD, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan ada juga dari masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Letkol Iqbal menjelaskan adapun program TMMD ke-127 kali ini lebih menyasar kepada dua target sasaran dengan meliputi kegiatan fisik dan non-fisik. Diantaranya kegiatan fisik seperti, pengecoran jalan, drainase, dan lainnya. Sementara untuk kegiatan non-fisik seperti penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan bidang Kesehatan hingga Pertanian.

Untuk kegiatan unggulannya, pihaknya juga telah melaksanakan pembangunan seperti sumur bor air bersih, rumah tidak layak huni, serta fasilitas sanitasi umum.

“Semuanya kita bekerja sama ya, syukur semuanya lancar kalau kata orang lama itu kita bergotong royong lah, walaupun daerah ini tipenya sudah prototipe kota,” jelasnya.

Kaitan upaya tepat sasaran bagi penerima manfaat program TMMD ke-127. Dandim memastikan bahwa dalam menentukan kriteria penerima manfaat, pihaknya sudah melewati beberapa proses panjang dengan melakukan koordinasi antar lembaga, TNI dan Pemerintah Daerah. Sehingga, kata dia, apa yang dilaksanakan dalam program TMMD itu dapat tepat sasaran dan sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Jadi bukan kita (Kodim-RED) sebenarnya yang menunjuk tempatnya di sini atau di mana, tidak seperti itu. Semuanya juga usulan dari bawah seperti mulai dari Musrembang, Kelurahan hingga ke atas Pemerintah Daerah, baru kita laksanakan agar tepat sasaran. Karena banyak juga kan yang mengusulkan, tapi tidak semuanya bisa kita akomodir,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Donny Pramono menambahkan dirinya mendapat tugas sebagai Ketua Tim Evaluasi TMMD ke-127, ingin memastikan bahwa sudah sejauh mana progres kegiatan TMMD di Kota Depok.

“Jadi saya tengah melaksanakan kegiatan evaluasi, di mana kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di pertengahan kegiatan TMMD, masih ada waktu dua minggu lagi. Kita ingin melihat progresnya seperti apa. Nah para rekan-rekan media juga sudah bisa melihat tadi, semoga ke depannya warga Indonesia khususnya warga Depok dengan adanya program TMMD ini bisa sejahtera,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI AD khususnya Kodim 0508/Depok yang telah melaksanakan kegiatan TMMD ke-127 Tahun 2026. Dengan langsung menyentuh permasalahan yang ada di tengah masyarakat, menurutnya ini dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kita lihat saja saat ini, bagaimana adanya perbaikan rumah tidak layak huni di mana ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Belum lagi tadi ada pembuatan sumur bor air bersih, kita tahu hari ini kita tengah menghadapi perubahan iklim dan ini jelas program TMMD yang dilakukan TNI AD menurut saya sudah tepat,” katanya.

Dengan kolaborasi. Pemkot Depok, kata Chandra berkomitmen akan terus mendukung kesuksesan pelaksanaan program TMMD sehingga bisa membantu dalam mengatasi pengentasan persoalan sosial yang tengah dihadapi masyarakat. (**)

Pasalnya, kondisi rumah yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Gang 7 No. 62 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Kandang Panjang dan hanya dihuni oleh seorang ibu rumah tangga serta satu putrinya tersebut dinilai sangat memprihatinkan.

Kondisi atap rumah bocor karena ditumbuhi akar-akar pohon, papan kamar yang mulai lapuk, sampah-sampah berserakan akibat banjir, dan kamar mandi yang tergenang karena tidak ada saluran pembuangan air.

“Hari ini kami bersama polri, forkopimda, forkopimcam, relawan dan warga setempat melakukan perbaikan rumah yang tidak layak huni agar lebih baik dan bisa kembali layak untuk dihuni,” kata Dandim 0710 Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya saat meninjau rumah ibu Ufrida (47).

Dandim menambahkan, kegiatan pagi ini diawali dengan pembersihan rumah. Mulai dari perabasan akar pohon yang masuk ke dalam rumah hingga membuang sampah dan barang-barang yang sudah tidak terpakai sebelum nantinya dilakukan perbaikan.

“Kami mohon maaf kepada ibu Ufrida, bukan bermaksud untuk merendahkan atau apa. Tujuan kegiatan ini, salah satunya untuk mengajak kepada yang lain ketika ada hal seperti ini maka kita bantu bersama,” ujarnya yang didampingi anggota DPRD Kota Pekalongan, Seno Pafitri, Sekcam Pekalongan Utara, Ainurrofiq dan Lurah Kandang Panjang, Amat Fauzan.

Dandim juga mengajak kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang mampu untuk melihat di sekitarnya. Apabila ada tetangga atau warga yang dirasa kesulitan, agar sama-sama untuk membantunya.

“Untuk personel, akan kita kerahkan sebanyak-banyaknya. Dan pada hari ini, ada 20 personel dari Kodim yang kami terjunkan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh elemen ataupun warga yang sudah ikut membantu. Mudah-mudah bisa segera selesai dan bisa kembali ditempati,” pungkasnya.

Sementara itu, Ufrida merasa bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantunya, terutama dari Kodim 0710 Pekalongan. Ia mengatakan, kondisi rumah yang ia alami bersama putrinya sekitar 4 tahunan.

“Alhamdulillah senang, saya pribadi merasa sangat terbantu. Saya berharap, kondisi rumah kami bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya,” kata Ufrida saat didampingi Danramil 19 Pekalongan Utara Kodim 0710 Pekalongan Korem 071 Wk, Kapten Arm. Sutrisno.

Ufrida mengaku, bahwa sebelum adanya Covid-19, ia pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Pekalongan untuk perbaikan belakang rumahnya. Namun, ketika ada peninggian jalan saluran pembuangan air di rumahnya ikut tertutup.

“Mau diperbaiki, tapi tidak ada biaya. Ditambah akar-akar pohon yang juga ikut merusak atap rumah, dan akhirnya kondisi rumah kami saat ini ya seperti ini. Saya tinggal bareng putri saya yang saat ini kelas 3 SMA,” pungkasnya. (em-aha)

Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan bakal memperbaiki 444 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga  kurang mampu pada tahun 2022 ini.

Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan, Heryu Purwanto menjelaskan bahwa, Pemkot berupaya menuntaskan rehab RTLH dengan mengalokasikan anggaran untuk pemugaran rumah warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kurang mampu untuk dilakukan pemugaran.

“Untuk tahun ini meningkat dibandingkan alokasi target tahun 2021 lalu, yakni sebanyak 374 rumah,” katanya, Selasa (2/8/2022).

Sementara realisasi capaian pelaksanaan pugar rumah RTLH Kota Pekalongan Tahun 2021 yang menggunakan dana APBD sebanyak 244 rumah, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 130 rumah, Dana BSPS sebanyak 8 rumah, sehingga total 382 rumah.

“Progress saat ini program RTLH Tahun 2022 masih dalam tahap sosialisasi ke warga melalui kelurahan terkait  dengan perencanaan transfer uang bantuan dan alat-alatnya,” jelasnya.

Heryu menyebutkan, untuk total besaran program RTLH ini tiap KPM mendapat bantuan sebesar Rp10 juta, dimana Rp8,5 juta untuk bantuan pembelian material dan Rp1,5 juta untuk upah tukang yang diserahkan ke masing-masing KPM.

“Penerima rehab RTLH ini sebagian besar warga yang tinggal di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, yang sering terdampak banjir dan rob membuat kondisi lantai rumah, tembok maupun struktur bangunan lainnya mudah rusak dan korosi,” terangnya.

Ia menambhakan, untuk pekerjaan fisik sudah mulai dropping material dan persiapan tukang yang diserahkan semuanya ke penerima manfaat. Sementara Dinperkim, senantiasa mendampingi agar tidak salah dalam pelaksanaannya nanti.

“Program RTLH ini memang dari usulan warga yang membutuhkan terus disampaikan ke DPRD, dan ditindaklanjuti oleh Dinperkim Kota Pekalongan,” pungkasnya. (*)

BOGOR – Akhirnya 7 warga Kampung muara Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat merasa lega mendapatkan dana RTLH yang selama ini mereka harapkan. Rasa gembira dan haru terpancar di wajah mereka.Selasa 29/12/20

Ketua Rw 10 Bapak Adam mengatakan sukur alhamdulillah warga kami yang benar – benar membutuhkan bantuan dan kondisi rumahnya yang benar harus di perbaiki kini mendapatkan bantuan RTLH.

“Terimakasih Kepada teman, aparat terkait, ibu kemas Ibu Dewan dan terutama Pemkot khusunya Bapak Bima Arya yang telah membantu RTLH untuk warga kami yang benar harus di Bantu.” Ujar Bapak Adam.

Hal senada di katakan oleh warga penerima RTLH Terima kasih kepada Bapak Wali kota Bima Arya, “semoga dana ini bermanfaat dan semoga bapak di beri selalu sehat,” Tutur Bapak M Sodik.

Kasi Kemas Ibu Maryaningsih mengatakan, pengajuan sekarang baru 7 KPM, baru terealisasi pencairan 6 KPM dan satu lagi mungin besok pencirannya karena harus melengkapi pemberkasan.

“Berdasarkan intruksi dari Bu Dewan dan Ibu Boya , silahkan sebanyak-banyaknya untuk diajukan, nanti ada feripikasi di Kemas kota dan BKAD.
Dari ke 7 KPM yang terinput Menurut operator berdasarkan Cek ricek lapangan dari Kemas Kota,” pungkas Kemas Maryaningsih.

Wakil Lurah Bapak Teguh Setiawan dalam menerima rombongan perwakilan penerima RTLH memberikan pesan, ” Agar menggunakan dana RTLH sebaik-baiknya sesuai dengan pengajuannya untuk pelaporannya secara adminitrasi harus rapih serta jangan lupa konfirmasi dan kerja sama dengan BKM kelurahan,” Ucap Bapak Teguh Setiawan. ( Arifin)