Diketahui rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri diantaranya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara terkait, serta pemerintah Provinsi Papua Selatan dan DPRD, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi.

Viva Yoga mengatakan RTRW yang sudah dipersiapkan mulai tahun 2023/2024 akhirnya bisa diselesaikan dan disepakati pada hari ini

“Semua kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan DPRD setuju RTRW Papua Selatan”, tutur Wamentrans Viva.

Bila demikian maka proses di Kementerian ATR/BPN akan lebih cepat karena untuk persetujuan subtansi RTRW baik kabupaten maupun provinsi karena mendapat persetujuan dari Menteri ATR/BPN.

“Mas Nusron (Menteri ATR/BPN) langsung ikut rapat dan ia mendukung percepatan RTRW Papua Selatan”, ujarnya.

Viva Yoga mengulang jawaban Zulkifli Hasan mengapa masalah RTRW ini dibahas di Kemenko Bidang Pangan karena ini amanat Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan di Inpres No. 14 Tahun 2025 yang direvisi menjadi Inpres No.16 Tahun 2025 serta dukungan dan Kepres No.19 Tahun 2025.

“Aturan hukum itu merealisasikan percepatan pembangunan swasembada pangan, air, dan energi di kabupaten dan provinsi manapun”, tuturnya.

Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prov. Kalteng Tahun 2021-2041 dari Ruang Kerjanya, Selasa (10/5/2022). Kegiatan berlangsung secara daring dan luring.

Herson B. Aden saat membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Nuryakin mengatakan bahwa peninjauan kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, meliputi peninjauan kembali terhadap rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang. Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap període 5 (lima) tahunan.

Herson menjelaskan, seiring dengan perkembangan Prov. Kalteng dalam beberapa tahun sejak diundangkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Prov. Kalteng, banyak sekali isu strategis yang menjadi masukan dalam proses revisi RTRW Provinsi.

Isu strategis tersebut antara lain : Kebakaran hutan dan lahan, tumpang tindih perijinan, degradasi dan kerusakan lingkungan, pengelolaan lahan gambut, food estate dan penyelesaian pembangunan rel kereta api (KA) Batanjung – Bangkuang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2021; Pengelolaan dan penetapan hutan ada hak-hak masyarakat, reformasi agraria, Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) serta pemekaran Provinsi Kotawaringin.

“Dari sisi kawasan hutan, Pemprov. Kalteng telah mengusulkan beberapa perubahan kawasan hutan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penelitian terpadu dan merekomendasikan beberapa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Prov. Kalteng,” ujar Herson.

Dalam hal penyusunan Revisi RTRWP Kalteng, lanjutnya, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/3/1/2020 tentang Rekomendasi Hasil Pelaksanaan PK Peraturan Daerah (Perda) Prov. Kalteng Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Prov. Kalteng Tahun 2015-2035. Dalam Keputusan Gubernur tersebut dinyatakan bahwa perlu dilakukan revisi RTRW Prov. Kalteng dengan penggantian Peraturan Daerah yang baru.

“Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Prov. Kalteng bermaksud untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP), terutama pada KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Prov. Kalteng,” imbuh Herson.

Herson menambahkan hasil dan rekomendasi KLHS Revisi RTRW Prov. Kalteng nantinya akan diintegrasikan dengan Rancangan Akhir Revisi Perda RTRW Prov. Kalteng sebelum disahkan menjadi Perda RTRW Prov. Kalteng. Pelaksanaan penyusunan KLHS ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama ini dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan lingkungan wilayah Kalteng.

Herson berharap seluruh peserta FGD dapat memberikan informasi tersebut sehingga dapat dijadikan bahan bagi tim dalam penyusunan KLHS dan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengkaji muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Prov. Kalteng.

“Untuk Tim Penyusunan KLHS Revisi RTRW, saya berharap untuk melakukan kajian seluruh KRP dan mampu merumuskan alternatif penyempurnaan KRP yang telah ada dalam rancangan Revisi RTRW Prov. Kalteng, sehingga dapat menjadi jaminan bahwa revisi RTRW Prov. Kalteng telah memperhatikan seluruh aspek-aspek kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” pungkas herson.

Turut hadir Perangkat Daerah terkait Prov. Kalteng dan undangan lainnya. MMC/AF

Pekalongan – Ketua RT dan RW kini dapat bergembira kembali. Pasalnya, untuk tahun 2022 ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan kembali memberikan bantuan transport (banpot) RT dan RW se-kota Pekalongan.

Banpot tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Walikota Pekalongan, Salahudin di Aula Kantor Kelurahan Pringrejo, Rabu (16/3/2022).

Menurut Salahudin, banpot yang diberikan itu merupakan bentuk apresiasi atas kinerja baik dan peran RT/RW yang telah membantu pemerintah kota Pekalongan selama ini.

“Bantuan yang diserahkan ini memang jauh dari ideal, saya sangat berterima kasih kepada para RT dan RW atas sinergitas yang baik dengan masyarakat,” katanya.

“Mereka ini sebagai penyambung lidah dari masyarakat ke Pemerintah melalui camat dan lurah, mudah-mudahan kerja sosial yang telah mereka lakukan ini akan mendapat balasan keberkahan dari Allah SWT,” sambungnya.

Pihaknya berpesan, agar para Ketua RT dan RW selalu ikhlas dalam mengabdi untuk masyarakat. Adapun bantuan yang diberikan, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Semoga mereka senantiasa ikhlas membantu dan mengurusi masyarakat, InshaAllah dengan keikhlasan tersebut, mereka semakin ditambah rejekinya dari tempat yang lain oleh Allah SWT,” pesannya.

“Dengan bantuan yang diberikan ini, semoga mereka tetap bisa bersyukur dan bisa digunakan sebaik mungkin,” pungkasnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan, Niluh Sri Setiawati menyebutkan, total keseluruhan jumlah RT di Kota Pekalongan sebanyak 2.022 dan RW sebanyak 332. Sementara banpot yang diberikan sebesar Rp150 ribu/bulan dan disalurkan setiap 3 bulan sekali.

“Hari ini kami salurkan di Kelurahan Pringrejo, minggu depan kami lakukan di Kelurahan Krapyak dan Kauman. Secara keseluruhan, banpot ini didistribusikan secara bertahap, dimana perwakilan 1 kecamatan 1 kelurahan,” terangnya.

“Meskipun jumlahnya tidak seberapa, mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat dan mendorong kinerja mereka untuk lebih baik lagi ke depannya,” tandasnya. (*)