TPS yang resmi ditutup pada 9 Maret 2025 itu, kini disulap menjadi taman hijau yang asri dan bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang terbuka hijau.

“Hari ini kita menanam pohon sebagai wujud kecintaan kita kepada Kota Depok dan juga kepada generasi yang akan datang,” ujar Supian Suri dalam unggahan media sosial pribadinya, @bangsupians.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sebagai bagian dari komitmen bersama menjadikan Depok kota yang bersih dan hijau.

“Yuk kita jaga kebersihan, yuk kita hijaukan Kota Depok. Mudah-mudahan taman ini menjadi bagian dari investasi kita buat anak cucu di masa depan,” tambahnya.

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam memperluas ruang terbuka hijau dan memperbaiki kualitas lingkungan, sebagai upaya menciptakan kota yang sehat dan berkelanjutan.

Kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada RTH mampu menghasilkan oksigen dan menyerap polutan. Dengan begitu, udara di sekitarnya menjadi lebih segar dan bersih.

Dinas Lingkungan Hidup mencatat luasan RTH kota Pekalongan yakni 45,26 hektare terdiri dari Taman Hutan Rakyat (Tahura), taman kota, taman RT/RW, sempadan kali, sempadan pantai, sempadan jalan, makam dan lainnya.

Adapun titik RTH tersebut tersebar di 4 kecamatan Kota Pekalongan yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, Pekalongan Barat dan Pekalongan Selatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sri Budi Santoso melalui pengendali dampak lingkungan muda, Imam Suleni saat ditemui di ruang kerjanya menuturkan bahwa di tahun 2023 luasan RTH bertambah 660 meter persegi melalui penggandaan taman yang ada di ruas jalan Hos Cokroaminoto.

“Tahun ini penambahan RTH akan kami lakukan dengan pendataan ulang, sebab ada RTH yang belum masuk ke data kami,” katanya melalui whatsapp, Minggu, 24 Maret 2024.

“Misalnya, sempadan sungai dari tahun 2021 selisih 60 hektar sehingga bisa untuk penambahan, jadi upaya penambahan akan kami lakukan melalui pendataan ulang,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau ini penting terutama untuk kehidupan makhluk hidup, pihaknya juga berupaya mengurangi penebangan pohon terkecuali karena kondisi mendesak.

“Pada bulan Januari lalu, kami sudah menanam 1200 pohon tersebar di sempadan jalan. Himbauan kami sesuai dengan peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,”

“Bahwa, masyarakat bisa turut andil untuk menyediakan RTH privat walaupun sedikit untuk mengurangi pemanasan global dan mengurangi cuaca panas di kota Pekalongan,” tukasnya. (em-aha)

Sebagai informasi, Pemkot Depok menghabiskan dana sebesar Rp4,4 miliar yang diambil dari APBD untuk membangun ruang terbuka hijau di lahan seluas 2.444 meter persegi tersebut.

Mira (42), Kecamatan Limo mengaku kaget begitu mendengar biaya yang dihabiskan untuk membangun Depok Open Space.

“Dana sebesar itu kok fasilitasnya begini doang ya. Minim banget,” kata Mira saat ditemui di lokasi Depok Open Space, Selasa, 26 Desember 2023.

Lalu dia menyebutkan salah satu fasilitas yang masih kurang yaitu sarana bermain untuk anak-anak.

“Selain itu, enggak ada tempat berteduh dari panas atau sewaktu-waktu turun hujan,” ujarnya.

Sementara, untuk toilet umum, kata Mira, banyak dari pengunjung Depok Open Space tidak tahu di mana letak atau lokasinya. Begitu juga dengan wastafel.

“Karena susah cari wastafel, saya terpaksa cuci tangan gunakan air mineral,” ungkap Mira.

Keluhan yang sama diucapkan warga Depok lainnya, Oki (43). Dia berharap, kelengkapan fasilitas Depok Open Space segera ditambah agar warga yang berkunjung dapat lebih nyaman.

“Seharusnya bisa ya seperti yang di Bogor, tempat buat olahraganya ada, tempat untuk anak-anak main ada, untuk neduh juga ada. Apalagi tempat seperti ini di Depok enggak ada,” ujar Oki. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta diguncang kasus dugaan pembelian lahan sendiri. Setelah kasus pembelian lahan Rusun Cengkareng, kini  lahan di pemukiman Puri Gardenia II  RT 007 RW 001 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Kehutanan Pemprov DKI seluas 6.312 meter persegi senilai Rp54.573.800.000. merupakan fasos fasum yang diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI sebesar Rp131.182.150.000.

Kuasa hukum keluarga ahli waris, Achmad Benny Mutiara, Madsanih Manong, SH, MH, mengatakan ditemukan keanehan dalam pembelian lahan yang diduga cacat administrasi ini. Dia melihat terkesan dipaksakan oleh pihak Dinas Pertanaman dan Kehutanan Pemprov DKI.

Berdasarkan  surat nomor 2599/-076 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI disebutkan bahwa berdasarkan data dari hasil superimpose pemetaan antara peta deliniasi SIPPT dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI diketahui bahwa sebagian dari lahan tersebut merupakan bagian dari SIPPT 1910-1.711.5 tanggal 1992 atas nama PT Tamara Green Garden, yang Mana pihak pengembang dalam hal ini PT Tamara Green Garden harus menyerahkan lahan fasos fasumnya kepada Pemprov DKI.

Selain itu, kondisi lahan yang dibeli Dinas Pertanaman dan Kehutanan Pemprov DKI masih dalam klaim atau sengketa antara pihak pengembang perumahan Puri Gardenia II dengan beberapa ahli waris dilahan tersebut, salah satunya Achmad Benny Mutiara.

“Hal itu sesuai dengan Surat Kelurahan Pegadungan nomor U39/-1 711 yang ditandatangani Lurah Pegadungan Sulastri tanggal 18 Agustus 2017,” kata Madsanih usai persidangan gugatan perdata kepada Pemprov DKI di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemarin.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemkot Jakarta Utara berencana membangun Taman Cincin di Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Taman itu dibangun di atas lahan seluas 9.952 meter persegi milik Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Seksi Perencanaan Ruang dan Pertanahan Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Utara Yanuar Riyadi mengatakan, pembangunan awal dimulai pada Triwulan I tahun 2023. Sehingga, Taman Cincin ditargetkan akan rampung di tahun yang sama.

“Tahap awal pengerjaan proyek Taman Cincin berfokus pada pembangunan musholah dan sentra kuliner yang akan menggunakan dana dari Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta maupun Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Utara,” kata Yanuar, Jumat (30/12/2022).

Soal pemberian nama Taman Cincin, ungkap Yanuar, terinspirasi dari identitas Waduk Cincin, serta lingkaran cincin yang melambangkan bentuk gelombang dan lokasi di daerah pesisir Jakarta Utara.

Tahap pengembangan berikutnya, lanjut Yanuar, akan menggunakan dana APBD dari setiap unit kerja perangkat daerah terkait sesuai indikasi program.

Sebagai informasi, Taman Cincin merupakan barrier kawasan antara perumahan yang bersifat pribadi dengan kawasan wisata di sekitar Waduk Cincin yang bersifat publik.

Lokasinya yang dekat dengan Jakarta International Stadiun (JIS), Waduk Cincin, dan Hutan Kota Waduk Sunter Utara membuat Taman Cincin berpotensi menjadi tempat rekreasi favorit warga Jakarta.

“Diharapkan nantinya Taman Cincin dapat menjadi” ruang ketiga” sebagai ruang bermain, edukasi, wisata, dan berkumpul bagi para komunitas maupun warga sekitar,” ucap Yanuar.

Ruang terbuka hijau (RTH) di taman seluas 2.880 meter persegi ini berupa plaza, green belt, seating area, dan playground anak.

Selain itu, terdapat fasilitas parkir kendaraan seluas 1.243 meter persegi dengan kapasitas parkir 4 minibus, 24 mobil, dan 50 sepeda motor.

Taman ini akan dilengkapi dengan musholah seluas 356 meter persegi, lapangan olahraga serbaguna, dan area kuliner untuk UMKM yang memuat 24 kios.