Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan PT KAI dikerahkan untuk membongkar deretan kios serta lapak semipermanen yang berdiri di atas saluran air dan trotoar. Pembongkaran dilakukan dalam rangka menata kawasan sekitar stasiun agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawalan (Trantibum Pamwal) Satpol PP Kota Depok, R Agus Mohamad, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan serta mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

“Penertiban ini untuk mengatasi kemacetan serta mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki,” ujarnya.

Namun, Aripin (57), pengontrak salah satu ruko di Jalan Kartini, mengaku kecewa terhadap pelaksanaan penertiban tersebut. Ia menilai Satpol PP tidak adil karena hanya menertibkan pedagang di sepanjang jalan menuju stasiun, sementara pelanggaran di area depan rukonya dibiarkan begitu saja.

“Saya lihat Satpol PP tebang pilih. Masa hanya pedagang di arah stasiun yang ditertibkan, sementara di depan ruko saya banyak PKL liar yang berjualan tapi tidak disentuh sama sekali. Ada apa ini?” keluhnya.

Aripin juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan lahan parkir di area rukonya. Menurutnya, lahan yang seharusnya digunakan untuk parkir justru disewakan oleh pihak pengelola kepada para pedagang kaki lima (PKL).

“Saya sudah bayar sewa ruko ratusan juta per tahun, tapi parkirannya malah disewakan lagi sama pengelola ke PKL. Ini sudah lama terjadi. Harusnya Pemkot dan Satpol PP lebih jeli, jangan tutup mata,” tegasnya.

Ia berharap Pemkot Depok menindak tegas pengelola yang menyalahgunakan fasilitas umum (fasum) di kawasan ruko tersebut. Aripin menilai, jika lahan parkir difungsikan sebagaimana mestinya, justru dapat menambah pendapatan daerah.

“Kalau dijadikan lahan parkir resmi, Pemkot bisa dapat pemasukan. Tapi kalau terus dibiarkan disewakan ke PKL, masyarakat dirugikan. Tolonglah ditertibkan juga area itu,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Penindakan Satpol PP Kota Depok, Teguh Santoso, mengatakan bahwa penertiban yang dilakukan saat ini merupakan langkah awal yang bersifat persuasif.

“Iya, ini masih tahap awal. Kita tindak secara persuasif dulu. Berikutnya, kalau tetap ada yang melanggar dan tidak patuh pada aturan, akan kita lakukan pembongkaran paksa,” jelas Teguh.

Saat ditanya mengenai keberadaan pedagang di area depan Ruko Kartini yang belum ditertibkan, Teguh menyebut pihaknya akan menelusuri lebih lanjut status kepemilikan lahan tersebut.

“Saya rasa itu masih ranah wilayahnya ruko. Saat ini kami memang tidak fokus ke situ, tapi nanti akan kami cek apakah lahan depan ruko itu sudah menjadi milik Pemkot atau belum. Kalau sudah milik Pemkot, seharusnya tidak boleh digunakan untuk jualan,” katanya.

Teguh juga mengakui adanya indikasi pelanggaran di area tersebut, terutama terkait dugaan penyewaan lahan parkir kepada pedagang kaki lima.

“Kami sudah mendeteksi ada dugaan pelanggaran karena ada praktik penyewaan lahan itu. Tarifnya pun berbeda antara pagi, siang, dan malam. Pokoknya nanti akan kami dalami lagi,” tandasnya. (**)

Salah satu penyewa Ruko Kartini, Aripin, mengaku senang atas langkah tegas yang dilakukan Pemkot Depok setelah sebelumnya ia menyampaikan keluhan mengenai keberadaan PKL liar yang menempati area parkir di depan rukonya.

“Saya sangat senang dan mengapresiasi langkah cepat Pemkot terkait keluhan saya. Saya berharap ke depan kawasan ini bisa lebih tertib, tidak ada lagi PKL yang seenaknya berjualan. Akses jalan menuju stasiun pun jadi lebih rapi dan enak dilihat, terima kasih, KEREN! Pemkot Depok,” ujar Aripin kepada Eranasional.com, Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, keluhan Aripin bersama penyewa ruko lainnya viral di media sosial karena merasa dirugikan oleh aktivitas PKL yang menutup akses parkir dan mengganggu jalur pejalan kaki.

Tak lama setelah itu, Pemkot Depok langsung menginstruksikan Satpol PP untuk turun tangan melakukan penertiban.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Penindakan Satpol PP Kota Depok, Teguh Santoso saat dikonfirmasi Eranasional.com pada Senin (10/11/2025), membenarkan bahwa proses penertiban sedang berjalan sesuai prosedur.

“Waalaikumsalam wr. wb. Masih berproses, SP 1, SP 2, SP 3, sampai SP bongkar dan penertiban. Kita jalankan sesuai prosedur,” ungkapnya.

Sebelumnya, Satpol PP Kota Depok telah mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama dan kedua kepada para pemilik lapak liar di kawasan tersebut dengan tenggat waktu 3×24 jam untuk melakukan pembongkaran mandiri. Jika peringatan tersebut diabaikan, tim gabungan akan melakukan penertiban paksa.

Langkah cepat ini sejalan dengan instruksi Wali Kota Depok, Supian Suri, yang meminta agar penataan ruang publik dilakukan secara menyeluruh, tanpa merugikan hak warga maupun pelaku usaha resmi.

“Kami tidak anti terhadap PKL, tapi harus ada aturan dan tempatnya. Ruang publik harus tertib agar semua pihak bisa beraktivitas dengan nyaman,” tegas Supian Suri dalam pernyataannya sebelumnya.

Dengan adanya penertiban ini, diharapkan kawasan Stasiun Depok Lama dan Ruko Kartini dapat kembali tertata, nyaman, serta menjadi ruang publik yang aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Langkah ini menyusul meningkatnya keluhan dari penyewa ruko yang merasa terganggu oleh aktivitas PKL di area tersebut.

Surat resmi Peringatan Pertama dan kedua dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok dengan Nomor: 300/1432-Trantib/2025 yang beredar pada 5 – 7 November 2025 menegaskan bahwa para pemilik lapak dan bangunan liar diminta untuk segera membongkar atau memindahkan lapaknya secara sukarela dalam waktu 3×24 jam sejak surat diterima.

Bila imbauan tersebut tidak diindahkan, maka penertiban paksa akan dilakukan oleh Tim Operasi Penertiban Terpadu Kota Depok.

“Apabila surat ini tidak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban paksa oleh Tim Operasi Penertiban Terpadu Kota Depok dan segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggung jawab pemerintah,” demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, dikutip eranasional, Sabtu (8/11/2025).

Sebelumnya, sejumlah penyewa Ruko Kartini di kawasan Depok Lama mengeluhkan keberadaan para PKL liar yang menempati lahan parkir di depan tempat usaha mereka.

Salah satu penyewa, Aripin, menyebut bahwa lapak-lapak tersebut membuat akses pelanggan terganggu dan fasilitas parkir yang seharusnya digunakan oleh penyewa menjadi hilang.

“Kami sudah bayar mahal untuk sewa ruko dan biaya parkir, tapi justru parkir diambil alih PKL. Pengunjung kesulitan masuk karena jalan ditutup lapak,” ujar Aripin seperti dikutip dari laporan Eranasional.com.

Keluhan tersebut turut menjadi sorotan publik di media sosial, dengan banyak warganet meminta Pemkot Depok agar bersikap tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang publik.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok, Supian Suri, meminta jajaran Satpol PP dan dinas terkait untuk melakukan langkah cepat dan tegas menertibkan keberadaan PKL liar di sepanjang Jalan Stasiun Depok Lama hingga Ruko Kartini.

Ia menegaskan bahwa ruang publik tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat lain.

“Kami tidak anti terhadap PKL, tapi harus ada aturan dan tempatnya. Ruang publik harus tertib agar semua pihak, baik pedagang maupun pelaku usaha resmi bisa beraktivitas dengan nyaman,” kata Supian Suri.

Ia menambahkan, Pemkot Depok akan memperkuat koordinasi lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah), seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta DLHK, agar penataan kawasan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Langkah Penertiban Terpadu

Kepala Satpol PP Depok, Dede Hidayat, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan kawasan yang rawan pelanggaran ketertiban umum, termasuk area sekitar stasiun, taman kota, dan jalur hijau. Operasi penertiban akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

“PKL dan bangunan liar yang berdiri di jalur hijau, trotoar, atau lahan parkir publik melanggar Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kami akan lakukan penegakan sesuai prosedur,” tegas Dede.

Sebagai bagian dari langkah persuasif, Satpol PP akan memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk memindahkan lapak ke lokasi yang telah disediakan pemerintah, sebelum dilakukan tindakan penertiban.

​Salah satu yang paling dirugikan adalah Aripin, penyewa resmi Ruko Kartini No. 8. Selaku pengontrak yang juga memegang kuasa waris dari pemilik ruko, Aripin mengaku kehilangan hak atas lahan parkir yang seharusnya menjadi fasilitas wajib.

Ia merasa sangat keberatan atas kerugian material yang dialaminya.

​”Lahan di depan ruko saya, yang seharusnya berfungsi sebagai area parkir, kini telah disalahgunakan oleh pihak pengelola,” ungkap Aripin dengan nada kesal, Senin (13/10/2025).

​Menurutnya, lahan tersebut secara fungsi adalah Fasilitas Umum (Fasum) yang mutlak harus tersedia untuk parkir bagi pemilik ruko, penyewa, dan juga para pelanggan. Namun, fungsi esensial itu kini beralih menjadi deretan lapak PKL.

Gak hanya itu, ​Aripin mempertanyakan keadilan yang ia terima. Ia menekankan bahwa biaya sewa ruko yang dibayarkannya tidaklah sedikit, sehingga fasilitas seperti lahan parkir seharusnya terjamin.

​”Saya mengontrak ruko mahal, tapi halaman malah dipakai buat PKL yang menghalangi ruko saya. Ini sangat merugikan,” tegasnya.

​Kerugian ini tak hanya soal fasilitas yang hilang, tapi juga potensi kerugian bisnis karena konsumen kesulitan masuk atau bahkan tak bisa melihat ruko akibat tertutup total oleh lapak PKL.

​Ironisnya, saat masalah ini dikonfirmasi kepada pihak pengelola lahan, Aripin hanya mendapatkan jawaban bahwa hal tersebut adalah “urusan mereka (pengelola).” Ia menyangkal keras jawaban tersebut.

​”Saya sebagai pengontrak juga punya hak. Logikanya, mana mungkin ada orang mau sewa ruko kalau tidak ada tempat parkirnya,” bantahnya.

​Tuntutan Aripin kini hanya satu: pengosongan lahan parkir agar dapat digunakan kembali sesuai fungsi awalnya sebagai tempat parkir bagi pemilik dan pengunjung ruko.

Ia berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk menertibkan PKL liar.

​Menariknya lagi, berdasarkan informasi sumber yang didapat eranasional, pengelola kelompok PKL liar tersebut diduga melibatkan oknum aparat. Dugaan keterlibatan oknum inilah yang diyakini membuat penertiban dan pengawasan PKL di kawasan tersebut menjadi sulit dilakukan.

​Di sisi lain, Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan perhatian seriusnya terhadap masalah pengawasan PKL ilegal.

​”Masih banyak PKL yang ada di wilayah-wilayah yang tidak seharusnya mereka tempati,” ujar Supian di Wisma Hijau, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Senin (13/10/2025).

​Wali Kota menekankan agar Satpol PP mengambil tindakan preventif sejak dini, berupaya menyelamatkan ruang publik dari pemanfaatan segelintir orang untuk kepentingan pribadi.

​“Ini adalah area publik yang harus kita selamatkan. Kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih luas,” tuturnya,

​Situasi di Jalan Kartini ini seolah menjadi sorotan atas minimnya penataan dan pengawasan PKL, terutama di kawasan strategis seperti pintu masuk stasiun yang seharusnya menjadi area yang representatif dan tertib.