JAKARTA, Eranasional.com – Viral sebuah video durasi 1 menit 6 detik di media sosial yang merinci biaya sewa hunian sebesar Rp1 juta per bulan dan bebas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Yang membuat heboh, hunian yang disewakan itu adalah rumah program DP 0 persen.

Tampak dalam tayangan video tersebut bertuliskan ‘Program DP Nol Rupiah Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera Pemerintah Provinsi DKI Jakarta’ yang tertempel di pintu masuk hunian itu.

Di dalam video tersebut, ditampikan suasana juga fasilitas yang didapatkan, seperti kamar mandi di dalam, dapur, balkon, satu kamar tidur.

Hunian yang dipromosikan itu disebut sebagai kos-kosan. Disewakan lengkap dengan perabotan rumah tangga di antaranya tempat tidur, kulkas, dan kitchen set. Namun, saat ini video tersebut telah dihapus.

“Kalian yang lagi cari kosan, yang nyaman dan harganya murah sini aku kasih tahu rekomendasi kosan murah di Jakarta Timur. Kamar mandinya di dalam, ada kulkas dan juga kitchen set-nya dipakai kompor tanam dan pastinya kalau ngekos di sini enggak perlu jajan keluar karena bisa masak di rumah,” bunyi narasi promosi dalam video tersebut.

“Dengan fasilitas sebagus ini, sewa atau ngekos di apartemen ini cuma Rp 1 juta free IPL,” tulisnya lagi.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta mengklaim peminat rumah DP 0 persen Nuansa Cilangkap dan Nuansa Pondok Kelapa banyak sekalipun meski keterisiannya masih rendah. Kondisi ini disebagkan prosesnya tersendat di persetujuan pihak perbankan ketika mengajukan kredit.

“Kalau bicara peminatnya, ya banyak. Bukan persentase, tapi jumlahnya,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Sarjoko, Kamis (2/2/2023).

Dia menjelaskan, pihak perbankan mesti melakukan sejumlah tahapan verifikasi saat menerima pengajuan kredit. Salah satu yang dipertimbangkan adalah kemampuan keuangan calon penerima kredit.

“Tugas kami memastikan dari syarat administrasinya. Proses selanjutnya ada di perbankan. Mereka harus melakukan verifikasi terhadap kemampuan dan kemauan dari calon nasabah untuk bisa dapatkan kredit tersebut,” ujarnya.

Sarjoko menyebutkan, Pemprov DKI sendiri akan menyalurkan dana bergulir untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Nantinya, dana tersebut disalurkan kepada penerima manfaat melalui Bank DKI selaku bank pelaksana.

Karena ity, terang Sarjoko, proses verifikan dilakukan secara ketat demi menghindari terjadinya kredit macet nasabah.

“Karena bagaimana pun, dana FPPR ini harus bergulir dan harus disalurkan ke masyarakat lain. Jadi harus menghindari kredit mace’,” tuturnya.

Kata Sarjoko, jika peminat berpenghasilan tinggi namun pengeluarannya per bulan juga tinggi, bank akan mempertimbangkan hal tersebut. Pertimbangan bertujuan untuk mengukur kemampuan mencicil peminat rumah DP nol persen.

“Meskipun penghasilannya tinggi, kalau ternyata pengeluarannya banyak juga, pasti mereka enggak punya sisa untuk mencicil. Perhitungan perbankan,” ungkap Sarjoko.

“Tapi kalau penghasilannya sedang-sedang saja tapi tidak banyak pengeluaran, bisa jadi justru mereka eligible memenuhi syarat perbankan,” sambungnya.