rusia – Daerah Eranasional.com

Mengerikan! Drone Rusia Serang Gudang Amunisi Dekat Kyiv, 37 Orang Tewas

Rio Anthony — Sun, 30 Aug 2026 06:55:19 +0000

Kyiv, ERANASIONAL.COM – Serangan drone Rusia menghantam sebuah fasilitas penyimpanan senjata milik militer Ukraina di Desa Myla, Distrik Bucha, wilayah Kyiv, Jumat (28/8/2026) malam.

Serangan tersebut memicu kebakaran besar yang kemudian disusul ledakan dahsyat dari amunisi yang tersimpan di lokasi.

Sedikitnya 37 orang tewas dalam insiden tersebut. Sementara itu, 42 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, termasuk sejumlah anak-anak.

Ratusan warga di sekitar lokasi juga terpaksa dievakuasi akibat kobaran api dan rentetan ledakan.

Ledakan terjadi setelah drone Rusia menghantam fasilitas yang digunakan untuk menyimpan berbagai persenjataan.

Ledakan susulan dari amunisi, ranjau, dan drone yang berada di dalam gudang memperparah dampak serangan.

Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kawasan tersebut.

Api juga merambat dan merusak sejumlah bangunan di sekitar lokasi, termasuk permukiman warga serta sebuah fasilitas perawatan bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan bahwa pemerintah telah membuka penyelidikan terkait insiden tersebut.

Penyelidikan tidak hanya menyoroti serangan Rusia, tetapi juga dugaan kelalaian dalam penyimpanan bahan peledak di dekat kawasan permukiman.

Rusia Penjarakan 3 Pengelola Klub LGBT Pose, Kasus Perdana Usai Larangan “Gerakan LGBT”

Rio Anthony — Tue, 30 Jun 2026 02:22:45 +0000

Rusia, ERANASIONAL.COM – Pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman penjara kepada tiga pengelola klub malam Pose di Kota Orenburg dalam perkara yang disebut sebagai kasus pertama setelah kebijakan pelarangan terhadap “gerakan LGBT” diberlakukan di negara tersebut.

Mengutip Reuters, Selasa (30/6), pemilik klub Pose, Vyacheslav Khasanov, divonis tujuh tahun penjara dan dikenai denda sebesar 1 juta rubel.

Manajer klub, Diana Kamilyanova, dijatuhi hukuman enam tahun tiga bulan penjara, sementara direktur artistik Alexander Klimov divonis dua tahun tiga bulan.

Kasus ini bermula dari penggerebekan aparat terhadap klub Pose sekitar dua tahun lalu.

Ketiga terdakwa kemudian didakwa karena dianggap mengorganisasi dan terlibat dalam aktivitas yang diklasifikasikan sebagai kegiatan organisasi ekstremis.

Klub Pose diketahui beroperasi sejak 2021 dan rutin menggelar acara yang menyasar komunitas LGBT.

Saat kebijakan pemerintah Rusia terhadap aktivitas LGBT semakin diperketat, tempat tersebut kemudian mengubah citra dan memperkenalkan diri sebagai “teater bar parodi”.

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan para terdakwa memanfaatkan operasional klub malam untuk menyelenggarakan kegiatan yang dianggap menunjukkan afiliasi terhadap kelompok dengan orientasi seksual non-tradisional.

Di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, pemerintah Rusia dalam beberapa tahun terakhir terus memperketat regulasi terkait LGBT.

Pemerintah menilai aktivitas tersebut sebagai pengaruh budaya Barat yang dianggap tidak sejalan dengan nilai keluarga tradisional, identitas nasional, dan ajaran Kristen Ortodoks.

Pada 2023, Mahkamah Agung Rusia menetapkan apa yang disebut sebagai “gerakan LGBT” sebagai organisasi ekstremis.

Kebijakan itu membuka jalan bagi penegakan hukum pidana terhadap individu maupun pihak yang dinilai mendukung aktivitas terkait.

Selain penindakan hukum, pemerintah Rusia juga beberapa kali menjatuhkan denda kepada platform digital musik dan layanan film daring yang menampilkan konten bertema LGBT. []

RI Mulai Impor Crude Oil Rusia, Bahlil Sebut Kontrak Sudah Disepakati

Aditya — Mon, 11 May 2026 13:38:17 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah Indonesia segera merealisasikan impor minyak mentah atau crude oil dari Rusia. Kepastian tersebut disampaikan setelah proses negosiasi dan kontrak pembelian disebut telah mencapai kesepakatan final antara kedua pihak.

Menurut Bahlil, saat ini pemerintah tinggal menyelesaikan pembahasan teknis terkait mekanisme pengiriman minyak mentah menuju Indonesia. Ia optimistis proses distribusi dapat segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Secara deal sudah, kontrak sudah, sekarang bicara tentang teknik pengirimannya, dan mungkin satu sampai dua minggu ini sudah bisa,” ujar Bahlil saat ditemui di kantornya di Jakarta.

Rencana impor minyak Rusia menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah situasi geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian. Konflik internasional, fluktuasi harga minyak dunia, hingga gangguan rantai pasok energi global menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil langkah tersebut.

Pemerintah menilai diversifikasi sumber impor energi sangat penting agar pasokan bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri tetap aman. Indonesia sendiri selama ini masih mengandalkan impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan minyak mentah nasional karena kapasitas produksi dalam negeri terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Bahlil menegaskan prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan energi masyarakat dan sektor industri tetap terpenuhi tanpa gangguan. Menurutnya, kestabilan pasokan BBM menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

“Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk Rusia sebentar lagi masuk,” katanya.

Inggris Bentuk Pasukan Maritim JEF di Tengah Ancaman Rusia

Aditya — Wed, 06 May 2026 11:16:19 +0000

London, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Inggris saat ini tengah terjebak dalam pusaran paradoks keamanan yang sangat kompleks di tengah memanasnya suhu geopolitik di benua Eropa. Di satu sisi, Downing Street secara agresif mendorong narasi penguatan kesiapan tempur dan membangun struktur kekuatan baru untuk membendung pengaruh Rusia. Namun, di sisi lain, kenyataan pahit mengenai keterbatasan anggaran domestik menjadi batu sandungan utama yang melumpuhkan ambisi modernisasi pertahanan Britania Raya.

Mantan Kepala Komando Pasukan Gabungan Inggris, Richard Barrons, memberikan peringatan keras bahwa angkatan bersenjata Inggris saat ini berada dalam kondisi “kekosongan finansial” yang mengkhawatirkan. Ia menyebutkan bahwa London tidak akan memiliki dana yang memadai untuk pengadaan sistem persenjataan baru yang signifikan setidaknya hingga tahun 2030, sebuah jeda waktu yang sangat berisiko mengingat dinamika ancaman global yang bergerak begitu cepat.

Keterbatasan anggaran ini tidak hanya menyasar pada alutsista berat yang konvensional, tetapi juga melumpuhkan kemampuan Inggris dalam mengadopsi teknologi perang masa depan. Barrons memaparkan bahwa militer Inggris kekurangan kebutuhan dasar yang vital, mulai dari armada tank yang mutakhir, helikopter serbu, hingga sistem artileri jarak jauh. Lebih memprihatinkan lagi, keterbatasan ini juga mencakup sektor teknologi tinggi seperti drone kamikaze dan sistem pertahanan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang kini menjadi standar dalam konflik modern.

Kondisi ini secara sistematis mulai menggerus basis industri pertahanan dalam negeri Inggris, di mana banyak perusahaan manufaktur senjata mulai mempertimbangkan untuk merelokasi produksi mereka ke luar negeri karena ketiadaan kontrak jangka panjang dari pemerintah sendiri. Krisis ini menciptakan kerentanan strategis yang membuat Inggris tampak seperti macan kertas dalam hal kapasitas produksi militer mandiri.

Meskipun menghadapi hambatan finansial yang mencekik, Inggris tidak menyurutkan langkah strategisnya di panggung internasional. London justru mempercepat pembentukan kekuatan maritim baru melalui kerangka Joint Expeditionary Force (JEF) yang melibatkan negara-negara Eropa Utara dan Baltik. Panglima Angkatan Laut Inggris, Gwyn Jenkins, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa sepuluh negara anggota JEF telah menyepakati komitmen untuk membangun kekuatan maritim terpadu yang dirancang sebagai komplemen bagi kekuatan NATO.

Rusia Buka Peluang Pasok Minyak ke Indonesia Jadi Kunci di Tengah Konflik Global

Aditya — Thu, 16 Apr 2026 05:48:11 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Indonesia menghadapi dinamika baru dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global, terutama akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi minyak dunia. Gangguan di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur vital perdagangan energi internasional mendorong pemerintah untuk mencari alternatif pasokan guna memastikan stabilitas energi tetap terjaga.

Dalam situasi tersebut, Rusia muncul sebagai salah satu mitra potensial yang mampu menyuplai kebutuhan minyak Indonesia. Kesepakatan yang sedang dijajaki antara kedua negara dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat cadangan energi nasional, sekaligus mengurangi risiko gejolak pasokan akibat konflik berkepanjangan di kawasan lain.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan bahwa tambahan pasokan minyak dari Rusia berpotensi membawa Indonesia ke posisi yang lebih aman dalam hal ketahanan energi. Ia menilai, jika suplai dapat terjamin secara berkelanjutan, maka tekanan terhadap stabilitas energi dalam negeri dapat diminimalkan.

Menurutnya, dalam kondisi global saat ini, negara-negara produsen minyak memiliki peran dominan dalam menentukan arah pasar energi. Mereka tidak hanya mengatur harga, tetapi juga volume produksi serta negara tujuan distribusi. Hal ini membuat akses terhadap minyak menjadi tidak sepenuhnya bebas, melainkan sangat dipengaruhi oleh kebijakan geopolitik dan kepentingan strategis masing-masing negara.

Situasi tersebut juga menjelaskan mengapa tidak semua negara dapat dengan mudah membeli minyak dari Rusia. Meskipun secara finansial mampu, beberapa negara tetap terikat oleh kebijakan internasional yang membatasi perdagangan energi dengan Moskow. Salah satu faktor utama adalah adanya skema pembatasan harga minyak Rusia yang diberlakukan oleh Uni Eropa, negara-negara G7, dan sekutunya sejak akhir 2025.

Prabowo-Putin Bahas Kerja Sama, Indonesia Jajaki Pasokan Energi Rusia

Aditya — Tue, 14 Apr 2026 14:36:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kenegaraan ke Rusia pada Senin, 13 April 2026, dengan membawa agenda strategis yang berfokus pada penguatan kerja sama bilateral, terutama di sektor energi. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian kondisi global yang terus berkembang.

Sebelumnya, Prabowo bertolak menuju Moskow pada Minggu malam, 12 April 2026, untuk melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pertemuan ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah dinamika geopolitik dunia yang mengalami perubahan signifikan, termasuk ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat serta fluktuasi harga energi global.

Pemerintah Indonesia melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kerja sama di sektor energi menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Fokus utama adalah memastikan pasokan energi, khususnya minyak, tetap tersedia secara stabil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat.

Menurut Teddy, pemerintah berupaya melanjutkan hubungan kerja sama yang sudah terjalin dengan Rusia, sekaligus membuka peluang baru yang dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, terutama dari sisi harga dan keberlanjutan pasokan. Ia menekankan bahwa stabilitas energi merupakan faktor krusial dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.

Selain membahas energi, kedua pemimpin negara juga dijadwalkan bertukar pandangan mengenai kondisi geopolitik global. Indonesia dalam hal ini berupaya mempertahankan posisi sebagai negara non-blok yang aktif menjaga keseimbangan hubungan internasional, sekaligus berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian dunia.

Krisis Energi Memanas, Serangan Ukraina Hambat Jalur Minyak Rusia ke Dunia

Aditya — Fri, 27 Mar 2026 08:58:16 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina kembali membawa dampak besar terhadap pasar energi global. Dalam perkembangan terbaru, serangkaian serangan yang dilakukan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia dilaporkan telah mengganggu sekitar 40 persen kapasitas ekspor minyak negara tersebut. Gangguan ini setara dengan sekitar 2 juta barel minyak per hari, angka yang cukup signifikan dalam rantai pasokan energi dunia.

Situasi ini terjadi di tengah kondisi global yang sudah lebih dulu tertekan akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Ketika banyak negara mengandalkan Rusia sebagai salah satu pemasok alternatif energi, gangguan distribusi dari negara tersebut justru memperburuk ketidakpastian pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan Eropa, tetapi juga merambat ke Asia dan wilayah lainnya yang bergantung pada stabilitas harga minyak.

Sepanjang Maret 2026, intensitas serangan Ukraina terhadap fasilitas energi Rusia meningkat tajam. Beberapa target utama mencakup pelabuhan ekspor strategis seperti Novorossiysk, serta Primorsk dan Ust-Luga. Ketiga lokasi tersebut merupakan jalur vital bagi distribusi minyak Rusia ke pasar internasional.

Serangan di titik-titik ini dilaporkan memicu kebakaran besar dan memaksa penghentian sementara aktivitas ekspor. Infrastruktur yang rusak membutuhkan waktu untuk diperbaiki, sehingga aliran minyak tidak dapat segera kembali normal. Selain itu, gangguan operasional di pelabuhan menyebabkan antrean panjang kapal tanker yang tidak bisa segera melakukan bongkar muat.

Tidak hanya pelabuhan, jalur distribusi darat juga mengalami hambatan serius. Salah satu yang paling terdampak adalah jaringan pipa Druzhba pipeline yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan energi ke Eropa sejak era Uni Soviet. Sejak awal 2026, aliran minyak melalui pipa tersebut dilaporkan terhenti akibat kerusakan infrastruktur di wilayah Ukraina.

Pada masa normal, pipa Druzhba mampu mengalirkan lebih dari 1 juta barel minyak per hari ke berbagai negara Eropa. Terhentinya jalur ini menambah tekanan terhadap pasokan energi regional, sekaligus memaksa negara-negara tujuan untuk mencari sumber alternatif dengan harga yang lebih tinggi.

Ukraina Kirim Robot ke Garis Depan, Inovasi Militer Masuki Babak Baru

Aditya — Tue, 17 Mar 2026 23:21:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Perkembangan teknologi militer memasuki babak baru setelah Ukraina mulai memanfaatkan robot humanoid dalam operasi di garis depan konflik melawan Rusia. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam cara perang modern dijalankan, dengan teknologi robotika dan kecerdasan buatan semakin mengambil peran yang sebelumnya didominasi manusia.

Robot yang digunakan merupakan Phantom Mk-I, hasil pengembangan perusahaan robotika Foundation. Dua unit robot tersebut dikirim pada Februari dan langsung difungsikan untuk misi pengintaian di wilayah garis depan. Penggunaan robot humanoid dalam situasi tempur aktif seperti ini disebut sebagai yang pertama dalam konflik tersebut, sekaligus menjadi indikasi arah baru dalam strategi militer global.

Salah satu pendiri Foundation, Mike LeBlanc, menyampaikan bahwa penggunaan robot dalam peperangan didorong oleh pertimbangan moral. Ia menilai bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko korban jiwa di pihak manusia, khususnya bagi prajurit yang berada di garis depan. Dalam pandangannya, menggantikan manusia dengan mesin dalam situasi berbahaya merupakan langkah yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kemanusiaan.

Pengembangan Phantom Mk-I sendiri tidak berhenti pada fungsi pengintaian. Berdasarkan laporan media internasional Time, robot tersebut dirancang untuk mampu mengoperasikan berbagai jenis senjata yang lazim digunakan oleh manusia. Dalam uji coba di fasilitas perusahaan di San Francisco, robot ini diketahui mampu menggunakan revolver, pistol semi-otomatis, hingga senapan serbu, termasuk varian yang menyerupai M-16.

Kemampuan ini memunculkan perdebatan baru terkait batasan penggunaan teknologi dalam konflik bersenjata. Di satu sisi, robot dapat mengurangi risiko bagi tentara manusia. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang potensi eskalasi konflik jika mesin yang dilengkapi kecerdasan buatan diberi kewenangan dalam penggunaan kekuatan mematikan.

Data dari platform resmi United24 menunjukkan bahwa sepanjang Januari saja, Ukraina telah menjalankan ribuan operasi berbasis robotika. Sebagian besar digunakan untuk keperluan logistik, seperti pengiriman amunisi, senjata, dan perbekalan ke garis depan. Namun, beberapa unit juga dilaporkan dilengkapi senjata seperti Kalashnikov dan bahan peledak, yang menunjukkan pergeseran fungsi dari sekadar pendukung menjadi bagian aktif dalam operasi tempur.

WhatsApp Tak Bisa Diakses di Rusia, Isu Keamanan Data dan Kedaulatan Digital Menguat

Aditya — Fri, 13 Feb 2026 11:54:21 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Rusia akhirnya mengeksekusi kebijakan kontroversial dengan memblokir penuh akses ke WhatsApp, aplikasi pesan instan milik Meta. Keputusan ini diumumkan pada Kamis, 12 Februari 2026, dan langsung berdampak pada sekitar 100 juta pengguna aktif di negara tersebut. Bagi banyak warga, WhatsApp selama ini bukan sekadar aplikasi komunikasi, melainkan sarana vital untuk bisnis, pendidikan, hingga hubungan keluarga lintas negara.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena WhatsApp dianggap tidak mematuhi regulasi domestik, khususnya kewajiban penyimpanan data pengguna di server lokal Rusia. “WhatsApp tidak tunduk pada hukum nasional. Karena itu, pemblokiran diberlakukan. Sebagai gantinya, warga dapat menggunakan Max, aplikasi pesan buatan dalam negeri yang kami posisikan sebagai messenger nasional,” ujar Peskov.

Max bukan sekadar aplikasi pesan biasa. Sejak 2025, aplikasi ini diwajibkan terpasang di semua perangkat baru yang dijual di Rusia. Pemerintah juga mewajibkan pegawai negeri, guru, dan siswa untuk menggunakannya. Dengan fitur yang diklaim mirip “super-app” seperti WeChat di Tiongkok, Max diharapkan menjadi pusat komunikasi, pembayaran, hingga layanan publik.

Namun, laporan dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa Max tidak memiliki sistem enkripsi end-to-end seperti WhatsApp. Artinya, pesan yang dikirim dan diterima dapat diakses oleh pihak ketiga, termasuk pemerintah. Aktivis hak digital menilai hal ini membuka peluang pengawasan lebih luas terhadap percakapan warga, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terkait privasi.

Meta, perusahaan induk WhatsApp, menilai kebijakan Rusia sebagai bentuk pemaksaan. Dalam pernyataan resmi di platform X, WhatsApp menyebut bahwa pemblokiran ini adalah upaya isolasi digital yang merugikan jutaan pengguna.

“Hari ini pemerintah Rusia mencoba memblokir WhatsApp sepenuhnya sebagai upaya mendorong warganya beralih ke aplikasi pengawasan buatan dalam negeri,” tulis WhatsApp .

AS Klaim Masalah Utama Damai Ukraina–Rusia Tinggal Satu

Aditya — Thu, 22 Jan 2026 21:27:06 +0000

Swiss, ERANASIONAL.COM – Perang Ukraina yang telah mengguncang stabilitas global selama hampir empat tahun kembali menjadi sorotan dunia dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2026 di Davos, Swiss. Di tengah suasana penuh ketidakpastian, pernyataan mengejutkan datang dari utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, yang mengklaim bahwa hambatan utama menuju perdamaian Ukraina–Rusia kini telah mengerucut dan solusi permanen disebut berada dalam jangkauan.

Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian komunitas internasional. Setelah bertahun-tahun konflik berdarah tanpa kejelasan akhir, setiap sinyal gencatan senjata selalu disambut dengan harapan, namun juga dibayangi skeptisisme mendalam. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa upaya damai kerap kandas sebelum mencapai hasil konkret.

Namun, Davos 2026 menghadirkan dinamika berbeda. Di tengah tekanan ekonomi global, kelelahan perang, dan perubahan konstelasi politik internasional, diplomasi kembali bergerak ke garis depan.

Perang Ukraina tidak muncul secara tiba-tiba. Akar konflik dapat ditelusuri sejak 2014, ketika Rusia menganeksasi Krimea dan konflik bersenjata pecah di wilayah Donbas. Ketegangan semakin meningkat seiring ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, yang dipandang Moskow sebagai ancaman langsung terhadap doktrin keamanan nasional Rusia.

Bagi Rusia, ekspansi NATO ke Eropa Timur dianggap melanggar “garis merah” strategis. Sementara bagi Ukraina, integrasi dengan Barat adalah hak kedaulatan penuh sebagai negara merdeka. Benturan kepentingan inilah yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka.

Puncaknya terjadi pada 24 Februari 2022, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan apa yang disebutnya sebagai “operasi militer khusus”. Serangan besar-besaran dari darat, laut, dan udara mengguncang Ukraina dan memicu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.

Meski banyak pihak memprediksi Kyiv akan jatuh dalam waktu singkat, perlawanan sengit Ukraina dengan dukungan militer dan finansial dari negara-negara Barat berhasil menggagalkan skenario tersebut. Pasukan Rusia mundur dari wilayah utara, dan konflik berubah menjadi perang atrisi yang panjang di wilayah timur dan selatan Ukraina.

Sepanjang 2023 hingga 2024, garis depan relatif statis namun sangat mematikan. Ribuan nyawa melayang dalam pertempuran parit yang brutal, sementara kedua belah pihak terus menguras sumber daya.

Menteri Hukum Sebut Eks Brimob Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia Terancam Kehilangan Status WNI

Aditya — Sun, 18 Jan 2026 20:13:56 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa status kewarganegaraan Muhammad Rio, mantan anggota Satuan Brimob Polda Aceh, berpotensi hilang secara otomatis apabila terbukti bergabung dengan tentara asing tanpa izin Presiden. Rio diduga telah menjadi tentara bayaran yang bergabung dengan pasukan Rusia dalam konflik bersenjata melawan Ukraina.

“Kalau benar yang bersangkutan menjadi tentara asing tanpa izin Presiden, maka kewarganegaraannya otomatis hilang,” kata Supratman saat dihubungi pada Sabtu (17/1/2026).

Supratman menjelaskan bahwa ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan Indonesia. Jika status kewarganegaraan Rio dinyatakan gugur, maka kementerian terkait dapat segera mengambil langkah administratif lanjutan.

Menurutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dengan pencabutan dokumen keimigrasian, termasuk paspor yang bersangkutan.

“Langkah administratif dapat dilakukan sesuai ketentuan, termasuk pencabutan paspor,” ujarnya.

Saat ini, Muhammad Rio diduga berada di wilayah Donbass, kawasan konflik di Ukraina timur, dan bergabung dengan pasukan Rusia sebagai tentara bayaran.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Komisaris Besar Joko Krisdiyanto mengungkapkan bahwa Rio sempat mengirimkan pesan WhatsApp kepada anggota Provos Satuan Brimob Polda Aceh serta sejumlah atasannya pada 7 Januari 2026. Dalam pesan tersebut, Rio mengaku telah bergabung dengan tentara bayaran Rusia.

Korut Nyatakan Kesetiaan Abadi ke Rusia, Kim Jong Un Sebut Aliansi Korut–Rusia Bersifat Permanen

Aditya — Sat, 10 Jan 2026 04:32:45 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un kembali menegaskan komitmen negaranya untuk mempererat hubungan strategis dengan Rusia. Dalam sebuah surat balasan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, Kim menyatakan bahwa Korea Utara siap menjadi sekutu abadi Rusia dan akan terus mendukung kebijakan Moskow dalam berbagai bidang.

Pernyataan tersebut disampaikan Kim Jong-un melalui surat resmi yang dilaporkan oleh kantor berita pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), pada Jumat (9/1/2026). Surat itu merupakan balasan atas pesan sebelumnya yang dikirimkan Putin kepada Kim, meski KCNA tidak merinci waktu maupun konteks pengiriman surat dari Presiden Rusia tersebut.

Dalam suratnya, Kim menekankan bahwa kerja sama antara Pyongyang dan Moskow akan terus berlanjut dan berkembang sejalan dengan kerangka kemitraan strategis komprehensif yang telah disepakati kedua negara.

“Kerja sama erat kita akan terus berlanjut di berbagai bidang sesuai dengan semangat kemitraan strategis komprehensif antara Republik Rakyat Demokratik Korea dan Federasi Rusia, kepentingan strategis kedua negara, serta aspirasi dan keinginan rakyat kedua bangsa,” tulis Kim Jong Un.

Lebih lanjut, Kim Jong-un secara terbuka menyatakan kesetiaannya kepada Presiden Putin dan menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah Rusia. Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa hubungan Korut–Rusia tidak bersifat sementara, melainkan dibangun dalam jangka panjang.

“Saya akan sepenuhnya menghormati dan tanpa syarat mendukung semua kebijakan yang Anda jalankan serta keputusan yang Anda buat. Saya siap untuk selalu berdiri bersama Anda dan Rusia. Pilihan ini tidak akan berubah dan akan tetap abadi,” ujar Kim dalam surat tersebut.

Pernyataan ini memperlihatkan posisi politik Korea Utara yang semakin tegas berpihak pada Rusia, terutama di tengah dinamika geopolitik global dan konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Korea Utara dan Rusia memang menunjukkan penguatan signifikan, baik di bidang diplomatik, ekonomi, maupun militer. Kedua negara semakin intens melakukan pertukaran pejabat tingkat tinggi serta kerja sama strategis yang dinilai melampaui hubungan diplomatik biasa.

Puncak penguatan hubungan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2024. Perjanjian ini mencakup klausul penting berupa dukungan militer timbal balik, di mana kedua negara berkomitmen untuk saling membantu apabila salah satu pihak diserang oleh negara ketiga.

Kesepakatan tersebut menuai perhatian luas dari komunitas internasional karena dinilai dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur dan Eropa Timur.

Salah satu indikator paling nyata dari eratnya hubungan Korut dan Rusia adalah keterlibatan langsung Pyongyang dalam konflik Rusia–Ukraina. Korea Utara dilaporkan telah mengirimkan pasukan untuk membantu militer Rusia di medan perang.

Berdasarkan laporan badan intelijen Korea Selatan (Korsel), Korut diperkirakan mengerahkan hingga 15.000 prajurit untuk mendukung operasi militer Rusia. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 personel dilaporkan tewas dalam pertempuran.

Tak hanya mengirim pasukan tempur, Pyongyang juga memberikan dukungan teknis. Pada Agustus 2025, Korea Utara mengirim sekitar 1.000 insinyur militer ke wilayah Kursk, Rusia bagian barat. Para insinyur tersebut bertugas membantu militer Rusia dalam proses pembersihan ranjau sisa pertempuran dengan pasukan Ukraina.

Langkah ini memperkuat pandangan bahwa aliansi Korut–Rusia telah berkembang menjadi kerja sama militer aktif, bukan sekadar dukungan politik atau diplomatik.

Penguatan hubungan antara Pyongyang dan Moskow memicu kekhawatiran di kawasan Asia Timur, khususnya di Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Para analis menilai aliansi ini berpotensi meningkatkan ketegangan regional, terutama terkait isu nuklir dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

Di sisi lain, bagi Korea Utara, hubungan erat dengan Rusia dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi tawarnya di tengah sanksi internasional yang masih membelit negara tersebut. Sementara bagi Rusia, dukungan Korut memberikan tambahan sumber daya dan legitimasi politik di tengah isolasi dari negara-negara Barat.

Pernyataan Kim Jong-un mengenai “sekutu abadi” menandakan bahwa Pyongyang dan Moskow tengah membangun hubungan jangka panjang yang berlandaskan kepentingan strategis bersama. Hubungan ini diperkirakan akan terus berkembang, terutama dalam konteks militer, teknologi, dan diplomasi internasional.

Dengan dinamika global yang semakin kompleks, kemitraan Korut–Rusia dipastikan akan terus menjadi sorotan dunia internasional dalam waktu yang lama.

Ketegangan Memuncak, AS Sita Tanker Rusia di Tengah Konflik Venezuela

Aditya — Wed, 07 Jan 2026 19:41:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia memasuki fase berbahaya baru di awal Januari 2026 setelah angkatan laut AS berhasil menyita sebuah kapal tanker berbendera Rusia yang terkait dengan perdagangan minyak Venezuela di Samudera Atlantik. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, dan telah memicu kecaman keras dari Moskow yang menyebut tindakan AS sebagai pelanggaran hukum maritim atau bahkan perompakan bersenjata.

Pada 7 Januari 2026, pasukan AS, bekerja sama dengan Coast Guard dan militer, memburu dan akhirnya mengambil alih sebuah tanker bermuatan minyak yang sebelumnya dikenal sebagai Bella-1 setelah pengejaran yang berlangsung selama lebih dari dua minggu melintasi Laut Karibia hingga ke Atlantik Utara. Kapal tersebut telah dipindahkan benderanya menjadi Rusia dan kini dikenal sebagai Marinera.

Menurut pernyataan dari komando militer AS, penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah pengadilan federal Amerika Serikat, dengan argumen bahwa kapal itu melanggar sanksi ekonomi terkait jaringan ”dark fleet” yang mengangkut minyak dari Venezuela ke berbagai tujuan secara ilegal.

Sementara itu AS juga dilaporkan telah menyita kapal lain di Karibia yang diduga terlibat dalam pelanggaran sanksi. Pemerintah Washington menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menegakkan blokade terhadap ekspor minyak Venezuela yang menurut AS mendukung kegiatan ilegal dan ancaman keamanan regional.

Menanggapi penyitaan tersebut, Rusia secara tegas mengecam tindakan AS, menyatakan bahwa mengambil alih kapal yang beroperasi di perairan internasional di laut lepas tanpa persetujuan negara pemilik adalah tindakan yang mencederai hukum laut internasional. Kota Moskow melalui Kementerian Transportasinya juga menegaskan bahwa Marinera sempat menerima izin sementara untuk berlayar di bawah bendera Rusia sebelum kehilangan kontak dengan pihaknya.

Seorang anggota parlemen Rusia bahkan menyebut tindakan AS tersebut sebagai “perompakan luar biasa” karena menurutnya AS menggunakan kekuatan militer terhadap kapal yang secara sah terdaftar di bawah hukum negara lain. Tuduhan ini memperburuk hubungan yang sudah tegang antara kedua kekuatan besar dunia tersebut.

Insiden ini terjadi di tengah krisis besar di Venezuela. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah AS telah melancarkan operasi yang tidak terduga, termasuk penangkapan mantan Presiden Nicolás Maduro dan klaim bahwa Washington sekarang bermaksud memanfaatkan sumber daya minyak Venezuela secara langsung untuk pasar global. Pemerintah AS bahkan menyatakan rencana untuk mengendalikan hingga puluhan juta barel minyak Venezuela demi kepentingan ekonomi dan stabilitas pasokan energi internasional.

Langkah ini tentu memiliki dampak luas. Venezuela adalah salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, dan kedekatannya dengan Rusia yang secara tradisional menjadi sekutu kuat Caracas membuat konflik ini menjadi lebih dari sekadar persoalan satu kapal. Rusia sendiri telah memberikan perlindungan bendera kepada puluhan kapal tanker lain di armada bayangan global yang melayani negara-negara yang dikenai sanksi seperti Venezuela dan Iran, sebagai bentuk strategi untuk mempertahankan pengaruhnya di sektor energi dunia.

Meski konflik ini belum berubah menjadi konfrontasi militer langsung antara Rusia dan AS, peristiwa penyitaan Marinera menunjukkan bahwa hubungan kedua negara dapat dengan cepat memburuk dalam konteks persaingan strategis global terutama ketika melibatkan kepentingan energi, hukum internasional, dan kekuatan militer di laut lepas.

Beberapa analis menilai bahwa operasi AS yang intensif di kawasan tersebut juga berkaitan dengan upaya untuk mengalihkan perhatian Rusia dari konflik di Eropa Timur, khususnya di Ukraina, serta untuk menekan sekutu-sekutu Moskow di Amerika Latin. Sementara itu, Moskow melihat tindakan Washington sebagai bentuk tekanan yang berlebihan dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain.

Penyitaan tanker dan ketegangan yang meningkat dapat memiliki dampak signifikan terhadap pasar minyak global. Ketidakstabilan di kawasan Amerika Latin, dikombinasikan dengan risiko eskalasi militer, dapat memicu volatilitas harga minyak serta merubah aliansi strategis antara negara-negara produsen minyak.

Sementara itu, hubungan AS–Rusia yang sudah berada pada titik rendah berkaitan dengan ketegangan di Eropa dan Timur Tengah kini menghadapi ujian lebih lanjut di Samudera Atlantik. Bagaimana kedua negara besar ini mengelola konflik ini di masa depan bisa menjadi indikator penting bagi stabilitas geopolitik global pada era pasca-pandemi dan di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin tajam.

RI – Rusia Jajaki Kerja Sama Sektor Maritim, AHY: Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Agung Nugroho — Fri, 07 Nov 2025 21:37:23 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Indonesia dan Rusia sepakat untuk memperkuat hubungan strategis di bidang infrastruktur dan konektivitas kemaritiman melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar di Jakarta, Kamis (6/11/2025) kemarin.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Ketua Dewan Maritim Federasi Rusia yang juga Penasehat Presiden Federasi Rusia, Nikolai Patrushev.

Menko Infra AHY menyebut penandatanganan ini menandai babak baru hubungan kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun.

“Hari ini kita membuka babak baru dalam hubungan antara Indonesia dan Rusia. Persahabatan ini menjadi fondasi kokoh yang akan membawa kedua negara berlayar bersama menuju kemakmuran dan perdamaian dunia,” ujar Menko AHY dalam kutipan siaran pers laman Kemenko IPK di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Ia menegaskan, kerja sama ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Maju 2045, di mana penguatan sektor maritim menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.

“Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan sektor maritim sebagai tulang punggung logistik nasional, termasuk memperkuat jaringan tol laut dan meningkatkan kapasitas pelabuhan utama,” kata Menko AHY.

Menko AHY juga menyoroti pentingnya transformasi menuju pelabuhan hijau dan ramah lingkungan sebagai arah baru pembangunan maritim Indonesia.

“Transformasi menuju pelabuhan hijau bukan hanya meningkatkan efisiensi logistik, melainkan juga memperkuat konektivitas dari Aceh hingga Papua. Inisiatif ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.

Ketua Dewan Maritim Federasi Rusia yang juga Penasehat Presiden Federasi Rusia, Nikolai Patrushev, menjelaskan bahwa pertemuan bilateral ini membahas sejumlah agenda penting di bidang kemaritiman, mulai dari pengembangan perkapalan, pelabuhan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia maritim sipil.

“Hari ini kami menjalankan konsultasi internasional yang berkaitan dengan pengembangan kerja sama dua negara di bidang kemaritiman. Agenda kami mencakup isu-isu pengembangan bersama di bidang perkapalan, infrastruktur pelabuhan, pelayaran dagang, dan penguatan SDM maritim,” ujar Nikolai Patrushev.

Ia menambahkan bahwa Rusia memiliki pengalaman panjang dalam industri kelautan, teknologi maritim, dan logistik yang siap dibagikan kepada Indonesia.

“Rusia memiliki pengalaman besar di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi kelautan. Kami siap berbagi pengalaman dan bekerja sama untuk memperkuat ekonomi maritim yang kompetitif di tingkat regional maupun global,” katanya.

Patrushev juga menyampaikan bahwa Dewan Maritim Federasi Rusia dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin dan memiliki mandat strategis untuk mengoordinasikan kebijakan nasional di sektor kemaritiman.

“Salah satu tugas utama Dewan Maritim Federasi Rusia adalah pengembangan industri perkapalan, penelitian dan inovasi teknologi laut, serta infrastruktur pelabuhan,” ujarnya.

Sebelum penandatanganan MoU, delegasi Dewan Maritim Federasi Rusia telah melakukan kunjungan ke PT Pelindo dan PT PAL Indonesia di Surabaya pada 5 November 2025. Dalam kunjungan tersebut, delegasi meninjau fasilitas pelabuhan dan galangan kapal serta menjajaki peluang kolaborasi industri maritim bersama pemerintah daerah dan BUMN.

Melalui MoU ini, Indonesia dan Rusia sepakat bekerja sama di enam bidang utama, yaitu transformasi pelayaran berkelanjutan, riset ilmiah dan teknis, pengembangan pelabuhan hijau, modernisasi galangan kapal, peningkatan kapasitas SDM maritim, serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

“Seluruh upaya ini berangkat dari semangat yang sama, yaitu mewujudkan kemakmuran bersama Indonesia dan Rusia. Semoga kerja sama ini menjadi jembatan yang mempererat persahabatan abadi antara dua bangsa besar,” pungkas Menko AHY.

Trump Umumkan Uji Coba Nuklir Dimulai Lagi, Rusia Santai tapi Waspada

Fyan Hadi — Fri, 31 Oct 2025 13:31:37 +0000

Moskow, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Rusia memberikan tanggapan berhati-hati terhadap pengumuman mengejutkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang memerintahkan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir setelah lebih dari tiga dekade moratorium.

Dalam konferensi pers yang dikutip Reuters dan kantor berita TASS pada Jumat (31/10/2025), juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa Rusia hingga kini tidak mengetahui adanya negara lain yang sedang menggelar uji coba nuklir seperti yang disebut Trump.

“Saat ini moratorium uji coba nuklir masih berlaku,” ujar Peskov.
“Presiden Trump mengatakan negara lain tengah melakukan uji coba, tetapi kami tidak mengetahui negara mana pun yang melakukannya,” tambahnya.

Trump sebelumnya memerintahkan Pentagon untuk segera melanjutkan kembali program uji coba senjata nuklir AS. Keputusan ini mengakhiri moratorium yang sudah berlangsung selama 33 tahun.

Langkah Trump muncul setelah Rusia dilaporkan melakukan uji coba dua sistem persenjataan berkemampuan nuklir, rudal jelajah Burevestnik dan drone bawah laut Poseidon dalam beberapa hari terakhir.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan keputusan ini diambil karena “negara lain juga tengah menguji program senjata mereka,” dan menambahkan bahwa proses uji coba AS akan “segera dimulai.”

Sementara Peskov menegaskan, hingga kini Rusia belum menerima pemberitahuan resmi dari Washington mengenai perubahan posisi AS terhadap uji coba nuklir.

Ketika ditanya apakah pernyataan Trump bisa memicu perlombaan senjata nuklir baru, Peskov menjawab singkat, “Tidak juga.”

Peskov meyakinkan bahwa uji coba rudal jelajah Burevestnik pada 21 Oktober dan drone Poseidon pada 28 Oktober, yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, jelas bukanlah uji coba senjata nuklir.

“Jika (Trump) dengan cara tertentu menyebut uji coba Burevestnik sebagai uji coba nuklir yang dilakukan negara lain, maka itu sama sekali tidak akurat. Semua negara terus mengembangkan sistem pertahanan mereka, tetapi ini bukan merupakan uji coba nuklir,” ujar Peskov menjelaskan.

Putin, yang memimpin negara dengan pasokan senjata nuklir terbesar di dunia, telah berulang kali mengatakan jika ada negara yang menguji coba senjata nuklir, maka Rusia juga akan melakukannya.

“Saya ingin kembali mengingatkan pernyataan Presiden Putin, yang telah diulang berkali-kali: Jika seseorang melanggar moratorium, Rusia akan bertindak sesuai dengan itu,” ucap Peskov.

Rusia pasca-Soviet tidak pernah melakukan uji coba senjata nuklir. Uni Soviet terakhir kali menguji coba nuklir pada tahun 1990, sedangkan AS terakhir kali pada tahun 1992 dan China pada tahun 1996. (*)