“KPK telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada 66 Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan di Rutan Cabang KPK,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu, (24/4/2024).

Ali mengatakan keputusan tersebut diambil dari hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap PNS KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Pengawasan, dan Unsur Kepegawaian.

“Dari pemeriksaan itu, 66 pegawai terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS yaitu Pasal 4 huruf i; Pasal 5 huruf a; dan Pasal 5 huruf k,” kata Ali.

Dia menuturkan setelah hasil pemeriksaan keluar, Sekretaris Jenderal KPK selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin tingkat berat* berupa Pemberhentian sebagai PNS pada 17 April 2024.

Pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak Keputusan Hukuman Disiplin diserahkan kepada para pegawai.

“Keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas,” ucap dia

Ali mengatakan sanksi yang diberikan kepada pegawai yang terbukti memeras tahanan bukan hanya pemberhentian. Dia menyebut KPK juga telah menetapkan 15 PNS lainnya menjadi tersangka. Para tersangka itu, kata dia, juga sudah ditahan dan akan dilakukan proses penyidikan hingga penuntutan di pengadilan.

Kasus pungutan liar dan pemerasan di rutan KPK terungkap pada 2023 lalu. KPK menduga puluhan pegawainya melakukan pungutan liar dan pemerasan kepada para tahanan. Dari pungutan liar itu, para tahanan akan diberikan keleluasaan seperti memakai ponsel. Pungli ini diduga telah terjadi sejak 2019-2023 dengan uang yang dikumpulkan mencapai Rp 6,3 miliar.

Tiga orang pengendali tersebut adalah Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, Pelaksana Tugas Kepala Rutan KPK periode 2020–2021 Ristanta, dan Koordinator Keamanan dan Ketertiban Rutan KPK Sopian Hadi.

“Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa permintaan maaf secara terbuka langsung,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang kode etik di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Dewas KPK menyatakan para terperiksa terbukti melanggar Peraturan Dewas dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas jabatan sebagai insan KPK.

“Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi, baik dalam pelaksana tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 tahun 2021,” ujar Tumpak.

Dalam sidang kode etik tersebut, Dewas KPK juga merekomendasikan ketiga pegawai lembaga antirasuah itu dikenakan hukuman disiplin kepegawaian.

“Merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna penjatuhan hukuman disiplin kepada terperiksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya, tim penyidik KPK telah menetapkan Ristanta, Achmad Fauzi, dan Sopian Hadi bersama 12 orang pegawai KPK lainnya sebagai tersangka dalam perkara pungli di Rutan cabang KPK.

Sebanyak 15 orang pegawai yang berstatus tersangka tersebut kini sedang menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya.

Para tersangka diketahui memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, hingga informasi sidak..

Besaran uang untuk mendapatkan layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp300 ribu sampai dengan Rp20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai ataupun melalui rekening bank penampung.

Rentang waktu 2019-2023, besaran jumlah uang yang diterima para tersangka sejumlah sekitar Rp6,3 Miliar dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali, baik aliran uang maupun penggunaannya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Padahal, KPK biasanya menahan para tersangka kasus korupsi yang ditanganinya ke Rutan KPK di Gedung K4, Gedung C1, dan Rumah Tahanan TNI AL di Guntur.

“Ini terkait dengan masalah psikologis tentunya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur dalam konferensi pers di gedung KPK, Jumat (15/3/2024).

Menurut dia, satu dari 15 tersangka kasus pungli tersebut adalah mantan Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi. Keberadaan Fauzi berpotensi menimbulkan masalah psikologis bagi pegawai rutan yang bertugas jika ditempatkan pada Rutan KPK atau pun Guntur.

“Secara psikologis itu berpengaruh kepada rekan-rekan yang saat ini sudah dilakukan rolling, dan lain-lain ini kan bosnya, pimpinannya,” kata dia.

Selain itu, menurut Asep, penempatan para tersangka di Rutan Polda Metro Jaya sebagai upaya mencegah pola pidana yang sama terulang. Lembaga Antirasuah tersebut ingin seluruh petugas rutannya tak lagi memberikan keistimewaan kepada para tahanan.

KPK pun telah berkoordinasi dengan Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto soal penitipan para tersangka. Karyoto sendiri dulunya adalah pegawai KPK dengan jabatan Deputi Penindakan pada 2020-2023.

“Kapolda menyambut baik untuk penempatannya [para tersangka],” ucapnya.

Dalam kasus pungli Rutan KPK, ada 93 pegawai yang terlibat. Sebanyak 90 pegawai telah menjalani sidang etik di Dewas KPK, 78 diberikan sanksi berat berupa permintaan maaf.

Sebanyak 15 orang di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka usai kasus tersebut dilanjutkan pada tahap pidana.

Para tersangka diduga menarik pungli di Rutan KPK sejak 2019. Besaran uang pungli yang didapat kelompok ini mencapai Rp6,3 miliar. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Daftar 15 tersangka pungli Rutan KPK

“Telah dijadwalkan beberapa waktu lalu, untuk mereka dapat hadir sebagai tersangka pada hari ini di gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Dari informasi yang dihimpun, total ada 15 orang terkait kasus ini yang dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka untuk menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK telah menjerat sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli rutan KPK. Penetapan tersangka ini berdasarkan pada hasil penyidikan yang tengah dilakukan KPK.

“Dalam proses penyidikan di KPK sudah pasti ada calon para tersangka. Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Ali Fikri menegaskan, KPK berkomitmen melakukan langkah-langkah penegakan hukum dalam kasus pungli di rutan KPK. Penegakan hukum dijalankan secara beriringan dengan proses etik maupun disiplin terhadap para pihak yang diduga terlibat.

KPK juga telah membentuk tim terdiri dari Inspektorat, Biro SDM, hingga Biro Hukum. Tim tersebut bertugas untuk menindaklanjuti persoalan pungli di rutan KPK baik dari segi etik, disiplin, maupun penindakan.

“Namun sekali lagi butuh proses kan, butuh waktu untuk kemudian menyelesaikan baik itu hukuman disiplin maupun proses penegakan hukum oleh Kedeputian Penindakan KPK,” ungkap Ali Fikri.

Untuk itu, prinsip zero tolerance diterapkan meski pihak berperkaranya karyawan sendiri.

“Hal ini sebagaimana komitmen KPK, untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran di internal lembaga, dan bentuk zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (29/2/2024).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menegaskan pihaknya juga akan memberikan sanski tegas bagi pegawai yang tidak menjadi tersangka. Hukuman disiplin bisa diterapkan untuk mereka.

Hal ini disampikan oleh Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean yang mengatakan pihaknya tak memberikan satu pelaku, Asep Jamaludin. Dewas menyerahkan pemberian sansi kepada Kesekretariatan Jenderal (Setjen) KPK.

Jumlah pungutan liar (pungli) rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tergantung fasilitas yang diminta para tahanan. Maksimal, jumlah yang berhasil dikumpulkan capai Rp70 juta per bulan.

“Bahwa uang bulanan sejumlah Rp6 juta sampai Rp70 juta diambil oleh para ‘lurah’ dari kortim atau orang kepercayaan keluarga tahanan korting,” kata anggota Dewas KPK Harjono di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Uang itu diberikan untuk membuat para pegawai KPK pura-pura buta dengan adanya fasilitas khusus di rutan. Salah satunya yakni penggunaan ponsel di dalam sel.

“Dan tidak melaporkan para tahanan KPK yang menggunakan HP di dalam rutan KPK,” ucap Harjono.

“Di Rutan Bareskrim ada sekitar 100 tahanan yang punya hak pilih,” kata Kepala Bagian Tahanan dan Barang Bukti (Kabag Tahti) Rorenmin Bareskrim Polri Kombes Gatot Agus Budi Utomo saat dikonfirmasi, Selasa, 13 Februari 2024.

Gatot mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) di Rutan Bareskrim Polri. TPS itu akan melayani 100 tahanan yang hendak menyalurkan hak pilihnya tersebut.

“Sesuai hasil koordinasi dengan KPU kota Jaksel akan disiapkan 1 TPS di Rutan Bareskrim untuk melayani tahanan yang sudah terdaftar dan memiliki hak pilih,” ujar Gatot.

TPS itu sama dengan tempat pemungutan suara lainnya, yakni terdapat petugas yang ditunjuk oleh KPU. Yakni ada tujuh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan dua pengamanan langsung (Pamsung).

Pekalongan – Petugas dan Warga Binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Pekalongan ikut merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah meski terbatas dari dunia luar dan masih harus menjalani masa hukuman.

“Para petugas dan warga binaan melaksanakan Salat Id di dalam rutan pukul 06.15 WIB,” kata Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIA Pekalongan, Anggit Yongki Setiawan, Minggu (10/7/2022).

Usai melaksanakan Salat, mereka melakukan penyembelihan 6 hewan kurban yang berasal dari petugas dan mitra rutan.

“Total ada 6 ekor hewan kurban, semuanya kambing. Dari jajaran pegawai Rutan menyumbang 2 ekor kambing, dan 4 ekor kambing merupakan donasi hewan qurban dari Polres Pekalongan Kota, DPRD, Kabupaten, dan Kejaksaan Negeri Pekalongan,” terangnya.

Untuk pendistribusian daging kurban, kata Anggit, pihaknya telah membentuk panitia untuk bisa dibagikan ke WBP maupun panitia.

Menurut Anggit, perayaan Idul Adha dimaknai sebagai pengingat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan atas apa yang telah terjadi, dan harus selalu menghargai waktu dengan baik.

“Ke depannya, kami harap jajaran Rutan Pekalongan senantiasa bisa rela berkorban untuk kepentingan orang lain, dalam hal kebaikan,” pungkas Karutan Anggit. (*)