Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi melakukan transaksi yang berkaitan dengan judi online.

Data tersebut diperoleh Kemensos dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Temuan serupa juga muncul di lingkungan internal Kemensos. Dari total lebih dari 40 ribu pegawai, sebanyak 1.900 orang tercatat dalam data yang terindikasi melakukan aktivitas judi online.

Sebanyak 29 pegawai yang masuk dalam data tersebut diketahui berada di wilayah Sulawesi Selatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan temuan itu saat menghadiri Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang, Makassar, Selasa (15/9).

“Khusus yang di Kementerian Sosial pegawainya lebih dari 40 ribu. Seribu sembilan ratusnya terindikasi main judol. Dua puluh sembilan di antaranya di daerah Sulawesi Selatan,” ujar Saifullah.

Keputusan tersebut diumumkan usai kegiatan pembinaan pegawai di kantor Kemensos di Jakarta. Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperbaiki budaya kerja di lingkungan kementerian, khususnya dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap tugas negara.

Pegawai yang diberhentikan tersebut diketahui telah lama tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, dalam penjelasannya, Gus Ipul mengungkapkan bahwa yang bersangkutan tidak menjalankan tugas selama beberapa tahun terakhir, namun masih tercatat sebagai pegawai aktif. Kondisi ini dinilai tidak dapat ditoleransi karena berpotensi merugikan pelayanan publik.

Menurutnya, keberadaan ASN yang tidak menjalankan tugas secara optimal akan berdampak langsung terhadap efektivitas program-program sosial yang dijalankan pemerintah. Sebagai kementerian yang memiliki peran strategis dalam penanganan kesejahteraan masyarakat, Kemensos membutuhkan sumber daya manusia yang disiplin, profesional, dan berintegritas.

Selain pemberhentian satu PNS tersebut, Kemensos juga mengambil tindakan terhadap sejumlah tenaga pendamping sosial yang terlibat dalam program Program Keluarga Harapan. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, tercatat ada beberapa pendamping berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang juga diberhentikan karena melanggar aturan disiplin.

Langkah ini menunjukkan bahwa penegakan aturan tidak hanya berlaku bagi PNS, tetapi juga bagi seluruh tenaga kerja di lingkungan Kemensos, termasuk yang berstatus kontrak. Gus Ipul menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam program pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

]]> https://eranasional.com/100148/gus-ipul-tegas-pegawai-kemensos-mangkir-langsung-dipecat/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/97564/gus-ipul-soroti-kasus-anak-sd-di-ntt-data-kemiskinan-jadi-perhatian-utama https://eranasional.com/97564/gus-ipul-soroti-kasus-anak-sd-di-ntt-data-kemiskinan-jadi-perhatian-utama#respond Wed, 04 Feb 2026 09:08:06 +0000 https://eranasional.com/97564/gus-ipul-soroti-kasus-anak-sd-di-ntt-data-kemiskinan-jadi-perhatian-utama Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi, setelah tidak mampu membeli buku dan pena seharga Rp10.000.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa peristiwa tragis tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, karena menyangkut perlindungan anak dan keluarga rentan.

“Kami prihatin dan turut berduka. Ini tentu menjadi perhatian dan atensi kita bersama, termasuk pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Gus Ipul menekankan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan pendampingan sosial terhadap keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, negara harus hadir lebih dini agar persoalan ekonomi tidak berkembang menjadi tekanan psikologis, terutama bagi anak-anak.

“Kita harus memperkuat pendampingan dan memperkuat data. Harapannya, tidak ada keluarga miskin dan miskin ekstrem yang luput dari pendataan,” katanya.

Ia menilai bahwa persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah akurasi dan kelengkapan basis data sosial, sehingga bantuan dan perlindungan bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Mensos menjelaskan bahwa Kementerian Sosial saat ini terus berupaya membangun dan menyempurnakan basis data agar mencakup seluruh keluarga di Indonesia, termasuk mereka yang berada di kategori miskin ekstrem (desil 1) dan miskin (desil 2).

“Ini sangat penting. Kembali kepada data. Kalau datanya baik, maka intervensinya bisa tepat. Kita bisa menjangkau keluarga yang memerlukan perlindungan, rehabilitasi, maupun pemberdayaan,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa data yang kuat menjadi fondasi utama dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dasar seperti pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga.

“Peristiwa ini sungguh-sungguh menjadi keprihatinan kita bersama,” tegasnya.

Sebelumnya, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada ditemukan meninggal dunia. Anak tersebut diketahui meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada ibundanya. Dalam surat tersebut, korban berpamitan dan meminta sang ibu untuk tidak menangis.

Surat itu menjadi salah satu petunjuk yang memperlihatkan kondisi psikologis korban sebelum peristiwa tragis terjadi.

Korban diketahui tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu, seorang orang tua tunggal, bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima orang anak.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas diduga menjadi salah satu faktor tekanan yang dialami korban, meskipun pihak berwenang masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

Kasus ini kembali menyoroti kerentanan anak-anak dari keluarga miskin, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses ekonomi dan layanan sosial. Tekanan sederhana yang mungkin dianggap ringan oleh orang dewasa dapat menjadi beban berat bagi anak, terlebih jika tidak ada ruang aman untuk bercerita atau mendapatkan bantuan.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat: Pendampingan keluarga miskin, Deteksi dini masalah psikososial pada anak dan Akses pendidikan yang benar-benar inklusif dan bebas hambatan biaya dasar.

Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan kasus serupa membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dinas sosial, sekolah, dan aparat desa.

Menurutnya, guru, pendamping sosial, dan aparat setempat memiliki peran penting dalam mengenali tanda-tanda kerentanan anak dan keluarga di lingkungan masing-masing.

“Kita semua harus hadir. Negara, masyarakat, dan lingkungan sekitar harus saling menguatkan,” ujarnya.

Tragedi yang menimpa siswa SD di Ngada menjadi pengingat pahit bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga dapat berdampak serius pada kondisi mental dan keselamatan anak.

Pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan pentingnya menghidupkan kembali fungsi layanan sosial berbasis desa yang selama ini sempat terhenti.

Dia menegaskan bahwa Puskesos dapat menjadi titik layanan pertama bagi warga yang membutuhkan bantuan, mulai dari penanganan masalah kesehatan, kemiskinan, hingga persoalan administrasi kependudukan.

“Ini menjadi tempat keluhan warga yang membutuhkan bantuan apa pun. Mungkin anaknya mau nebus ijazah enggak bisa, sakit enggak bisa berobat. Mungkin mereka juga kelaparan, masalah-masalah administrasi KTP, segala macam itu,” ujar Saifullah Yusuf dalam pertemuan di Rumah Dinas Mendagri, Kamis (20/11/2025).

Ia menyoroti fenomena banyaknya kasus sosial yang tidak terdeteksi pemerintah desa, seperti warga kelaparan, lansia terlantar, hingga penduduk rentan yang hidup sendiri.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya operator desa yang berfungsi menginput dan memperbarui data sosial.

“Karena itu, pihaknya meminta dukungan Mendagri agar pemerintah daerah (Pemda) memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk mengaktifkan kembali layanan tersebut,” ujar dia.

Menanggapi hal itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa secara kelembagaan, desa sebenarnya telah memiliki wadah layanan terpadu, yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tugas lembaga ini mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait layanan dasar, salah satunya di bidang sosial.

Dia menilai integrasi Puskesos ke dalam Posyandu merupakan langkah strategis. Apalagi Posyandu memiliki regulasi, struktur, dan keberadaan yang merata. Mendagri Tito pun mendorong agar bidang sosial di Posyandu diaktifkan kembali dan diperkuat.

“Sebetulnya itu sudah ada lembaga itu, sudah ada peraturannya. Namanya saya yakin pasti paham, namanya yaitu Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu,” jelas Mendagri.

Mendagri meyakini upaya penguatan layanan sosial di Posyandu bakal disambut baik oleh pemerintahan desa.

“Pasalnya, langkah tersebut akan membantu tugas-tugas mereka dalam melayani masyarakat, terlebih bila nantinya ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi kegiatan tersebut,” tandas dia.

Kawasan Salodong dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka persiapan pemanfaatan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Rumah Nayla merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Tahap awal, program ini akan dijalankan di 53 titik awal dan ditargetkan berkembang menjadi 200 titik tambahan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam kunjungannya mengatakan lokasi ini akan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Makassar. Namun, masih ada beberapa titik lokasi lainnya.

“Mulai beberapa titik, salah satunya nanti di Makassar untuk Sekolah Rakyat itu kalau sekolah ini berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar,” jelas Mensos Saifullah.

Lebih lanjut, proses perekrutan calon siswa untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan kepada warga Kota Makassar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hal ini dikarenakan sekolah dengan konsep asrama atau boarding school itu bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Harapan pak Presiden nanti setiap kabupaten/kota itu minimal memiliki satu Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA. Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil itu miskin ekstrem dan miskin,” tuturnya.