Kedatangan Supian Suri tersebut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi.

Untuk selanjutnya dilakukan pembersihan dan upaya penanganan TPS liar tersebut.

“Terima kasih atas laporan yang disampaikan netizen ke Kang Dedi Mulyadi (KDM) bahwa TPS liar ini menghambat lalu lintas dan dari sisi pemandangan tidak nyaman,” kata Supians  melalui instagram pribadinya @bangsupians Rabu (9/4/2025)

Dikatakan Supian Suri, berdasarkan konfirmasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok bahwa pada Sabtu (5/4/2025) lalu TPS tersebut sudah dibersihkan.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, maraknya pasar tumpah, serta berbagai kegiatan silaturahmi dan perayaan di lingkungan warga.

Kepala DLHK Kota Depok, Abdul Rahman, menyebut bahwa lonjakan sampah saat Lebaran merupakan tren tahunan yang sudah diantisipasi dengan sejumlah strategi pengelolaan.

“DLHK sudah mengantisipasi peningkatan volume sampah ini. Kami juga mengimbau kepada seluruh warga untuk meminimalisir timbunan sampah dengan kembali kepada kearifan lokal. Misalnya, menggunakan tempat makanan yang dapat dipakai kembali,” dikutip dari beritadepokgoid, Sabtu (5/4/2025).

Komitmen ini diutarakan sebagai respons terhadap tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah di Kota Depok.

“Penanganan sampah itu urusan wajib dan rutin, sehingga sudah masuk dalam anggaran, yang paling krusial adalah pengangkutan tambahan volume sampah dari TPA ke Nangbo dan program pemilahan sampah di tingkat kelurahan,” kata Kiai Idris, sapaan akrabnya, Jumat (15/11/2024).

Pemilahan sampah menjadi syarat utama untuk mendukung operasional fasilitas RDF atau Refuse-Derived Fuel yang akan dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Targetnya, minimal 50 persen kelurahan di Depok harus sudah aktif memilah sampah pada tahun depan.

Selain itu, pemerintah juga akan membeli mesin insinerator berbasis masyarakat yang ditempatkan di Unit Pengolahan Sampah (UPS) di setiap kecamatan, dengan minimal dua unit per kecamatan.

Program-program ini akan mulai berjalan menggunakan anggaran belanja tahun 2025.