Menurut Josephine, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan sampah, melainkan masalah serius yang telah menelan korban jiwa. Ia menekankan pentingnya pengusutan menyeluruh serta adanya pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“Persoalan ini tidak sederhana. Sampah kini bukan hanya soal pencemaran atau bau, tetapi sudah menimbulkan korban jiwa. Harus ada pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/4/2026) kemarin.

Diketahui, peristiwa longsor di Bantar Gebang menyebabkan tujuh orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka. Namun, Josephine menilai fokus utama tidak seharusnya hanya pada jumlah tersangka, melainkan pada akar persoalan yang telah berlangsung lama.

Ia menyoroti pengelolaan sampah di Bantar Gebang yang dinilai belum mengalami perbaikan signifikan selama puluhan tahun, meskipun volume sampah terus meningkat. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada proses hukum semata, tetapi harus diikuti dengan pembenahan sistem secara menyeluruh.

Josephine mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat kebijakan inovatif dalam pengelolaan sampah. Beberapa langkah yang disarankan antara lain pembangunan fasilitas TPS3R, peningkatan edukasi pemilahan sampah sesuai regulasi, pemanfaatan maggot untuk pengolahan limbah organik, serta penegakan aturan pembatasan penggunaan kantong plastik.

Menanggapi dorongan dari pengamat kebijakan, Trubus Rahardiansyah, agar penelusuran kasus diperluas hingga ke tingkat teknis di lapangan, Josephine juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, khususnya ketentuan yang melarang praktik pembuangan terbuka. Menurutnya, kondisi di Bantar Gebang saat ini telah menyimpang dari aturan tersebut.

“TPST Bantar Gebang sudah tidak sesuai dengan regulasi. Pemprov DKI harus bertanggung jawab dengan memperbaiki sistem pengelolaan. Upaya perbaikan ini menjadi langkah penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi,” tegasnya

Pernyataan tersebut disampaikan Bun Joi Phiau di Kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/3/2026) dini hari. Ia menyoroti berbagai persoalan yang dinilai terus berulang, mulai dari tumpukan sampah di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS), lemahnya pengawasan operasional, hingga polemik fasilitas pengolahan seperti RDF Rorotan.

Menurutnya, di sejumlah titik TPS kerap meluber hingga ke badan jalan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap, potensi penyebaran penyakit, serta kemacetan lalu lintas.

Permasalahan klasik seperti keterlambatan pengangkutan, keterbatasan armada, dan lemahnya pengawasan disebut belum mendapatkan solusi sistemik.

Sorotan juga diarahkan pada fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi modern pengolahan sampah. Namun dalam praktiknya, operasional fasilitas tersebut justru menuai keluhan warga sekitar akibat bau menyengat dan dugaan belum optimalnya sistem pengelolaan.

“Masalah sampah di Jakarta bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan tata kelola dan keseriusan pemerintah daerah. Jika fasilitas sudah dibangun dengan anggaran besar namun masih menimbulkan masalah, maka harus ada evaluasi menyeluruh. DPRD perlu membentuk Pansus agar pengawasan lebih fokus dan mendalam,” ujar Bun Joi Phiau.

Ia menilai, upaya pengurangan dan pengolahan sampah di dalam kota sejauh ini belum berjalan efektif. Karena itu, pembentukan Pansus Pengelolaan Sampah dianggap penting untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan, perencanaan anggaran, hingga pelaksanaan proyek-proyek pengolahan sampah, termasuk RDF dan program daur ulang.

Adapun pembentukan Pansus diharapkan dapat:

Mengevaluasi efektivitas proyek RDF dan fasilitas pengolahan lainnya.

Mengkaji transparansi penggunaan anggaran pengelolaan sampah.

Menelusuri potensi kelalaian atau pemborosan anggaran.

Merumuskan rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.

Bun Joi Phiau menegaskan, tanpa langkah tegas dan terukur, persoalan sampah berpotensi menjadi bom waktu ekologis dan sosial bagi Jakarta.

Ia menilai momentum ini tepat bagi DPRD DKI Jakarta untuk memperkuat fungsi pengawasan demi memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga.