Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas perubahan regulasi pemerintah pusat sekaligus arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, usai menerima kunjungan Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat di Makassar, Rabu (5/8/2026).

Menurut Andi Sudirman, pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai kelanjutan proyek strategis PSEL yang selama ini menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Hari ini kami kedatangan tamu istimewa dari Pak Menteri. Alhamdulillah sesuai arahan Presiden Prabowo terkait pelaksanaan PSEL di wilayah aglomerasi Mamminasata, sudah ada titik temu. Insyaallah seluruh proses akan mengikuti regulasi yang berlaku,” kata Andi Sudirman.

Ia menjelaskan, proyek tersebut sebelumnya mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35. Namun, setelah terbit Perpres Nomor 109, mekanisme pelaksanaan harus disesuaikan sehingga kontrak yang berjalan wajib dihentikan terlebih dahulu sebelum proses baru dilaksanakan.

“Karena ada perubahan regulasi, kontrak yang berjalan harus disesuaikan sesuai amanat Perpres 109. Setelah itu, prosesnya akan diteruskan ke Danantara untuk dilakukan lelang kembali,” ujarnya.

Dalam proses tersebut, pemerintah daerah akan bertugas menyiapkan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan fasilitas PSEL. Pemprov Sulsel bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi.

“Kami memberikan beberapa opsi lokasi. Nantinya pemerintah pusat yang akan menerbitkan surat keputusan mengenai titik lokasi yang dipilih. Yang penting, daerah menyiapkan lahannya sesuai ketentuan,” jelasnya.

Andi Sudirman menegaskan keputusan menggelar lelang ulang bukan karena persoalan teknis proyek, melainkan murni sebagai konsekuensi perubahan regulasi yang wajib dipatuhi.

“Permintaannya memang dari Perpres. Ketika regulasinya berubah dari Perpres 35 ke Perpres 109, maka kontrak sebelumnya wajib dihentikan terlebih dahulu. Itu yang harus kita laksanakan,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai peluang pemenang tender sebelumnya untuk kembali mengikuti proses seleksi, Andi Sudirman mengatakan peluang tersebut tetap terbuka.

“Bisa saja. Bahkan mereka memiliki nilai lebih karena mempunyai historical record sebagai pemenang tender sebelumnya. Namun seluruh mekanisme tetap mengikuti aturan tender yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

Terkait lokasi pembangunan PSEL, Gubernur menyebut pemerintah daerah masih menyiapkan beberapa alternatif. Penentuan akhir akan dilakukan setelah kajian teknis dari pemerintah pusat selesai.

“Kami menyiapkan lokasi, baik di tempat yang sama maupun alternatif lain. Nanti akan ada kajian teknis lebih lanjut sebelum lokasi definitif ditetapkan,” pungkasnya. []

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, secara terbuka memberikan peringatan kepada Pemerintah Kota Makassar agar segera menuntaskan persoalan persampahan yang dinilai belum tertangani secara optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri pertemuan bersama para bupati dan kepala desa se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026).

Dalam forum tersebut, ia secara khusus menyampaikan perhatian kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terkait kondisi kebersihan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Zulkifli Hasan, persoalan sampah di Makassar tidak boleh terus berlarut karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, hingga citra kota sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

“Saya memberikan perhatian khusus kepada Bapak Wali Kota Makassar mengenai persoalan persampahan yang hingga saat ini belum tertangani dengan baik,” kata Zulkifli Hasan di hadapan para kepala daerah.

Ia kemudian memberikan tenggat waktu selama dua pekan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk menunjukkan langkah konkret dalam memperbaiki sistem penanganan sampah. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan yang terukur agar persoalan tersebut tidak semakin meluas.

“Saya berikan waktu tambahan dua Minggu ke depan. Kalau dalam waktu tersebut persoalan ini belum juga dapat diselesaikan, maka Bapak Gubernur yang akan mengambil alih penanganannya,” tegasnya.

Ultimatum tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menginginkan percepatan penyelesaian persoalan pengelolaan sampah, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi berbagai kendala dalam sistem pengangkutan, pengelolaan, maupun pembuangan akhir sampah.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa persoalan persampahan kini menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Perwakilan PT Shinko Teknik Indonesia memiliki perusahaan Center of Waste Management Indonesia (CWMI) yang menawarkan solusi berbasis teknologi canggih, Hydrothermal Waste Treatment Technology (HWTT).

Director Compliance & Government Affairs CWMI, Suhaemi Fattah mengatakan, teknologi ini dinilai mampu membantu pemerintah kota dalam mengelola sampah secara efektif dan ramah lingkungan.

“HWTT melakukan tiga elemen penting dalam satu proses, yakni penghancuran, pengeringan, dan penghilangan bau, menggunakan uap jenuh bertekanan tinggi. Sistem ini dikenal sebagai Multi-purpose Material Conversion System,” jelas Suhaemi Fattah, usai bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai Kota Makassar, Selasa (3/6/2025).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa teknologi ini tidak hanya mengolah sampah menjadi lebih ramah lingkungan, tetapi juga menghasilkan produk akhir yang tidak berbau menyengat dan dapat dengan mudah dikeringkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar padat.

“HWTT merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Tokyo Institute of Technology bersama CWMI, dan kini mulai dilirik sebagai alternatif solusi pengolahan sampah perkotaan,” tuturnya.

Ia menyampaikan rencana jangka panjang perusahaan dalam pengelolaan sampah di wilayah Makassar dan sekitarnya.

Pihaknya tengah mempersiapkan kapasitas penanganan sampah antara 1 hingga 3 juta ton secara bertahap.

“Jadi mungkin ada 1 sampai 3 juta ton kita siapkan pelan-pelan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa untuk pengelolaan sampah sebesar 100 hingga 200 ton per hari, dibutuhkan lahan seluas sekitar 1 hektar.