JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tak ada toleransi bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat terhadap aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sanksi tegas akan diberikan.

Hal tersebut sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap kafe Holywings Kemang, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, kafe Holywings Kemang melakukan pelanggaran jam operasional dan jumlah kapasitas pengunjung pada Minggu (5/9) malam lalu.

Pelanggaran tersebut pun bukan pelanggaran yang pertama kali namun sudah yang ketiga kalinya. Anies memberikan sanksi denda maksimal Rp50 juta terhadap kafe tersebut.

“Pelanggaran-pelanggaran seperti Holywings tidak akan dibiarkan. Holywings begitu ketahuan akan ditutup. Ditutupnya sampai pandemi selesai,” kata Anies di Jakarta, Kamis (9/9).

Tindakan tempat usaha seperti Holywings yang berulang kali melanggar PPKM dianggap sebagai penghianatan terhadap upaya penanggulangan pandemi yang dilakukan banyak pihak.

Anies juga mengajak seluruh warga agar tidak tinggal diam jika mengetahui atau melihat langsung adanya pelanggaran. Ia meminta warga melaporkan ke Pemprov DKI melalui aplikasi JAKI.

“Pemerintah tidak akan menoleransi. Pemerintah akan berikan sanksi yang tegas. Jadi bapak ibu semua ini pesan, saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat, ingat ini bukan pelanggaran peraturan. Ini soal keselamatan. Ini soal melindungi keselamatan anak bangsa. Kita harap kejadian kemarin tidak terulang,” tegasnya.

ERANASIONAL, Jakarta | Menyusul masih ditemukan pengusaha tempat hiburan malam (THM) yang bandel, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim mendukung langkah Pemprov DKI untuk mengenakan sanksi tegas.

“Jangan menunggu kasusnya ramai baru ditutup. Kalau sudah bandel, langsung sikat aja. Tutup permanen kalau perlu,” kata Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Lukman mengatakan hal tersebut menyusul banyaknya THM yang diduga menyamarkan usahanya sebagai restoran, untuk mengakali perizinan dan tetap bisa beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Salah satunya, dibuktikan dengan terjadinya kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap personil TNI AD di RM Cafe, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (25/2) dinihari.

Berdasarkan waktu penembakan yang terjadi menjelang subuh, bisa dipastikan jika RM Cafe melanggar waktu operasional PSBB dengan cara berkamuflase.

Lebih lanjut, Lukmanul Hakim mengakui lemahnya pengawasan terhadap perizinan usaha di Jakarta. Akibatnya menurut pria yang akrab disapa Bung Lukman itu, cara akal-akalan seperti yang dilakukan manajemen RM Cafe, terus berulang.

“Perizinan usaha di Jakarta itu lemah pengawasannya. Itu (RM Cafe-red) kan tempat hiburan malam, kemudian berubah izinnya jadi tempat makan atau restoran. Tapi aktivitasnya tetap saja hiburan malam, bukanya sampai subuh. Dan yang saya dengar infonya, mereka ini bukan sekali dua kali melanggar,” kata Lukmanul.

Karena itu anggota komisi A DPRD DKI ini mendesak pemprov DKI memperketat pengawasan, dan jangan segan-segan menindak pengusaha THM yang melanggar aturan perizinan.

Tidak cukup sampai di situ, Lukmanul juga meminta Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengevaluasi izin usaha restoran di Jakarta, agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Karena jika dibiarkan, cara culas semacam ini bisa memicu kembali lonjakan kasus COVID-19.

“Apalagi banyak THM yang kerap mengabaikan aturan pembatasan kapasitas pengunjung,” ucapnya. Kepada wartawan sabtu (27/02).

Ia juga meminta meminta Pemprov DKI (Gubernur), memberikan edukasi kepada pengusaha. Sebab pada dasarnya aturan ini dibuat bukan semata untuk kepentingan Pemprov DKI, tapi demi keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat.

(Red/atr).

Depok, eranasional.com | Aparat gabungan merazia sejumlah toko yang masih nekat beroperasi pada masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua, di Kota Depok, Jawa Barat. Operasi ini berlangsung di sejumlah wilayah pada Jumat, 1 Mei 2020.

Kasat Pol PP memimpin langsung bersama dengan TNI, Polri melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang tidak termasuk dalam sektor pengecualian untuk beroperasi. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II Depok dilaksanakan dengan lebih tegas.

Kasat Pol PP Lienda Ratnanurdiany mengatakan, Pada PSBB tahap I, petugas masih memberikan sosialisasi bahwa saat ini Depok sedang melakukan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun pada PSBB tahap II ini petugas melakukan tindakan lebih tegas dengan menutup toko yang masih nekat beroperasi.

“Tahap satu masih sosialisasi. Sekarang Satpol PP selaku bagian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 melakukan patroli dan penegakan Perwal Nomor 22 tahun 2020. Seperti penutupan toko yang tidak dikecualikan di PSBB,” kata Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda, Jumat (1/5/2020), yang di dampingi Kabid Penegakan Perda Taufiqurahman, TNI dan Polri.

Lienda menuturkan, melakukan patroli untuk memantau toko yang masih beroperasi. Jika peringatan petugas tak diindahkan, sanksi tegas selanjutnya akan diterapkan, yaitu mencabut izin usaha, sebab Jumlah Depok Paling Tinggi Jumlah Positif Corona.

“Izinnya akan dicabut. Kami sudah mendapatkan arahan Gugus Tugas. Harapannya Kita memperkecil penyebaran Covid19 ini harus kerja sama semua. Kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi,” ujarnya.

Lienda mengajak, untuk memutuskan mata rantai virus maka diperlukan kerja sama masyarakat dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat diminta kesadaranya mau menaati aturan demi kesehatan bersama.

“Harapannya masyarakat berperan serta ikut aktif. Karena, PSBB bukan kewajiban pemerintah saja tapi bersama. PSBB adalah mencegah penyebaran,” tutur Lienda.

Dia mengungkapkan, tujuan PSBB adalah mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. PSBB ini akan berjalan baik jika ada kesadaran dari masyarakat.

Diketahui bahwa PSBB tahap II Depok akan berlangsung sejak 28 Maret hingga 12 Mei 2020. “Kami gabungan bersama TNI Polri melakukan penutupan sementara sampai 12 Mei. Sejauh ini sudah hampir 90 persen toko tutup. Kecuali sektor yang dikecualikan, seperti toko makanan, bangunan, komunikasi, dan fasilitas kesehatan. Di luar itu kami tutup,” papar dia.

(Fyan/red).