Sidang dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon ini dipimpin oleh hakim tunggal PN Pekalongan.

Pemohon AH didampingi tim kuasa hukum Arif N.S., M. Sokheh Supriyono, dan Kurnia Nova. Sementara pihak termohon, Kapolres Pekalongan Kota cq Kasat Reskrim, diwakili Wakapolres Kompol Dr. Akhwan Nadzirin.

Dalam permohonannya, kubu AH meminta hakim membatalkan status tersangka, penangkapan, hingga penahanan karena dinilai tidak sah. Kuasa hukum menilai syarat materiil minimal dua alat bukti belum terpenuhi dalam proses penetapan tersangka kliennya.

Selain itu, kuasa hukum pemohon, Arif N.S., mengkritik proses hukum yang terkesan terburu-buru. Laporan polisi dibuat pada 26 Mei 2026, dan kliennya langsung ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Mei 2026 atau dalam rentang 1×24 jam.

“Kami tidak mempermasalahkan penegakan hukumnya, tetapi hukum acaranya tidak boleh dikesampingkan. Kami minta termohon menguraikan fakta dan bukti permulaan yang diperoleh dalam rentang 1×24 jam tersebut,” tegas Arif.

Menjawab tudingan itu, Wakapolres Pekalongan Kota Kompol Dr. Akhwan Nadzirin menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan telah sesuai KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Pihaknya bahkan mengklaim telah mengantongi tiga alat bukti sah untuk menjerat tersangka.

“Kami sudah mengantongi alat bukti berupa keterangan saksi korban, surat hasil pemeriksaan psikologi korban, serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut,” terang Kompol Akhwan.

Di luar ruang sidang, suasana PN Pekalongan tampak memanas usai dipadati sekitar 150 warga dari beberapa desa di Kecamatan Buaran. Massa yang kompak mengenakan pakaian serba hitam tersebut menggelar aksi damai mengawal jalannya persidangan.

Warga membentangkan puluhan poster dan spanduk berisi tuntutan keadilan, penolakan praperadilan, dukungan terhadap para korban dugaan pelecehan seksual serta desakan agar pelaku dihukum berat.

Sebagai informasi, tersangka AH dijerat Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS atas dugaan pelecehan terhadap enam santriwati.

Persidangan praperadilan perkara ini dijadwalkan kembali berlanjut pada Kamis (27/8/2026) dengan agenda pembacaan replik dari pemohon dan duplik dari termohon. (em-aha)

Berdasarkan hasil uji DNA resmi yang dirilis oleh pihak kepolisian, bayi tersebut dinyatakan bukan anak kandung dari tersangka AH.

Tersangka AH merupakan oknum pengasuh Padepokan Padang Ati yang sebelumnya telah ditahan oleh aparat kepolisian atas dugaan kasus pelecehan seksual terhadap santriwatinya.

Hasil medis ini mengejutkan banyak pihak yang selama ini mengikuti perkembangan kasus penodaan lembaga pendidikan agama tersebut.

Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setyanto, menjelaskan bahwa tim penyidik telah mengambil sampel DNA dari tiga pihak terkait secara komprehensif.

Pengambilan sampel biologis tersebut melibatkan tersangka AH, korban FZ, serta bayi yang baru saja dilahirkan oleh korban.

Guna menjaga independensi dan akurasi, seluruh sampel tersebut langsung dikirim dan diperiksa secara intensif di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri.

Hasil laboratorium menunjukkan garis keturunan sang bayi murni tidak memiliki kecocokan genetik sama sekali dengan tersangka utama.

“Ketiga sampel kami kirim ke Puslabfor Mabes Polri dan hasilnya menunjukkan anak itu bukan hubungan biologis AH dengan FZ,” ujar AKP Setyanto didampingi Kanit PPA Ipda Rachma ‘Aisya Putri, Senin (6/7/2026).

Meski hasil tes DNA menyatakan negatif terhadap tersangka, pihak kepolisian menegaskan hal ini tidak akan menghentikan atau menggugurkan proses hukum yang berjalan.

Polisi menyatakan bahwa fokus utama penyidikan adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan AH, bukan asal-usul sang bayi.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan terbaru, korban FZ sendiri akhirnya mengakui di hadapan penyidik bahwa dirinya sempat menjalin kedekatan dengan pria lain.

Hubungan masa lalu dengan pria lain tersebut terjadi dalam kurun waktu sekitar bulan Maret hingga April pada tahun 2025 silam.

“Dari pemeriksaan, FZ mengakui bahwa perbuatan (dengan pria lain) itu dilakukan sekitar Maret hingga April 2025 setelah momen Lebaran tahun lalu,” jelas Kasat Reskrim menerangkan isi kesaksian.

Di sisi lain, korban FZ tetap teguh pada kesaksiannya bahwa dirinya telah menjadi korban pelampiasan nafsu bejat tersangka AH selama berada di padepokan.

Tindakan keji tersebut diduga dialami korban secara berulang-ulang sejak bulan April hingga ia memutuskan keluar pada September 2025.

Aksi bejat itu menyasar korban pada tengah malam saat seluruh santri lain tertidur dan dalam kondisi kamar yang gelap gulita tanpa penerangan.

Akibat situasi yang minim cahaya, korban mengaku hanya bisa mengenali identitas pelaku lewat isyarat suara tertentu yang sangat khas.

“Perbuatan itu dilakukan tengah malam dalam kondisi kamar gelap, sehingga korban hanya mengenali ciri pelaku dari suara batuknya,” tutur AKP Setyanto menirukan pengakuan pilu korban.

Ironisnya, saat peristiwa dugaan pelecehan tersebut terjadi, terdapat beberapa santriwati lain yang sebenarnya berada di dalam ruangan yang sama dengan korban.

Namun, saat dimintai keterangan oleh penyidik, rekan-rekan korban tersebut mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya aksi kejahatan itu.

Pihak Polres Pekalongan Kota memastikan berkas perkara tersangka AH akan tetap digulirkan ke kejaksaan demi tegaknya keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Penyidik tetap optimis karena mengantongi bukti-bukti kuat lain yang merujuk pada pemenuhan unsur pidana perkosaan.

“Kami tidak berorientasi pada hasil DNA, namun pada perbuatan pidana yang dilakukan tersangka menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS,” tegas Setyanto.

Mengenai pencarian siapa sosok ayah biologis yang sebenarnya dari bayi FZ, polisi menyatakan hal itu berada di luar ranah pidana yang kini ditangani.

Tugas utama kepolisian saat ini adalah menuntaskan kasus pelecehan seksual di Padepokan Padang Ati hingga berkekuatan hukum tetap. (em-aha)