Salah satu penyewa Ruko Kartini, Aripin, mengaku senang atas langkah tegas yang dilakukan Pemkot Depok setelah sebelumnya ia menyampaikan keluhan mengenai keberadaan PKL liar yang menempati area parkir di depan rukonya.

“Saya sangat senang dan mengapresiasi langkah cepat Pemkot terkait keluhan saya. Saya berharap ke depan kawasan ini bisa lebih tertib, tidak ada lagi PKL yang seenaknya berjualan. Akses jalan menuju stasiun pun jadi lebih rapi dan enak dilihat, terima kasih, KEREN! Pemkot Depok,” ujar Aripin kepada Eranasional.com, Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, keluhan Aripin bersama penyewa ruko lainnya viral di media sosial karena merasa dirugikan oleh aktivitas PKL yang menutup akses parkir dan mengganggu jalur pejalan kaki.

Tak lama setelah itu, Pemkot Depok langsung menginstruksikan Satpol PP untuk turun tangan melakukan penertiban.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Penindakan Satpol PP Kota Depok, Teguh Santoso saat dikonfirmasi Eranasional.com pada Senin (10/11/2025), membenarkan bahwa proses penertiban sedang berjalan sesuai prosedur.

“Waalaikumsalam wr. wb. Masih berproses, SP 1, SP 2, SP 3, sampai SP bongkar dan penertiban. Kita jalankan sesuai prosedur,” ungkapnya.

Sebelumnya, Satpol PP Kota Depok telah mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama dan kedua kepada para pemilik lapak liar di kawasan tersebut dengan tenggat waktu 3×24 jam untuk melakukan pembongkaran mandiri. Jika peringatan tersebut diabaikan, tim gabungan akan melakukan penertiban paksa.

Langkah cepat ini sejalan dengan instruksi Wali Kota Depok, Supian Suri, yang meminta agar penataan ruang publik dilakukan secara menyeluruh, tanpa merugikan hak warga maupun pelaku usaha resmi.

“Kami tidak anti terhadap PKL, tapi harus ada aturan dan tempatnya. Ruang publik harus tertib agar semua pihak bisa beraktivitas dengan nyaman,” tegas Supian Suri dalam pernyataannya sebelumnya.

Dengan adanya penertiban ini, diharapkan kawasan Stasiun Depok Lama dan Ruko Kartini dapat kembali tertata, nyaman, serta menjadi ruang publik yang aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.

​Salah satu yang paling dirugikan adalah Aripin, penyewa resmi Ruko Kartini No. 8. Selaku pengontrak yang juga memegang kuasa waris dari pemilik ruko, Aripin mengaku kehilangan hak atas lahan parkir yang seharusnya menjadi fasilitas wajib.

Ia merasa sangat keberatan atas kerugian material yang dialaminya.

​”Lahan di depan ruko saya, yang seharusnya berfungsi sebagai area parkir, kini telah disalahgunakan oleh pihak pengelola,” ungkap Aripin dengan nada kesal, Senin (13/10/2025).

​Menurutnya, lahan tersebut secara fungsi adalah Fasilitas Umum (Fasum) yang mutlak harus tersedia untuk parkir bagi pemilik ruko, penyewa, dan juga para pelanggan. Namun, fungsi esensial itu kini beralih menjadi deretan lapak PKL.

Gak hanya itu, ​Aripin mempertanyakan keadilan yang ia terima. Ia menekankan bahwa biaya sewa ruko yang dibayarkannya tidaklah sedikit, sehingga fasilitas seperti lahan parkir seharusnya terjamin.

​”Saya mengontrak ruko mahal, tapi halaman malah dipakai buat PKL yang menghalangi ruko saya. Ini sangat merugikan,” tegasnya.

​Kerugian ini tak hanya soal fasilitas yang hilang, tapi juga potensi kerugian bisnis karena konsumen kesulitan masuk atau bahkan tak bisa melihat ruko akibat tertutup total oleh lapak PKL.

​Ironisnya, saat masalah ini dikonfirmasi kepada pihak pengelola lahan, Aripin hanya mendapatkan jawaban bahwa hal tersebut adalah “urusan mereka (pengelola).” Ia menyangkal keras jawaban tersebut.

​”Saya sebagai pengontrak juga punya hak. Logikanya, mana mungkin ada orang mau sewa ruko kalau tidak ada tempat parkirnya,” bantahnya.

​Tuntutan Aripin kini hanya satu: pengosongan lahan parkir agar dapat digunakan kembali sesuai fungsi awalnya sebagai tempat parkir bagi pemilik dan pengunjung ruko.

Ia berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk menertibkan PKL liar.

​Menariknya lagi, berdasarkan informasi sumber yang didapat eranasional, pengelola kelompok PKL liar tersebut diduga melibatkan oknum aparat. Dugaan keterlibatan oknum inilah yang diyakini membuat penertiban dan pengawasan PKL di kawasan tersebut menjadi sulit dilakukan.

​Di sisi lain, Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan perhatian seriusnya terhadap masalah pengawasan PKL ilegal.

​”Masih banyak PKL yang ada di wilayah-wilayah yang tidak seharusnya mereka tempati,” ujar Supian di Wisma Hijau, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Senin (13/10/2025).

​Wali Kota menekankan agar Satpol PP mengambil tindakan preventif sejak dini, berupaya menyelamatkan ruang publik dari pemanfaatan segelintir orang untuk kepentingan pribadi.

​“Ini adalah area publik yang harus kita selamatkan. Kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih luas,” tuturnya,

​Situasi di Jalan Kartini ini seolah menjadi sorotan atas minimnya penataan dan pengawasan PKL, terutama di kawasan strategis seperti pintu masuk stasiun yang seharusnya menjadi area yang representatif dan tertib.

Pemberhentian pembangunan tersebut dilakukan karena kedua perumahan tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat mengatakan, pihaknya telah melakukan peringatan kepada pihak pengembang perumahan tersebut untuk memberhentikan pembangunan.

Selain itu, Satpol PP telah mengarahkan pengembang untuk mengurus perizinannya.

“Kami sudah bertemu dan saat ini pembangunannya sudah dihentikan,” kata dia dikutip dari berita.depok.go.id, Kamis (17/4/2025).

Hal itu dilakukan karena restoran tersebut beroperasi tanpa izin dan melanggar peraturan daerah yakni melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) Ciliwung.

“Penyegelan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kasat Pol PP Kota Depok Nomor 800,” ujar Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Depok, Tono Hendratno Hasan, saat membaca berita acara penyegelan di lokasi.

Satpol PP Kota Depok juga memperingatkan bahwa pencabutan segel tanpa izin resmi dapat berujung pada sanksi pidana.

“Sesuai prosedur (apabila ada pihak yang mencabut segel tanpa izin, akan dikenakan sanksi) pidana,” tegas Tono.

Eranasional.com – Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok menyegel kedai Mie Gacoan yang baru saja buka di Jalan Margonda Raya. Penyegelan dilakukan pada Jumat, 25 Februari 2022.

Kepala Bidang Penegakkan Perda Satpol PP Kota Depok Taufiqurakhman mengatakan, penyegelan dilakukan karena pada saat pembukaan gerai itu memunculkan kerumunan. Seperti diketahui, Kota Depok saat ini masih berada pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3.

“Iya betul ditutup tiga hari. Selain diberi sanksi tutup, juga kena denda administratif,” kata Taufiqurakhman saat dikonfirmasi, Sabtu 26 Februari 2022.

Taufiq belum merinci soal jumlah denda yang diberikan kepada pengelola Mie Gacoan. Dirinya hanya memastikan, sebelum denda dibayarkan pihak pengelola hanya boleh melayani pesanan secara online atau daring, tidak makan di tempat.

“Kena denda administratif yang harus dibayar dulu baru bisa dibuka kembali. Dengan pengaturan harus menerima yang pesan online, tidak ada pemesanan reguler dan dine in untuk sementara,” kata Taufiq.

Taufiq melanjutkan, tim Satpol PP Depok terpaksa melakukan penutupan karena saat grand opening Mie Gacoan, antrian pengunjung mengular hingga beberapa meter dari pintu masuk kedai. Ia menyebut, setidaknya 300-an pengunjung datang untuk membeli produk di sana.

“Depok masih dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3, artinya ada pembatasan-pembatasan termasuk pengunjung di warung makan,” kata Taufiq.

Tempo mencoba mendatangi kedai tersebut, namun pihak pengelola tidak ada yang bersedia untuk melakukan konfirmasi atas penyegelan tersebut. Berdasar pantauan, garis kuning bertuliskan Satpol PP Line membentang mengelilingi kedai tersebut.

Bukan hanya di areal parkir, garis kuning juga melintang di depan pintu masuk kedai.

Tidak ada aktivitas apa pun di sana. Banyak pengunjung yang datang namun pulang lagi karena baru mengetahui kalau kedai yang meramaikan khasanah kuliner di Depok itu disegel. (tempo)