Padahal, kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo, Satpol PP DKI memiliki kewenangan untuk menertibkan APK yang melanggar aturan. Faktanya, justru tak banyak bertindak.

“Fakta di lapangan, Satpol PP hanya melihati saja. Kalau kami secara normatif sudah mengimbau kepada peserta pemilu,” kata Benny, Jumat, 26 Januari 2024.

Namun diakuinya, beberapa APK di Jakarta sudah ditertibkan, salah satunya di flyover Kuningan, Jakarta Selatan, yang belum lama ini salah satu bendera parpol yang terpasang di sana menyebabkan pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan.

“Sudah dirapikan hari Jumat, 19 Januari kemarin. Satpol PP DKI punya kompetensi untuk mencopot APK yang melanggar itu. Ini hanya soal kemauan, karena dari sisi SDM mereka punya. Begitu juga dari sisi perlengkapan, mobil dan sebagainya mereka punya,” ujar Benny.

“Kalau kami dan teman-teman Bawaslu di kota atau kecamatan, misal yang mencopot APK itu bawanya pakai apa?” sambungnya. (*)

Selain itu, jelas Arifin, Satpol PP juga telah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

Menanggapi itu, owner Kloud Sky Dining & Lounge, Ramdana Darmawan mengaku terpukul usaha yang dirintisnya dengan susah payah kini ditutup secara permanen.

“Ini menjadi pukulan berat dalam hidup saya. Ketika usaha yang masih saya rintis harus dihadapkan pada kenyataan seperti ini. Kami sudah berupaya untuk menjalankan usaha dengan tertib, sesuai aturan yang berlaku, namun hanya karena ada pengunjung yang membawa barang terlarang dari luar, kita yang kena getahnya,” kata Ramdana saat menggelar konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 28 November 2023.

Selain mengalami kerugian dari sisi materi, Ramdana juga harus memikirkan nasib para karyawannya yang kehilangan pekerjaan.

Shakilla Astari, pemilik Kloud Sky Dining & Lounge lainnya, menyebut setidaknya ada 56 orang yang menggantungkan nasibnya dengan bekerja di Kloud Sky Dining & Lounge.

Eranasional.com – Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta menjatuhkan sanksi pembubaran hingga penutupan sementara kepada 120 tempat usaha karena melanggar protokol kesehatan selama satu minggu PPKM Level Tiga pada 7-13 Februari 2022.

“Kami ingin terus-menerus mengingatkan semua warga dengan adanya varian Omicron yang masih tinggi,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/2).

Arifin merinci tempat usaha itu di antaranya bar dan restoran, kafe, rumah makan hingga warung makan. Adapun sanksi yang diberikan yakni pembubaran kegiatan sebanyak empat tempat usaha dan teguran tertulis kepada 72 unit usaha.

Selain itu, penutupan sementara 1×24 jam (4), penutupan sementara 3×24 jam (38), denda administratif dan penutupan 7×24 jam masing-masing satu tempat usaha.

Pemberian sanksi berupa denda sebesar 15 juta rupiah dan penutupan selama 7×24 jam dijatuhkan masing-masing kepada satu bar dan kafe di Jakarta Selatan.

JAKARTA – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menjamin menindak tegas bagi pelaku usaha yang mengakali aturan jam operasional restoran atau tempat makan. Untuk itu, dia juga berharap partisipasi warga Jakarta melapor tempat usaha melanggar jam operasional.

Di masa pelonggaran PPKM kali ini, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan restoran dengan jam operasional sore, bisa tutup hingga tengah malam.

“Kalau mereka bohong ada banyak sumber yang bisa kita dapatkan. Tekniknya mudah untuk bisa kita ketahui. Tentunya ya partisipasi dari semua banyak orang,” ucap Arifin di Balai Kota, Rabu (22/9).

Selain mengajak partisipasi aktif masyarakat agar melapor tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan, Satpol PP secara rutin melakukan sidak secara acak terhadap beberapa tempat usaha.

Arifin juga mengatakan, personel Satpol PP memiliki jejaring pengawas terhadap tempat-tempat usaha dengan jam operasional sore hingga malam. Tujuannya, kata Arifin, agar pelaku usaha tidak memanfaatkan pelonggaran PPKM dengan melebihi jam operasional ataupun kapasitas pengunjung.

Apabila tempat usaha tersebut sengaja melakukan pelanggaran, akan dijatuhi sanksi seperti kafe Holywings, Kemang, Jakarta Selatan.

“Sekarang kita tetapkan sanksi yang lebih tegas, apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti ke Holywings, yaitu pembekuan izin sementata sampai pencabutan PPKM,” kata dia.