Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan PT KAI dikerahkan untuk membongkar deretan kios serta lapak semipermanen yang berdiri di atas saluran air dan trotoar. Pembongkaran dilakukan dalam rangka menata kawasan sekitar stasiun agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawalan (Trantibum Pamwal) Satpol PP Kota Depok, R Agus Mohamad, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan serta mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

“Penertiban ini untuk mengatasi kemacetan serta mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki,” ujarnya.

Namun, Aripin (57), pengontrak salah satu ruko di Jalan Kartini, mengaku kecewa terhadap pelaksanaan penertiban tersebut. Ia menilai Satpol PP tidak adil karena hanya menertibkan pedagang di sepanjang jalan menuju stasiun, sementara pelanggaran di area depan rukonya dibiarkan begitu saja.

“Saya lihat Satpol PP tebang pilih. Masa hanya pedagang di arah stasiun yang ditertibkan, sementara di depan ruko saya banyak PKL liar yang berjualan tapi tidak disentuh sama sekali. Ada apa ini?” keluhnya.

Aripin juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan lahan parkir di area rukonya. Menurutnya, lahan yang seharusnya digunakan untuk parkir justru disewakan oleh pihak pengelola kepada para pedagang kaki lima (PKL).

“Saya sudah bayar sewa ruko ratusan juta per tahun, tapi parkirannya malah disewakan lagi sama pengelola ke PKL. Ini sudah lama terjadi. Harusnya Pemkot dan Satpol PP lebih jeli, jangan tutup mata,” tegasnya.

Ia berharap Pemkot Depok menindak tegas pengelola yang menyalahgunakan fasilitas umum (fasum) di kawasan ruko tersebut. Aripin menilai, jika lahan parkir difungsikan sebagaimana mestinya, justru dapat menambah pendapatan daerah.

“Kalau dijadikan lahan parkir resmi, Pemkot bisa dapat pemasukan. Tapi kalau terus dibiarkan disewakan ke PKL, masyarakat dirugikan. Tolonglah ditertibkan juga area itu,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Penindakan Satpol PP Kota Depok, Teguh Santoso, mengatakan bahwa penertiban yang dilakukan saat ini merupakan langkah awal yang bersifat persuasif.

“Iya, ini masih tahap awal. Kita tindak secara persuasif dulu. Berikutnya, kalau tetap ada yang melanggar dan tidak patuh pada aturan, akan kita lakukan pembongkaran paksa,” jelas Teguh.

Saat ditanya mengenai keberadaan pedagang di area depan Ruko Kartini yang belum ditertibkan, Teguh menyebut pihaknya akan menelusuri lebih lanjut status kepemilikan lahan tersebut.

“Saya rasa itu masih ranah wilayahnya ruko. Saat ini kami memang tidak fokus ke situ, tapi nanti akan kami cek apakah lahan depan ruko itu sudah menjadi milik Pemkot atau belum. Kalau sudah milik Pemkot, seharusnya tidak boleh digunakan untuk jualan,” katanya.

Teguh juga mengakui adanya indikasi pelanggaran di area tersebut, terutama terkait dugaan penyewaan lahan parkir kepada pedagang kaki lima.

“Kami sudah mendeteksi ada dugaan pelanggaran karena ada praktik penyewaan lahan itu. Tarifnya pun berbeda antara pagi, siang, dan malam. Pokoknya nanti akan kami dalami lagi,” tandasnya. (**)

DEPOK – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Jawa Barat, menghentikan paksa empat kegiatan warga yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 COVID-19 karena menimbulkan kerumunan.

Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdianny dalam keterangannya, Minggu, mengatakan kegiatan yang dihentikan tersebut terdiri dari dua resepsi pernikahan yang dilaksanakan di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan dan Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong.

Sedangkan satu lokasi gantangan burung kicau serta satu lokasi sanggar senam yang keduanya berada di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung.

Kegiatan tersebut melanggar instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Lavel 4 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali.

“Kami bertindak berdasarkan laporan masyarakat Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Garuda 1 bergerak dan bertindak cepat untuk membubarkan empat kegiatan tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, penindakan dilakukan dengan pembubaran dan pemberian sanksi tertulis. Selain itu, juga diberikan imbauan jika pada masa PPKM Level 4, tidak diperbolehkan menggelar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa.

“Sesuai instruksi penerapan PPKM Level 4, resepsi pernikahan maksimal dihadiri 20 orang, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang,” jelasnya.

Lienda berpesan kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi ketentuan PPKM Level 4 dengan penuh kesadaran, termasuk melakukan pengawasan secara bersama-sama sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.

“Seluruh komponen baik aparat di setiap tingkatan, pengurus lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat bersatu padu dan bekerja sama melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19, sehingga pemberlakuan PPKM Lavel 4 ini bisa efektif,” ujarnya

DEPOK – 20 orang pria dan wanita Terjaring Razia saat kedapatan sedang berdua-duan didalam Kamar Indekos, diduga pasangan tersebut kumpul kebo dan langsung diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok.

Lienda Ratnanurdianny Kasat Pol PP Kota Depok Mengatakan, Operasi penertiban dilakukan dalam rangka pengawasan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, operasi digelar bersama aparat gabungan TNI dan Polri.

Dirinya menduga, 20 orang yang diamankan oleh aparat didalam kamar indekos bukan pasangan resmi suami istri atau telah menikah.

“Ada 20 orang yang kita amankan dari razia di dua lokasi kos-kosan”, Kata Linda Minggu (2/5) dini hari.

Lienda menjelaskan, dalam pemeriksaan di Griya Pasadena diamankan 15 orang yang meliputi 1 penanggung jawab, 10 wanita dam 4 pria. Sedangkan untuk Wisma Anton Soedjarwo Cimanggis, diamankan satu orang penanggung jawab, dua pria dan dua wanita.

“Pengamanan pria dan wanita tersebut karena adanya tindak lanjut aduan dari masyarakat yang merasa terganggu terkait adanya dugaan asusila,” Ujarnya.

Lienda mengungkapkan, Satpol PP Kota Depok berusaha menciptakan kekhusyukan umat islam dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan, sehingga tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak baik.