Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Suprayogi mengatakan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari program untuk menata kawasan tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpadu.

“Hari ini adalah penertiban dalam rangka penataan ruang terbuka hijau kawasan Jatipinggir masuk Kelurahan Petamburan. Ada 150 bangunan liar dan lapak – lapak pedagang dibongkar. Dan ini sudah disosialisasikan melalui forum grup diskusi tahun lalu, sekitar bulan Oktober sampai dengan November, tiga kali pelaksanaan,” ujar Suprayogie kepada wartawan di lokasi, Rabu 22 Juli 2026.

Menurutnya, area yang ditertibkan membentang sejauh lebih dari satu kilometer di sepanjang sisi Jalan Petamburan.

“Panjang keseluruhan lahan mencapai 1.021 meter, dan pengerjaannya akan dieksekusi secara bertahap. Nanti dibagi tiga segmen, ada tiga lokasi,” ucapnya.

Adapun bangunan yang terdampak sebagian besar didominasi oleh fasilitas lingkungan umum dan area komersil milik pedagang.

“Ada Lokasi Penampungan Sementara (LPS), ada Bale Warga, ada sebagian fungsi beberapa pos. Kurang lebih kalau bangunannya yang dipakai yang besar-besar ya, ada sekitar 7 atau 8 kalau nggak salah. Rumah tinggal enggak ada,” kata Suprayogie.

Sementara itu, Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan kegiatan pengembalian fungsi jalur hijau ini direncanakan menjadi ruang publik terbuka bagi warga.

“Sepanjanh sepadan sungai itu sebenarnya merupakan jalur hijau seharusnya. Dalam tahun ini Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat punya rencana untuk kegiatan penataan di sepadan sungai BKB tepatnya di kawasan Jatipinggir, dari ujung rel sampai dengan menuju ke Museum Tekstil,” ucap Mila.

Nantinya, lokasi tersebut akan disulap dengan berbagai fasilitas mumpuni yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas, mulai dari trek lari atau jogging track, taman bermain anak, lapangan olahraga, hingga sebuah bangunan serbaguna semi-permanen.

“Ruang serbaguna bertingkat yang bentukannya semi permanen ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Kan seperti diketahui bahwa di sekitar sini pemukiman padat. Mereka punya ruang di rumahnya sempit. Jadi ketika mereka punya hajat itu bisa menggunakan ruang serbaguna,” jelas Mila.

Menurut Mila, RTH ini nantinya juga akan memiliki daya tarik tersendiri yaitu pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta.

Pasalnya, area di sisi Kali Jatipinggir ini memiliki akses pemandangan pamgsung ke pusat kawasan perkantoran Jakarta Pusat.

“Selain ruang serbaguna, tentu ini kita punya potensi city view yang merupakan ciri khas dari Kota Jakarta Pusat khususnya. Nah, itu akan dieksplor supaya bisa menjadi ikon di Jakarta Pusat,” ungkapnya.

Mila juga memastikan nantinya hak-hak warga dan pedagang asli Petamburan tidak akan diabaikan setelah pembongkaran. Bagi para pedagang kaki lima, para pedagang akan difasilitasi tempat baru agar bisa kembali berdagang di lokasi yang lebih rapi dan tertata dengan konsep bangunan kontainer.

“Yang terdampak untuk diutamakan untuk warga Petamburan, itu akan dikurasi dagangannya dan akan ditempatkan nanti ddi bangunan kontainer bertingkat, di bagian atasnya itu tempat kuliner,” ujar Mila.

Namun, kata Mila, karena terbatasnya kapasitas penampungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Jakartw Pusat berharap adanya kerja sama dan suntikan dana dari sektor swasta.

“Kami berharapnya ada Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa mengakomodir atau memfasilitasi pengembangan kawasan kuliner tadi,” ucap dia.

Proses pembongkaran lahan ini ditargetkan rampung sepenuhnya dalam kurun waktu kurang lebih satu pekan.

Usai lahan diratakan, Sudin Tamhut akan langsung mengebut pengerjaan fisik RTH dan ditargetkan selesai pada November 2026 mendatang. [SF]

Reporter: Tian

Razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya tersebut menyasar 14 titik usaha hiburan, meliputi biliar, karaoke, kafe dan bar di kawasan Jalan G Obos, Yos Sudarso, DI Panjaitan dan Imam Bonjol.

Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Berlianto, menuturkan dari 14 lokasi yang diperiksa, sebanyak 12 tempat sudah tutup saat petugas tiba. Namun, dua lokasi masih beroperasi, sementara satu lokasi lainnya ditemukan melakukan pelanggaran administratif.

“Total ada tiga pelaku usaha yang kami tindak. Dua dikenakan teguran tertulis dan satu teguran lisan disertai sosialisasi,” ujar Berlianto saat dikonfirmasi, Senin (23/2/2026).

Salah satu lokasi yang ditindak yakni Cafe dan Karaoke Mawar Merah 42 di Jalan Lingkar Luar. Saat petugas tiba, aktivitas usaha masih berlangsung. Pengelola diberikan teguran lisan dan diminta mematuhi pembatasan jam operasional selama Ramadan.

Sementara itu, di O Billiard & Café, Jalan Yos Sudarso, petugas mengeluarkan teguran tertulis dan langsung meminta kegiatan dihentikan serta pengunjung meninggalkan lokasi.

Penindakan juga dilakukan di Zoom Karaoke, Pool and Bar, Komplek Gedung Batang Garing, Jalan DI Panjaitan. Meski dalam kondisi tutup, petugas menemukan minuman beralkohol masih dipajang di area kasir. Pengelola pun diberikan teguran tertulis dan diminta menyesuaikan praktik usaha dengan aturan yang berlaku.

Menurut Berlianto, penindakan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Surat Edaran Wali Kota terkait pengaturan usaha hiburan selama Ramadan dan Idulfitri.

“Kami bergerak dan melakukan penindakan berdasarkan Perda dan Surat Edaran Pak Wali Kota terkait aturan usaha THM di bulan suci Ramadan dan Idulfitri,” tegasnya.

Operasi tersebut turut melibatkan unsur Polda Kalimantan Tengah, Polresta Palangka Raya, Polisi Militer, Kodim 1016/Plk, Dinas Kominfo, Bagian Hukum Setda, serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Satpol PP memastikan pengawasan akan terus dilakukan selama Ramadan guna memastikan pelaku usaha mematuhi aturan serta menjaga ketertiban umum di Kota Palangka Raya.

Reporter: Zailani

Kali ini, penertiban dilakukan di sepanjang Jalan Raya Pitara (Bantaran Kali Licin) dan Jalan Pramuka 2, Kecamatan Pancoran Mas, Rabu (10/12/2025).

Dari hasil penertiban, tim berhasil menertibkan sebanyak 59 PKL dan bangunan liar (bangli).

Kapala Satpol PP Kota Depok Dede Hidayat menegaskan, kegiatan penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan, jalan, dan sungai, sehingga tercipta lingkungan yang tertib.

“Penertiban ini merupakan bentuk sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah,” jelas Dedi, kepada berita.depok.go.id, Kamis (11/12/25).

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 11.50 WIB, diawali dengan apel, imbauan secara persuasif, mengevakuasi, hingga melakukan pembongkaran bangunan.

Penertiban ini diikuti sekitar 190 personel gabungan dari unsur Satpol PP, Polri, TNI, Dishub, Linmas, serta aparatur kecamatan dan kelurahan setempat.

Adapun hasil penertiban yang dilakukan, selain melakukan pembongkaran, petugas juga mengimbau para pedagang tidak lagi membuka lapak di lokasi sekitar.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan penertiban lanjutan agar kawasan ini tetap tertib,” tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kasatpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, didampingi Kepala Bidang Ketentraman dan Pengamanan Pengawalan (Trantibum Panwal) Satpol PP Kota Depok Agus Mohammad, Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Depok, Wawang Buang dan Kepala Seksi Trantibum, Teguh Santoso.

Pelaku membobol sebuah kantin (Kontainer). Peristiwa itu terjadi 21 Agustus 2025 lalu. Bahkan pelaku berhasil ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bulukumba yang sedang piket.

Pelaku yang diketahui warga Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu itu tertangkap sudah berada di dalam box kontainer lantai 4 Gedung Pinisi.

Geram dengan perbuatan pelaku, anggota Satpol PP Bulukumba terpaksa memberikan pukulan menggukan sebuah tongkat kayu kepada pelaku, mengenai lengan serata betis pelaku.

Kanit Reskrim Polsek Ujung Bulu, Aipda Taufan membenarkan aksi pencurian tersebut. Ia menyebut, pelaku diserahkan ke Polsek Ujung Bulu pada pagi hari.

“Ia anggota mendapat kabar jika terjadi pencurian di Gedung Pinisi Bulukumba tanggal 21 Agustus 2025 lalu,” kata Aipda Taufan dikonfirmasi.

Taufan berkata sementara ini pelaku telah dilepas oleh pihaknya. Sebab pelaku masih dibawa umur.

“Pelakunya masih dibawah umur. Selain itu alasan kami melepas karena tak adanya barang bukti atau barang yang diambil oleh pelaku. Dia hanya merusak sebuah gembok dari box kontainer kantin di Gedung Pinisi,” bebernya.

Namun demikian, pelaku dan pemilik box kontainer kini berdamai. Pihak keluarga dari pelaku telah mengganti biaya kerusakan. Sambung, Taufan, untuk pelaku sendiri, pihaknya telah memberikan pembinaan terhadap pelaku yang berusia 14 tahun itu.

“Kasus yang kita tangani ini sudah berdamai baik dari pemilik box kantin dengan keluarga pelaku. Dan kami tetap memberikan pembinaan kepada si pelaku ini agar tak mengulangi lagi perbuatannya,” tutupnya. []

“Kami berhasil menjangkau PPKS. Empat wanita dan satu laki-laki,” kata Kepala Seksi (Kasi) Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtribum) Satpol PP Jakarta Barat Edison Butar Butar di Jakarta, Rabu.

Edison menyebut penertiban tersebut dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah (perkada).

“Surat tugas Kepala Satpol PP Jakarta Barat No. 2258/AT.13.00 tentang pelaksanaan penertiban pelanggar perda dan perkada,” kata Edison.

Adapun penertiban difokuskan pada tiga lokasi, yakni Kali Sekretaris Kelurahan Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, dan Jalan Raya Daan Mogot.

Lebih lanjut, kata Edison, semua PPKS yang terjaring pada Selasa malam sudah menjalani pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1, Kedoya.

Menurut Dede, anak buahnya mencopot spanduk Supian Suri karena ada event Lebaran Depok di Kecamatan Cilodong. Pemerintah ingin suasana di sana kondusif.

“Dasarnya itu panitia Lebaran Depok, saya ketua panitia pelaksananya. Jadi di situ yang hadir bukan hanya pendukung Pak SS (sebutan Supian Suri), tapi ada pendukung lainnya, jadi untuk suasana kondusif saja, jadi panitia acara ini adalah Kood (kumpulan orang-orang Depok), yang tidak terlibat dalam politik,” tutur Dede, di Kecamatan Cilodong, Minggu (19/5/2024).

Dia mengatakan tidak ada indikasi politik dan pesanan dalam pencopotan spanduk tersebut. “Karena tahu situasinya kemarin itu kita gitu aja, tidak ada indikasi pesanan, nggak ada,” tukasnya.

Satpol PP, kata dia, tidak bakal tebang pilih untuk menertibkan spandung yang dianggap melanggar peraturan ketertiban umum. “Kalau nanti Pak SS sudah ditetapkan bakal calon silakan saja, tapi kan saat ini kondisinya kan masih sebagai ASN dan kami juga menjaga beliau sebagai pimpinan saya,” terang Dede.

Disinggung spanduk Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, yang beredar di sejumlah wilayah di Depok, Dede mengaku akan menertibkan juga jika tidak sesuai aturan.

“Kalau Pak wakil wali kota kan memang calon diusung oleh PKS, tapi kan kalau Pak SS sampai saat ini dari sana sini belum mendapat dukungan, sebagai pemimpin daerah dan juga sebagai ASN, kami lindungi sebagai pimpinan kita,” ucap Dede.

Sementara itu, Supian Suri mengaku tidak masalah dengan pencopotan spanduknya oleh Satpol PP Depok. “Kami tidak tahu latarbelakangnya, mungkin ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, ya enggak ada masalah, yang penting kami bisa pasang lagi di tempat yang lain,” kata Supian Suri.

Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin, mengatakan telah menambah 500 personel Satpol PP, selain 321 personel rutin bertugas setiap Minggu di kawasan HBKB. Mereka ditempatkan di 12 titik strategis, untuk membantu mengatur lalu lintas warga yang menghadiri Pencanangan HUT ke-497 Kota Jakarta dan peserta HBKB yang berolahraga di Bundaran HI.

“Para personel akan menjaga ketertiban dan memberikan pengamanan kepada seluruh warga yang hadir besok. Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah aparat Kepolisian, apabila terjadi gangguan keamanan atau adanya kriminalitas,” kata Arifin, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu, 18 Mei 2024.

Selain itu, Arifin menambahkan bahwa pihaknya mendirikan 10 posko atau tenda Satpol PP di sekitar Bundaran HI. Posko-posko ini akan menjadi tempat pelaporan jika terjadi tindakan kriminal seperti pencurian, perkelahian, tindakan asusila, kecelakaan, atau kehilangan anggota keluarga selama acara berlangsung.

“Pokoknya hal-hal yang kurang baik, itu pasti ada patroli. Yang mengganggu nilai daripada kesucian Ramadan pasti kita akan lakukan patroli,” ujar Kepala Satpol PP DKI Arifin di Balai Kota DKI, Jumat (8/3/2024).

Selain itu, patroli bakal dilakukan di sejumlah kampung. Hal ini untuk mengingatkan remaja untuk tidak melakukan tawuran.
“Mengajak serta mengimbau seluruh warga dan masyarakat untuk mengisi bulan ramadan itu dengan kegiatan yang punya nilai ibadah,” jelasnya.

Patroli akan melibatkan sejumlah pihak. Mulai petugas kecamatan, kelurahan, dan kepolisian.

“Isi bulan ramadan itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan dikotori dengan kegiatan tawuran,” ungkapnya.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin menyebutkan pihaknya bersama Bawaslu DKI, Satpol PP akan menertibkan APK yang masih terpasang di berbagai sudut Jakarta jika masih ada saat masa tenang.

“Kami akan menurunkan dan membersihkan APK tersebut karena tidak diizinkan ada APK yang terpasang selama masa tenang,” kata Arifin dikutip dari Antara, Selasa (6/2/2024).

Arifin menegaskan bahwa seluruh personel Satpol PP DKI Jakarta, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, akan terus memantau dan membersihkan seluruh APK yang masih terpasang hingga tanggal 13 Februari 2024.

Selama menjalani skorsing, para personel ini pun tidak akan menerima gaji.

Kasatpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko menjelaskan, pemberian skorsing merupakan bentuk sanksi bagi para personel yang terlibat.

Sanksi itu diberikan setelah Satpol PP Kabupaten Garut melakukan sidang kode etik pada Selasa 2 Januari 2024 malam.

“Hasil keputusan sidang kode etik yang kami laksanakan adalah semua yang terlibat pembuatan video, diskoorsing dari tugas tanpa gaji,” kata Basuki, Rabu 3 Januari 2023.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, video tersebut dibuat sebelum KPU menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Video direkam atas inisiatif petugas Satpol PP berinisial CS yang juga terdapat dalam rekaman visual yang viral.

Kepala Bagian Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Suryana Yusuf mengatakan pihaknya tidak akan berhenti melakukan pengawasan dan penertiban ketika ditemukan pelanggaran kegiatan pembangunan di wilayahnya.

“Yang kami berikan jumlahnya lebih dari 80 bangunan. Ini terhitung dari Januari hingga November 2023 ya,” kata Suryana, Rabu (15/11/2023).

Adapun SP tersebut diberikan setelah DPMPTSP Kota Depok menerima aduan dari pengawas yang bertugas pada masing-masing wilayah.

“Ada 11 pengawasan di kecamatan. Setiap wilayah, dimana tiap hari mereka mobile mengawasi wilayahnya masing-masing,” jelas Suryana Yusuf.

Dalam kerjanya, jelas Suryana, petugas akan mendatangi kegiatan pembangunan pada wilayah masing-masing. Selanjutnya, petugas akan meminta klarifikasi soal izin yang harus dipenuhi.

“Ketika ada yang hendak membangun, langkah pertama adalah menegur dan melakukan klarifikasi perizinan. Kita periksa izinnya, apa sudah atau belum, atau sedang diproses,” ujar Suryana.

Dia memastikan, setiap pembangunan tidak dapat dilanjutkan jika belum mendapatkan beberapa izin yang harus didapatkan.

“Seperti izin lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin lingkungan setempat, izin rencana umum tata ruang, izin pemanfaatan lahan, izin prinsip, izin lokasi, izin badan lingkungan hidup, izin dampak lalu lintas, izin pengesahan site plan, dan lainnya,” terang Suryana.

Kata Suryana, apabila pengelola bangunan hingga mendapatkan SP3 maka pihaknya akan melimpahkan berkas ke Satpol PP Kota Depok yang selanjutnya akan melakukan penindakan.

“Sanksinya sangat tegas, kami tidak akan berkompromi dengan pelanggaran. Tim penertiban bangunan yaitu gabungan dari Satpol PP dan lintas dinas terkait. Tahun ini banyak bangunan-bangunan yang sudah kita minta klarifikasinya,” pungkas Suryana. (fyan)

JAKARTA, Eranasional.com – Polda Metro Jaya menyiapkan ribuan personelnya untuk kegiatan pengamanan saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 yang jatuh pada hari Senin lusa.

Dua titik yang menjadi pemusatan pengamanan kegiatan Hari Buruh yakni di Patung Kuda dan Gedung DPR, serta titik-titik lain yang berada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

BANDUNG, Eranasional.com – Satpol PP Kota Bandung menertibkan dua titik reklame di Jalan Ir. H. Djuanda (kawasan Terminal Dago) Kota Bandung, Senin 28-29 Maret 2023.

Penertiban reklame ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung Yayan Ruyandi menyebut setidaknya ada 23 titik reklame di sepanjang ruas Jalan Dago.

Lebih rinci, Yayan menjelaskan, dari 23 titik reklame, 6 titik sudah tidak ada, sehingga tersisa 17 titik. Dari 17 titik sisanya, 3 titik tidak memiliki izin dan telah ditertibkan sebanyak 1 titik.

“Jadi kita akan tertibkan 2 titik malam ini, sehingga seluruh reklame tidak berizin sudah tertib,” terang Yayan.

Sementara itu, 14 sisa reklame di Jalan Dago berstatus habis masa izin dan sedang menunggu proses perpanjangan.

“Kami akan tangguhkan sampai izinnya keluar,” terang Yayan.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Tibum Satpol PP Kota Bandung Satriadi menyatakan, Satpol PP juga menargetkan penertiban reklame di 3 titik kawasan: Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Braga.

Tim Wasdal Reklame juga akan mendata reklame-reklame di Kota Bandung yang akan ditertibkan.

“Jadi untuk di kawasan yang kemarin sempat viral, di Jalan Soekarno-Hatta, memang ada yang sudah kami targetkan untuk ditertibkan pekan depan. Saat ini sesuai rencana kami tertibkan di kawasan Dago terlebih dulu,” terangnya.

Meski terkendala berbagai hal seperti potensi kemacetan di kawasan reklame yang ditertibkan, Satriadi memastikan penertiban reklame merupakan salah satu komitmen yang terus dijalankan dua kali dalam satu bulan.

“Tentu harapannya agar Kota Bandung bebas dari sampah visual,” tutupnya.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Personel Satpol PP terus menyosialisasikan Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 556.3/809/DPKKO-Par/III/2023 tentang Pengaturan Usaha Hiburan Umum, Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Kedai Makan dan Minum selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M.

Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Benhur Pangaribuan memastikan hingga hari keenam Ramadan, semua pelaku usaha sudah menerima surat edaran dari walikota.

“Kita harapkan pelaku usaha patuh terhadap seluruh ketentuan yang berlaku di wilayah Kota Cantik dan tetap bersama mengedepankan toleransi beragama di bulan suci Ramadan,” pesan Benhur, Senin (27/3/2023).

Benhur menegaskan selama Ramadan ini personel Satpol PP terus melakukan patroli guna memantau terhadap implementasi surat edaran walikota tersebut.

Dalam patroli tersebut mereka sekaligus memeriksa status perizinan dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh pelaku usaha.

Petugas juga meminta kepada pelaku usaha untuk menyediakan salinan dokumen perizinan di lokasi kegiatan usaha dan agar dokumen perizinan ditempatkan pada tempat atau sudut yang mudah dilihat oleh semua orang, khususnya oleh petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pengawasan kembali. **

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin, mengimbau penjual takjil untuk tertib sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas yang menyebabkan macet.

Dia menegaskan, pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya akan ditindak.

“Untuk ketertiban tentu kami akan ingatkan,” kata Arifin, Kamis (16/3/2023).

Arifin memastikan personel Satpol PP terus mengawasi kegiatan selama Ramadhan. Dia menyebutkan pihaknya juga akan mengawasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

“Semua yang berkaitan dengan ketidaknyamanan yang mengganggu kesucian bulan Ramadhan pasti kita tindak,” ucap Arifin.

Meski demikian, Arifin belum bisa memastikan soal penindakan pada kegiatan sahur on the road. Hal tersebut bakal segera disampaikan.