Wakil Rektor IV Unej, Bambang Kuswandi, menilai kompetensi ilmiah para dosen dan mahasiswa mampu menjawab kebutuhan pemenuhan nutrisi masyarakat nasional. Selanjutnya, rektorat juga memanfaatkan pengalaman kampus dalam mengelola Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) yang telah berjalan sukses.

“Ada Program Studi Gizi dan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian yang sinkron dengan pemenuhan gizi,” jelas Bambang Kuswandi, Selasa (19/5/2026).

Namun, manajemen kampus tetap membutuhkan waktu untuk menyusun cetak biru operasional bersama para pengelola program studi yang terlibat langsung. Jadi, Unej berencana menggandeng Badan Gizi Nasional guna merumuskan pola kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

“Tapi tentu perlu kajian mendalam dan saat ini kami memang sedang mengkaji,” tuturnya mengenai kelanjutan rencana tersebut.

Melalui bekal keilmuan tersebut, pihak universitas menargetkan operasional dapur umum ini dapat berjalan tanpa kesalahan demi menghindari kasus keracunan makanan. Alhasil, Unej optimistis mampu melahirkan sebuah laboratorium sosial yang ideal dan dapat beroperasi secara resmi mulai tahun 2027 mendatang.

“Semuanya harus benar-benar aman,” tegas Bambang menyikapi standar higienitas masakan.

Laporan Food and Agriculture Organization (FAO) dalam The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025 mencatat bahwa 43,5 persen penduduk Indonesia belum mampu membeli pangan sehat. Sementara itu, Global Hunger Index (GHI) 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-70 dari 123 negara, dengan skor yang menunjukkan tingkat kelaparan masih berada pada kategori moderat dan jauh dari kondisi sejahtera.

Data tersebut menegaskan bahwa persoalan pangan dan gizi masih menjadi tantangan besar nasional, terutama bagi keluarga prasejahtera. Bagi kelompok ini, pangan bukan sekadar soal kualitas hidup, melainkan persoalan bertahan hidup.

Dalam kehidupan sehari-hari keluarga prasejahtera, sebagian besar pendapatan habis untuk belanja pangan. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap gejolak harga di pasar. Kenaikan harga yang relatif kecil pun dapat langsung berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan bergizi.

Kondisi tersebut tercermin dari kisah yang ditemui Kasmi Harasti, relawan di dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Saat bertugas di Desa Suka Bandung dan Desa Tanjung Iman, ia mendapati seorang siswa sekolah menyimpan telur rebus salah satu menu MBG alih-alih langsung memakannya.

“Ketika ditanya apakah ia tidak menyukai menu tersebut, anak itu menjawab sangat menyukai telur. Namun, ia memilih menyimpannya untuk diberikan kepada ayahnya, karena di rumah mereka jarang sekali mengonsumsi telur rebus,” tutur Kasmi, Sabtu (10/1/2026).

Kisah sederhana tersebut menggambarkan kenyataan pahit bahwa sumber protein yang dianggap biasa di perkotaan masih menjadi barang mewah bagi sebagian masyarakat di daerah. Di sinilah peran negara menjadi sangat penting dalam memastikan akses gizi yang merata.

Program MBG dinilai menjadi solusi nyata untuk menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh pangan bergizi, terutama di wilayah terpencil. Akses terhadap sumber protein hewani seperti telur, ayam, daging, dan ikan laut masih sangat terbatas di banyak daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin atau prasejahtera di Indonesia mencapai 8,47 persen. Dari angka tersebut, diperkirakan terdapat 2,16 juta jiwa yang masuk kategori rentan gizi, terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi usia 0–11 bulan, serta baduta usia 12–23 bulan. Selain itu, jumlah siswa SD hingga SMA dari keluarga prasejahtera diperkirakan mencapai 3,33 juta jiwa.

Dengan skala tersebut, MBG dipandang mampu membuka akses pangan bergizi bagi jutaan masyarakat, dari Sabang hingga Merauke, sekaligus mengurangi kesenjangan gizi antardaerah.

Dari sudut pandang kesehatan, pemberian asupan gizi sejak masa kehamilan hingga usia dini merupakan fase paling krusial dalam kehidupan manusia. Dokter Spesialis Anak dan Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Prof Dr dr Soedjatmiko, menegaskan bahwa pemenuhan gizi idealnya dilakukan setiap hari tanpa jeda.

“Sejak dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun, atau yang dikenal sebagai 1.000 hari pertama kehidupan, struktur makro dan mikro otak dibentuk secara masif. Proses ini membutuhkan asupan nutrisi lengkap dan berkelanjutan,” jelas Prof Soedjatmiko.

Ia memperingatkan bahwa ketidakkonsistenan dalam pemberian asupan gizi dapat berdampak serius terhadap perkembangan otak janin dan bayi. Jika nutrisi tidak terpenuhi secara optimal, potensi kecerdasan anak di masa depan berisiko tidak berkembang maksimal.

Meski demikian, Prof Soedjatmiko mengakui bahwa implementasi MBG untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita memiliki tantangan tersendiri, terutama di wilayah pelosok.

“Bagaimana memastikan ibu hamil di daerah terpencil mendapatkan asupan setiap hari jika mereka sulit menjangkau puskesmas? Sistem pengantaran langsung ke rumah menjadi kunci, tetapi ini membutuhkan manajemen dan pendataan yang sangat rapi,” ujarnya.

Menurutnya, prioritas MBG seharusnya diberikan kepada kelompok paling rentan dari keluarga miskin, karena manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar dan efisiensi anggaran negara menjadi lebih optimal. Sementara itu, keluarga yang telah mampu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri.

Selain bantuan langsung, Prof Soedjatmiko juga menekankan pentingnya mengintegrasikan MBG dengan program edukasi dan pengolahan pangan lokal. Hal ini bertujuan agar keluarga penerima manfaat tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah.

“Perlu ada program percontohan pengolahan bahan pangan lokal, sehingga masyarakat mampu menyiapkan makanan bergizi secara mandiri sesuai potensi daerahnya,” katanya.

Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan dampak ganda, yakni meningkatkan status gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Dari perspektif ekonomi, MBG tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai program ini berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, menjelaskan bahwa berdasarkan riset menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN), program MBG diproyeksikan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).

“PDB diperkirakan meningkat secara moderat, dengan puncak kenaikan berada di kisaran 0,15 hingga 0,17 persen pada awal 2040-an,” ujarnya.

Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa investasi pada gizi dan kecerdasan anak hari ini akan menjadi modal utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan catatan, implementasi MBG harus tepat sasaran, berkelanjutan, dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Dengan berbagai tantangan gizi yang masih dihadapi Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis dinilai bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan fondasi pembangunan manusia. Keberhasilan program ini akan sangat menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan baik dari sisi kesehatan, kecerdasan, maupun daya saing ekonomi global.