9 isu itu meliputi, Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman, Peningkatan Derajat Kesehatan.

Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Wilayah, Pelestarian Budaya Lokal, Peningkatan Daya Tarik Pariwisata.

Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Isu-isu itu kemudian akan menjadi prioritas dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.

“Ada beberapa permasalahan di Tahun 2024 dan rencana program strategis untuk RKPD Tahun 2025, diantaranya permasalahan banjir dan rob. Namun, kalau kita flashback kejadian banjir dan rob di Kota Pekalongan tiap tahun volumenya semakin berkurang,” ucapnya.

Menurutnya, segala upaya dan langkah proses serta rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah maupun masih dilakukan masih on the track dan terus ditingkatkan.

Hal ini memang tidak bisa instan dan membutuhkan kerjasama semua pihak yang ada, termasuk masyarakat.

Selain penanganan banjir, isu strategis lainnya yakni menuntaskan permasalahan kemiskinan, angka pengangguran, penurunan angka stunting, peningkatan infrastruktur kualitas sejumlah ruas jalan, dan sebagainya.

“Termasuk pelestarian budaya lokal dan peningkatan daya saing ekonomi serta pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal seperti adanya Kampung Tempe Kuripan dan Kampung Tahu Sokoduwet, Kampung Batik,”

“Mengembalikan Kejayaan Perikanan dengan adanya Pusat Oleh-Oleh  Technopark Perikanan semoga semua program ini berjalan maksimal dan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Pekalongan,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo menjelaskan, Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah dimulai sejak Kick Off Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD pada 30 Agustus 2023, Forum Perangkat Daerah pada 24 Oktober 2023, Konsultasi Publik pada Desember 2023.

Dan kali ini diadakan Musrenbang RPJPD Tingkat Kota Pekalongan pada Maret 2024. Kota Pekalongan dengan luas wilayah 46,42 km2 dan jumlah penduduk saat ini mencapai 309.472 jiwa mempunyai sektor unggulan pada sektor perikanan dan batik.

“Khusus untuk sektor perikanan, Kota Pekalongan saat ini berupaya mengembalikan kejayaan perikanan di Kota Pekalongan,” katanya.

Menurutnya, Kota Pekalongan juga telah memperoleh predikat terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut.

“Untuk Tahun 2023 dilaporkan pada Tahun 2024 saat ini masih dalam penyusunan dan pemeriksaan yang dibuat oleh BPK Semarang,” beber Sekda Nur Pri.

Sekda Nur Pri menyebutkan, untuk pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada Tahun 2023 tercatat 5,44 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 5,4 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka tercatat di angka 5,02 persen melebihi dari target.

“Untuk angka kemiskinan saat ini sebesar 6,81 persen atau turun 0,9 persen dari tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tercatat 76, 71 persen. Saat ini proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah sampai Musrenbang tingkat Kota Pekalongan,” jelasnya.

Proses ini akan berlanjut hingga penetapan Peraturan Walikota (Perwal) Pekalongan pada Minggu Pertama Bulan Juli 2024 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk rencana penganggaran vital Anggaran Tahun 2025. (em-aha)

BANDUNG, Eranasioanl.com – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, saat ini Kota Bandung sudah memiliki tiga kota sister city dari China. “Tapi kami berharap ini (Hangzhou) bisa menjadi kota keempat yang menjalin sister city dengan Kota bandung,” ucap Yana.

Ia menjelaskan, Kota Bandung memiliki keunggal di sumber daya manusia (SDM) yang kreatif. Tak hanya itu, keunggulan Kota Bandung pun terdapat pada sektor pariwisata dan produk UMKM.

“Kita tidak memiliki sumber daya alam, tapi SDMnya kreatif. Sehingga 2012 dinobatkan sebagai kota kreatif oleh UNESCO. Selain itu, jasa pariwisata menjadi keunggulan Kota Bandung, termasuk sektor pengusaha UMKM,” ungkapnya.

Selain itu, Kota Bandung juga memiliki perguruan tinggi terbanyak dan terbaik pada sebuah kota di Indonesia yang menjadi salah satu nilai tambah dari kota ini.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Hangzhou, Ke Jixin menuturkan, tujuan kedatangannya ke Kota Bandung untuk menyampaikan iklim investasi di Hangzhou. Sehingga bisa membuka ajakan investasi dan yang lainnya.

“Kami merasa Hangzhou juga memiliki nilai-nilai yang mirip dengan Kota Bandung yakni kreatif dan inovatif. Maka dari itu, kami menindaklanjuti Hangzhou sebagai sister city keempat Kota Bandung dari China,” ucap Jixin.

Ia mengaku, jika dulu kerja sama ini pernah diinisiasi, tapi terputus karena pandemi Covid-19.

“Jadi saat ini akan lebih baik jika bisa memulai dari awal lagi Kita akan mempercepat proses kerja sama ini sebelum September 2023,” tuturnya.

Penduduk Kita Hangzhou ada sebanyak 12 juta jiwa. Namun, sehari-harinya di jam kerja bisa mencapai 15 juta jiwa. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah menyebutkan bahwa salah satu cara dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Cantik Palangka Raya yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri.

“Oleh sebab itu, maka perlu peningkatan kapasitas SDM itu sendiri, nah jika SDM itu sendiri sudah memadai maka para pencari kerja akan mudah dalam mencari kerja bahkan untuk membuka peluang usahanya sendiri,” terang Umi, Senin (20/2/2023).

Umi menyebutkan dalam meningkatkan SDM bagi para pencari kerja itu sendiri, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palangka Raya, seperti menggelar workshop,pendidikan, dan pelatihan.

“Seperti hari ini, Pemko Palangka Raya menggelar pelatihan berbasis kompetensi bagi para pekerja. Hal ini tentunya merupakan salah satu upaya Pemko dalam menurunkan tingkat pengangguran itu sendiri,” terang Umi.

Selain itu, dalam mengurangi angka pengangguran Umi juga berharap agar pihak swasta/perusahaan dapat bekerja sama dengan Pemko seperti melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberdayakan masyarakat Kota Palangka Raya terutama bagi para pencari kerja.

“Misalkan mengadakan pendidikan dan pelatihan teknis serta membuka lowongan kerja bagi para pencari kerja. Dengan begitu para pencari kerja memiliki kompetensi, integritas serta daya saing sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah Kota Palangka Raya,” tutup Umi. **

Malang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan persiapan terkait implementasi Bank Tanah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kali ini, dilakukan Pembahasan PraPanitia Antar-Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden yang membahas beberapa kelengkapan teknis terkait penyelenggaraan Bank Tanah.

Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto, dalam arahannya kembali menjelaskan terkait pembentukan Badan Bank Tanah. Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu institusi pemerintah yang mengatur urusan tata ruang dan pertanahan, mempunyai kekurangan fungsi sebagai land manager. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Bank Tanah yang bertugas mengatur urusan pengaturan pertanahan.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal juga terus mengimbau pembahasan kelengkapan teknis ini untuk dilakukan dengan baik. Ia juga menyinggung persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kepengurusan Badan Bank Tanah.

“Dalam pembentukan Badan Bank Tanah ini, kita juga benar-benar membutuhkan SDM yang berkualitas sehingga punya kapasitas yang lebih profesional,” imbau Himawan Arief Sugoto melalui keterangan pers, Minggu (14/11)

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari. Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN diamanatkan untuk membentuk Badan Bank Tanah yang merupakan lembaga khusus sui generis.

Sui Generis maksudnya adalah suatu badan hukum yang dibentuk dengan kewenangan khusus, dalam hal ini kewenangannya ialah mengelola tanah.

“Kemarin kami dari Ditjen PTPP juga sudah membahas untuk mencari potensi tanah bagi Bank Tanah di Kota Malang ini,” terang Embun Sari.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi yang menjadi moderator pada pembahasan kali ini, berkata bahwa berdasarkan prinsipnya, UUCK bertugas untuk mengharmonisasikan substansi kebijakan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa UU yang tidak terdampak UUCK. Namun ada substansi baru yang diamanatkan oleh UUCK, salah satunya pembentukan Badan Bank Tanah.

Yagus Suyadi juga berkata bahwa pembentukan Badan Bank Tanah sebagai badan hukum yang dibentuk pemerintah pusat serta punya kewenangan dalam mengelola tanah. Guna melengkapi PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah maka disusunlah beberapa regulasi seperti peraturan presiden (perpres).

“Yang tengah bergulir sekarang ialah rancangan terkait permodalan. Kami sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM tentang ini. Terkait struktur dan penyelenggaraan Bank Tanah, secara substansi sudah diharmonisasi dan masih dalam rangka menunggu tindak lanjutnya,” jelas Yagus Suyadi.

Turut hadir secara langsung, Inspektur Jenderal, Sunraizal; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Data, Loso Judijanto; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kewirausahaan Reforma Agraria, Parman Nataatmadja, serta turut hadir secara daring, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin. Pada pembahasan PraPanitia Antar-Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden kali ini, membahas hal teknis seputar jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas pejabat struktural dan pegawai bank tanah.