Bey menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sejauh ini belum menerima tembusan surat pengunduran diri Ema Sumarna setelah ditetapkan sebagai tersangka. Bey juga mengaku belum mengetahui penetapan Ema Sumarna sebagai tersangka oleh KPK.

“Saya belum terima informasi apa-apa, baru dari media,” ujar Bey Machmudin saat ditemui di Pusdai, Kota Bandung, Rabu (13/3/2024) malam.

Bey menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu pernyataan resmi dari KPK.

“Pada intinya kita harus hormati proses hukum. Nanti kalau sudah ada pernyataan resmi, nanti saya sampaikan,” ungkapnya.

Selain itu, Bey mengatakan Pemprov Jawa Barat juga belum menerima surat pengunduran diri Ema.

“Sampai hari ini belum terima (surat pengunduran diri). Jangan berandai-andai dahulu, kita hormati proses hukum saja,” ujarnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung Ema Sumarna menjamin pelayanan publik di Kota Bandung tetap berjalan sebagai mana mestinya terutama menjelang mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah

Selain itu, Pemkot Bandung juga akan menjaga psikologis para aparatnya untuk tetap fokus memberikan pelayanan publik secara prima.

“Kami terus harus berkomitmen, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan. Terutama adalah pelayanan publik tidak boleh terganggu,” kata Ema di Balai Kota Bandung, Sabtu (15/4/2023).

Pernyataan Ema tersebut berkaitan dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Bandung Yana Mulyana dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu pelayanan publik yang mendapat perhatian yaitu proses arus mudik. Ema menyatakan, semua hal yang berkaitan dengan arus mudik tetap berjalan, di bawah koordinasi Asisten Daerah 2 Kota Bandung.

“Kegiatan hari ini tetap berjalan, kami masih ada Asda 2 yang mengkoordinasikan (arus mudik). Kemudian optimalisasi menjaga keamanan dengan unsur institusi lain tentunya,” imbuhnya.

Selain itu, Ema memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok di Kota Bandung tetap terjaga dan aman.

“Ketersediaan kebutuhan pokok ini tetap harus tetap terjaga. Arus barang distribusi barang harus secara maksimal,” katanya.

Sedangkan berkaitan dengan proses di KPK, Ema mengatakan Pemkot Bandung masih menunggu hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Saya tidak ingin melangkahi apapun. Saya tidak tahu. Kita tunggu saja rilis yang dikeluarkan,” katanya.

BANDUNG, Eranasional.com – Saat ini, Pemkot Bandung sedang menjalani pemeriksaan terinci dari BPK terkait laporan keuangan 2022. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, opini WTP empat kali beruntun merupakan capaian positif dan bisa menjadi modal kuat bagi Pemkot Bandung dalam menghadapi pemeriksaan terinci BPK.

“Pemerintah Kota akan selalu berupaya merespon menindaklanjuti terhadap hal yang menjadi catatan rekomendasi dari BPK,” kata Ema saat Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD T.A 2022 di Balai Kota Bandung, Senin (20/3/2023).

Ema menyebut, predikat WTP kelima menjadi keniscayaan bagi Pemkot Bandung, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023.

Ia juga meminta seluruh OPD bahu membahu menghadirkan predikat WTP kelima beruntun di Kota Bandung.

“Kami telah menindaklanjuti semaksimal mungkin baik penuntasan rekomendasi tahun 2021, atau catatan interim untuk anggaran 2022. Mudah mudahan bisa memenuhi standar pemeriksaan BPK,” ujarnya.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Barat, Ayu Rizki mengatakan, BPK akan melakukan pemeriksaan terinci selama 35 hari kerja mulai 20 Maret sampai 29 April 2023.

Ia menilai, Pemkot Bandung telah merespon dengan sangat baik berbagai rekomendasi yang diberikan BPK saat pemerikasaan interim. “Alhamdulillah respon sangat baik. Semoga semakin baik,” katanya.

Ayu mengatakan, pemeriksaan tidak hanya terkait opini tapi harus ada korelasi antara opini dan kesejahteraan masyarakat dan itu mempengaruhi opini.

Nantinya, tujuan pemeriksaan terinci yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundangan undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

BANDUNG, Eranasional.com – Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan para operator jasa telekomunikasi agar pemindahan kabel di kawasan tersebut segera direalisasikan dalam waktu sepekan ke depan. “Hari Selasa nanti akan kita koordinasikan ulang. Jadi, jika mainhole-nya sudah siap, kabel harus segera dipindahkan ke bawah,” ucap Ema usai meninjau kawasan Jalan Riau, Jumat 17 Maret 2023.

Pemkot Bandung menargetkan, hingga triwulan pertama 2023, proses ducting sepanjang Jalan Riau bisa segera terealisasi. Setidaknya dari persimpangan Jalan Ir. H. Djuanda (Dago) hingga persimpangan Jalan Banda.

“Memang perlu effort luar biasa. Kami menargetkan 2023, ducting di Jalan Riau ini sudah selesai,” ucapnya.

Untuk diketahui, Pemkot Bandung memiliki target penurunan kabel udara di 13 ruas jalan, antara lain: Jalan Ir. H. Djuanda (Dago), L.L.R.E Martadinata (Riau), Sudirman, Wastukancana, Purnawarman, Sumatera, Cibaduyut, Otista dan juga Jalan Soekarno Hatta.

Pada 2022, kabel di ruas Jalan Dago sudah berhasil diturunkan. Menyusul pada 2023 di Jalan Riau.

“Harapannya, kita bisa menyelesaikan proses ducting ini, sehingga kita bisa menikmati keindahan Kota Bandung dan juga secara estetika ini sangat mendukung,” tutur Ema. **