Penjabat (Pj) Sekda Kota Depok Nina Suzana di Depok, Jumat, mengatakan proses ini dilakukan sesuai peraturan perundangan dan telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dia menyampaikan, pelaksanaan seleksi terbuka merujuk pada Undang-Undang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020, dan regulasi teknis lainnya.

Panitia seleksi memberi kesempatan kepada seluruh PNS di Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi ini.

Salah satunya adalah pelamar harus Pegawai Negeri Sipil aktif dengan pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b), serta pernah atau sedang menjabat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) minimal dua tahun.

“Saat ini kami sedang melakukan penilaian untuk kelurahan dalam pelaksanaan dakel dan Pokmas. Masing-masing akan kami pilih lima terbaik dan diumumkan akhir tahun,” kata Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan Setda Kota Depok Reni Siti Nuraeni, dikutip berita.depok.go.id, Selasa (8/10/2024).

Dikatakannya, penilaian ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengevaluasi kinerja pelaksana dakel dan Pokmas di lapangan. Serta menjaga integritas sesuai dengan ketentuan.

juga ingin memastikan semua kegiatan dan pelaporan dikerjakan secara akuntabel.

“Untuk kelurahan terbaik beberapa kriteria yang kami nilai adalah koordinasi lurah dengan pendamping lurah, koordinasi lurah dengan perangkat kelurahan dan Pokmas serta pemahaman lurah terhadap swakelola tipe 4,” terangnya.

Kriteria lainnya, lanjut Reni, yaitu administrasi swakelola tipe 4, pengelolaan keuangan dan teknis pekerjaan di lapangan.

“Ya kemarin saya sudah menerima surat cuti CTLN terhitung 1 Juni sebetulnya hari Sabtu ya, tapi kan karena hari dinas baru diserahkan kemarin dari teman-teman BKP SDM dan saya ya udah terima. Jadi kemarin jadi hari terakhir buat saya buat jadi Sekda,” kata Supian Suri kepada wartawan, Selasa (4/6/2024).

Dia membenarkan jika dirinya sudah memindahkan barang-barang pribadi di ruangannya sebagai Sekda.

“Sehingga saya kemarin berbenah menyiapkan atau mengemas barang-barang pribadi saya tentunya yang selama ini ada di ruangan,” ucap dia.

Dia menyebut,  fasilitas negara termasuk mobil dan ajudan sudah dikembalikan. Cuti tersebut menjadi peluang untuk dirinya dapat lebih luas membangun komunikasi masyarakat karena sudah tak lagi jadi Sekda.

“Fasilitas negara sudah saya kembalikan termasuk mobil dan ajudan juga sudah kembali ya. Ini jadi peluang saya untuk lebih luas membangun komunikasi sebagai masyarakat karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekda. Sebetulnya SK ini kan lahir setelah ada pertimbangan teknis dari BKN,” jelas dia.

Untuk itu dia menyampaikan alasannya maju di Pilwalkot. Dia mengatakan alasan utamanya karena dia sudah mengabdi lama di bidang pemerintahan.

“Nah terkait keputusan saya untuk maju selama saya sampaikan sudah 25 tahun dan Kalau di sekolah kami itu pas masa tahun kedua atau semester 3 itu sudah diangkat sebagai PNS itu sudah jadi bagian pengabdian kalau ditambah itu berarti sudah 28 tahun jika digabung dengan waktu di IPDN,” katanya.

“Nah kenapa saya sebagai walikota kalau sebagai filter terus kita tidak bisa mengambil keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Depok keputusan itu hanya diambil oleh pejabat politik dalam hal ini pak wali dan Pak wakil sehingga untuk bisa memberikan kebaikan di sisa umur saya 10 tahun lagi,” tambahnya.

Berdasarkan foto yang beredar, SK keputusan pemberian CTLN itu tertuang pada Nomor: 856/SK-587/BKPSDM/2024. Adapun SK itu ditandatangani Wali Kota Depok M Idris pada 31 Mei 2024.

Hal ini dibenarkan Supian, bahwa dirinya sudah tidak mendapatkan lagi fasilitas dari Pemkot Depok. Meskipun telah mengajukan CLTN, namun balasan dari surat permohonan cuti itu belum diterimanya dari Komisi Aparatur Sipik Negara (KASN).

“Ya per 1 Juni saya sudah tidak boleh menggunakan fasilitas, salah satunya ajudan,”  kata Supian, dikutip Liputan6,com, Minggu (2/6/2024).

Dia berujar, sudah berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok terkait balasan pengajuan surat CLTN. Dengan belum adanya surat balasan CLTN, maka secara otomatis jabatan Sekda Depok masih melekat pada Supian Suri.

“Tapi informasi dari protokol, saya udah enggak boleh dapat fasilitas ajudan dan yang lainnya, informasi seperti itu,” ucap Supian.

Meski  begitu, Dia mengaku tidak mempermasalahkan penarikan ajudan maupun fasilitas lainnya, meskipun surat CLTN belum diterima. Selain CLTN, Pemerintah Kota Depok juga harus mengeluarkan surat pemberhentian Supian Suri dari jabatan Sekda Kota Depok.

“Dua surat ini yakni CLTN dan pemberhentian dari Sekda, saya belum terima,” jelas Supian.

Atas dasar tersebut, Supian Suri seharusnya masih menjabat sebagai Sekda Kota Depok dan masih mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), kata Supian, dirinya baru dapat berhenti apabila telah ditetapkan sebagai calon Wali Kota Depok.

“Teman-teman Sekda Kota dan Kabupaten telepon saya, kenapa pakai CLTN segala, saya bilang enggak apa-apa saya ikuti tempuh dua hal ini,” terang Supian.

Supian berasalan, pengajuan CLTN kepada Pemerintah Kota Depok untuk diteruskan kepada KASN dilakukan guna meyakinkan partai yang akan mengusungnya. Apabila Pemerintah Kota Depok meminta untuk mundur dari Jabatan Sekda Kota Depok, Supian juga tidak mempermasalahkan hal tersebut.

“Saya ikuti ketentuan yang memang diharuskan buat saya yang katanya memang harus melalui proses CLTN,” kata Supian.

Ditegaskan kembali soal fasilitas apa saja yang telah dicabut Pemerintah Kota Depok, Supian menegaskan bahwa baru fasilitas ajudan. Terkait mobil dinas, Supian masih memegang mobil tersebut.

“Mobil dinas masih saya pegang, walaupun saya udah enggak pakai, tapi ajudan diinstruksi sudah tidak boleh dampingi saya,” tegas Supian.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, penarikan fasilitas Sekda Kota Depok menandakan bahwa Supian Suri dipaksa mundur. Padahal undang-undang tidak mewajibkan Sekda Kota Depok mundur sebelum dinyatakan sebagai calon Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.

“Tapi nyatanya setelah Sekda Kota Depok mengajukan mundur, enggak diproses tapi semua fasilitas dicabut,” ujar Ikravany.

DEPOK – Mantan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kota Depok Hardiono melayangkan surat somasi kepada Walikota Depok Mohammad Idris terkait pemberhentian secara sepihak yang dilakukan pada dirinya.

Fitrijansjah Toisutta, kuasa hukum Hardiono mengatakan, somasi pertama merupakan bentuk ketidakjelasan pemberhentian sepihak orang nomor satu di Kota Depok itu terhadap kliennya.

“Kedatangan kami ke sini untuk mengirimkan somasi pertama dari klien kami Hardiono, yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris, atas pemberhentian sepihak sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Daerah Perusahaan Air Minum Tirta Asasta Kota Depok,” ucap Toisutta di halaman Balai Kota Depok, Rabu siang (10/3/2021).

Dalam kasus ini, kuasa hukum Hardiono menyatakan Wali Kota Depok sengaja lalai memecat kliennya. Hal tersebut dijelaskan dengan masuknya SK Walikota Depok Nomor 800/47 / kpts / ek / hkm / 2021 tentang pemberhentian Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta Kota Depok Tahun 2019-2022.

“Kami meyakini SK Pemberhentian yang ditujukan ke Hardiono oleh Wali Kota Depok, terkait pemberhentiannya sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta adalah cacat hukum, mengingat jabatan ketua dewan pengawas PDAM bernomor SK Wali Kota Depok soal pengangkatan klien kami sampai masa bakti 2022,” ungkapnya.

Toisutta menjelaskan, pemberhentian Hardiono dari jabatan ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta Kota Depok tidak pernah diatur dalam undang-undang, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

“Artinya SK Pemberhentian Ketua Dewan Pengawas PDAM terhadap klien kami, sangat tidak tepat dan melanggar kedua peraturan tersebut,” tegas Toisutta.

Berdasarkan fakta, kuasa hukum Harrdiono menduga Wali Kota Depok lalai terhadap kliennya.

“Secara jelas dan tegas disebutkan pada Pasal 28 Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewas, anggota Komisaris, serta anggota direksi BUMD berakhir, jika yang bersangkutan meninggal dunia, dan yang kedua masa jabatan berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu,” sambungnya.

Toisutta juga menjelaskan pemecatan Hardiono terserap dalam Pasal 30 Ayat 1 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, di mana alasan ringkasannya ada pada Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi ‘kecuali alasan pemberhentian karena pensiun’.

“Di sini sangat terlihat buruknya penataan sistem dalam melakukan pengambilan keputusan yang mendiskriminatifkan klien kami, oleh karenanya kami akan proses ke jalur hokum,” tambahnya.

Mantan Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono juga membenarkan bahwa Mohammad Idris telah memberhentikannya secara sepihak. Ia juga menjelaskan, surat yang dikeluarkan tidak sinkron dengan pengiriman SK pemberhentian.